Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hazardous waste will be an environmental problem if not managed properly. Co processing in cement industry which use hazardous waste as alternative material and fuel, is expected to be a solution of hazardous waste management. This research was conducted at cement factory. Sustainability factor in co processing activities needs to be studied. Co processing activities need to be analyzed by economic benefits, social acceptability, and environmental requirements to fulfill sustainability. Economic benefit analysis was conducted by efficiency approach for cement factory, cost efficiency of hazardouse waste management, and labor required. Analysis of social acceptance was conducted by analysis of perception of stakeholders. The fulfillment of environmental requirements was conducted by comparing environmental quality standards and liabilities in licenses issued by the government. The result of this study is co processing activities meet the rules of sustainability. PT. ITP has conducted hazardous waste management for 41 hazardous waste generators, 22 types of hazardous waste, and 7,861.23 tons of hazardous waste in July 2015 June 2016. PT. HI has conducted hazardous waste management for 71 hazardous waste generators, 53 types of hazardous waste, and 59,494.91 tons of hazardous wastev in July 2015 June 2016. The average efficiency per year obtained from 1 the use of alternative raw materials of 1.5 for PT.ITP and 1.42 for PT. HI 2 alternative fuel usage of 2.22 and for PT.ITP and 11.03 for PT.HI. Hazardous waste management is cheaper if managed through co processing. For the community, co processing activities provide jobs opportunity. The stakeholders accept co processing activities with average of 76 and has a frequency of distribution 39 for perception strongly agreed. Co processing has fulfilled environmental requirements consisting of compliance with air quality standards, dioxin, furans, compatibility of hazardous waste type, and product SNI compliance.

---

Limbah bahan berbahaya dan beracun B3 akan menjadi permasalahan lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat. Kegiatan co-processing di pabrik semen dengan memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan baku dan bahan bakar alternatif dianggap dapat menjadi solusi dalam pengelolaan limbah B3. Penelitian dilakukan di pabrik semen yaitu PT. ITP dan PT. HI yang telah melakukan kegiatan co-processing, namun kegiatan ini perlu dikaji keberlanjutannya. Untuk memenuhi kegiatan co-processing yang berkelanjutan, perlu dilakukan kajian manfaat ekonomi, analisis keberterimaan sosial, dan kajian pemenuhan persyaratan lingkungan. Kajian manfaat ekonomi dilakukan dengan pendekatan efisiensi bagi pabrik semen, efisiensi biaya pengelolaan limbah B3, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Analisis keberterimaan sosial dilakukan melalui analisis persepsi pihak yang berkepentingan dengan menggunakan metode analisis skala Linkert. Pemenuhan persyaratan lingkungan dikaji dengan cara membandingkan baku mutu lingkungan, kesesuaian limbah B3 yang dimanfaatkan, dan pemenuhan standar produk. Hasil riset ini adalah kegiatan co-processing memenuhi kaidah keberlanjutan berdasarkan manfaat ekonomi, keberterimaan sosial, dan pemenuhan persyaratan lingkungan. Pabrik semen PT. ITP telah melakukan pengelolaan limbah B3 terhadap 41 perusahaan penghasil limbah B3, sebanyak 22 jenis limbah B3, dan 7.861,23 ton limbah B3 selama periode Juli 2015-Juni 2016. Adapun PT. HI telah melakukan pengelolaan limbah B3 terhadap 71 perusahaan penghasil limbah B3, sebanyak 53 jenis limbah B3, dan berjumlah 59.494,91 ton limbah B3 selama periode Juli 2015-Juni 2016. Efisiensi rata-rata per tahun yang diperoleh dari 1 penggunaan bahan baku alternatif sebesar 1,5 bagi PT.ITP dan 1,42 bagi PT. HI 2 penggunaan bahan bakar alternatif sebesar 2,22 dan bagi PT.ITP dan 11,03 bagi PT.HI. Penghasil limbah B3 mengeluarkan biaya pengelolaan yang lebih murah apabila dikelola melalui co-processing. Bagi masyarakat kegiatan co-processing memberikan lapangan pekerjaan. Pihak yang berkepentingan menerima keberadaan kegiatan co-processing dengan nilai rata-rata 76 dan memiliki frekuensi distribusi 39 untuk persepsi sangat setuju. Kegiatan co-processing telah memenuhi persyaratan baku mutu emisi udara, dioksin, furan, kesesuaian jenis limbah B3, dan pemenuhan syarat SNI produk."

"Jumlah penduduk meningkat setiap tahun di Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan jumlah pasien dan limbah medis meningkat. Limbah medis padat rumah sakit dikategorikan LB3 dalam Permenlhk No.P.56/2015. Permasalahan, masih ditemukan limbah medis dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan dampak di lingkungan dan makhluk hidup. Tujuan penelitian adalah menganalisis jumlah dan jenis LB3 medis padat RSPI Sulianti Saroso, RSUD Pasar Rebo, RS Medistra dan RS Husada, kinerja pelaksanaan pengelolaan limbah dan interaksi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pengelolaan LB3 medis padat dan data sekunder perhitungan jumlah limbah, wawancara mendalam dan analisis ANT untuk mengetahui interaksi pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian, setelah dilakukan pendataan pengelolaan Limbah B3 medis padat pada 4 RS, untuk RSPI Sulianti Saroso dan RS Husada masih diperlukan perbaikan kinerja dalam aspek non teknis pengelolaan yaitu pendataan dan pencatatan, pelaksanaan perizinan dan pelaksanaan ketentuan dalam izin. Kesimpulan, atas status kinerja 4 RS di Jakarta tersebut diperlukan upaya sosialisasi pemenuhan peraturan dan penyiapan peraturan yang spesifik bagi RS dalam aspek non teknis pengelolaan limbah oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta.

---

The population increases every year in DKI Jakarta Province resulting in an increase in the number of patients and medical waste. Hospital solid medical waste is categorized as Hazardous adn Toxic Waste in the Minister of Environment and Forestry Regulation No.P.56/2015. Problems, still found medical waste disposed of into the environment can cause impacts on the environment and living things. The purpose of the study was to analyze the amount and type of Solid Hazardous Medical Waste (SHMW) of Sulianti Saroso Infectious Disease Hospital (RSPI), Pasar Rebo Regional General Hospital (RSUD), Medistra Hospital and Husada Hospital, the performance of waste management implementation and stakeholder interaction in waste management of DKI Jakarta Province. Descriptive analysis method was used to determine the management of SHMW and secondary data of waste amount calculation, in-depth interviews, and ANT analysis to determine stakeholder interactions in waste management in DKI Jakarta Province. Research results, after collecting data on solid medical hazardous waste management in 4 hospitals, for RSPI Sulianti Saroso and Husada Hospital, performance improvement is still needed in non-technical aspects of management, namely data collection and recording, licensing implementation and implementation of permit provisions. Conclusion, the performance status of the 4 hospitals in Jakarta requires efforts to socialize the fulfillment of regulations and the preparation of specific regulations for hospitals in non-technical aspects of waste management by the DKI Jakarta Provincial Government."

"Penggunaan batubara yang dikategorikan sumber daya tak terbarukan sebagai bahan bakar tanur semen memberikan kontribusi emisi CO2, sebagai Gas Rumah Kaca (ORK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan energi terbarukan dengan pemanfaatan limbah dalam rangka penurunan konsumsi batubara dan penurunan emisi CO2. Kajian mendalam mengenai pemanfaatankembali energi yang terkandung pada limbah dengan teknologi co-processingdilakukan di Plant 8, PT. Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) tbk, Citeureup.Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Januari 2009 untuk menganalis;s penggunaan bahan bakar alternatif (BBA)pada periode 2007-2008. Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa co-processingmemenuhi unsur-unsurur keberlanjutan seperti economically profitable, sociallyacceptable dan environmentally sound manageable. Secara khusus,kesimpulannya yaitu: (1) Kritena pemilihan BBA dalam industri semen: nilaikalori, kandungan air dan kemudahan penanganan, (2) Kendali pemanfaatan BBA: kualitas biomassa yang fluktuatif, kuantitas limbah yang memenuhi syuratbelum mencukupi dan kendal. berupa biaya investasi serta operasional yangtinggi, (3) BBA jenis sekam, cangkang kelapa sawit dan limbah industri memilikikeberlanjutan pasokan relatif stabil, sedangkan bubuk gergaji tidak dapatmencukupi konsumsi BBA di masa mendatang. Perkiraan kontinuitas pasokanBBA ini tidak mempertimbangkan penggunaan BBA sebagai baban bakar rumahtangga dan baban dasar pupuk organik, (4) Penggunaan BBA (2007-2008) mampumensubstitusi kalor sebesar 9,69% dan memberikan penurunan biaya baban bakarsebesar 8,95%, (5) Pemanfaatan biomassa yang dikategorikan memiliki energibebas CO2 (2007-2008) memberikan penurunan emisi CO2 sebesar 7.49%, (6)Teknologi co-processing pada tanur seme memberikan penerimaan(kompensasi) untuk tiap LB3 yang masuk sebesar US$ 5-30/ton, sesuai dengankarakteristik limbah. Selain itu, lumpur minyak ITP juga dapat diolah secaramandiri sebingga mengurangi biaya yang sehurusnya dikeluarkan jikapengolaanya diserahkan kepada instansi pengolah limbah."

"ABSTRAKLimbah B3 jika tidak dikelola dengan tepat dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengelolaan yang tepat atas limbah yang mengandung B3 dapat dilakukan jika limbah tersebut teridentifikasi dengan jelas dan dilangsungkan berdasarkan izin pengelolaan limbah B3.Penelitian ini memaparkan perbandingan pengaturan pengelolaan limbah B3 di Indonesia dan di Amerika Serikat. Metode penelitian utama dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan bersumber dari data sekunder, yakni studi dokumen serta didukung dengan wawancara dengan narasumber di bidang pengelolaan limbah B3. Simpulan dari penelitian ini, Indonesia dan Amerika Serikat secara garis besar memiliki kesamaan pengaturan mengenai penentuan limbah B3, kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah B3, dan izin pengelolaan limbah B3. Dari hasil analisa, ditemukan bahwa masih banyak pengaturan pengelolaan limbah B3 yang belum ada. Saran dari penelitian ini, Pemerintah Indonesia sepatutnya segera menetapkan standar spesifikasi bagi unit-unit pengelolaan limbah B3 yang belum diatur dalam peraturan menteri serta memperbaharui keputusan-keputusan kepala badan pengendalian lingkungan hidup dan peraturan-peraturan menteri lingkungan hidup sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola yang menggunakan unit-unit pengelolaan tersebut dan kepada publik bahwa pengelolaan limbah B3 telah dilangsungkan sesuai dengan standar yang dianggap aman oleh pemerintah Indonesia bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

---

ABSTRACTHazardous wastes could pose harmful effect on human health and the environment if not handled properly. Appropriate management of waste containing hazardous materials may be performed if the waste is clearly identified and carried out under hazardous waste management permit.This research describes the comparison of hazardous wastes management law in Indonesia and in the United States. The main research method of this thesis is based on literature study which categorized as normative juridical and sourced by secondary data, such as documents study and supported by interviews with experts in hazardous waste management field.Conclusion of this research is, in broad, Indonesia and the United Stated have similar rules regarding determination of hazardous waste, hazardous wastes management activities, and hazardous wastes permit. From the analysis, it is found that there are still many regulations related to hazardous wastes management that are not yet existed.Recommendation of this research is Indonesian Government should immediately establish specification standard for hazardous wastes management units that have not been established and update the current regulations of hazardous wastes management by the decisions of head of the environmental control agency, also regulations by the ministry of environment before the enactment of regulation number 101 year 2014 about Hazardous Waste Management in accordance with said regulation. The aim is to provide legal certainty for hazardous wastes handlers and to the public that the management of hazardous wastes is carried out in accordance with considerably safe standards by the Indonesian Government for human health and the environment. "

"Dunia aviasi memiliki banyak kegiatan yang turut menghasilkan berbagai macam limbah, termasuk limbah padat bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak buruk pada masyarakat maupun lingkungan. Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak timbulan limbah padat B3, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan limbah padat B3 hasil pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang di perusahaan perawatan pesawat terbang. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif observasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan observasi secara langsung, serta secara sekunder dengan melakukan telaah dokumen perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah padat B3, terdapat permasalahan diantaranya yaitu prasarana TPS LB3 yang tidak memadai, jumlah SDM kurang, dan hambatan dalam efisiensi limbah padat B3. Adapun sistem pelaporan dan penyebaran informasi pengelolaan limbah padat B3 sudah tergolong cukup baik karena dilakukan secara rutin dan informatif. Saran yang dapat diberikan yaitu adanya melakukan analisis beban kerja, memperbaiki sistem perlabelan, pengawasan rutin terhadap wadah penyimpanan, perbaikan prasarana TPS LB3, pengangkutan secara rutin, pengecekan kesehatan petugas limbah B3, dan penyebaran informasi dampak limbah padat B3 kepada masyarakat.

---

The world of aviation has many activities that also produce various kinds of waste, including solid waste of hazardous and toxic materials. Aircraft maintenance, repair, and overhaul activities harm society and the environment. The impact of hazardous solid waste has to be prevented from the public and the environment. This research was conducted to determine how the hazardous solid waste management system results from aircraft maintenance, repair, and overhaul in aircraft maintenance companies. This study uses a descriptive observational study design using a qualitative approach. The source of data from this research comes from primary data, which comes from in-depth interviews and direct observation, and secondarily by reviewing company documents. The results of this study indicate that the hazardous solid waste management system has problems, including inadequate temporary disposal sites for hazardous and toxic waste, insufficient human resources, and obstacles to the efficiency of hazardous solid waste. The system for reporting and dPT. Seminating information on hazardous solid waste management is quite good because it is carried out routinely and informatively. Suggestions that this research can be given are conducting a workload analysis, improving the labeling system, routine monitoring of storage containers, repairing temporary disposal sites for hazardous and toxic waste, carrying out routine waste management, checking the health of hazardous waste officers, and dPT. Seminating information on the impact of hazardous solid waste to the public"

"Penggunaan batubara yang dikategorikan sumberdaya tak terbarukan sebagai bahan bakar tanur semen memberikan kontribusi emisi CO2 sebagai Gas Rumah Kaca (GRK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan energi terbarukan dengan pemanfaatan limbah dalam rangka penurunan konsumsi batubara dan penurunan emisi CO2. Kajian mendalam mengenai pemanfaatan kembali energi yang terkandung pada limbah dengan teknologi co-processing dilakukan di Plant 8, PT. Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) Tbk, Citeureup. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Januari 2009 untuk menganalisis penggunaan bahan bakar alternatif (BBA) pada periode 2007-2008. Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa co-processing memenuhi unsur-unsur keberlanjutan seperti economically profitable, socially acceptable dan environmentally sound manageable. Secara khusus, kesimpulannya yaitu: (1) Kriteria pemilihan BBA dalam industri semen: nilai kalori, kandungan air dan kemudahan penanganan, (2) Kendala pemanfaatan BBA: kualitas biomassa yang fluktuatif, kuantitas limbah yang memenuhi syarat belum mencukupi dan kendala berupa biaya investasi serta operasional yang tinggi, (3) BBA jenis sekam, cangkang kelapa sawit dan limbah industri memiliki keberlanjutan pasokan relatif stabil, sedangkan serbuk gergaji tidak dapat mencukupi konsumsi BBA di masa mendatang. Perkiraan kontinuitas pasokan BBA ini tidak memperhitungkan penggunaan BBA sebagai bahan bakar rumah tangga dan bahan dasar pupuk organik, (4) Penggunaan BBA (2007-2008) mampu mensubstitusi kalor sebesar 9,69% dan memberikan penurunan biaya bahan bakar sebesar 8,95%, (5) Pemanfaatan biomassa yang dikategorikan memiliki energi bebas CO2 (2007-2008) memberikan penurunan emisi CO2 sebesar 7,49%, (6) Teknologi co-processing pada tanur semen, memberikan penerimaan (kompensasi) untuk tiap LB3 yang masuk sebesar US$ 5-30/ton, sesuai dengan karakteristik limbah. Selain itu, lumpur minyak ITP juga dapat diolah secara mandiri sehingga mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan jika pengolahanya diserahkan kepada instansi pengolah limbah"

"Kebutuhan energi listrik dan ketergantungan sumber energi batubara, sedangkan proses pembakaran batubara tidak terbakar habis sehingga menghasilkan limbah berupa fly ash. Kegiatan pemanfaatan limbah fly ash di industri semen dapat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa pencemaran udara. Oleh sebab itu, diperlukan konsep keberlanjutan pemanfaatan limbah fly ash sebagai alternatif bahan baku di industri semen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi dampak lingkungan pada pemanfaatan limbah fly ash menjadi semen, menganalisis manfaat finansial bagi industri semen, dan menentukan alternatif keberlanjutan pemanfaatan limbah fly ash berdasarkan konsep produksi bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi partikulat pada kegiatan pemanfaatan limbah fly ash di tidak melebihi baku mutu namun berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dengan sebaran periode 24 jam sebesar 219 µg/m3, sedangkan periode tahunan tertinggi sebesar 67,2 µg/m3. Pemanfaatan limbah fly ash dapat mengurangi penggunaan bahan baku gypsum dan trass hingga 3,2 %. Manfaat finansial yang diterima industri semen adalah efisiensi biaya material sebesar Rp6.052.872.369,02 pada tahun 2018 dan Rp32.730.142.087,09 pada tahun 2022. Konsep produksi bersih sebagai alternatif keberlanjutan pemanfaatan limbah fly ash di industri semen PT ABC adalah dengan menerapkan recycle partikulat yang ditangkap oleh DC dan EP.

---

The demand for electrical energy and dependence on coal energy sources, while the coal combustion process does not burn out, resulting in waste in the form of fly ash. The utilization of fly ash waste in the cement industry can potentially cause environmental impacts in the form of air pollution. Therefore, the concept of sustainability of fly ash waste utilization as an alternative raw material in the cement industry is needed. The objectives of this study are to analyze the potential environmental impacts on the utilization of fly ash waste into cement, analyze the financial benefits for the cement industry, and determine alternative sustainability of fly ash waste utilization based on the concept of clean production. The research method used is quantitative method with AHP method. The results showed that particulate concentrations in fly ash waste utilization activities did not exceed quality standards but had the potential to cause environmental impacts with a 24-hour period distribution of 219 µg/m3, while the highest annual period was 67.2 µg/m3. Utilization of fly ash waste can reduce the use of gypsum and trass raw materials by up to 3.2%. The financial benefits received by the cement industry are material cost efficiency of Rp6,052,872,369.02 in 2018 and Rp32,730,142,087.09 in 2022. The concept of clean production as an alternative to the sustainability of fly ash waste utilization in the cement industry of PT ABC is to implement the recycle of particulates captured by DC and EP."

"Pertumbuhan sektor industri tekstil memunculkan fenomena pencemaran limbah tekstil yang dikualifikasi sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3. Kondisi nyata pencemaran limbah tekstil terjadi di Jawa Barat, khususnya DAS Citarum beserta anak sungainya. Hingga saat ini masih banyak perusahaan tekstil yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah B3. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Permasalahan yang diteliti antara lain mengenai pengaturan tanggung jawab perusahaan tekstil dalam pengelolaan limbah B3 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem pengelolaan limbah B3 di PT. Kahatex II dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta kebutuhan pengaturan ke depan terkait pengelolaan limbah B3 cair yang dibuang ke sumber air.Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perusahaan tektil bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan larangan yang diatur dalam izin pengelolaan limbah B3 maupun peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah B3. Selanjutnya PT. Kahatex II sebagai penanggungjawab usaha dan/kegiatan telah memenuhi tanggung jawab pengelolaan limbah B3 yang dibebankan terhadapnya. Kemudian terdapat kebutuhan pengaturan ke depan terkait pengelolaan limbah B3 cair perusahaan tekstil seperti pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pengurangan limbah B3 dan sanksinya, standar kepekatan warna atau kekeruhan air limbah, penetapan baku mutu air sungai serta daya tampung beban pencemaran sumber air.

---

The growth of companies in textile industry raises the phenomenon of environmental pollution by textile waste pollution that is qualified as waste of hazardous and toxic materials waste of B3. The actual condition of environmental pollution by textile waste happened in Citarum River Basin and Citarum tributaries. Until now some of textile companies still throw out textile waste to the river without processing on installation of waste water treatment. The research method of this thesis is normative and juridical research. This thesis will examining the regulation in Indonesia about liability of textile industry in waste management of hazardous and toxic materials, the waste management system in PT. Kahatex II and future regulation that related to waste management of liquid hazardous and toxic materials.This research concludes that a textile company has some responsibility to fulfill its obligations on secure license from the authority and any regulation that related to waste management of hazardous and toxic materials. Furthermore, PT. Kahatex II has fulfilled the responsibilities on waste management of hazardous and toxic materials. Through this research, Indonesia need develop the regulations for the waste management of liquid waste from textile company such as regulation about penalty for disobeying the obligation to reduction waste of B3, color standard of water waste from textile company, quality standard of water and carrying capability of the river."

"Salah satu sektor yang paling banyak menghasilkan emisi adalah sektor transportasi sebanyak 23%. Pada abad ke-21. Kendaraan Bermotor listrik (KBL) mulai bermunculan di jalanan terutama yang menggunakan Lithium Ion Batteries (LIBs). KBL merupakan salah satu solusi dalam mengurangi polusi udara. KBL lebih unggul dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Indonesia menyambut hal ini dengan membuat instrumen hukum untuk mendorong program percepatan KBL melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 79/2023. Instrumen ini hadir sebagai suatu upaya untuk mendorong penggunaan KBL oleh masyarakat Indonesia dalam mengurangi polusi udara. Namun, inovasi terhadap mobil listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tidak lepas dari timbulnya suatu permasalahan baru. Permasalahan tersebut adalah potensi limbah baterai mobil listrik yang telah terpakai, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Atas hal tersebut, penulis meninjau permasalahan pengelolaan limbah baterai KBL melalui konsep tanggung jawab produsen. Konsep tanggung jawab produsen pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 18/2008. Konsep tanggung jawab produsen atau biasa disebut Extended Producer Responsibility (EPR), merupakan konsep yang menitikberatkan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan barang yang mereka produksi. Hal ini penting, karena baterai KBL masuk kedalam kategori limbah B3, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, yaitu melihat kesesuaian kebijakan pengelolaan limbah B3 dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penulis utamanya akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep pengelolaan limbah B3 terutama konsep EPR. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah baterai KBL dengan peraturan yang sudah ada saat ini. Hal ini penting, agar konsep EPR yang masih dilakukan secara sukarela oleh produsen, dapat berjalan secara sirkular.

---

One of the sectors that produces the most emissions is the transportation sector, which accounts for 23%. In the 21st century. Electric Vehicles (Evs) began to appear on the streets, especially those using Lithium Ion Batteries (LIBs). They are one of the solutions in reducing air pollution. They are superior to vehicles that use fossil fuels as their energy source. Indonesia welcomed this by creating a legal instrument to encourage the acceleration of the KBL program through Presidential Regulation No. 55/2019 which was amended by Presidential Regulation No. 79/2023. This instrument is present as an effort to encourage the use of KBL by the Indonesian people in reducing air pollution. However, innovation in electric cars that aims to reduce greenhouse gas emissions cannot be separated from the emergence of a new problem. This problem is the potential waste of used electric car batteries, which can cause environmental pollution. For this reason, the author reviews the problem of KBL battery waste management through the concept of producer responsibility. The concept of producer responsibility was first introduced in Law No. 18/2008. The concept of producer responsibility or commonly called Extended Producer Responsibility (EPR), is a concept that emphasizes the responsibility of producers in the management of the goods they produce. This is important, because KBL batteries fall into the category of hazardous waste, which requires special handling in its management. This research uses a juridical-normative writing method, which looks at the suitability of B3 waste management policies with various primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, the author will mainly relate the policy to the concept of hazardous waste management, especially the concept of EPR. Based on this research, the government needs to improve the supervision of KBL battery waste management with the current regulations. This is important, so that the concept of EPR, which Is still carried out voluntarily by producers, can run circularly."

"Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan menghasilkan limbah yang jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Pada Maret 2020 terjadi bencana non-alam pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan produksi limbah medis padat di rumah sakit meningkat sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaannya. Rumkital Dr. Mintohardjo sebagai salah satu rumah sakit rujukan covid-19 juga melaksanakan pengelolaan limbah medis padat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) padat melalui pendekatan sistem yaitu mulai dari input, proses dan output untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam sistem pengelolaan limbah B3 padat. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan kualitatif. Masalah pada tahap input adalah kurangnya petugas di bagian kesehatan lingkungan dan susunan personil di bagian kesehatan lingkungan sedangkan pada tahap proses berada pada prosedur pelaksanaan pengelolaan limbah B3 padat yang masih belum sesuai dengan pedoman yang berlaku dan kapasitas pembakaran mesin insinerator yang tidak sebanding dengan jumlah timbulan limbah B3 padat. Pada tahap output, diharapkan seluruh timbulan timbulan limbah B3 padat terkelola dengan baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah B3 padat belum berjalan maksimal karena masih terdapat kendala atau hambatan pada setiap tahapan prosesnya sehingga perlu adanya rekomendasi (plan of action) sebagai solusi pemecahan masalah.

---

Hospitals as health facilities that provide health services produce waste which, if not handled properly, will have an impact on health. In March 2020 there was a non-natural disaster from the Covid-19 pandemic in Indonesia which caused the production of solid medical waste in hospitals to increase, thus requiring an increase in its management capacity. Dr. Rumkital Mintohardjo as one of the covid-19 referral hospitals also implements solid medical waste management. This study aims to analyze the management of hazardous and toxic waste (B3) solid through a systems approach, starting from the input, process and output to determine the problems that exist in the solid B3 waste management system. The design of this research is analytic with a qualitative approach. The problem at the input stage is the lack of officers in the environmental health section and the composition of personnel in the environmental health section, while at the process stage there are procedures for implementing solid B3 waste management which are still not in accordance with applicable guidelines and the incinerator engine combustion capacity is not proportional to the amount of waste generation Solid B3. At the output stage, it is hoped that all solid B3 waste generation will be managed properly. From the research results, it can be concluded that B3 solid waste management has not run optimally because there are still obstacles or obstacles at each stage of the process so that a recommendation (plan of action) is needed as a solution to the problem."