Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris tentang akta pengakuan hutang yang di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum, yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum sekaligus dalam satu akta, serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat tampak akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.

---

This research aims to determine how the validity of the notarial deed on deed formalities of credit in which there are two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell. Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. However, in practice there are notary deed of acknowledgment of debt in particular has the power executorial can not be executed in the District Court jurisdiction because it contains defects, which are at issue is how the validity of a deed of acknowledgment of debt that made notary deed containing two legal actions at once in a single deed, as well as how is the responsibility of the notary as a public official toward deed containing the legal defect. A deed of acknowledgment of debt which includes two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell the flawed executorial juridical thus losing power. The research method is normative juridical with type of data is consist of primary, secondary and tertiary legal materials, data processing method is done qualitatively so that generating analytical descriptive data. Base on this research, a notarial deed of acknlowledgment of debt is a pure self-supporting and can not be attached or added by other requirements especially in the form of the agreement and the authorization null and void because it is contrary to Domestic Affair Minister’s Instruction No. 14 Year 1982 on Absolute Prohibition of Use of Power As a Transfer of Land’s Right, and the notary have a moral responsibility and be required to provide compensation if harm others."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d dan huruf m dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt/2016. Notaris berkewajiban untuk melakukan pembacaan terhadap aktanya sebelum penandatangan dengan maksud agar para pihak mengerti dengan baik dan menyepakati isi dari akta tersebut. Selain itu, Notaris juga wajib mengeluarkan salinan aktanya baik diambil atau tidak oleh para pihak. Dalam Penelitian ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu yang pertama Bagaimana akibat akta notaris yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560K/Pdt/ 2016. Lalu yang kedua 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian yang dialami penghadap yang dikarenakan tidak membacakan akta tersebut pada kasus Putusan Mahkama Agung Nomo 560K/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder hukum dengan alat studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bila notaris tidak membacakan aktanya maka akta tersebut akan berkekuatan menjadi akta di bawah tangan sedangkan bila Notaris tidak memberikan salinan, tidak akan berdampak pada akta. Notaris bertanggung jawab atas akta yang ia buat, bilamana Notaris tidak memberikan salinan akta maka Notaris dapat diberikan sanksi sedangkan dalam hal Notaris tidak membacakan akta, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka Notaris wajib untuk mengganti rugi. Perbuatan Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, dan barang siapa yang menimbulkan kerugian atas suatu hal maka wajib untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan untuk aktanya, tidak serta merta batal demi hukum, harus dilakukannya pembatalan akta melalui Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTThis thesis research regarding the liability of a notary who did breach and negligence based on article 16 verse 1 letters d and letter m on the law of Notary rsquo s occupation Number 2 Year 2014, in the case supreme court rulling no. 560k pdt 2016. The Notary is obliged to conduct a recite of his or her act prior to signing with the intention that the parties understand and agree on the contents of the deed. In addition, the Notary is also required to issue Certified duplicate copy of the deed either taken or not by the parties. On this research, the author raised several main issues, the first is how is the effect of notarial deed which is not recited and not given certified duplicate copy of the deed based on the case of Supreme Court rulling Number 560K Pdt 2016. The second is what is the responsibility of the Notary towards the loss who suffered by the parties because of Notary did not recite the deed on the case of Supreme Court Ruling No. 560K Pdt 2016. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched. The result of this research, if the notary does not recite the deed will affect the deed become privately made deed or not an authentic deed. Whereas if the Notary does not give a certified copy of the deed, it will not affect the deed. Notary is responsible for the deed they made. As the responsible of the Notary who did not provide the certified duplicate copy of the deed Notary would get a sanction. whereas in the case that a Notary does not recite the deed and,if the deed incur losses, the Notary is required to indemnify. In this case, the judge cancels the deed and states that the Notary has committed an act against the law, but the judges does not provide any sanction for the Notary without any reasonable reason. As the author rsquo s opinion, the judges should grant a compensation claim of the litigant. Because the litigant has a right to receives compensation, since the notary has been found guilty of committing an act against the law"

"Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembuatan akta otentik selain berdasarkan keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang sesuai dengan undang-undang akan membuat suatu akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang merangkap PPAT menjadi otentik dan berkekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otensitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merangkap PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 475/k/pdt/2011) Tanggal 31 Mei 2011 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris yang merangkap PPAT telah menerbitkan Akta Jual Beli tanpa persetujuan salah satu pihaknya, terdapat identitas yang tidak sesuai di dalam akta dengan yang sesungguhnya, tidak membacakan akta serta meminta para pihak melakukan penandatanganan blanko jual beli dalam keadaan kosong, yang dilakukan oleh Notaris yang merangkap PPAT DS, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menitik beratkan pada penelitian data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh maka sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang merangkap PPAT yang membuat Akta Jual Beli yang salah satu pihaknya wanprestasi adalah Akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta terhadap dirinya dikenakan pula sanksi administratif dan sanksi perdata dan sanksi pidana.

---

A notary is a public official of PPAT and interim authorities make an authentic deed concerning the specific legal act. The making of an authentic deed but based on the desire of the parties, but also due to a necessity imposed by the Act. The making of a notary and PPAT that comply with the legislation will make a deed issued by a Notary and PPAT being authentic and powerful the perfect proving ground. The making of a notary and PPAT which do not comply with the Act and regulations, other regulations will make a deed of lost the authenticity. As with any violations committed by a Notary and PPAT in Ruling the Supreme Court RI No. 475/k/pdt/2011) on 31 May 2011 in the verdict that the Notary and PPAT has published a deed of Sale without the consent of one of his side, there is an identity that does not fit in with the actual deed, do not read the Act and asked the parties to perform the signing of blanko and selling in an empty, performed by a Notary and PPAT DS, this research uses the juridical normative approach, aimed at a series of secondary data for research on data law i.e. written legal norms. Based on the results of the research data obtained by the sanctions imposed on the Notary who concurrently PPAT which makes the Act of buying and selling one of his tort such Deed is degraded into a deed under arms, annulled by law or may be cancelled as well as against the administrative sanctions are also imposed himself and civil penalties, civic penalties."

"Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maka Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian. Bila tidak dijalankan sebagaimana semestinya maka akan berakibat fatal bagi akta tersebut, Notaris itu sendiri maupun pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Yuridis Normatif dan dianalisa secara kualitatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat dari tindakan Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu aktanya menjadi batal demi hukum karena tidak memuat keterangan yang sebenarnya, sedangkan Notarisnya dapat dikenakan sanksi pidana karena mengandung unsur pemalsuan, sanksi perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan sanksi kode etik dari Majelis Pengawas Notaris.

---

A Notary Public, being an official duly commissioned to draft and prepare authentic deeds, is under the duty to act honestly, in good faith, self-sufficiently, impartially, in favor of the interest of the relevant parties and with reasonable diligence. Failure to fulfill this duty will adversely affect the authenticity and validity of notarial deed, even the acting notary himself and the person or party in whose favor a notarial deed is drawn up. This research was conducted applying juridical normative method and has been analyzed on a qualitative basis.Based on the research conducted, it is identified that failure or negligence of a notary public to fulfill his/her duty to act with reasonable diligence will render a notarial deed null and void for not containing true and correct representations and consequently the notary public may be subjected to criminal liability for misrepresentation and civil liability for the loss suffered by other person or party and other penalty for violation of code on conduct imposed by the Supervisory Board."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris AR. Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perubahan dan pengurangan isi minuta akta pada salinan akta dan apakah dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta dan apakah pelaksanaan sanksi terhadap Notaris AR dalam Putusan Makamah Agung Nomor 1847K/PID/2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap perubahan dan pengurangan isi minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan pertanggungjawaban Notaris terkait perubahan dan pengurangan isi salinan minuta dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta tersebut bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

ABSTRACTNotary in performing their professional tasks is prone to legal sanctions, not only because of internal factor that comes from within themselves due to carelessness, not complying within the procedures of the deed making rules, not carrying out the Notary’s ethics. There are a lot of good Notary, beside that there is also a Notary who done deviations againts the regulation, even indicated doing a criminal offense related to the deed that she made. Therefore there are many Notary has been reported by the public to Notary Regional Supervisory Council, one of them is Notary AR. Based on the abovematter, this legal writing is trying to examine some question as to how Notary’sliability related to the changes and reduction in the content of deed’s minutes in the copy of deed and whether it can be categorized as the forgeries of the deed and whether the implementation of sanction to notary AR in the verdict of Supreme court number 1847K/PID/2010 has been in accordance with the pertaining regulations? This study uses the literaturemethod research which juridical normative aspect with its typology is explanatory research, that uses secondary data sources that already exist and also analyze several pertaining regulations relating to Notary’s accountability criminally on amendment and reduction of the contents of minute of the deed. All data that has been obtained were qualitative analyzed, so it produces a researching the form of explanatory analytical. From the research can be concluded that Notary’s liability related to the changes and reductionin the content of copies of deed’s minutes can be categorized as the authentic deed, which is a crime that deserves to be overcome given thatsuch deed is not only related to the evidence, but it is also contains the value of trust from public in which the deed is also considered as the state’s archives, and to Notary that proved to violatethe regulation based on by a court verdict may be liable to a sanction in the form of dismissal and discharged from its official position by the Government/Ministry since he is proved to have been neglected / violated the Law and the Notary Public Professional Ethics Code in performing his duties as a public officer."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"ABSTRAKNotaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris danPPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalammenjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yangsudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknumNotaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkanakibat hukum. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorangNotaris/PPAT atas tindak pidana yang dilakukannya pada pembuatan aktaautentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT tersebut bersalah melakukantindak pidana penipuan terhadap kliennya. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptifanalitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT tersebut terbuktimelakukan serangkaian perbuatan diluar dari kewenangannya dan tidakmenjalankan kewajiban jabatannya dengan baik sehingga ia harus bertanggungjawab secara pidana atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagikliennya. Penulis berpendapat, Notaris/PPAT tersebut juga dapat dimintaipertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang telah dideritaoleh kliennya. Dengan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan dengansengaja, ia juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengantidak hormat.

---

ABSTRACTA Notary may double as a Land Deed Officer as long it remains in an area ofoffice. As a public officer, a Notary and Land Deed Officer is authorized todraw up authentic deeds. In running his or her office, a Notary/Land DeedOfficer must comply with the provisions of the Law. However, there areNotaries/Land Deed Officers acting beyond their authority and causing legalconsequences. This thesis discusses the responsibility of a Notary/Land DeedOfficer for the criminal act he commits in the drawing-up of authentic deedsbased on the Decree of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 143 K/Pid/2015, stating that the Notary/Land Deed Officer is guilty ofa criminal act of fraud against his clients. The method used in this research wasnormative juridical method with analytical descriptive research typology. Theresults of the research conclude that the Notary/Land Deed Officer was provento have committed a series of actions beyond his authority and he did notperform the responsibility of his office properly, causing him to be heldaccountable in criminal terms for his faults which harmed his clients.According to the researcher, the Notary/Land Deed Officer may also be heldaccountable in civil terms to pay compensation for the loss suffered by hisclients. With the offence of office he intentionally committed, he or she mayalso be sanctioned administratively in the form of dishonorable discharge."

"Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. PPAT seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen sebelum pembuatan akta tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa PPAT membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut merupakan penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak menjadi batal demi hukum dan Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dengan sanksi yang dapat diberikan.

---

This study discusses and analyzes the legal power of absolute power in the transfer of land rights. Problems in research regarding the legal power of absolute power of attorney and how is the responsibility of the Notary/PPAT regarding the sale and purchase deed made based on this absolute power of attorney. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or apartment ownership rights, or to make evidence regarding certain legal actions regarding land rights that will be used as the basis for registration. PPAT should be more careful and thorough in checking documents before making the deed. The main problem in this study is that the PPAT makes a sale and purchase deed based on absolute power of attorney so that the act is a prohibited act because the act is legal smuggling. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study indicate that the transfer of land rights through a sale and purchase deed made based on absolute power of attorney is null and void and the Notary/PPAT must be responsible for the sanctions that can be given."

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."