Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Dalam rangka mencegah penghindaran pajak, G20 setuju untuk memberlakukan Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI dimana negara-negara G20 saling membuka data finansial di negaranya dan saling bertukar informasi keuangan. Sebagai pemenuhan syarat AEOI Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan. Dengan lahirnya undang-undang tersebut bank ada dalam persimpangan antara tugasnya memegang teguh rahasia bank dan di sisi lain bank harus secara suka rela memberikan data nasabah kepada aparat pajak. Tesis ini membahas pengecualian rahasia bank sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 serta benturan kepentingan rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah dan untuk kepentingan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi komparatif dan berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan persamaan dan perbedaan terkait ketentuan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, dimana dengan adanya perubahan yang signifikan tersebut, khusus untuk kepentingan perpajakan, ketentuan rahasia bank telah dihapuskan. Antara rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah penyimpan dengan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tidak terdapat benturan kepentingan dikarenakan sifat relatif rahasia bank di Indonesia. Akan tetapi perlindungan hukum terhadap nasabah tetap ada dalam bentuk pasal yang menjamin bahwa data nasabah tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan serta ancaman sanksi yang diberikan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data nasabah tersebut. Dengan keterbukaan rahasia bank tersebut Notaris harus lebih berhati-hati dan memastikan itikad baik kliennya, serta memberitahukan klien agar nilai transaksi yang tercantum dalam akta harus sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya.

---

ABSTRACT In order to prevent tax evasion, G20 has commited to Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI where G20 countries disclose their financial data and exchange their financial information to each other. As a condition of AEOI, Indonesian Government has issued Law No. 9 Year 2017 which regulates access to financial information. With such law, bank is in the intersection between its duty to keep its bank secrecy and to voluntarily provide customers rsquo data to the tax authority. This thesis aims to compare the exception of conventional bank secrecy, before and after Law No. 9 Year 2017 and also to analyze the clash of interests between bank rsquo s duties to protect their customers and to open bank secrecy for the benefit of taxation. Using juridical normative research method with comparation research typology. The results showed the similarities and differences regarding the provisions of bank secrecy for tax purposes, where wih such significant changes, specifically for the purposes of taxation, bank secrecy has been abolished. Between bank secrecy as a legal protection for bank rsquo s customers and the exeption of bank secrecy for tax purposes do not have conflict of interest due to the relative nature of bank secrecy. However, the legal protection of the bank rsquo s customers remain in the form of clause ensuring that the customer rsquo s data will only be used for tax purposes as well as the threat of sanctions are provided to those who are misusing such customer rsquo s data. With the disclosure of bank secrecy, Notaries have to be more careful and ensure their clients rsquo good faith and they must also notify their clients that the transaction value contained in the deed must be matched with the actual transaction value. "

"Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai payung hukum implementasi AEOI di Indonesia merupakan babak baru bagi dunia perpajakan khusunya berkaitan denan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan undangundang sebagaimana dimaksud sebagai payung hukum implementasi AEOI diikuti dengan penerbitan ketentuan teknis di bawahnya yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Penerbitan beberapa aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi berkaitan dengan harmonisasi dengan peraturan lain khususnya yang berkaitan dengan rahasia bank.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yaitu, pertama, menganalisis pengaturan mengenai rahasia bank dan AEOI di Indonesia dan kedua, menganalisis harmonisasi peraturan pelaksanaan AEOI yang berkaitan dengan rahasia bank setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, pengaturan mengenai rahasia bank dan implementasi AEOI terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu penerbitannya dan latar belakang penerbitannya sehingga terdapat potensi permasalahan terkait harmonisasinya. Kedua, permasalahan harmonisasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dapat diatasi melalui penegasan pengesampingan pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sementara isu harmonisasi terhadap peraturan di bawah perundang-undangan yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dapat dilakukan melalui penyesuaian ketentuan yang lama dengan yang baru yang dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan perubahan ataupun pencabutan peraturan yang lama.

---

The effort of tackle down the tax evasion and tax evading in the global scope requires international cooperation and instrument that allows the impose of sanctions to the taxpayers who are shifting their profit and revenue outside their home country. One of the actions that made by the global scope to support this, is through the implementation of Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Government of Indonesia issued regulations of AEOI in order to support to fight tax evasion and tax evading by the enactment of Act Number 9 of 2017.The enactment of Act Number 9 of 2017 as the legal basis of AEOI implementation triggered the new phase for the world of taxation in Indonesia, especially concerning the bank secrecy in tax matters. The enactment of Act Number 9 of 2017 as a legal basis of the implementation of AEOI followed by the enactment of the technical regulations under the act as the technical guideline. The enactment of these regulations have consequences related to harmonization with other regulations, especially those related to bank secrecy.This study aims to analyze the problems related to these matters, first, to analyze the regulation of bank secrecy and AEOI in Indonesia and second, to analyze the harmonization of AEOI regulations related to bank secrecy after the enactment of Act Number 9 of 2017. Research methods that used in this study is juridical normative based on literature study.This study concluded that first, the regulations of bank secrecy and implementation of AEOI are found in several different laws and regulations that has the different time and background so there are potential problems related to harmonization. Second, the solutions of the harmonization of these issues of regulations can be overcome by the waiver of the old regulations by using the Act Number 9 of 2017. The harmonization issues of regulations under the Act Number 9 of 2017 can be done through the adjustment of the old regulations referring to the Act Number 9 of 2017."

"Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Rahasia Jabatan Notaris Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema bagi jabatan Notaris mengenai apakah Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat berlaku terhadap Notaris dan menjadikan Notaris sebagai entitas yang diatur di dalamnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Notaris terhadap informasi klien-kliennya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para Notaris terhadap kemungkinan Perppu 1/2017 tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana dasar pembenaran dalam membuka rahasia jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian bagaimana hubungan rahasia jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif nisbi sehingga menyebabkan rahasia jabatan Notaris dapat dibuka jika memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya Undang-Undang yang memberikan pengecualian, terkait hal ini ada beberapa dasar pembenaran Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Jika Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan karena kewajiban hukum dalam rangka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka hal tersebut harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

---

In the writing of this thesis will be discussed about The Secrecy of Notary In the Application of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. It is motivated by a dilemma that is questioned by Notaries whether the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest may be applied for them so thus makes Notary as the entity that is regulated inducing Directorate General of Taxes under Ministry of Finance could be authorized to obtain the access to financial information of Notary rsquo s clientele. It rsquo s then inquired by Notary to the possibility of that Government Regulation could be the justification of opening the classified information. The issues arising include on how does the justification to disclosure the Notary rsquo s secrecy toward deeds made by Notary under the law of Notary Act and apart from the law of Notary Act, then how is the connection of Notary rsquo s secrecy and obligations with The Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. The research method used in this writing is normative juridical research that is supporting by literature study and field study in the form of interviews. Data analysis is done qualitatively. The result of this research is that the concept of Notary 39 s secrecy embraces the theory of relative compelling that the Notary rsquo s secrecy could be revealed if there is public interest at stake that must take precedence or there are rules allowing exceptions. If a Notary is required to disclose a confidential information due to legal obligations in accessing financial information for tax purposes, it shall be firmly provided for in an Act."

"ABSTRAKIndonesia mengundangkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bentuk pengimplementasian Automatic Exchange of Information AEoI . Perppu ini telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan ketentuan rahasia bank menjadi terpengaruh. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 dan menganalisis perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menggunakan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 lalu mengenai perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dalam menabung dan eksistensi ketentuan rahasia bank. Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini adalah masyarakat harus mengawal pemberlakuan UU No. 9 Tahun 2017 dan Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya

---

ABSTRACTIndonesia promulgated Perppu No. 1 Year 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes as a form of implementation of Automatic Exchange of Information AEoI . This Perppu has been established into Law No. 9 Year 2017. This causes the bank secrecy provisions to be affected. The purposes of this research is to analyze the suitability between AEoI with Law No. 9 Year 2017 and analyzing changes in the provision of bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017. This research uses normative juridical method which in its research use written legal norms supported by interview. The result of this research is there is a mismatch between AEoI with Law No. 9 Year 2017, and on the amendment of provisions on bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017, it is feared could affect the customer rsquo s trust in saving and the existence of bank confidential provisions. As for suggestions from the author after doing this research is the community must escort the enforcement of Law No. 9 Tahun 2017 and the Government specifically the Directorate General of Taxation shall commit not to abuse its authority."

"Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu dan hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti apa yang menjadi dasar ditetapkannya Perppu No. 1 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Meskipun penilaian terhadap ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan subjektivitas Presiden, tetap harus sejalan juga dengan syarat kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 adalah karena adanya kebutuhan mendesak untuk segera membuat peraturan sesuai dengan standar pelaksanaan AEOI, sedangkan ketentuan dimaksud belum ada pengaturannya dalam undang-undang di Indonesia, peraturan dimaksud juga harus berlaku sebelum tanggal 30 Juni 2017 agar Indonesia dapat ikut serta dalam pelaksanaan AEOI. Syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 sebaiknya dimuat ke dalam peraturan perundang-undangan dan disusun secara lebih lengkap dan komprehensif.

---

The authority of the President in establishing the Perppu can only be carried out in the relevance and urgency. The relevance and urgency as the basis for establishing the Perppu is determined on the basis of the President 39 s subjectivity, of which every time the President establishes the Perppu there is often a debate about the relevance and urgency itself. This thesis discusses the authority of the President in establishing the Perppu and the relevance and urgency of what is the basis for the stipulation of Perppu No. 1 of 2017. The research method used is normative juridical, that is research using secondary data. Although the assessment of the relevance and urgency were based on the subjectivity of the President, it must also be in line with the requirement of relevance and urgency as referred to in the Decision of the Constitutional Court No. 138 PUU VII 2009. The establishment of Perppu No. 1 of 2017 is due to the urgent need to immediately establish regulations in accordance with AEOI implementation standards, whereas those provisions have not yet been regulated in law in Indonesia, they shall also apply before 30 June 2017 so that Indonesia may participate in the implementation of AEOI. The requirement of relevance and urgency as referred to in Decision of the Constitutional Court No. 138 PUU VII 2009 should be incorporated into legislation and prepared more fully and comprehensively. "

"Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan di era Bank Indonesia dan OJK. Sejak implementasi UU No. 21 Tahun 2011 tetang Otoritas Jasa Keuangan, kini fungsi pengawasan perbankan menjadi wewenang OJK. Namun, OJK hanya berwenang di bidang microprudential (aspek-aspek yang mengatur mengenai kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank) sedangkan Bank Indonesia tetap berwenang dalam macroprudential yaitu kebijakan yang lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK adalah pendekatan berdasar kepatuhan dan pendekatan berdasarkan risiko. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Indonesia dan OJK menggunakan metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di era Bank Indonesia dan OJK tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena masih memakai peraturan yang sama.

---

This thesis describes the implementation of the function banking supervision in Bank Indonesia and OJK era. Since implementation law number 21 year 2011 concerning financial services authority, now the function banking supervision became on OJK. However, OJK has only on microprudential supervision (institutional, bank health, prudential principles and bank examination) and Bank Indonesia has macroprudential supervision that lead to an overall analysis of the financial system as a collection of individual financial institutions. Bank Indonesia and OJK used compliance based supervision, risk based supervision and on-site supervision, off-site supervision. This research is qualitative research design an analytical description. The result showed that the implementation on banking supervision in Bank Indonesia and OJK era have not significant difference because they used the same regulation."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "