Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadinya alih fungsi lahan didaerah hulu yakni kawasan lindung di Puncak Kecamatan Cisarua, kabupatenBogor telah mempengaruhi besarnya air permukaan dan berujung kepadaterjadinya banjir di daerah hilir. Untuk menertibkan pembangunan di kawasantersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penataan ruang kawasanJabodetabekpunjur yakni Perpres 54/2008 yang merupakan revisi dari perpressebelumnya. Masalah anggaran adalah kendala utama dalam penertibanbangunan tersebut, maka DKI Jakarta memberi dana hiba kepada pemerintahkabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung denganwawancara dan observasi lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah: penertibanbangunan telah dilakukan dengan membongkar 43 bangunan dari 131 bangunanyang tidak sesuai. Pembongkaran akan dilanjutkan setelah ada dana hibaberikutnya dari DKI Jakarta. Rehabilitasi lahan paska pembongkaran belumdilakukan karena belum dilakukannya pembersihan lahan bekas bangunan.

---

Some research says that the land use change in the upstream area of protectedareas in Puncak Cisarua subdistrict, Bogor regency has affected the amount ofsurface water and led to flooding in downstream areas. To curb the developmentin the region, the government issued a policy of regional spatial planningJabodetabekpunjur which is a revision of the previous policy. The main problemof demolition of building is budget, so Jakarta provides grant funds to the regencyof Bogor. It's a qualitative research which is supported by interviews andobservations. The results of this study are the demolition of 43 buildings out of131 buildings the demolition will be continued after the next grant fund fromJakarta is received and the rehabilitation of the land after the demolition has notbeen done because it has not been completely cleared."

"Kegiatan eksplorasi di industri hulu minyak dan gas merupakan kegiatan dengan risiko yang tinggi. Hasil analisis investigasi menyatakan faktor yang paling berkontribusi menyebabkan insiden adalah tidak efektifnya penilaian risiko. Dalam melakukan kegiatan berisiko tinggi diperlukan suatu perencanaan agar tetap bekerja dengan aman dan selamat, yaitu manajemen risiko. Metode yang digunakan untuk manajemen risiko aktifitas keselamatan kerja adalah HIRADC. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melihat penerapan proses risk assessment pada HIRADC. Penelitian ini bertujuan mengkaji hazard identification, risk assessment, and determining control HIRADC di PT. X. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuatnya satu system yang mencakup semua system pada kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi tim HSSE yang ada di lapangan dalam memonitor HIRADC dan PTW sehingga terjadi keterkaitan antara keduanya. Dalam memaksimalkan sinergi tersebut perlu dibuat suatu work instruction oleh Safety Manager. Penegasan tugas dan tanggung jawab pekerja di lapangan perlu dijelaskan secara tertulis.

---

Exploration activities in upstream oil and gas industries are high risk activities. The results of the investigation analysis stated that the most factors that contribute to the incidence is the ineffectiveness of risk assessment. In conducting high risk activities, a plan is required in order to keep working safely, ie risk management.

The method used for risk management of occupational safety activities is HIRADC. Therefore, the researcher tries to see the implementation of risk assessment process at HIRADC. This study aims to examine the hazard identification, risk assessment, and determining control HIRADC in PT. X. This research used descriptive observational research design with qualitative method.

The results suggested that it is necessary to create one system that includes all systems on health, safety, and environment. In addition, there should be synergy HSSE team on the ground to monitor HIRADC and PTW so that there is a correlation between the two. In maximizing the synergy need to be made a work instruction by Safety Manager. Affirmation of the duties and responsibilities of workers in the field need to be explained in writing."

"Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan bandwidth global, mendorong kebutuhan akan kecepatan internet yang terus meningkat. Penelitian ini berfokus pada perancangan jaringan FTTx dengan konfigurasi TWDM-PON yang memiliki data rate asimetris 64 Gbps downstream dan 50 Gbps upstream untuk aplikasi di daerah industri. Desain TWDM-PON ini menggunakan protokol data rate asimetris dengan rasio splitter 1:64, empat kanal spektrum berbeda, dan jarak minimal 40 km. Studi ini menganalisis pengaruh berbagai variabel pada kualitas transmisi jaringan optik pasif. Rangkaian dirancang atas dasar standar ITU G.989.1 yang diimprovisasi pada tingkat data rate dan disimulasikan menggunakan aplikasi Optisystem. Hasil simulasi dibandingkan dan divalidasi dengan literatur terkait. Pengolahan data meliputi pencatatan, pemetaan, dan analisis data dengan fokus pada faktor Q maksimum. Jenis modulasi adalah variabel penting dalam PON, dan target spesifikasi faktor Q minimum tercapai, dengan beberapa percobaan melebihi angka 25.

---

In the last five years, there has been a significant increase in global bandwidth usage, driving the need for continuously increasing internet speeds. This research focuses on designing an FTTx network with a TWDM-PON configuration featuring an asymmetric data rate of 64 Gbps downstream and 50 Gbps upstream for industrial area applications. This TWDM-PON design employs an asymmetric data rate protocol with a 1:64 splitter ratio, four different spectral channels, and a minimum distance of 40 km. The study analyzes the impact of various variabels on the transmission quality of the passive optical network. The network design designed based on ITU G.989.1 standard and simulated using Optisystem application. Simulation results are compared and validated with related literature. Data processing includes recording, mapping, and analyzing data with a focus on the maximum Q-Factor. Modulation is a critical variabel in PON, and the target specification of the minimum Q-Factor is achieved, with some experiments exceeding a Q-Factor of 25."

"Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanggung adalah salah satu bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang luas kawasan hutannya mencapai 5.410,50 hektar. Luas tersebut tersebar di antara Gunung Tierep (RPH Jumprit) 1.569,00 hektar, Gunung Sindoro (RPH Kwadungan) L761,30 hektar, dan Gunung Sumbing (RPH Kecepit dan RPH Kemloko), yang masingmasing mempunyai 1.213,90 hektar dan 866,20 hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di BKPH Temanggung semuanya terjadi di kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai lahan pertanian khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau. Data dari BKPH Temanggung memperlihatkan, bahwa Iuas kawasan hutan lindung terbesar yang dibuka untuk pertanian sampai tahun 2004 terdapat pada kawasan Gunung 'Sindoro (RPH Kwadungan). Dad 1.761,30 hektar yang digunakan untuk hutan lindung, 1.353.50 hektar (76,00%) dari hutan lindung telah digunakan untuk lahan pertanian, khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau.Penelitian ini bertujuan untuk niengetahui dan menganalisis: (1) Pengaruh dari variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, dan (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Pembukaan hutan lindung dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam hutan lindung namun terdesak olah kebutuhan ekonomi, sehingga terpaksa membuka hutan untuk meningkatkan pendapatan, sebagai akibat harga tembakau yang rendah, dan (3) Penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan hutan lindung di kawasan IIutan Lindung Gunung Sindoro dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang garam dan jarum), dan masyarakat setempat.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Sindoro (KPH Kwadungan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dianalisis dengan regresi berganda, yaitu untuk melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap luas hutan lindung yang dibuka. Metode kualitatif dianalisis dengan tabulasi terhadap data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan penegakan hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam.dan dokumenter.Hasil analisis memperlihatkan, bahwa pada desa yang sudah dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,004* dan P-value = 0,025*), Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal (P-value = 0,041* dan P-value = 0,037*), dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga (P-value = 0,044*). Pada desa yang belum dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,046* dan P-value = 0,029*), Desa Mranggen kidul adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan keluarga (P-value = 0,007* dan P-value = 0,002*), dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga (P-value = 0,022*). Pada desa yang sudah dibina dan belum dibina sebanyak 95,56% responden dan 86,67% responden mengetahui keberadaan kawasan hutan lindung, serta 97,78% responden dan 95,56% responden pada desa yang sudah dibina dan belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung adalah perbuatan yang dilarang_ Sebanyak 95,56% responden dari desa yang dibina dan 88,89% responden dari desa yang belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung bermanfaat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang telah dilakukan adalah reboisasi, penyuluhan dan penegakan hukum.Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kelestarian .fungsi hutan lindung Gunung Sindoro: (a) pada desa yang sudah dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung gunung sindoro di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal, dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga. (b) pada desa yang belum dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen KiduI adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan kepala keluarga, dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga. (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro karena masyarakat terdesak oleh kebutuhan ekonomi (harga tembakau yang rendah) sehingga untuk meningkatkan pendapatan, masyarakat. terpaksa melakukan pembukaan lahan, walaupun melanggar aturan-aturan yang berlaku di kawasan hutan lindung. (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya pembukaan lahan di areal hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Sindoro, melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang gamin dart jarum), dan masyarakat, serta adanya penegakan hukum yang konsekuen.Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya kerjasama yang sinergis antara petani, Pemerintah Daerah dan perusahaan rokok (Gudang Garam dan Jarum), sehingga diharapkan harga tembakau akan mengalami peningkatan, dan (2) Perlu dibuat adanya pembatasan pemanfaatan lahan, agar tidak terjadi kerusakan lahan di wilayah hutan lindung.

---

The Unit of Temanggung `s Forest Administration (BKPH) is the one part of The North Kedu Forest Administration Unit (KPH) which is under The Central Java Unit I Perum Perhutani, in charge of 5,410.50 hectares covered by forest_ That area consists of 1,569.00 hectares of Tlerep Mount (RPH Jumprit), 1,761.30 hectares of Sindoro Mount (RPH Kwadungan), 1,213.90 hectares of RPH Kecepit and 866.20 hectares of RPH Kernloko. The RPH Kecepit and RPH Kemloko are located in Sumbing Mount. The forest degradation of Temanggung BKPH's happened in almost the whole area of the protected forest which is used by the agriculture, especially by the annual crop plantation such as tobacco. BKPH Temanggung states that the biggest opened protected forest area until 2004 for, the apiculture is happpened in Sindoro Mount area (RPH Kwadungan). That area is especially used as_lobacco's plantation which includes 76.00% (1,353.50 hectares) of 1,761.30 hectares protected forest.

This research aims to study: (1) The impact of the community's socio-economic variables on the preservation of protected forest in Sindoro Mount, Bansari District of Temanggung Regency; (2) The driving factors of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency.

The hypothesis of this study are: (1) The community's socio-economic influence the preservation of the protected forest of Sindoro Mount; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and prevention of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income.

This research was conducted at the Sindoro Mount Protected Forest (RPH Kwadungan) using the quantitative and qualitative method. The quantitative method were analyzed by using the multiple regression to study the relation between the community's socio-economic factors and the use of lands within the protected forest and its use as plantation. This research also used the qualitative method to analyze the relation of local community and law enforcement by using the tabulation of data. The primary and secondary data were collected by depth interviewing and documenting.

The analysis states that: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.004' and P-value-0.025') for Bansari Village, the area of land owning and formal education (P-value-0.041' and P-value-0.037') for Central Mranggen Village and the age of the head of the family (P-value=0.044') for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.046' and P-value-0.029') for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members (P-value-0.007* and P-value ).002*) for Mranggen Village and the number of family members (P-value--0.022*) for Tlogowero Village; (2) There are 95.56% respondents of constructed village and 86.67% respondents of non-constructed village knows the protected forest area, there are 97.78% respondents of constructed village and 95.56% respondents of non-constructed village slates the forestry opening is illegally action, there are 95.56% respondents of constructed village and 88.89% respondents of non-constructed village states that the forestry opening increase the income; and (3) The solutions and preventions that have been doing consists of replantation, information giving and law enforcing.

The conclusions of this study are: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Bansari Village, the area of land owning and formal education for Central Mranggen Village and the age of the head of the family for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to. the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members for Mranggen Village and the number of family members for Tlogowero Village; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between_the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income and forming the consequen law enforcement

The suggestions of this study ere: (1) There should be a synergistic cooperation between The Local Government and The Tobacco Company (Gudang Garam and Jarum) with The Local Farmers to maintains the good balance of tobacco supply-demand and price; (2) There should be a local regulation to protect the forest and effort to build people's legal awareness."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengambil studi kasus alih fungsi lahan hutan kawasan lindung menjadi villa di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada Tahun 2012. Dalam melakukan analisis, peniliti menggunakan teori konflik sumber daya alam yang dikemukakan oleh Abiodun Alao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh empat faktor yaitu karena berkurangnya kuantitas dan kualitas hutan di kawasan lindung, buruknya pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam oleh pemerintah, proses ekstraksi sumber daya alam yang membahayakan lingkungan dan adanya perbedaan kepentingan setiap aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict in natural resource management taking the case study over the conversion of protected forest land into villa in Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor in 2012. In conducting the analysis, researcher use the theory which is the conflict of natural resources proposed by Abiodun Alao. This thesis uses qualitative methods based on primary and secondary data. The research finding is that conflicts are caused by four factors, diminished quantity and quality of forest in protected area, a poor management and control of natural resources by the government, process extraction of natural resources, and the interest of the actors in utilizing natural resources. "

"Kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor telah berkembang pesat menjadi kawasan perkotaan. Tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dan perubahan fungsi lahan. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan kawasan permukiman di kecamatan Ciampea yang meliputi analisis pola sebaran, kesesuaian guna lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi lokasi permukiman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif ditambah dengan penjelasanpenjelasan dengan metode kualitatif. Dengan analisis tetangga terdekat didapatkan pola sebaran permukiman perkotaan di Ciampea cenderung mengelompok, sementara pola sebaran permukiman pedesaan menunjukkan pola seragam. Hasil evaluasi guna lahan disimpulkan 98,74% permukiman perkotaan sesuai dengan kebijakan tata ruang kabupaten Bogor, sementara kesesuaian permukiman pedesaan 75,56%. Dari kesesuaian kondisi geografis, permukiman perkotaan dan pedesaan sebagian besar berada dikawasan layak bangun (96,82% dan 90,88%). Hasil analisis komponen utama diketahui bahwa faktor dan variabel yang mempengaruhi sebaran dan perkembangan lokasi permukiman di kecamatan Ciampea adalah: faktor sosial demografi (kepadatan, kondisi pendatang, kesamaan pendidikan & pekerjaan dan kesamaan suku & budaya); faktor infrastruktur (fasilitas, akses jalan, akses pada pekerjaan, kendaraan, dan moda angkutan); faktor Fisik Lingkungan (kualitas hunian, sumber air dan suasana alam); faktor Ekonomi (harga rumah dan biaya transportasi); dan faktor Kebijakan (kredit bank dan pengetahuan kebijakan tata ruang).

---

Ciampea district, Bogor regency has rapidly developed into urban areas. Pressures of population growth and urbanization led to an increase in settlement areas and land use change. This study aims to analyze the development of residential areas in the Ciampea district that includes distribution pattern analysis, the suitability of land use and the factors that affect settlement location preferences. This study used a descriptive quantitative approach coupled with explanations with qualitative methods.

With nearest neighbor analysis of the distribution pattern obtained urban settlements in Ciampea tend to cluster, while the distribution pattern of rural settlements is dispered. The results of the evaluation of land use 98.74 % of urban settlements concluded in accordance with the Bogor district land policy, while 75.56 % of rural settlements suitability. Suitability of geography, urban and rural settlements mostly decent wake region ( 96.82 % and 90.88 % ).

The results of principal componen analysis shows that the factors and variables that affect the distribution and development of settlements in the district Ciampea are: socio-demographic factors (density ,entrants conditions , the similarity education & employment and culture & ethnicity); infrastructure factors (facilities, access roads, access to jobs, vehicles, and modes of transportation); Environment Physical factors (residential quality, water resources and natural atmosphere); Economic factors (housing prices and transportation costs), and policy factors (bank credit and knowledge of spatial policy)."

"ABSTRAKTulisan ini membahas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung. Lebih jauh tulisan ini menunjukkan kejahatan lingkungan oleh perusahaan. Kejahatan lingkungan pada kasus ini akan dibuktikan menggunakan analisis konsep environmental crime, environmental justice, dan corporate environmental crime. Data yang digunakan dalam penulisan tugas karya akhir ini adalah data sekunder terkait dengan pemasalahan penulisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan lindung telah merusak lingkungan dan mengancam hak-hak lingkungan.

---

ABSTRACT

This paper explains about environmental harm caused functional shift of protected forest. Further understand this paper will explain environmental crime by corporate. Environmental crime on this case will evidenced using environmental crime concept, environmental justice and corporate environmental crime. This paper used secondary data that related to the issues. The analysis shows that functional shift of protected forest lead to environmental harm which then threatening environmental rights."

"RINGKASANKabupaten Dati II Bogor mempunyai luas wilayah 3.440,72 Km2 atau 344.072 Ha. Ada seluas ± 101.138 Ha atau 29,39% dari luas wilayah tersebut berada dalam Kawasan Puncak yaitu wilayah penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya diatur dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Wilayah penanganan khusus dimaksud secara administratif untuk Kabupaten Dati II Bogor terdiri atas 11 kecamatan (sekarang menjadi 13 kecamatan) yaitu:Kecamatan CiawiKecamatan CibinongKecamatan CimanggisKecamatan CisaruaKecamatan CiteureupKecamatan Gunung PutriKecamatan Gunung SindurKecamatan SawanganKecamatan Kedung Halang (Sukaraja)Kecamatan ParungKecamatan Semplak (Kemang)Kecamatan MegamendungKecamatan LimoDua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi dan kecamatan Cisarua termasuk Kawasan Pariwisata Puncak, di samping itu Kawasan Puncak memiliki keunikan dan peran, diantaranya yang terpenting adalah :Konservasi tanah dan air bagi wilayah aliran sungai Ciliwung dan Cisadane.Konservasi Flora dan Fauna.Di samping kedua peranan di atas, juga Kawasan Puncak memiliki keindahan alam, udara nyaman dan sejuk, sehingga mendorong terjadinya migrasi dan pertambahan penduduk dan tidak dapat dihindari hukum ekonomi terjadi yaitu tingginya permintaan atau keinginan untuk menguasai atau memiliki tanah oleh berbagai pihak, mengakibatkan harga tanah di Kawasan Puncak menjadi mahal dan dapat digunakan sebagai komoditi ekonomi. Dengan demikian kawasan ini cenderung untuk dieksploitir dengan cara pembangunan rumah, vila dan hotel oleh masyarakat, tanpa memperhatikan kriteria lokasi dan standar teknis pembangunannya, bahkan membuat danau buatan yang diairi dengan cara merombak dan membendung aliran sungai Ciliwung.Menyadari betapa besarnya kontribusi Kawasan Puncak terhadap fungsi lingkungan, maka pemerintah berupaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang berlarut-larut dengan cara pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana detail tata ruang Kawasan Puncak. Hal ini memerlukan usaha penertiban kembali agar pengendalian dan usaha penertiban pemanfaatan Kawasan Puncak khususnya yang berada di Kabupaten Dati II Bogor dapat dicapai, diperlukan adanya suatu sistem administrasi.Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat tetapi tidak timbal balik antara kebijaksanaan pemerintah, struktur organisasi , koordinasi unit kerja terkait sebagai satu kesatuan yang merupakan satu sistem administrasi dan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Metode PenelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian "Pengukuran Sesudah Kejadian" (PSK) yaitu penelitian yang tidak ada perlakuan yang dilakukan si peneliti atau ada perlakuan yang terjadi sebelum diadakan pengukuran tetapi perlakuan dimaksud tidak dilaksanakan oleh peneliti sendiri.Hipotesis Penelitian ini adalah :Tidak ada hubungan antara kebijaksanaan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Tidak ada hubungan antara struktur organisasi dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Tidak ada hubungan antara koordinasi unit kerja terkait dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Kesimpulan hasil analisis adalahSesuai dengan hasil penelitian diketahui, bahwa sistem administrasi dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan tiga komponen utama dalam sistem administrasi yaitu kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan Kawasan Puncak, struktur organisasi sebagai unit kerja pelaksana pengelolaan Kawasan Puncak dan koordinasi unit kerja terkait belum tertata dengan baik.Berdasarkan pembahasan atas ketiga komponen sistem administrasi dimaksud, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut1. Kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan tujuan penataan ruang Kawasan Puncak, tidak relevan untuk pengelolaan Kawasan Puncak, karena Kawasan Puncak memiliki keunikan (kekhususan) fungsi.2. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati II Bogor, di dalam pengelolaan Kawasan Puncak terdapat perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan penetapan alokasi pemanfaatan ruang dan luas areal dari masing-masing lokasi perbedaan penetapan lokasi peruntukan.3. Sesuai dengan fungsi Kawasan Puncak yang harus tetap dijaga dan dipertahankan, makes perlu dilakukan tindakan sebagai berikutmencabut beberapa pasal dalam Keppres Nomor 79 Tahun 1985.mencabut beberapa pasal dalam Perda Nomor 3 Tahun 1988.mengatur dan menetapkan kembali pasal-pasal dalam Keppres dan Perda tersebut di atas setelah dilakukan penyesuaian.Khusus mengenai tujuan, agar ditetapkan dalam suatu redaksi yang lebih proporsional yaitu mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditentukan.4. Organisasi atau unit kerja yang diberikan wewenang untuk mengendalikan dan menertibkan pembangunan di Kawasan Puncak, balk di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat maupun di tingkat Kabupaten Dati II Bogor tidak mempunyai struktur organisasi, sehingga tidak memperlihatkan dengan jelas pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, dan pendelegasian wewenang. oleh karena itu, agar Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Keputusan Menteri Islam Negeri Komar 22 Tahun 1989 tentang Tatalaksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak, sebagai landasan hukum pembentukan organisasi atau unit kerja.5. Pembentukan struktur organisasi yang akan menangani Kawasan Puncak dapat berbentuk lini dan staf, dengan sebutan Badan Otorita Kawasan Puncak. ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pandekatan yang lebih terpadu, lintas sektoral dan lebih berpandangan jauh ke depan di dalam pengambilan keputusan.6. Pengelolaan Kawasan Puncak dengan pola organisasi seperti sekarang, larut dalam tugas-tugas rutinnya, sehingga dalam pengelolaannya umumnya bersifat reaktif yaitu lebih menanggapi masalah setelah masalah itu berkembang, mengakibatkan penanganannya menjadi mahal dan sulit dibanding bila masalah itu dicegah sebelum timbul. Oleh karena itu, unit kerja atau organisasi yang mengelola Kawasan Puncak lebih ideal berdiri sendiri yang setingkat dengan Bappeda Kabupaten dan bertanygung jawab langsung kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat.7. Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dan seluruh potensi organisasi, agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama secara efisien . Penyatu paduan gerak di maksud meliputi aspek keterpaduan kegiatan, keterpaduan waktu dan pelaksanaan serta aspek keterpaduan sasaran atau tujuan. Penyatupaduan gerak yang meliputi ketiga aspek tersebut belum sinkron dilaksanakan oleh TAT Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak baik di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat, maupun Kabupaten Dati II Bogor. oleh karena itu, agar penyatupaduan gerak dari seluruh organisasi benar-benar mengarah pada sasaran yang sama, maka pola organisasi yang sekarang harus diganti dengan struktur organisasi lini dan staf, sehingga lebih memudahkan penyusunan jaringan koordinasinya baik secara interen maupun eksteren.ABSTRACTThe Administration System in the Management of Puncak Area in Bogor RegencyBogor Regency has an area of 3.440, 72 Km2 or 344-.072 Ha. The area is about 101.138 Ha or 29.39% of the area is located in Puncak Area i.e. the special management are for spatial planning and order and development control provided for in Presidential Decree Number: 48/1983 and Presidential Decree Number: 79/1985. It's mentioned that special management area, administratively for Bogor Regency comprises 11 subdistricts (now 13 subdistricts) i.e..Ciawi SubdistrictCibinong SubdistrictCimanggis SubdistrictCisarua SubdistrictCitereup SubdistrictGunung Putri SubdistrictGunung Sindur SubdictrictSawangan SubdistrictKedung Halang (Sukaraja) SubdistrictParung SubdistrictSemplak (Kemang) SubdistrictMegamendung SubdistrictLimo Subdistrict Two subdistrict i.e. Ciawi and Cisarua Subdistrict belong to Puncak Tourism Area; besides this Puncak Area has uniqueness and role, among others, the most important is:Soil and water conservation for Ciliwung and Cisadane watersheds.Flora and Fauna conservation.Besides the two roles above, Puncak Area also has natural beauty, fresh air, which encourages migration and increased number of population and economic law cannot be prevented from occurring i.e. high demand or wish to control or posses land by various parties, resulting in the price of land in Puncak Area becoming expensive and can be used as an economic commodity. Thus, this area tends to be exploited by developing houses, villas and hotels by the people, without taking into consideration the criteria of location and technical standards of criteria of location and technical standards of development, indeed a manmade lake has been constructed which is watered by damming the water of Ciliwung River.Realizing the great contribution of Puncak Area to the environmental functions, the government is making the effort to overcome prolonged environmental damage by utilization of the space in accordance with the detailed spatial planning of Puncak Area. This requires reorganization so that control and management of Puncak Area particularly those in Bogor Regency can be achieved through a system of administration.The objective of the Study is:To find out the cause-effect relations but not reciprocal between government policy, structure of organization, coordination of related work units as a unit constituting a system of administration and management of Puncak Area in Bogor Regency.Methods of Study is :The method of research used is that of "Measuring After the Event" that is a research without any treatment made by the researcher or if any made before measurement it is not done by the researcher himself.The hypothesis of the Study are:There is no related between the policy and its implementation in the management of Puncak Area in Bogor Regency.There is no related between the organizational structure and the management of Puncak Area in Bogor Regency.There is no related between work unit coordination and the management of Puncak Area in Bogor Regency.Conclusion of the analysis are:According to the results of the research, it is found out that the administrative system in the management of Puncak Area has not been functioning optimally. This is caused by three main components in the administration system i.e. Government Policy on Puncak Area management, structure of organization as an executive unit of management of Puncak Area and related work unit coordination has not yet been well ordered.Government policy which determines the objective of spatial planning of Puncak Area is not relevant to the management of Puncak Area, because it has a specific function.There are differences in the management of Puncak Area between central government and the regional differences in the allocation of spatial utilization and the areas of respective allocations differences in location of allocation.According to Puncak Area functions which should continue to be maintained and preserved, the following actions need to be taken:to revoke several articles in Presidential Decree Number 79 of 1985.to revoke several articles in Regional Regulation Number 3 of 1988.rearranging and restating the articles in the Presidential Decrees and Regional Government Regulations mentioned above after adjustments.a. Regarding the objectives in particular, these should be stated in a more proportional edition i.e.: to prevent the use of land which does not conform with stipulated allocation plan.The organization or work unit authorized to manage and control the development in Puncak Area at West Java Provincial level and at Bogor Regency level have no structure of organization, so that there is no clear job description, departmental division, span of control and delegation of authority. Therefore, the Minister of Domestic Affairs should review the Decree of the Minister Domestic Affairs Number 22/1989 concerning Procedures of Reorganization and Control of Development in Puncak Area, as the legal basis for the formation reorganize them.The structure of organization which will be managing Puncak Area may take the form of line and staff, called Puncak Area Authority. This is intended to guarantee more integrated approach, inter-sectoraly and be more forward looking in decision making.Puncak Area management under the present pattern of organization is more involved in routine tasks, so that in general management it is reactive in nature i.e. responding to problems only after the develop resulting in more expensive and difficult handling than if the problems are prevented before emerge. Therefore, it is more ideal that they work unit or organization managing Puncak Area should be independent at equal level with Regency Bappeda and reports directly to the Governor of West Java.Coordination is the union of movements of a l l organizational potentials, so that they really go towards common targets efficiently'. The union of movements concerned covers the aspects of activity integration time, integration and the implementation and aspects of integrated targets or objectives. The integration of movements covering all three aspects have not been synchronized implemented by TAT Development and Control of Puncak Area Development at West Java Provincial level as well as at Bogor Regency level. Therefore, so that the integration of movements of the entire organization is really going towards common targets, present pattern of organization should be changed to line and staff structure of organization, so that it will be better, internally as well as externally."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Bogor terkait dengan spending policy untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama berjalannya program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pengalokasian DAK dan APBD Kabupaten Bogor yangmemperlambat terciptanya akselerasi kawasan minapolitan Kabupaten Bogor karena kurangnya anggaran dan penurunan anggaran dari tahun 2011 ke tahun 2012.

---

ABSTRACTThis research discuss about Government Of Bogor Regency's Policy

which is related to spending policy for support the creation of acceleration minapolitan's area based on catfish cultivation in Bogor Regency and solution to finishing many problems which is faced by many catfish cultivators in Putat Nutug Village, Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency and Governmet of Bogor Regency during this program. A method of this research that is used are an interview and the study of literature The results of this research are the allocation of DAK and

APBD which is delay the creation of acceleration minapolitan's area in Bogor Regency because lack of budget and decreasing of budget from years of 2011 to 2012."

"Lahan merupakan sumberdaya penting yang kebutuhannya terus meningkat namun ketersediaannya tidak bertambah akan memicu fenomena alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dan berefek pada perluasan lahan permukimannya ke pinggiran kota yang disebut peri-urbanisasi. Jabodetabekjur adalah wilayah metropolitan terpadat di Indonesia dengan Kota Jakarta sebagai kota inti dan wilayah sekelilingnya atau peri-urban khususnya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor sebagai wilayah limpasan. Wilayah peri-urban tersebut memiliki peranan penting sebagai wajah dari kota masa depan sehingga perlu diperhatikan arah pengembangannya dengan cara mengevaluasi daya dukung lahan permukiman berbasis kemampuan lahan berdasarkan dinamika fisik dan demografis wilayah peri-urban Kota Jakarta dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, kemampuan pengembangan lahan permukiman di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor secara garis besar masih cukup tinggi tepatnya masing-masing sebesar 97%, 98% dan 45,96% dan memiliki status daya dukung permukiman surplus masing-masing sebesar  2,6, 2,7, dan 1,87. Lahan permukiman potensial yang dihasilkan membentuk pola menyebar menuju arah dataran rendah dan wilayah studi kasus memiliki wilayah yang sudah bersifat kekotaan serta kekurangan lahan pertanian. Diperlukan adanya peninjauan ulang agar ketika terjadi transformasi kota tidak menimbulkan masalah lingkungan.

---

Land is a significant resource whose needs continue to increase, however, if its availability does not increase that will trigger the phenomenon of land conversion in urban areas and will affect the expansion of settlement land to the outskirts of the city which is called peri-urbanization. Jabodetabekjur is the most populous metropolitan area in Indonesia along Jakarta as the core city and the peri-urban areas, especially Bekasi, Tangerang, and Bogor districts as runoff areas. The peri-urban area has a crucial role as the face of the city of the future, so it is necessary to pay attention to the direction of its development by evaluating the carrying capacity of residential land based on land capability based on the physical and demographic dynamics of the peri-urban area of the City of Jakarta in supporting a sustainable development process. Based on the results of the analysis, the ability to develop residential land in Bekasi, Tangerang, and Bogor districts is still considerably high, to be precise, respectively, at 97%, 98% and 45,96%, and has a surplus settlement carrying capacity sta respectively of 2,6, 2,7, and 1,87. The resulting potential settlement land forms a spreading pattern towards the lowlands and the case study area has areas that are already urban and lack agricultural land. Policy reviews are mandatory with the purpose that when a city transformation takes place, it does not cause environmental problems."