Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis journal discusses Notary obligation as employer toward his her female employee. Research question discussed in this thesis is employment relation between the Notary and the female employee. The focus of the research is on the implementation of the obligation of Notary to his her female employee with case study at Notary office Fulan in Depok city. The form of the research is juridical normative with descriptive analysis type. The results of the study show that the implementation of working relationship between the Notary and the female employee is as same as the implementation of employment relations in general that follows the labor regulations as evidenced by the fulfillment of elements of the employment agreement. The practice of the employment relations between the Notary Fulan and his her female employee has complied with the labor regulation, among others are earnings, women 39 s special leave rights, breastfeeding occasions and facilities, proper workplaces and health and safety insurance through personal funds of the Notary. The provisions contained in the labor regulation that have not been executed by the Notary Fulan are including the program of health and safety insurance through the National Welfare Administration Agency BPJS , granting of annual leave and long time rests. Based on the results of the research, the author advises that every Notary in carrying out work relations with his her female employees should be done in accordance with the provisions of labor regulations.Keywords Notary as employer female employee employment relation."

"Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris. Peranan MPD sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran jabatan Notaris secara khusus pada Kota Depok. Sehingga perlu diteliti mengenai peran MPD dalam menghadapi pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok berdasarkan ketentuan yang berlaku serta implikasi penanganan jenis laporan aduan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada kinerja MPD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan data empiris yang kualitatif dengan metode wawancara dan didukung oleh data sekunder. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja pengawasan MPD di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan peraturan serta teori terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) peranan MPD Kota Depok dalam menghadapi permasalahan pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok, yaitu melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan saat pemeriksaan protokoler dan pengaduan masyarakat serta pemeriksaan secara mendadak bagi Notaris yang dikategorikan sering melakukan pelanggaran di Kota Depok; (2) MPD Kota Depok telah berusaha menangani setiap laporan pengaduan yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2024, namun masih terdapat hal yang perlu dievaluasi terkait ketertiban dalam administrasi, pengolahan data laporan aduan setiap tahunnya serta transparansi terhadap data laporan aduan yang ada di MPD Kota Depok.

---

The Regional Supervisory Council (MPD) functions to oversee and provide guidance on the Notary profession. The role of MPD is crucial in minimizing violations related to the Notary profession, particularly in Depok City. Therefore, it is necessary to examine the role of MPD in addressing violations of the Notary profession in Depok City, based on applicable regulations, as well as the implications of handling various types of violation reports submitted by the public on the performance of MPD in Depok City. This study uses a non-doctrinal method with qualitative empirical data, gathered through interviews and supported by secondary data. The research examines the performance of MPD's supervision in Depok City and its alignment with relevant regulations and theories. The findings of the study conclude that: (1) the role of MPD in addressing issues related to Notary violations in Depok City includes conducting investigations on the Notary in question based on violations found during protocol checks, public complaints, and unannounced inspections for Notaries who are frequently found to have committed violations in Depok City; (2) MPD Depok has made efforts to address each complaint report submitted between 2022 and 2024. However, there are still aspects that need evaluation, particularly regarding administrative order, the management of annual complaint data, and the transparency of the complaint data held by MPD Depok."

"Tesis ini membahas mengenai pembatasan kewajaran akta notaris perhari dalam perspektif perilaku Notaris dengan melakukan studi kasus di Kota Bengkulu. Notaris melakukan pelaporan pembuatan akta tiap bulan ke Majelis Pengawas Daerah, laporan ini memperlihatkan jumlah akta yang dikerjakan notaris dalam satu bulan. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pelaksanaan peraturan dewan kehormatan pusat notaris Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari di Kota Bengkulu dan Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembatasan pembuatan akta Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Simpulan dari tesis ini adalah bahwa peraturan yang menjadi objek penelitian belumlah dijalankan secara maksimal terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sejak diberlakukannya aturan ini dari tahun 2017 dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini adalah mengenai tidak ada kordinasi antara Dewan Kehormatan Notaris (DKD) dan Majelis Pengawas Notaris (MPD), Badan DKD tidak efektif, Toleransi diantara notaris yang terlalu tinggi. Kendala lain dari aturan ini adalah terjadi anggapan ketentuan hanya diatur untuk para anggota karena dikeluarkan oleh Organisasi Notaris, dalam hal ini menjadi kewenangan Ikatan Notaris Indonesia.

---

This thesis concerns about how the limitation on daily proper amount of notarial deed effect the notaries behaviour, through the case study in Bengkulu city. Notaries must hand out report on the deeds they bring out each month to the Regional Supervisory Council. The issuses discussed in that concern are the implementation in Bengkulu city of the Regulation of Central Honorary Board No.1 Year 2017 concerning Daily Proper Amount Limit of the Issuance of Deeds and the difficulties arose from the implementation of that regulation. This is a normative-juridical research through literature studies. It describe the fact systematically in order to be further comprehended and concluded. The conclusion of this thesis are that the regulation concerning daily proper amount limit of the issuance of deeds has not been implementted optimally due to the amount of violation done by many notaries since it is being enforced in 2017 and the difficulties to implement that regulation is that the non-existance of a good coordination betweeen Notary Honorary Board and Notary Supervisory Council resulting ineffectiveness of the role of the Honorary Board as well as high level of tolerance given against the violation of the regulation. Another difficulty arise is that it is regulated by the Central Honorary Board, hence notaries believe that the regulation only applied among the member of the notary organization, so the power are only enforcable within the Notary Organization (Ikatan Notaris Indonesia)."

"Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang memberikan pembinaan dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Namun terdapat permasalahan yang memperlihatkan bahwasanya Majelis Kehormatan Notaris tidak melaksanakan fungsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Notaris Ev merupakan notaris yang dirugikan atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris beserta upaya hukum atas sikap diam yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat dalam kasus Notaris Ev. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil analisa menjelaskan bahwasanya harmonisasi antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga perlindungan hukum terhadap jabatan notaris belum terlaksana secara seksama. Penelitian ini mencoba menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak berfungsi sebagai semestinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melalui gugatan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penerapan asas fiktif positif yang dianut pemerintah semenjak penerapan perubahan Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014.

---

This study discusses the existence of the Notary Honorary Council. The Notary Honorary Council is an institution that provides guidance and guarantees legal protection for notaries. However, there are problems that show that the Notary Honorary Council does not carry out this function. The problem in this research is regarding the silence carried out by the Notary Honorary Council towards the request for a summons to a notary submitted by investigators, public prosecutors, or judges. Notary Ev is a notary who is harmed by the silence carried out by the Notary Honorary Council in the cases discussed in this study. This study will discuss the existence of the Notary Honorary Council along with legal remedies for the silence carried out by the Notary Honorary Council in the case of Notary Ev. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis was carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews. The results of the analysis explain that the harmonization between the Notary Honorary Council and law enforcement officers has not been carried out properly. So that the legal protection of the position of a notary has not been carried out thoroughly. This study will try to analyze the legal remedies that can be taken if the Notary Honorary Council does not function properly in providing legal protection for the position of a notary. The legal remedy in question is through a positive fictitious lawsuit to the State Administrative Court. Based on the application of the positive fictitious principle adopted by the government since the implementation of the amendment to the State Administration Law Number 30 of 2014."

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."

"Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis mengenai 2 (dua) hal, yaitu tentang bagaimanakah akibat hukum rangkap jabatan Notaris terhadap keautentikan akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah tanggung jawabnya. Sejatinya untuk menjadi seorang Notaris dibutuhkan serangkaian persyaratan yang perlu dipenuhi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat diangkat menjadi seorang Notaris oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara atribusional berdasarkan Undang-Undang. Salah satu persyaratan tersebut adalah tidak sedang mengemban status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, ataupun jabatan-jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Pada kenyataanya, masih dapat ditemukan pelanggaran seperti halnya simulasi kasus berdasarkan kasus nyata yang digunakan untuk membuat analisa pada tesis ini. Ketika seseorang menjabat sebagai seorang Notaris, orang tersebut memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta Notaris. Akta Notaris ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian absolut dalam sebuah peradilan. Ketika seorang Notaris melakukan rangkap jabatan, maka mereka akan kehilangan kecakapan sebagai seorang pejabat umum dan kehilangan kewenangan untuk membuat akta autentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah akta hanya dapat diperlakukan sebagai akta autentik jika akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang cakap. Maka dari itu, ketika ada seorang Notaris yang terbukti telah memalsukan persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk menjadi seorang Notaris dan tetap diangkat menjadi seorang Notaris serta membuat akta-akta autentik selama Notaris tersebut menjabat, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan dibawah tangan karena Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun kecakapan sebagai seorang pejabat umum yang sah. Serta, dikarenakan telah memalsukan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang Notaris dan telah merugikan kepentingan bersama terutama klien-klien Notaris serta mencoreng nama baik Notaris, maka Notaris tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dan juga mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang timbul akibatnya.

---

This thesis was created using doctrinal research methods to analyze 2 (two) things, namely the legal consequences of having a Notary's dual position on the authenticity of the deeds that have been made by the Notary and what their responsibilities are. In fact, to become a Notary you need a series of requirements that need to be met. Once these requirements are met, a person can be appointed as a Notary by the State through the Minister of Law and Human Rights in an attributional manner based on the Law. One of these requirements is that you are not currently holding the status of a civil servant, state official, advocate, or other position that is prohibited by law from being concurrently with the position of Notary. In reality, violations can still be found, such as in the reality-based case simulations used to make the analysis in this thesis. When someone serves as a notary, that person have the authority to make a notarial deed. This Notarial Deed is an authentic deed that has absolute evidentiary power in a court of law. When a Notary holds multiple positions, they will lose their skills as a public official and lose their authority to make authentic deeds. This is based on Article 1869 of the Civil Code which states that a deed can only be treated as an authentic deed if the deed is made by a competent public official. Therefore, when a Notary is proven to have falsified the requirements that he needs to complete to become a Notary and is still appointed as a Notary and makes authentic deeds while the Notary is in office, then the deed only has the power under the hand of the Notary. does not have the authority or competence as a legitimate public official. Also, because he has falsified the requirements necessary to become a Notary and has harmed the common interest, especially the Notary's clients and tarnished the Notary's good name, the Notary must be dishonorably dismissed and also be held responsible for any losses that arise as a result."

"Menurut (undang-undang No. 23 Tahun 1907 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UUPKPKS) dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya yang merata melingkupi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu sasaran pembangunan tersebut tidak terkecuali meliputi pula masyarakat- rentan di Indonesia. Salah satu kelompok masyarakat rentan itu adalah wanita pekerja dalam posisi rawan yang perlu diberdayakan keberadaannya. Hal ini disebabkan lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah wanita. dimana partisipasi mereka sebagai angkatan kerja cukup besar namun tingkat kesejahteraannya masih rendah, Permasalahan wanita pekerja cukup kompleks meliputi masalah upah, pendidikan, kemiskinan, dll. Dari sekian banyak permasalahan wanita pekerja masalah lingkungan kerja perlu mendapat perhatian seksama, yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pemberdayaan di bidang ini adalah penting mengingat kesehatan dan keselamatan kerja sering kali terabaikan manakala desakan kebutuhan ekanomi begitu besar sehingga posisi tawar wanita pekerja menjadi lemah di hadapan pengusaha. Selain i.tu, sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat maka lingkungan kerja yang baik dan sehat itupun merupakan hak dari para wanita pekerja."

"Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris dengan melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJN dalam Pasal 3 dan Pasal 17. Pelanggaran pelaksanaan jabatan ini diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Papua tetapi tidak ditindak lanjuti dengan tegas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang; mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah; dan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Metode penelitian berupa yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara dengan informan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam prakteknya masih dilanggar oleh notaris dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara jabatan notaris dengan jabatan yang dirangkapnya; Optimalisasi kinerja pengawasan dan pembinaan dari Majelis Pengawas Daerah masih kurang karena alasan administratif mutasi jabatan, dan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan aktanya terdegradasi. Temuan penelitian bahwa diperlukan mekanisme yang tepat dalam pemilihan organ Majelis Pengawas Notaris dan diperlukan landasan penegakkan hukum yang kokoh dalam pengawasan sehingga kinerja MPD dalam pengawasan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab; MPD perlu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap notaris dan bagi notaris hendak memiliki kesadaran penuh bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang mulia sehingga Notaris harus menjalankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab.

---

This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by UUJN in Article 3 and Article 17 and Ethical Code of Notary. This Violation known by the MPD but they don’t followedup the case. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah and and the power of authentic deeds made by a Notary who holds multiple positions. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions he occupies. Optimalization of supervision and development from MPD is still minimum hence administrative reasons, and authentic deeds made by notaries who carry out concurrent positions are degraded.  This study founds that a precise mechanism is needed in choosing the MPN component/members, thus a strong foundation of law enforcement in supervising the MPD performance is needed. MPD needs to improve their supervising perfomance and routine investigation of notary, while a notary needs to fully alert that he must carry his duty with full responsibility."

"Berdasarkan survei Gallup (2022), karyawan wanita di regional Asia Tenggara memiliki work engagement yang lebih rendah (22%) dari karyawan laki-laki (25%). Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan hal yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran inklusivitas dalam lingkup bekerja sebagai mediator pada hubungan antara transformational leadership dengan work engagement pada karyawan wanita yang bekerja di lingkungan kerja mayoritas pria. Penelitian ini adalah penelitian korelasional non eksperimental kuantitatif dengan teknik single trial test. peneliti mengambil partisipan yang berasal dari 150 partisipan karyawan wanita yang bekerja di perusahaan yang memiliki mayoritas karyawan laki-laki dengan rentang usia 21 s.d. 58 tahun di daerah Jabodetabek. Penelitian menggunakan tiga alat ukur berupa kuesioner yaitu Transformational Leadership Questionnaire (Ashikali & Groeneveld, 2015), Workgroup Inclusion (Chung dkk., 2020), dan Utrecht Work Engagement Scale 9 (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh transformational leadership terhadap work engagement pekerja wanita di jabodetabek di mediasi penuh oleh inklusivitas. Dengan demikian penting bagi perusahaan untuk menerapkan budaya inklusivitas di organisasi, untuk menunjang terjadinya work engagement pekerja wanita.

---

Based on the survey that Gallup (2022) has made, Southeast Asian women employee has a lower work engagement level at 22 percent than men 25%.This research is aiming at finding the role of inclusivity at workplace as a mediator on the connection between transformational leadership and work engagement on woman employee that works at a company with men as their majority employee. This research is a non experimental correlational research with a single trial test technic. The researcher took 150 women employee with an age range of 21 to 58 years old as a participant that works in an organization that mostly consist of male employee. This research use 3 measuring instrument that consist of Transformational Leadership Questionnaire (Ashikali & Groeneveld, 2015), Workgroup Inclusion (Chung dkk., 2020), and Utrecht Work Engagement Scale 9 (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). The results shows that the correlation between transformational leadership and work engagement on woman’s employee at Jabodetabek is fully mediated by inclusivity. Therefore it’s very important for a company to start accumulating inclusive culture at their office, to support women’s work engagement. "

"Salah satu wewenang yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang terkait dalam suatu akta dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak di dalamnya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum banyak terjadi pemalsuan-pemalsuan akta yang mengatasnamakan notaris dengan cara membuat sendiri akta tersebut dan memalsukan semua atribut dan data yang ada pada akta mulai dari sampul akta hingga cap dan tanda tangan notaris itu sendiri. Salah satu contoh akta yang sering kali dibuat versi palsunya adalah Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak. Hal ini sangat sering terjadi di Kota Palembang di mana nama notaris digunakan secara melawan hukum pada akta-akta yang sama sekali mereka tidak buat bahkan lihat sekali pun. Selanjutnya tesis ini membahas kedudukan akta pengoperan dan penyerahan hak yang dipalsukan sebagai satu-satunya bukti dalam melakukan peralihan hak dan akibat serta perlindungan hukum  bagi penerima hak atas tanah yang dirugikan atas akta pengoperan dan penyerahan yang dipalsukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang mana berfokus pada implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam hubungannya pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak palsu  yang menjadi satu-satunya bukti peralihan hak tidak memenuhi syarat autentisitas akta dan syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat dan perlindungan hukum bagi penerima hak atas tanah yang dirugikan atas Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dipalsukan dapat berupa pemenuhan kembali haknya. Notaris yang digunakan namanya tidak dapat dituntut karena namanya dipakai tanpa sepengetahuan dan seizinnya yang mana hal tersebut merugikan dirinya. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapa pun hak itu berada.

---

One of the authorities that is held by a Notary is to make authentic deeds. An authentic deed is perfect evidence for the parties involved in a deed and has binding force for the parties in it. However, in carrying out their duties as public officials, there are many deed forgeries on behalf of notaries by making the deed themselves and falsifying all attributes and data contained in the deed starting from the cover of the deed to the stamp and signature of the notary himself. One example of a deed that is often made in a fake version is the Deed of Conveyance and Submission of Rights. This happens very often in Palembang City where notaries' names are used unlawfully on deeds that they did not even make or see. Furthermore, this thesis discusses the position of the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights as the only evidence in transferring rights and the consequences and legal protection for recipients of land rights who are harmed by the falsified deed of transfer and delivery. The research method used is the empirical juridical approach method which focuses on the implementation of normative legal provisions (laws) in relation to legal events that occur in a society. The data obtained was analyzed using a qualitative method. From the results of the research, it can be concluded that the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights which is the only evidence of the transfer of rights does not meet the requirements of the authenticity of the deed and the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code. The consequences and legal protection for recipients of land rights who are harmed by the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights can be in the form of re-fulfillment of their rights. The notary whose name is used cannot be sued because their names are used without their knowledge and permission, which is detrimental to them. Thus, the actual right holder can always claim back his rights that have been transferred without permission from whoever the rights belong to."