Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data Badan Pusat Statistik menunjukan angka rasio gini Indonesia selama periode 2011-2015 berada diangka rata-rata sebesar 0.41, walaupun masih mengindikasikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kategori menengah, namun rasio ini cenderung menunjukan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka kesenjangan pendapatan adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah MBR yakni melalui subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . Saat ini FLPP adalah subsidi kepemilikan rumah terbesar yang digunakan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus kesenjangan distribusi pendapatan dimasyarakat. Total penyaluran subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, selama periode tahun 2011-2015 mencapai hingga 429.637 unit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara subsidi FLPP dengan peningkatan rasio kepemilikan rumah dan kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan model data panel selama periode 2011-2015 terhadap 32 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa ternyata penyaluran subsidi FLPP tidak signifikan dalam meningkatkan rasio kepemilikan rumah, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap penurunan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam pemetaan alokasi distribusi dan permasalahan kelembagaan yang menyebabkan tingginya potensi kesalahan penyaluran.

---

Data from The Central Statistics Agency indicated that the Indonesia rsquo s gini ratio within 2011 2016 is at average 0.41, although it is still in the moderate category but this ratio shows an upward trend compared to the previous period. In the effort to reduce the income inequality in Indonesia, the government provides a policy assistance through homeownership subsidy for low income earners, which is called as The Housing Financing Liquidity Facility FLPP . FLPP is the largest homeownership subsidy system that has been used by the government in order to reduce the high number of housing backlog in Indonesia and to reduce income inequality. This low income earners facility has disbursed 429.637 house units during 2011 2015. This research aims to identify relationship between FLPP and homeownership ratio as well as income inequality in Indonesia. By using the regression panel data model of 32 provincial data in Indonesia during 2011 2015, this research shows that the distribution of FLPP subsidies did not significantly increase homeownership ratio, nor did it reduce gini ratio. Several factors resulting in this are the inaccurate distribution of allocation and institutional issues which increase the potential problems of inaccurate distribution. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan FLPP, yaitu untuk pemilikan rumah sejahtera tapak di Kabupaten Bekasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang di dalamnya terdapat proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, efektivitas dari sisi tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan telah berjalan dengan baik. Tepat proses yang terdapat dalam implementasi kebijakan FLPP selama tahun 2011 telah berjalan dengan baik, namun ditemukan belum berjalan secara efektif pada awal tahun 2012, karena terdapat kendala dari Undang-Undang yang sulit untuk diterima oleh para pelaksana kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan FLPP, yaitu terkait dengan penetapan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kebijakan FLPP.

---

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the implementation of FLPP policy, namely for home ownership prosperous site in Bekasi. Model analysis of the data used in this study is a qualitative data analysis by Miles and Huberman, in which there is a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result can be drawn from this study is, the effectiveness of the policy proper, proper execution, proper target, the proper neighbor has gone well. Appropriate process contained in FLPP policy implementation in 2011 has done as well, but not run effectively on the beginning of 2012, because there are constraints of the Act that are difficult to be accepted by the policy implementers.

The conclusion of this study is, consistency is necessary by the government in carrying FLPP policy, which is associated with the establishment of rules and regulations necessary for FLPP policy."

"Mahalnya harga rumah merupakan permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan bersubsidi diharapkan dapat mengurangi kekurangan suplai perumahan (backlog) terhadap permintaan dan kebutuhan di masyarakat. Seiring berjalannya program, ternyata masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat mencapai 4,7 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat 127% pada tahun 2030. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) telah berjalan efektif, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) agar kebijakan program dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketepatan sasaran pada program perumahan bersubsidi FLPP di Kabupaten Bogor masih dibawah 75% yang artinya tidak efektif, serta aktor yang mempengaruhi ketepatan tersebut adalah gaji pokok, pendidikan dan usia.

---

The high price of the house is a problem for low-income communities. Subsidized housing program is expected to reduce the shortage of housing supply (backlog) of the demand and need in the community. Over the program, there are still many people who are still difficult to obtain the subsidy facility. Bogor Regency has the most population in West Java reached 4.7 million people and is predicted to increase by 127% in 2030. The purpose of this study is to analyze whether the subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) are effective, then to identified the factors that influence the success of subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) so that policies can be effective program in implementation. The method used is descriptive quantitative by using cross tabulation to look at the factors that influence. The results showed that the targeting accuracy in subsidized housing programs FLPP in Bogor still below 75% which means ineffective, and the actors that influence the accuracy is the basic salary, education and age."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Tesis ini mengevaluasi suatu program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan program FLPP tahun 2013 di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP Context, Input, Process, Product . Dari hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan hasil pelaksanaan program FLPP di Kabupaten Karawang tahun 2013 berjalan cukup baik namun belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dari sisi stakeholder yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan program FLPP di tahun-tahun berikutnya.

---

This thesis evaluates the housing finance program for low income people MBR called Housing Finance Liquidity Facility FLPP which conducted by the Government through the Ministry of Housing. The evaluation focused on the implementation of the FLPP program in 2013 at Karawang Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative analytical while the evaluation model used CIPP model Context, Input, Process, Product . From the overall evaluation results showed that FLPP program in Karawang Regency in 2013 went good enough but not optimal because there are still constraints of the stakeholders that need follow up to repair FLPP program in subsequent years."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi dari implementasi kebijakan subsidi perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengatasi ketimpangan antara supply dan demand perumahan serta rendahnya keterjangkauan MBR dalam membangun dan membeli rumah. Tesis ini juga melihat pengaruh kebijakan FLPP terhadap tingkat Non-Performing Loans (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualtitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan metode in-depth interview, serta analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan FLPP telah berjalan dengan baik pada tahun 2015 dan aman untuk dijalankan oleh industri perbankan karena tidak menyebabkan tingkat NPL yang merupakan salah satu indikator kesehatan bank meningkat.

---

The imbalance between supply and demand of housing during the last decade and low affordability of Low-Income People to build and purchase a house becomes an essential economic issue in the perspective of Public Policy. Based on this issue, this thesis discuss about the evaluation of subsidized housing implementation, named Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance that prompted by Ministry of Public Work and Housing. This thesis also digs deep into

the impact of the aforementioned policy towards Non-Performing Loans ratio at PT Bank Tabungan Negara (Persero). This study employed William N. Dunns theory of evaluating public policy and in-depth interview as its qualitative method, also using panel data regression analysis as quantitative method. The research found that the implementation of FLPP policy has been going well in 2015 and this policy tends to reduce the level of Non-Performing Loans Bank BTN. It means that FLPP policy is safe for banking industry since it did not enhanced NPL level which indicates bank healthiness."

"Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan rasio kepemilikan rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010. Dalam keberjalanan programnya, ditemukan bahwa, 55,4% unit rumah bersubsidi yang dibangun tidak memenuhi standar minimum konstruksi dan persyaratan infrastruktur seperti yang diatur dalam peraturan subsidi KPR. Penelitian ini fokus untuk melihat  dampak dari pembangunan rumah subsidi FLPP terhadap kesehatan, selain dilihat dari tampilan fisik konstruksi bangunan rumah. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bantuan pemerintah dalam pembelian rumah subsidi dari program FLPP terhadap aspek kesehatan masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program FLPP mempengaruhi tingkat kelayakhunian rumah pada suatu Kabupaten/Kota dan program FLPP juga memiliki hubungan yang negatif dengan aspek kesehatan masyarakat pada kelompok MBR. Dengan demikian, intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

---

The Indonesia Government's policy to boost house ownership for low-income households through the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program has started since 2010. During the implementation, it was found that more than half of subsidized housing units did not meet the minimum construction standard and were not equipped with adequate infrastructure as required in mortgage subsidy regulation. In the other hand, a house is considered as an adequate housing if it is able to provide protection to its occupants from any health and safety threats. Therefore, this study aims to investigate the relationship between FLPP and health quality beyond physical appearance. Estimates in this study resulted that FLPP Program contributed to livable housing ratio in City/Regency level and also has a negative relation with the illness ratio in City/Regency level. This research results shows that FLPP Program has influenced the livable housing and the quality of health."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance."

"Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia, dimana lebih dari 56% dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Di saat yang sama, pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan berada di Pulau Jawa. Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pulau-pulau lainnya, terjadi urbanisasi yang cukup pesat, yang menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dua faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas secara signifikan adalah tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan dengan tingkat kriminalitas di Pulau Jawa, menggunakan data dari 119 kabupaten kota dari tahun 2017 hingga 2022, dengan total 702 observasi awal. Penelitian ini juga memasukkan lima variabel lainnya sebagai kontrol; kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, umur harapan hidup, dan tahun, dengan tahun 2017 sebagai tahun dasar. Melalui regresi OLS, ditemukan bahwa tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Menurut penelitian dan teori terdahulu, hasil dari variabel tingkat pengangguran dapat mengimplikasikan bahwa ada penurunan supply korban, yang cenderung dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Di sisi lain, belum ada teori yang dapat menjelaskan hasil dari variabel kesenjangan pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini, namun penelitian sebelumnya menemukan bahwa kesenjangan pendapatan dapat diasosiasikan dengan jenis kejahatan tertentu. Melalui data mengenai tingkat kriminalitas berdasarkan jenis kejahatannya di Pulau Jawa, ditemukan bahwa jenis-jenis kejahatan tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengimplikasikan adanya faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi. Selain itu, untuk variabel kontrol, umur harapan hidup, PDRB per kapita, dan tahun 2019 memiliki korelasi negatif dengan tingkat kriminalitas, sedangkan tahun 2018, 2020, 2021, and 2022 tidak berkorelasi secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

---

Java Island has the highest population density amongst other islands in Indonesia, with more than 56% of Indonesians residing there. Having better infrastructure and facilities than other islands and being the centre of economic and government activities led the island to have rapid urbanisation, which caused the increase of crime rate from time to time. According to previous research, the two factors that significantly affect the crime rate are income inequality and unemployment. Thus, the present study analyses the relationship between income inequality and the unemployment rate to crime rates in Java Island, using the data of 119 cities and municipalities from 2017 until 2022 with 702 initial observations. This research also includes five other variables; population density, average years of schooling, GRDP per capita, average life expectancy, and year, with the year 2017 as the reference year, as control variables. Through regression with the OLS estimate, it was found that the unemployment rate and Gini coefficient have a significant and negative correlation with the crime rate.  Based on the previous theories and research, the results of the unemployment variable could be explained by the decreased supply of potential victims, which could lead to a lower crime rate. As for the income inequality variable, while there are no theories that could support the results, previous empirical studies have found that income inequality is associated with certain kinds of crime. Through the data on crime activities in Java Island, it was found that those crime activities tend to decrease from time to time. This could imply that there could be other external factors. As for the control variables, average life expectancy, GRDP per capita, and the year 2019 have a negative correlation with the crime rate, while average years of schooling and population density have a positive correlation with the crime rate, whereas the years 2018, 2020, 2021, and 2022 have no significant correlation with the crime rate."

"Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy.

---

The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy."