Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjaminkesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yangmemadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tanggamerupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsidewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaranyang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaananggaran (AKUPA). BURT mengatur tentang pembentukan keputusan arahkebijakan umum pengelolaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berjalansesuai dengan keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaianperencanaan dan pelaksanaan perlu adanya instrumen yang menyelesaikanperbedaan tersebut guna tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat.Dengan perbedaan perencanaan dan implementasi tersebut, timbul permasalahan,1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia, 2. Bagainakah implementasipelaksanaan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa teoriyakni teori organ dan fungsi, teori dikotomi, green light theory dan teorikemanfaatan hukum. BURT sebagai organ penting untuk melancarkan danmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui keputusan AKUPAuntuk diimplementasikan oleh alat kelengkapan dewan, koordinasi diantara alatkelengkapan dewan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan fungsi DPR RI.Adanya inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BURT menyebabkan tidaktercapainya tujuan utama DPR RI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,penyimpangan terhadap implementasi arah kebijakan umum pengelolaananggaran menjadi masalah karena fungsi DPR RI tidak berjalan maksimal,sehingga BURT perlu membuat pengaturan yang baku terhadap pembentukanarah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang pada hakikatnya dibutuhkanoleh dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dengan demikian,tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi AKUPA.

---

ABSTRACTThe Indonesian House of Representatives (DPR RI) as legislative power has afunction to guarantee the welfare of the people. This condition is systematicallyarranged by adequate budget and the organ that supports it. The HouseholdAffairs Council is a board tool that is responsible for ensuring that the councilfunctions are running by planning and controlling the established budget. Both areregulated in the general budget management policy direction (AKUPA). BURTregulates the formation of decisions on the general policy direction financialarragement and ensures that its implementation proceeds accordingly, so that ifthere is a mismatch in planning and implementation there is a need forinstruments to resolve the differences in order to achieve the benefits and welfareof the people. With the difference of planning and implementation, problemsarise, 1. What is the position and function of the Committe for Internal Affairs ofthe Indonesia House of Representatives in Indonesia, 2. What is theimplementation of the function of the Committe for Internal Affairs of theIndonesia House of Representatives. The author in conducting this research usingnormative juridical research methods, namely by identifying several theoriesnamely organ theory and function, dichotomy theory, green light theory andtheory of legal benefit. BURT as an important organ to smooth and support theimplementation of the duties and functions of the council through the decision ofAKUPA to be implemented by the board's equipments, the coordination betweenthe board's fittings becomes the benchmark to realize the function of DPR RI. Theexistence of inconsistencies in the execution of duties and functions of BURTcaused the absence of the main objectives of the House of Representatives torealize the welfare of the people, the deviation from the implementation of thegeneral policy direction of budget management becomes a problem because thefunction of DPR RI is not running maximally, therefore BURT needs to makestandard arrangements towards the establishment of general management policy abudget that is essentially required by the board in carrying out its functions. Thus,there is no inconsistency between the planning and implementation of AKUPA."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman ini dilatarbelakangi yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR MPR yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik dan standar operasional prosedur yang berlaku. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan di komplek gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR yang ideal.

---

This thesis discusses about implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta is not in accordance with some physical security management literature and standart operating procedure. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts in Indonesian parliamentary building. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for ideal implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia."

"Tesis ini mengkaji mengenai Pertarungan Kekuasaan Antara Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden ('Presidential Threshold') Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut masing-masing fraksi saling beradu argumentasi mengenai isu ambang batas presiden ('presidential threshold'). Terdapat 2 (dua) pendapat yang mengemuka yang saling berlawanan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya. P'ertama', pendapat yang menginginkan agar besaran ambang batas presiden tetap pada angka 20% kursi dan 25% suara sah nasional. 'Kedua', pendapat yang menginginkan agar aturan mengenai ambang batas presiden ('presidential threshold') dihapuskan menjadi 0%. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analitis dan wawancara mendalam dengan beberapa anggota fraksi yang terlibat langsung dalam proses politik tersebut.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partarungan kekuasaan antara partai besar vs partai kecil pada perumusan ambang batas presiden ('presidential threshold') lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik pragmatis masing-masing fraksi yang sifatnya kolutif dalam rangka untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik berimplikasi positif terhadap penelitian ini.

---

This thesis examines the Power Struggle between the Big Parties vs Small Parties in the Formulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that occurs in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). In the discussion process each faction clashed with each other regarding the presidential threshold. There are 2 (two) opinions that are contradictory between one another. First, opinions that want the presidential threshold to remain at 20% of seats and 25% of legitimate national votes. Second, opinions that want the presidential threshold to be abolished to 0%. The theories used in this study are power theory, competition theory and conflict theory. This research is a qualitative research using analytical-descriptive analysis techniques and in-depth interviews with several faction members who are directly involved in the political process.

The findings in this study indicate that the participation of power between big parties vs small parties in the formulation of the presidential threshold is more motivated by the orientation and pragmatic political interests of each faction that is colutive in the interests of the 2019 Presidential Election and Election. Theoretical implications shows that the theory of power, competition theory and conflict theory have positive implications for this research."

"ABSTRACTAn idea to construct a code of ethics in acountry is a result from an idea of ethical reformation,code of ethics and code of behaviors in numbers ofparliaments in the world, ethical regime and code ofethics. The idea begins first in a private sector, alsopublic sector for democration and being active in anydemonstration for people trust that have been entrustedto governmental officials. One of the governmentalinstitutions in Unitary State of Republic of Indonesia(NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia) is IndonesianLegislative Assembly (DPR-RI/Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) , regulated in VII of the 1945Constitution where Article 19 and 22 B are. Theinstitution makes another institution controlling itsmembers' daily ethics, named Ethical Committee (BK/BadanKehormatan) which is ad hoc. Then, this is permanent andhas a legal power. The Ethical Committee is regulated inthe Article 98 Sub (2) alphabet g, the Act No.22/2003Susduk People's Consultative Council (MPR/MusyawarahPermusyawaratan Rakyat), Indonesian Legislative Assembly(DPR-RI) , Leadership of Political Party at local level(DPD/Dewan Perwakilan Daerah), and DPR-RI aboutcomprehensiveness and support and Decision of DPR No.08/1/2005-2006 on DPR-RI on the Order and Code of Ethicsof DPR-RI. The effectiveness is regulated in the Article60, punishment is through complain, process, 14 dayssince the complain, and 14 days later, the letter ofinvitation is sent to a related member, at least 3-daysbefore meeting. The meeting is different from othercourts. When the decision of Ethical Committee bringspunishment due to breaking the Code of Ethics, thedecision is final and there is no comparison. Thecomparison between Code of Ethics in DPR-RI EthicalCommittee and that in other countries is substantivelysimilar, but the punishment is different. The EthicalCommittee of DPR—RI has discharged one's membership ofDPR-RI members because of his breaking the EthicalCommittee's Code of Ethics. The mechanism is regulated inthe Act of Regional Government No. 32/2004."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam terkait dengan citra DPR RI dan hal yang ingin diketahui oleh mahasiswa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media survei google drive dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini akan menjadi landasan untuk melakukan program kehumasan special event ldquo;Future Parliament rdquo; yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuna mahasiswa terhadap DPR RI. dasn secara berangsur-angsur akan memulihkan citra positif DPR RI dimata publik.

---

ABSTRACTThis research aims to delve more deeply associated with the image of the House of Representatives and the things want to be known by the students of the House of Representatives of the Republic of Indonesia DPR RI . This research was conducted using google drive media survey and interview. The results of this study will be the basis for a program of special Public Relations event Future Parliament which aims to increase students 39 knowledge of the Parliament. and gradually will restore the positive image of the Parliament in the eyes of the public."

"Anggaran berbasis kinerja merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kinerja, kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. Badan Layanan Umum merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai program dari Anggaran Berbasis Kinerja yang memiliki arti untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan anggaran berbasis Badan Layanan Umum berawal dari dibuatnya Rencana Strategis Bisnis yang kemudian diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Pada kebijakan Badan Layanan Umum ini pemerintah memberikan fleksibilitas kepada RSUP Fatmawati dalam mengelola keuangannya, akan tetapi pemerintah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat dengan memberikan anggaran kepada RSUP Fatmawati. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya 20% dari dana APBN, hal tersebut menuai permasalahan dalam RSUP Fatmawati dan membuat RSUP Fatmawati menarik pendapatan dari jasa pelayanan dan lain-lainnya.

---

Performance-based budgeting is a policy made by government performanceoriented,this policy aims to foster flexibility in budget management to achieve optimal results. In this case, programs and activities should be directed to achieve the outcomes and outputs specified in the plan. Public Service Board is a policy made by the government as a program of Performance Based Budgeting that has meaning to the intellectual and the welfare of society, the implementation of the Public Service Board based budgeting starts from a Business Strategic Plan made then implemented in the Business Plan and Budget. In the Public Service Board's policy gives the government the flexibility to RSUP Fatmawati in managing its finances, but the government has a responsibility to the public to educate and welfare of the community by providing a budget to RSUP Fatmawati. Budget provided by the government only 20% of the state budget, it is reaping the problems in RSUP Fatmawati interesting and make revenue from services and others."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."