Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program E-Tilangdengan Denda Maksimum yang diterapkan di wilayah hukum Polres Cilegon.Kebijakan penerapan E-Tilang ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakanhukum terhadap pengguna lalu lintas, dan meminimalkan terjadinya pungutan liarbila terjadi pelanggaran lalu lintas. Dalam penerapan E-Tilang ini juga masihterdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenaipelaksanaan program E-Tilang tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalahteori Analisis SWOT, konsep Evaluasi, dan konsep E-Tilang, dengan pendekatankualitatif dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadalam pelaksanaan program E-Tilang memiliki kelebihan bahwa pelaksanaantilang, para pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang tilang. Untukmembayar denda, pelanggar lalu lintas dapat langsung mendatangi Teller (bankBRI, M-Banking, atau ATM BRI maupun ATM Bersama). Selanjutnya pelakupelanggaran dapat mengambil kembali barang bukti sitaan (SIM, STNK, atauMotor) ke Politi yang memberikan tilang dengan membawa barang buktipembayaran. Kelemahan penerapan program E-Tilang ini adalah karena faktorinternal belum adanya petugas yang memadai, didukung oleh sistem, saranaprasarana, serta dasar hukum yang kuat. Faktor eksternal, belum dibuatnyakebijakan pemberian gadget dan kuota untuk implementasi E-Tilang. Dengandemikian disarankan Polri dapat membuat kebijakan penerapan Program E-Tilangsecara nasional dan terpadu yang terkoneksi dengan CCTV, disertai penerbitan SOPpenilangan serta membuat payung hukum yang kuat terkait operasional penilangantersebut.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the implementation of E-Tilang program with MaximumFines applied in the Cilegon Resort Police area. The E-Tilang implementationpolicy is intended to streamline law enforcement of traffic users, and minimizeillegal levies in the event of a traffic violation. In the implementation of E-Tilang isalso still there are some weaknesses. It is therefore necessary to evaluate theimplementation of the E-Tilang program. The analysis knife in this research isSWOT Analysis theory, Evaluation concept, and E-Tilang concept, with qualitativeapproach and field research method. The results of this study indicate that in theimplementation of E-Tilang program has advantages that the implementation ofticketing, the traffic violators do not need to attend the ticket session. To pay fines,traffic violators can go directly to Teller (BRI bank, M-Banking, or ATM BRI orATM Bersama). Furthermore, the offender can retrieve the confiscated evidence(driver's license, vehicle registration, or Motor) to Politi who provide the ticket withthe proof of payment. The weakness of the implementation of E-Tilang program isdue to internal factors, namely the lack of adequate officers, supported by systems,facilities, and a strong legal basis. External factors, are the lack of gadget andquota policies for the implementation of E-Tilang. It is suggested that the Policecan make a policy of application of E-Tilang Program nationally and integratedlyconnected with CCTV, accompanied by the issuance of SOP of the crossing andcreate a strong legal umbrella related to the operation of the refinery."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh kompetensi dan integritas anggotaSatuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerja Anggota Satuan Lalulintasdi Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan. Kinerja petugas dalammelaksanakan penindakan kasus tilang belum maksimal karena kasus tilang yangsemakin menurun dan dilihat dari penggunaan aplikasi E-Tilang yang belumbanyak digunakan oleh petugas. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelsebanyak 110 anggota Satuan Lalu Lantas Polres Tangerang Selatan. Instrumenpenelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitiaanmenunjukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi P=0,000 dan Integritas P=0,000 anggota Satuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerjaAnggota Satuan Lalu-lintas. Hasil penelitian secara simultan variabel kompetensidan integritas terhadap kinerja Anggota Satuan Lalu-lintas di Wilayah Hukum PolresTangerang Selatan adalah 87,2 sedangkan 12,8 ditentukan oleh variabel lain yangtidak diteliti. Untuk lebih meningkatkan kinerja anggota, pimpinan perlumelakukan pembinaan dan pengarahan terhadap anggotanya mengenai tugas pokokdan tujuan organisasi secara berkala, agar lebih memahami dan menyadarimengenai apa yang harus dikerjakan oleh setiap anggota, sehingga dapatmeningkatkan kinerja anggota Satuan Lalu-lintas secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis study discusses the influence of the competence and integrity of Traffic Unitmembers in the implementation of E Tilang on the performance of Traffic UnitMembers in the South Tangerang District Police Territory. The performance ofofficers in carrying out the action of ticket cases has not been maximal due to thedecreasing ticket case and seen from the use of E Tilang application that has notbeen widely used by the officers. The research method used in this research isdescriptive with quantitative approach. Population and sample of 110 members ofTangerang Selatan Police Traffic Unit. The research instrument usedquestionnaires with Likert scale. The result of research shows that there is influenceof competence P 0,000 and Integrity P 0,000 member of Traffic Unit inapplying E Tilang to performance of Traffic Unit Member. The simultaneous resultof competence and integrity variable on the performance of Traffic Unit Memberin Tangerang Selatan District Police Region is 87,2 , while 12,8 is determinedby other variable which is not examined. To further improve the performance ofmembers, leaders need to conduct coaching and direction of their members on themain task and organizational goals periodically, to better understand and be awareof what each member should do, so as to improve the performance of members ofTraffic Unit as a whole."

"Pada tahun 2022 terkait penempuhan cara restorative justice dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polres Cilegon dalam laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 Maret 2022 terkait pasal 351 KUHP terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dodi Kusnadi terhadap Ahmad Khatib di wilayah kewenangan Polres Cilegon. Desain penelitian ini menggunakan analisis eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengeksplorasi penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan. Pendekatan kasus akan digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis berdasarkan standar atau pedoman yang umum dalam praktik hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN dipandang sebagai inovasi yang efektif dalam penyelesaian perkara dan dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku termasuk Pasal 5 Perpol 8 tahun 2021, yang didalamnya memuat persyaratan materiil untuk dapat melaksanakan keadilan restorative, yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak memberikan dampak pada konflik social, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku residivis, serta bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Namun dalam penerapan restorative justice, Polri harus melihat keadaan korban penganiayaan secara holistik, karena hukuman dan konsekuensi dari sanksi tidak sebanding. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk secara arif menelaah adanya penganiayaan secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, ada efek jera dalam proses penerapannya

---

In 2022 regarding the implementation of restorative justice methods in various cases that occurred in the Cilegon Police area in report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 March 2022 regarding article 351 of the Criminal Code regarding cases of criminal acts of abuse committed by Dodi Kusnadi against Ahmad Khatib in the Cilegon Police area. This research design uses exploratory analysis. This research is research that explores the application of restorative justice in cases of abuse. A case approach will be used to obtain data that will be analyzed based on standards or guidelines that are common in legal practice. The findings of this research indicate that the application of Restorative Justice in resolving criminal acts of abuse report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN is seen as an effective innovation in resolving cases and is carried out in accordance with applicable legal rules including Article 5 of the Perpol 8 of 2021, which contains material requirements to be able to implement restorative justice, namely not causing unrest and/or rejection from the community, not having an impact on social conflict, not having the potential to cause division, not being radicalism and separatism, not being a recidivist perpetrator, and not being a criminal act of terrorism. , criminal acts of corruption, criminal acts against state security and criminal acts against people's lives. However, in implementing restorative justice, the National Police must look at the condition of victims of abuse holistically, because the punishment and consequences of sanctions are not comparable. Therefore, the National Police is required to wisely examine the abuse in a comprehensive manner so that similar incidents do not happen again, there is a deterrent effect in the implementation process."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepuasan masyarakat terhadap kualitaslayanan SKCK Sat Intelkam Polres Cilegon. Kualitas pelayanan yang diberikanoleh Satuan Intelijen dan KeamananPolres Cilegon dalam memberikan pelayanankepada pemohon SKCK selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi kinerjaorganisasi Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Cilegon, yang selanjutnya dapatdigunakan sarana perbaikan kinerja dan sarana peningkatan kualitas kinerjapelayanan anggota agar tercipta kepuasan masyarakat pemohon SKCK. Penelitianini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil207 orangmasyarakat yang memanfaatkan layanan anggota Satuan Intelijen danKeamananPores Cilegon pada saat mengajukan permohonan SKCK. Sampeldiambil secara acak dengan metode simple random sampling. Kuesioner untukmengukur persepsi masyarakat dari masing-masing dimensi kualitas pelayananyang disebarluaskan kepada responden. Analisis data untuk menjawab pertanyaanpenelitian menggunakan statistik deskriptif dan analisis diagram kartesius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan SKCKyang diberikan oleh Satuan Intelijen dan KeamananPolres Cilegon telahmelampaui harapan masyarakat mengenai pelayanan SKCK di Satuan Intelijendan KeamananPolres Cilegon terhadap semua dimensi kualitas pelayanan. Secarakeseluruhan hasil analisis deskritif menunjukkan kualitas pelayanan yang baikuntuk masing-masing dimensi. Hasil analisis diagram kartesius menunjukkanbahwa terdapat 4 butir pernyataan yang termasuk dalam kuadran I sebagaiprioritas utama, 8 pernyataan pada kuadran II yang berarti perlu mempertahankanprestasi yang telah dianggap baik dalam pelyananan, 7 butir pernyataan padakuadran III yang merepresentasikan prioritas yang rendah dari unsur pelayanan,dan 2 butir pertanyaan yang termasuk pada kuadran IV yang menunjukkankualitas pelayanan yang diberikan telah berlebihan. Secara keseluruhan kualitaspelayanan yang diberikan Satuan Intelijen dan KeamananPolres Cilegon telahmemenuhi kepuasan masyarakat. Pemetaan yang dihasilkan dalam analisisServqual akan menjadi perhatian lebih lanjut olehSatuan Intelijen danKeamananPolres Cilegon.

---

This study aims to assess the satisfaction of the community on the quality ofservice SKCK Intelligence Unit and Security Police Cilegon. The quality ofservices provided by the Intelligence and Security Unit of Cilegon Police inproviding services to SKCK applicants can then be used as an evaluation materialfor the organization's performance of Intelligence and Security Unit of Cilegon Police, which can then be used to improve the performance of the facilities and to improve the quality of service performance of the members in order to create the satisfaction of the applicant community SKCK. This research uses quantitative descriptive method by taking 207 people who utilize service of Intelligence Unitand Security Unit of Cilegon Pores when applying for SKCK. Samples were taken randomly by simple random sampling method. Questionnaire to measure public perception of each dimension of service quality disseminated to the respondents. Data analysis to answer research questions using descriptive statistics and analysis of Cartesian diagram.

The result of the research shows that public perception on SKCK service provided by Intelligence and Security Unit of Cilegon Police has exceeded the public expectation about SKCK service in Intelligence and Security Unit of Cilegon Police to all service quality dimension. Overall the results of descriptive analysis show good service quality for each dimension. The results of Cartesian diagram analysis indicate that there are 4 items of statement included in quadrant I as the top priority, 8 statements in quadrant II which means need to maintain achievement that has been considered good in service, 7 point statement in Quadrant III representing low priority of service element, And 2 items of questions included in quadrant IV indicating the quality of service given has been excessive. Overall service quality provided by Intelligence and Security Unit of Cilegon Police has fulfilled the society satisfaction. The mapping generated in Servqual analysis will be of further concern by the Cilegon Police Intelligence and Security Unit."

"Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri, merupakan upaya Polri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja para personel Polri. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon sebagai upaya peningkatan kinerja personel Polres Cilegon.Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah meliputi bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai sistem penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon, apakah penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut berdampak pada peningkatan kinerja personel Polres Cilegon, serta apa saja evaluasi terhadap penerapan sistem penilaian kinerja personel Polres Cilegon dengan metode Sistem Manajemen Kinerja Polri.Penelitian tentang penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dan snowball sampling yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode yaitu : observasi terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon dan Jajarannya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan - tahapan pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Pelaksanaan penilaian kinerja masih bersifat hanya mengejar formalitas dan menggugurkan kewajiban saja. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari personel terhadap Perkap Nomor 16 tahun 2011 membuat pelaksanaan penilaian kinerja menjadi tidak maksimal. Belum berpengaruhnya penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja terhadap gaji dan tunjangan kinerja turut memperngaruhi pelaksanaan penilaian kinerja. Dan kesimpulan akhirnya adalah penerapan penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum berpengaruh terhadap kinerja personel pada Polres Cilegon.

---

INP Regulation (Perkap) number 16 year 2011 concerning INP's government officer performance assessment system using INP Performance Management System, is an effort to manage and increase INP personal performance. This research studies the implementation of performance personal assessment using INP Performance Management System in Resort Police of Cilegon as an effort to incease personal performance in Cilegon Resort Police.

The issues of the research are including how the implementation of INP Performance Management System as a personal performance assessment system in Cilegon Resort Police, does it effect the personal performance improvement, and what are the evaluations due to personal performance assessment application in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System.

This research uses descriptive qualitative approach. Data source is selected by using purposive method and snowball sampling which adjusting based on information necessity trend in field. Data collecting uses three methods including observation, interview and document study. Data analysis uses three steps method including data reduction, data presentation dan data verification.

The conclusion of the research is that the implementation of Perkap number 16 year 2011 concerning personal performance assessment system in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System, has not been applied based on holding regulation. Each stage of application has not been performed as it should be. The implementation of performance assesment is only a formality. The lack of personal knowledgement and consciousness against Perkap number 16 year 2011 causes the lack of performance assessment implementation. Final conclusion of the research is that the performance assessment implementation using INP Performance Management System has not influence personal performance in Cilegon Resort Police."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan penerapan HukumProgresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh nenek Minah di wilayah PolresBanyumas. Penyidik Polres Banyumas, seharusnya tidak melihat kasus tersebuthanya dari hukum positif saja, melainkan harus juga melihatnya dari perspektifhukum progresif. Penegakan hukum sering mengingkari rasa keadilan. Penegakanhukum ini terlihat jika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyaikekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektifhukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai padaranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut selainmengeyampingkan rasa keadilan masyarakat, juga merupakan bukti bahwa kiblathukum di Indonesia adalah hukum positivime, tanpa memperdulikan dimensisosiologis yang ada. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskandari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuanhukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akantercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Padaperkembangannya terkait dengan penegakan hukum, Polisi diminta untukmenggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila KeempatPancasila, yakni musyawarah yang merupakan prioritas utama untuk mencapaikebijaksanaan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulahdalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal denganmelakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi denganharapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakatnantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai restorativejustice. Tidak ada salahnya polisi mencoba menggunakan kewenangannya melaluipenerapan keadilan restorative atau restorative justice. Keberanian polisimenerapkan keadilan restorative justice diperlukan, agar Polri tidak selaludisalahkan dalam menangani suatu kasus, yang menurut masyarakat telahmencederai hukum itu sendiri. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu jikapenyidik melakukan Diskresi. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan DiskresiPemidanaan kalau memang alasan dari pihak perkebunan kakao PT. Rumpun SariAntan RSA IV Darmakradenan hanya untuk memberi efek jera. Bagi masyarakatmiskin, dibawa ke kantor polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efekjera.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the handling of the application ofprogressive law on the three cacao beans theft case perpetrated by GrandmaMinah in the jurisdiction of Banyumas resort police. The Banyumas resort policedetectives should not regard the case solely from the standpoint of positive law,but must also regard it from the progressive law perspective as well. Lawenforcement often denies sense of justice. This law enforcement is visible whendealing with the weak, the ones who lack power and the like, in which downwardlaw is greater. From a progressive law perspective, ideally Grandma Minah rsquo s casehas no relevance to reach the court. In fact, in addition to ruling out thecommunity sense of justice, the law enforcement process is also proof that thelegal direction in Indonesia is legal positivism, without taking heed of the existingsociological dimension. Law enforcement against Grandma Minah must bedetached from social elements and morality because according to this genre, thepurpose of law is certainty. Without legal certainty, the purpose of law cannot beachieved even though sense of justice must be put aside. In its developmentrelated to law enforcement, the police force are asked to use the philosophy ofsolutive integration contained in the Fourth Principle of Pancasila, which isdeliberation as the first priority to gain fair wisdom and create peace. Suchphilosophy in this case can be an alternative or other means of criminal justice byapplying the integration approach or assimilation between offenders and theirvictims society until they become a unified whole in order to search for a solutionin the hope of repairing the relationships in the community eventually. Suchalternative punishment is called restorative justice. It does no harm for the policeforce to try to exert their authority through the application of restorative justice.The police force should have courage to apply restorative justice so that theIndonesian police are not always to blame in handling cases, which society deemsas harming the law itself. If detectives use discretion, public interest is notdisturbed. In fact, police can also exercise Criminal Discretion if indeed themotivation of cocoa plantation PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenanis merely to deter. For the poor, being brought in to the police station itself isterrifying and can lead to a deterrent effect."

"Pelayanan penerbitan SKCK Polri mengalami berbagai ketimpangan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan masyarakat. Adapun bentuk ketimpangan berupa praktek pungutan liar, penundaan penerbitan, pelanggaran standar pelayanan, dan pelanggaran integritas petugas pelayanan. Polri dituntut mampu menyelenggarakan pelayanan penerbitan SKCK yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan penerbitan SKCK di Polres Payakumbuh dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan SKCK di Polres Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data Accidental Sampling menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Survei kuesioner dilakukan terhadap 100 (seratus) orang responden pelanggan SKCK. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, diagram Importance-Performance Analysis, dan analisis faktor eksploratori. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan penerbitan SKCK di Polres Payakumbuh sudah cukup baik, terlihat dari skor kinerja yang mendekati skor kepentingan untuk sebagian besar dimensi dan atribut kualitas pelayanan. Kemudian terdapat 2 (dua) komponen utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yakni: (1) kombinasi aspek profesionalisme petugas, penanganan dokumen yang baik, kepedulian terhadap pelanggan, dan kemampuan memberikan solusi secara bersamaan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan, dan (2) terdapat trade-off antara pemberi informasi yang jelas dan penyediaan solusi langsung.

---

The National Police's SKCK issuance service experiences various disparities, giving rise to public dissatisfaction and complaints. The forms of inequality include the practice of illegal levies, delays in publishing, violations of service standards, and violations of the integrity of service officers. The National Police is required to be able to provide quality SKCK issuance services so that they can meet community satisfaction. The goals of this research is to analyze the quality of SKCK issuance services at Payakumbuh Police and analyze the factors that influence the quality of SKCK issuance services at Payakumbuh Police. This research is quantitative research with Accidental Sampling data collection techniques using questionnaires, interviews and literature studies. A questionnaire survey was conducted on 100 (one hundred) SKCK customer respondents. The data obtained was processed using descriptive statistical analysis, Importance-Performance Analysis diagrams, and exploratory factor analysis. The research results show that the quality of SKCK issuance services at the Payakumbuh Police is quite good, as seen from the performance scores which are close to the importance scores for most dimensions and attributes of service quality. Then there are 2 (two) main components that influence service quality, namely: (1) a combination of aspects officer's professionalism, good document handling, concern for customers, and the ability to provide solutions simultaneously to maximize customer satisfaction, and (2) there is a trade-off between providing clear information and providing immediate solutions."

"Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora, secara faktual telah tercapai sesuai target dan timeline yang telah dirumuskan oleh satgas vaksinasi Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis secara objektif kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Blora; 3) Mendeskripsikan dan menganalisis peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menggambarkan secara komprehensif peran polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 di wilayah hukum Polres Blora diantaranya; Pertama, memfasilitasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pelaksanaan vaksinasi di berbagai level, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan gagasan terkait pelaksanaan vaksinasi. Kedua, pada tahap pelaksanaan vaksinasi perwakilan masyarakat dilibatkan ikut serta menjadi panitia vaksinasi di lokasi yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Masyarakat juga secara sukarela ikut membantu mensosialisasikan informasi pelaksanaan vaksinasi bahkan hingga memberikan bantuan konsumsi secara sukarela saat pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh Polri. Ketiga, Polri melakukan terobosan program inovatif dengan “menyambangi” door to door masyarakat dan mengupayakan kemudahan akses vaksin melalui mobil gerai vaksin.

---

The research discusses about the roles of Blora Police Resort in handling the pandemic of Covid-19 in Blora Regency. More specifically, the research aims to (1) describe and analyse objectively the condition of Covid-19 pandemic that occurs in the jurisdiction of Blora Police Resort; (2) describe the role of Indonesian National Police in increasing the public participation to make the Covid-19 vaccination successful in the jurisdiction of Blora Police Resort; and (3) describe and analyse the obstacles in the implementation of Covid-19 vaccination in the jurisdiction of Blora Police Resort. The research employs the qualitative approach. The researcher chooses the qualitative approach because it can comprehensively describe the police strategy in increasing the community participation in Covid-19 vaccination programs. The results of the research reveal that the roles of the National Police to encourage the community participation in the implementation of the Covid-19 vaccination programs in the jurisdiction of Blora Police Resort are: first, facilitating the community to be directly involved in the planning process for the implementation of vaccination at various levels by providing as much space as possible for the community to provide inputs and ideas regarding the implementation of vaccination; second, involving community representatives as part of the vaccination succession committees at certain locations, especially in voluntarily helping disseminate information on the implementation of vaccinations as well as providing consumption assistance during the implementation of vaccinations initiated by the police; and third, creating innovative programs by visiting the communities door to door and seeking easy access to vaccines through vaccine booth cars."

"ABSTRAKPergeseran nilai yang terjadi menyebabkan paradigma masyarakat cenderungkepada hal-hal yang disandarkan pada pemaksaan ideologi, kepentingan politik,bahkan untuk mencari keuntungan ekonomis terhadap situasi yang terjadi. Hal itusemakin meneguhkan alasan bahwa faktor penyebab radikalisme dilatarbelakangioleh multi faktor sehinga dalam melihat perkembangan paham radikal harus bisamenggunakan pisau analisis yang multidisiplin. Penelitian ini dilakukan untukmengkaji model pemolisian masyarakat yang relevan untuk mencegahperkembangan paham radikal pro kekerasan di wilayah polres Bogor. Pemilihanisu pencegahan paham radikal diambil berdasarkan pertimbangan dampak bahayalaten paham radikal yang bisa menimbulkan kekacauan dan menganggu kamtibmasditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tingkatkesiapan polres bogor dalam melakukan pemolisian masyarakat masih banyakmengalami kendala dibeberapa aspek diantaranya; Kesiapan Sumber Daya ManusiaBhabinkamtibmas Polres Bogor Jumlah. Anggaran Bhabinkamtibmas untukMencegah Paham Radikal dibandingkan dengan pola tugas dan beratnya bebankerja dalam menangkal berkembangnya paham radikal, dukungan anggarantersebut masih belum sepenuhnya memadai.Minimnya sarana dan prasaranaBhabinkamtibmas Polres Bogor. Kedua, Strategi optimalisasi pemolisianmasyarakat Polres Bogor dalam mencegah paham radikal, yaitu denganmelaksanakan kegiatan penanganan melalui sambang dengan Tomas, Toda danTokoh masyarakat dengan mengedepankan fungsi Babinkamtibmas.

---

ABSTRACTThe shift of values that occur cause the paradigm of society tend to the things thatare based on the imposition of ideology, political interests, and even to seekeconomic benefits to the situation. It further reinforces the reason that the factorsbehind the cause of radicalism multi factor so that in view of the development ofradical understanding should be able to use a multidisciplinary analysis blade. Thisstudy was conducted to examine the relevant community policing model to preventthe proliferation of radical pro violence in the Bogor district. The selection ofradical prevention issues is based on consideration of the impact of latent dangerof radical understanding that can cause chaos and disrupt the community 39 skamtibmas. This research uses descriptive qualitative approach and resourceelection with purposive sampling technique. Location of research in Polres Bogor.The results showed that the first level of preparedness of bogor polres in conductingcommunity policing still faced many obstacles in several aspects such as Readinessof Human Resources Bhabinkamtibmas Polres Bogor Amount. BhabinkamtibmasBudget to Prevent Radical Understanding compared to the pattern of tasks and theheavy workload in preventing the development of radical understanding, budgetsupport is still not fully adequate. Minimize facilities and infrastructureBhabinkamtibmas Polres Bogor. Secondly, the strategy of optimizing the policingof the Bogor Police in preventing radical understanding, namely by carrying outthe handling activities through sambang with Tomas, Toda and community leadersby promoting Babinkamtibmas function."

"ABSTRAKTesis ini membahas Program Pemberdayaan Ekonomi di Kota Cilegon melalui Dana Bergulir kepada Rumah Tangga Sasaran RTS yang di evaluasi secara administratif, yaitu melalui dimensi Process, Effort, Performance, Efficiency, dan Effectiveness. Serta melihat kinerja program dalam mendukung perubahan Kondisi Kemiskinan RTS yang dilihat dari pendekatan kemiskinan moneter dan non moneter. Penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pelaksana program diberikan akses terhadap data RTS single data , menerapkan sistem informasi dalam melakukan pencatatan penyaluran dana bergulir, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi kemiskinan maupun kondisi usaha pemanfaat program sehingga kinerja program dapat terlihat.

---

ABSTRACTThe focus of this study is community economic empowerment program through revolving fund to Rumah Tangga Sasaran RTS . The program is evaluated using administrative evaluation approach, such as Process, Effort, Performance, Efficiency, and Effectiveness. This study also, verify the performance of the program, using monetary dan non monetary poverty approach. This research is using combination method between quantitative qualitative, and using statictic descriptive analysis techniques. The result of this study recommend the government to use a singgle data source, apply the information system to process the program, and also evaluate the poverty condition to each beneficiary."