Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kota Bandung membangun pusat kota baru dengan menetapkan konsep Technopolis dalam penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage yang memiliki fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Kebijakan pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage memerlukan pendekatan berbeda karena terdapat banyak faktor bersifat dinamis yang mempengaruhi keberlangsungannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis unsur-unsur dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across) dalam kebijakan pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage sebagai adaptive policy selama periode tahun 2013-2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage merupakan kebijakan yang adaptif, sebagaimana dapat ditemukan proses-proses pembelajaran dan penyesuaian yang dilakukan terus-menerus oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan unsur-unsur dalam proses thinking ahead dan thinking across dapat digambarkan secara optimal, adapun unsur-unsur dalam proses thinking again tidak dapat digambarkan secara optimal. Peran dan pengaruh dominan dari Walikota Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang dinamis, merupakan pengungkit terciptanya kebijakan pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage sebagai kebijakan yang adaptif, yang disisi lain merupakan penyebab belum ditemukannya empat dari lima aktivitas dalam proses thinking again. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan strategi dan upaya untuk menciptakan proses regenerasi keterampilan kepemimpinan, sehingga aktivitas-aktivitas dalam proses thinking again dapat berjalan secara optimal.

---

Bandung city government is currently building a new city center by setting the concept of Technopolis in the urban planning of Gedebage Sub-City Area that functions as a city service center. Policy for the development of Gedebage Technopolis Area requires a different approach as there are various dynamic factors that affect its execution. This study aimed to analyze the elements of dynamic capabilities (comprising of thinking ahead, thinking again, and thinking across) in the policy of Gedebage Technopolis Area development as an adaptive policy for the periods of 2013-2017. This study is a qualitative study. Results of this study proved that the policy of Gedebage Technopolis Area development is in fact an adaptive policy as there are evidences of ongoing research and adjustments done by Bandung city government. Results of this study also showed that elements within thinking ahead and thinking across processes are depicted optimally, whereas elements within thinking again process is not depicted as optimal as the other two processes. The dominant role and influence of Mayor Ridwan Kamil as a dynamic leader is a lever in the formation of policy for the development of Gedebage Technopolis Area as an adaptive policy, while at the same time, forming as the reason why there are still four out of five activities within thinking again process that have yet to be done. For future recommendations, these results suggest Bandung city government to urgently build and implement strategy and effort to be able to create regeneration for leadership capabilities, which results in activities within thinking again process can be done optimally."

"Daya tarik sebuah kawasan atau wilayah dapat mengakibatkan peningkatan kunjungan seseorang untuk tinggal sementara atau tetap sehingga dapat meningkatnya jumlah permintaan pada perumahan/real estate. Selayaknya pemerintah setempat menanggapi permintaan dan peningkatan akan perumahan/real estate tersebut dengan menyediakan lahan untuk perumahan. Akan tetapi keterbatasan lahan di pusat kota seringkali menjadi masalah, sehingga pembangunan perumahan cenderung bergerak ke daerah lain yang memungkinkan untuk membangun lokasi perumahan baru. Dalam beberapa tahun ini terjadi arah perkembangan pembangunan di Kota Bandung bergerak menuju daerah timur kota tepatnya di SWK Gedebage dan Ujungberung. Hal ini turut mempengaruhi adanya perkembangan jumlah lokasi perumahan di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun dalam perkembangan lokasi perumahan pada setiap wilayah juga mempertimbangkan adanya aksesbilitas menuju lokasi perumahan, kondisi perekonomian dan kepadatan penduduk diwilayah, jangkauan terhadap lokasi sarana prasarana dan kebijakan penggunaan lahan di wilayah setempat. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui arah dan faktor perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun faktor yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah faktor aksesbilitas, faktor ekonomi, faktor kependudukan, faktor sarana prasarana dan faktor kebijakan. Dengan metode menggunakan buffer dan klasifikasi dihasilkan dalam penelitian adalah adanya arah perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung bergerak dari pusat kota menuju pinggiran kota. Adapun faktor yang paling dominan dalam perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung adalah faktor aksesibilitas. Faktor aksesbilitas berpengaruh dikarenakan adanya pertimbangan akses lokasi perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung untuk menjangkau lokasi pusat kota.

---

The attractiveness of an area or region can lead to an increase in visits by someone for temporary or permanent residence so that the number of requests for housing/real estate can increase. It is appropriate for the local government to respond to the demand and increase in housing/real estate by providing land for housing. However, limited land in the city center is often a problem, so housing development tends to move to other areas where it is possible to build new housing locations. In recent years, the direction of development in the city of Bandung has moved towards the eastern part of the city, precisely in SWK Gedebage and Ujungberung. This also affects the development of the number of housing locations in SWK Gedebage and Ujungberung. As for the development of housing locations in each region, it also considers the accessibility to housing locations, economic conditions and population density in the region, the reach of the location of infrastructure facilities and land use policies in the local area. So the purpose of this research is to find out the direction and factors of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung. The factors involved in this research are accessibility factors, economic factors, population factors, infrastructure factors and policy factors. By using a buffer and classification method, the result in this research is that the direction of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung is moving from the city center to the outskirts of the city. The most dominant factor in the development of housing/real estate in SWK Gedebage and Ujungberung is the accessibility factor. The accessibility factor is influential due to the consideration of access to housing/real estate locations in SWK Gedebage and Ujungberung to reach downtown locations."

"Guna menciptakan pemerataan pembangunan, wilayah Gedebage dikembangkan sebagai pusat aktivitas yang diawali dengan pembangunan Pusat Olahraga (Sport Centre). Untuk itu, program konsolidasi tanah guna mengumpulkan tanah warga diluncurkan. Program tersebut dirancang dengan cermat untuk melindungi hak warga atas tanah, serta mendukung keseluruhan proses. Kajian ini meneliti Program Konsolidasi Tanah Gedebage, dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menggunakan diskusi kelompok terarah guna mengumpulkan data. Hasilnya, terlihat bahwa aktivitas konsolidasi tanah telah mengalami kegagalan karena ketiadaan dokumen legal menyangkut status tanah, kurangnya partisipasi penduduk, dan lemahnya peran pemerintah."

"This research aimed at understanding of housing location determination over the areas of Gedebage, Bandung City. The evaluation is based on physical conditions of the environment and socioeconomic conditions, by comparing existing conditions of the housing with established standards. The findings are: (i) Batununggal (B1) in Bandung Kidul Sub-District belongs to suitable category of housing location, (ii) Mengger (B3) in Bandung Kidul Sub-District belongs to unsuitable category of housing location, (iii) Sekejati (M3) in Margacinta Sub-District belongs to suitable category of housing location; (iv) Cisaranten Kidul (R4) at Rancasari Sub-District belongs to adequately suitable category of housing location; and (iv) Cisaranten Kidul (R2) at Rancasari Sub-District belongs to adequately suitable housing location."

"

Penelitian ini menggunakan pendekatan Dynamic Capabilities dan Entrepreneurship dalam menganalisis pengaruh Lingkungan dan Faktor Organisasi terhadap pembentukan Kinerja pada organisasi Pemerintah Penggunaan secara bersama konsep Dynamic Capabilities dan Entrepreneurship sehingga saling melengkapi merupakan operasionalisasi dari konsep Strategic Entrepreneurship dan belum dilakukan pada organisasi publik Karena organisasi Pemerintah memiliki tugas yang spesifik pada bidangnya atau adanya spesialisasi akan terjadi eksternalitas dan adanya tujuan bersama antar organisasi maka diperlukan adanya Koordinasi untuk pencapaian Kinerja yang optimal

Dalam penelitian diuji sepuluh hipotesis atas hubungan enam variabel penelitian yaitu Faktor Organisasi Lingkungan Dynamic Capabilities Entrepreneurial Orientation Koordinasi dan Kinerja Penelitian dilakukan terhadap unit organisasi Pemerintah tingkat eselon dua atau level manajer menengah pada sembilan Kementerian yang bertugas di bidang infrastruktur melalui survei pada bulan Juni – Juli 2014 Analisis terhadap 138 unit organisasi yang menjadi sample penelitian dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM)

Berdasarkan hasil analisis penggunaan konsep Dynamic Capabilities dan Entrepreneurship secara bersamaan dan saling melengkapi dapat dijalankan dan model dapat diterapkan pada organisasi Pemerintah Pola pembentukan Kinerja yang signifikan adalah Faktor Organisasi mempengaruhi Dynamic Capabilities dan Entrepreneurial Orientation dimana Dynamic Capabilities secara simultan juga mempengaruhi Entrepreneurial Orientation kemudian Entrepreneurial Orientation mempengaruhi Kinerja Hal ini mengindikasikan bahwa pada unit organisasi Pemerintah level menengah karena lebih fokus pada rencana governance dan akuntabilitas bahwa: (1) Faktor Organisasi yang dimiliki berkontribusi pada kemampuan Dynamic Capabilities dan Entrepreneurship yang meningkatkan Kinerja unit organisasi (2) perubahan Lingkungan tidak segera membuat unit organisasi dapat merubah strateginya atau merealokasi resources dan capabilities yang dimilikinya dan (3) belum signifikan membangun Koordinasi aktif dengan unit organisasi lain untuk meningkatkan Kinerja Agar Kinerja organisasi Pemerintah dapat lebih ditingkatkan diperlukan perhatian pada (1) masalah kewenangan dan prosedur pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan strategi pelaksanaan kegiatan (2) mekanisme Koordinasi dan perubahan strategi pelaksanaan sebagai bagian dari perencanaan kegiatan dan (3) masalah pengukuran Kinerja organisasi

 

---

This dissertation studied about Environment and Organizational Factor that explained performance of government institutions by utilizing the two streams of Strategic Management Theory – Dynamic Capability and Entrepreneurship Combining those two theories provided a solid concept of strategic entrepreneurship for government organization that has never been studied before Government organization had specific function in its field therefore that specialization created externality and common goals among organizations In that circumstances Coordination exists to reach the optimum performance

This study developed ten hypotheses to analyze six variables The six variables were Organizational Factor Environment Dynamic Capabilities Entrepreneurial Orientation Coordination and Performance Units to analyze are the population of middle management in nine ministries that responsible for infrastructure development (138 units in total) Questionnaire distribution and collection were conducted during June – July 2014 Structural Equation Model (SEM) was used to analyze the hypotheses

By combining the concept of Dynamic Capabilities and Entrepreneurship the writer discovered a new model that explained strategic entrepreneurship theory applied in Government organizations The model justified a pattern to reach performance of organization as follows Organizational Factor affects Dynamic Capability and Entrepreneurial Orientation Simultaneously Dynamic Capability also affected Entrepreneurial Orientation Then Entrepreneurial Orientation which was amplified by Organizational Factor and Dynamic Capability created Performance

Study results indicate that since middle management in government organization more focus on planning governance and accountability there are there consequences Those are (1) Organizational Factor contributes to improve Dynamic Capabilities dan Entrepreneurship that lead to Performance of the unit of organization; (2) Environment change is not directly reflected in the unit of organization’s strategy or reallocation of resources and capabilities; and (3) Coordination among unit organizations is not significantly effective to reach performance

At the end of the study the writer provides suggestions to improve performance of government organizations Suggestions are as follows: (1) define a clear authority and procedure on decision making mainly in strategical change of activities; (2) put attention on coordination mechanism and strategic change as part of planning activities; and (3) clarify performance measurement in organization level

 

"

"Pembangunan merupakan langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi ekonomi global. Implementasi dari desentralisasi tercermin dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan perkotaan. Dinamika dalam pembangunan perkotaan, secara khusus di Sulawesi Selatan melalui kawasan metropolitan Mamminasata lebih lanjut akan dijelaskan dalam tulisan ini. Tulisan ini mengargumentasikan bahwa pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur merupakan bentuk ekspansi Neoliberal yang didorong melalui instrumentasi kebijakan. Akibatnya, pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai bahkan menyebabkan perubahan pada masyarakat lokal. Metode penelitian berupa tinjauan literatur menggunakan anotasi bibliografi terhadap kajian-kajian mengenai pembangunan di kawasan Mamminasata yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia melalui pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat berupa alienasi sosial dan ekologis dengan adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Lebih lanjut, pada bagian pembahasan akan menjelaskan peran dan fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang terus bertransformasi. Selain itu, pembangunan kawasan metropolitan melalui integrasi dan keterkaitan antarwilayah menunjukkan adanya disparitas dan kesenjangan. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi melalui pembangunan kawasan metropolitan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh penguasaan terhadap modal dan lahan yang hanya berputar pada pihak-pihak tertentu serta adanya kegagapan oleh pemegang kekuasaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan di masyarakat.

---

Development is a step to improve the economic condition of a country as well as efforts to improve people's welfare. In the last few decades, development in Indonesia through decentralization policies underwent many changes, which were influenced by political stability and global economic conditions. The implementation of decentralization is reflected in the emergence of new growth centers throughout urban areas. The dynamics of urban development, particularly in South Sulawesi through the Mamminasata metropolitan area, will be further explained in this paper. This paper argues that the development of the Mamminasata metropolitan area as a growth center in Eastern Indonesia is a form of neoliberal expansion that is driven through policy instrumentation. As a result, development, which is basically to improve the welfare of the community, is not achieved and even causes changes in local communities. The research method is in the form of a literature review using bibliographic annotations to studies regarding development in the Mamminasata area that have been carried out previously. The findings of this study indicate that the implementation of decentralization policies in Indonesia through the development of the Mamminasata metropolitan area causes changes in society in the form of social and ecological alienation with large land conversions. Furthermore, the discussion section will explain the role and function of the city as a growth center, influenced by the direction of economic policy that continues to transform. In addition, the development of metropolitan areas through integration and inter-regional linkages shows disparities and gaps. In the end, this paper concludes that the implementation of decentralization policies through the development of metropolitan areas is still not going well. This is due to the control over capital and land that only revolves around certain actors and the stuttering by power holders in identifying and solving welfare problems in the community."

"Pelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city. DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

Electronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."

"Peningkatan populasi dan pembangunan di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung sejalan dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dan komersial. Penelitian geofisika yang menggunakan metode geolistrik Vertical Electrical Sounding (VES) 1D di Kecamatan Gedebage ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi air tanah (akuifer) secara 1D, 2D, plane view, dan 3D. Metode VES adalah metode geofisika aktif untuk memahami distribusi nilai resistivitas bawah tanah secara vertikal. Nilai resistivitas hasil pengukuran kemudian diolah dan diinterpolasi menggunakan metode Inverse Distance Weighted (IDW) untuk mengetahui persebarannya. IDW sendiri merupakan metode interpolasi merupakan teknik estimasi nilai pada lokasi tak terukur dengan memberikan bobot yang lebih besar pada titik data terdekat, di mana bobot tersebut berbanding terbalik dengan jarak dari titik estimasi. Hasil interpretasi menunjukkan adanya lima jenis litologi, termasuk tanah (9,419 – 260,5 Ωm), pasir (0,3003 – 131,3 Ωm), lempung (2,009 – 64,29 Ωm), lanau (0,2245 – 251,5 Ωm), dan batu pasir (3,905 – 32 Ωm), di mana batu pasir dan pasir yang memiliki potensi sebagai akuifer menjadi target utama penelitian ini. Selain itu, didapatkan bahwa akuifer yang terbagi menjadi tipe bebas pada kedalaman 1,065 – 14,78 meter dan tertekan pada kedalaman 10,83 – 70 meter, dibatasi oleh akuiklud yang tersebar di wilayah penelitian. Mengacu kepada peta geologi dan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa wilayah penelitian memiliki potensi air tanah yang cukup signifikan.

---

The population growth and development in Gedebage District, Bandung City, parallel the

increasing demand for water for household and commercial needs. This geophysical study

using the 1D Vertical Electrical Sounding (VES) geoelectric method in Gedebage District

aims to identify and map groundwater potential (aquifers) in 1D, 2D, plane view, and 3D.

The VES method is an active geophysical technique used to understand the vertical

distribution of subsurface resistivity values. The measured resistivity values are then

processed and interpolated using the Inverse Distance Weighted (IDW) method to

determine their distribution. IDW is an interpolation method that estimates values at

unmeasured locations by assigning greater weight to nearer data points, with weights

inversely proportional to the distance from the estimation point. Interpretation results

indicate the presence of five lithology types, including soil (9.419 – 260.5 Ωm), sand

(0.3003 – 131.3 Ωm), clay (2.009 – 64.29 Ωm), silt (0.2245 – 251.5 Ωm), and sandstone

(3.905 – 32 Ωm), with sandstone and sand, which have the potential as aquifers, being

the main targets of this research. Additionally, it was found that aquifers are divided into

unconfined types at depths of 1.065 – 14.78 meters and confined types at depths of 10.83

– 70 meters, bounded by aquicludes spread across the study area. From the geological

finding and processed geophysical data, this research concludes that this area of study

may contain significant potential of groundwater."

"Kebijakan seleksi terbuka kepala Sekolah Menengah Atas merupakan kebijakan perubahan dalam pengangkatan kepala sekolah Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kepala SMA karena Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut digugat ke PTUN karena ketidakjelasan dan inkonsistensi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI memerlukan suatu kemampuan dinamis dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah agar menjadi kebijakan adaptif sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud Skripsi ini membahas kemampuan dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan seleksi terbuka Kepala Sekolah Menengah Atas Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kemampuan dinamis serta adanya kesenjangan kemampuan dinamis antara pemimpin dan aparat birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan demikian kebijakan seleksi terbuka Kepala SMA tidak menjadi kebijakan yang adaptif.

---

Open recruitment policy for senior high school principals is policy changes in principals of senior high school replacement This policy is aimed to improve the quality of senior high school principals since principals have a strategic role in improving the quality of education In the implementation the policy is being sued to the Administrative High Court due to vagueness and inconsistency with the Regulation of the Minister of Education Jakarta rsquo s Provincial Government requires dynamic capabilities in open recruitment policy for principals in order to become an adaptive policy so that dynamic governance can be realized This thesis discusses about dynamic capabilities of Jakarta rsquo s Provincial Government in open recruitment policy for senior high school principals This study is done in Post Positivist with a descriptive design The results of this study show that the Jakarta rsquo s Provincial Government do not have dynamic capabilities as well as the gap of dynamic capabilities between the leaders and the bureaucrats of Jakarta Provincial Government Thus open recruitment policy for senior high school principals does not become an adaptive policy."