Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUnit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah unit yang bertugas mengelola dan melayani pelayanan arsip catatan sipil di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini pelaksanaan pelayanan arsip catatan sipil berjalan belum optimal, dengan indikator bahwa 30.22 masih terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat serta masih ada arsip catatan sipil yang berusia diatas 5 tahun dan belum masuk ke record center UPDAK. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada instansi UPDAK maka diperlukan sebuah sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil. Untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen pelayanan dipilih tahapan pengembangan sistem informasi yang mengacu ke System Development Life Cycle SDLC dengan tahapan planning, analysis, design dan implementation dan menggunakan Unified Modelling Language UML. Dari hasil perancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip catatan sipil terbentuk 2 modul besar yaitu modul Loket Pelayanan dan modul Pengelolaan Pelayanan. Dari hasil rancangan sistem informasi manajemen pelayanan arsip didapat manfaat berupa 5 Bussiness Process Automation BPA yaitu Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan/Distribusi Laporan dan 3 Bussiness Process Improvement BPI yaitu Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data dan Monitoring Pelayanan serta 1 Bussiness Process Reengineering BPR : Permohonan Legalisir Online.

---

ABSTRACTUnit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan UPDAK Pemprov DKI Jakarta is a unit that serves records archive in DKI Jakarta. Nowday, civil registration records services is not optimal yet, with an indicator of 30.22 delayed services and there are civil records aged over 5 years and does not entered the UPDAK record center. To solve the problems that occur in the UPDAK agency it is necessary an information management service system records civil records. Waterfall model and Unified Modeling Language UML selected as methodology to build a management information system services. There are 4 stages of design planning, analysis, design and implementation. As a result, formed 2 large module Loket Pelayanan Service Submission module and Pengelolaan Pelayanan Service Management module. As results of information management system archive services design we obtained benefits of 5 Business Process Automation BPA Melengkapi Permohonan, Pemutahiran Data Pelayanan, Berita Acara Penelitian Register, Pencatatan Akta dan CP, Pembuatan Distribusi Laporan also 3 Business Process Improvement BPI Permohonan Pelayanan Online, Pelayanan Mutasi Data and Monitoring Pelayanan and 1 Business Process Reingeering BPR Permohonan Legalisir Online."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merilis aplikasi Alpukat Betawi di awal tahun 2020 untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara daring, dimana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan tatap muka secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas e-service dalam administrasi kependudukan melalui aplikasi Alpukat Betawi selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori enam dimensi model kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei kuesioner melalui pengolahan data SPSS 26. Total sampling dilakukan pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menggunakan aplikasi Alpukat Betawi, yakni sebanyak 103 responden. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup baik pada keseluruhan kategori penilaian efektivitas pelayanan elektronik Alpukat Betawi, dengan capaian nilai sebesar 2,97. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan sumber daya manusia, perbaikan sistem untuk dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas aplikasi Alpukat Betawi.

---

The DKI Jakarta Provincial Population and Civil Registration Service released the Betawi Avocado application in early 2020 to make it easier for the public to apply for population administration services online, at which time the Covid-19 pandemic occurred with face-to-face restrictions. This study aims to see the effectiveness of e-services in population administration through the Betawi Avocado application during the Covid-19 pandemic. This study uses the six-dimensional theory of DeLone and McLean's Information Systems success model. The research method used in this study is a quantitative method, with data collection techniques using a questionnaire survey through SPSS 26 data processing. Total sampling was carried out in communities in DKI Jakarta Province who directly used the Betawi Avocado application, namely 103 respondents. The results showed quite good results in the overall category of evaluating the effectiveness of the Betawi Avocado electronic service, with a score of 2.97. The DKI Jakarta Province Population and Civil Registration Office needs to improve human resources, improve the system to be able to further increase the effectiveness of the Betawi Avocado application."

"Hingga aat ini, mayarakat masih memiliki persepi tentang lambatnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Di lain sisi, Pemerintah menganggap telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kasus pembuatan akta, yang ecara fisik hanyalah suatu penulisan pada blangko dengan tidak Iebih dari lima puluh kata, penyelesaian dalam waktu tujuh hari kerja akan terasa lambat, namun bagi pihak Kantor Catatan Sipil (KCS) penyelesaian akta dalam waktu tujuh hari kerja merupakan hal yang benar karena dalam penyelesaian akta, KCS telah menggunakan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa penyelesaian akta paling lambat tujuh han kerja (Keputusan Gubernur No.3 18 Tahun 1983). Dan kasus tersebut, ke dua pihak berada dalam posisi yang tidak dapat disaiahkan, karena masyarakat akan memandang penyelesaian akta teraebut menggunakan tolok ukur hasil fisik yang diperoleh, sedangkan KCS. melihat dari sisi telah melaksanakan peraturan yang berlaku.Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan era perdagangan bebas?, dimana pada masa tersebut tingkat persaingan akan semakin tinggi dan kunci keberhasilan dalam persaingan adalah kecepatan. Padahal pihak Pemenntah juga akan memiliki peran dalam menghadapi persaingan yang ada, apakah Pemerintah tetap akan menggunakan acuan peraturan yang ada? Tidakkah sebaiknya dilakukan suatu kebijakssmaan baru yang dapat memenuhi tuntutan keadaan?.Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu catatan tentang keberadaan seseorang secara hukum sejak lahir (akta kelahiran) hingga orang tersebut meninggal (akta kematian). Dimana akta wajib dimiliki oleh penduduk, karena sifatnya yang mendasar itulah maka kajian atas sistem informasi pembuatan akta pada KCS dilakukan.Hingga saat ini, KCS masih menerapkan sistem pembuatan akta manual, karena acuan yang digunakan adalah peraturan yang menyatakan jangka waktu penyelesaìan akta paling lambat tujuh hari kerja, yang menyebabkan KCS menyelesaikan akta dalam waktu tujuh hari kerja Padahal produk yang dihasilkan oleh KCS hanyalah satu halaman kertas berukuran A4, dalam format yang sudah standar, yang berisi tidak lebih dari lima puluh kata masukan. Dan tinjauan tersebut maka diperlukan suatu pengembangan terhadap sistem yang telah ada ke dalam bentuk sistem informasi pembuatan akta yang akan mempercepat proses penyelesaian akta."

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Dinas melayani masyarakat dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan dokumen dan data kependudukan dan tersimpan pada database kependudukan kabupaten. Data tersebut dikirim secara berkala ke database pusat dan bersama dengan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia digabungkan menjadi data kependudukan nasional. Permasalahan yang ada sekarang adalah data hasil pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya terdaftar pada database kependudukan nasional sehingga akurasi data kependudukan belum mencapai target sesuai dengan rencana strategis dinas tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil proses konsolidasi dan pembersihan data kependudukan nasional, masih banyak terdapat data ganda dan anomali pada data kependudukan kabupaten. Hal ini akan berdampak bagi pemerintah dalam membuat laporan kependudukan kabupaten yang tidak menggambarkan jumlah nyata di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam database kependudukan nasional yaitu data tidak ditemukan pada saat melakukan transaksi pelayanan publik khususnya instansi pelaksana yang telah menggunakan data kependudukan nasional.Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis permasalahan data kependudukan mulai dari identifikasi permasalahan, kebutuhan proses bisnis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kualitas data kependudukan yang diperlukan untuk mencapai target akurasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada penelitian ini dirumuskan kebijakan manajemen kualitas data kependudukan yang merujuk pada teori Data Quality Management DQM dari DAMA-DMBOK dan empat aspek yang mempengaruhi kualitas data yang diambil dari beberapa tinjauan teori yaitu manajemen, teknologi, proses dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pada tiap tahapan proses pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Apabila kualitas data kependudukan di daerah meningkat maka akan memberi dampak positif bagi kualitas data kependudukan nasional.

---

The Population and Civil Registry agency has the main duty of carrying out government affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of population, management of population administration information, and civil registration. The Population and Civil Registry agency serve the public in the affairs of the population administration services that produce documents and demographic data and stored in the database of demographic regency. The data is sent periodically to the central database and together with the demographic data from demographic administration services from all districts cities in Indonesia are combined into national demographic data. The problem that exists now is the data of the results of the demographic administration service has not been fully registered in the national demographic database so that the accuracy of population data has not reached the target in accordance with the strategic plan of the year 2016 2021.Based on the results of the consolidation process and the cleaning of national demographic data, there is still a lot of double data and anomalies in the demographic data of the regency. This will have an impact on the government in making district demographic reports that do not reflect real numbers in the field, affecting regional development policies. In addition it will cause problems for people who are not registered in the national demographic database that data is not found when conducting public service transactions, especially implementing agencies that have been using national demographic data.Based on these conditions, it is necessary to analyze the demographic data problems starting from the identification of the problem, the need of business process needed to overcome the problem and the quality of demographic data needed to achieve the target of demographic data accuracy of the Depatment Civil Service and Civil Registry. In this study, the formulation of data quality management policy of demography refers to Data Quality Management DQM theory from DAMA DMBOK and four aspects that influence the quality of data taken from several theoretical views that are management, technology, process and environment. With the policy is expected at each stage of the process of population administration services starting from the village sub district, district to regency pay attention to the quality of data generated. If the quality of population data in the region increases then it will have a positive impact on the quality of national demographic data."

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

---

Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"Amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan telah mewajibkan dokumentasi data dan informasi pelayanan kesehatan beralih ke metode digital. Untuk itu praktik mandiri dokter dan dokter gigi diminta mengalihkan penyelenggaraan rekam medis dari manual menjadi elektronik. Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik mandiri dokter dan dokter gigi tersebut mengalami beberapa kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dirancang sistem informasi untuk praktik mandiri dokter dan dokter gigi yang menggabungkan fungsi penyelenggaraan rekam medis elektronik dengan pembinaan dan pengawasannya. Identifikasi kebutuhan terhadap sistem informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Sistem informasi dikembangkan dengan metode System Development Life Cycle dengan pendekatan prototipe. Pengujian terhadap prototipe dilakukan dengan metode blackbox. Umpan balik terhadap prototipe dilakukan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem informasi untuk praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Sistem dapat diakses 5 level pengguna yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Kota, Puskesmas Kecamatan, Praktik Mandiri Dokter atau Dokter Gigi, dan Admin. Sistem informasi dapat memfasilitasi penyelenggaraan rekam medis elektronik, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, serta diseminasi data dan informasi. Melalui sistem informasi ini praktik mandiri dokter dan dokter gigi dapat mendokumentasikan pelayanan kesehatan secara digital serta dapat membantu pemerintah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

---

The mandate of the Laws and Regulations of the Minister of Health has made it mandatory for the documentation of data and information on health services to switch to digital methods. For this reason, the private practice of doctors and dentists is required to shift the administration of medical records from manual to electronic. Guidance and supervision of the independent practice of doctors and dentists encountered several obstacles. To overcome these obstacles, an information system was designed for the private practice of doctors and dentists that combines the functions of administering electronic medical records with their guidance and supervision. Identification of the need for information systems is obtained through in-depth interviews, observation, and document review. The information system was developed using the System Development Life Cycle method with a prototype approach. Testing of the prototype was carried out using the blackbox method. Feedback on the prototype is done by in-depth interviews. This research produces a prototype of an information system for private practice of doctors and dentists. The system can be accessed by 5 levels of users, namely the Provincial Health Office, City Health Office, District Health Center, Private Doctor or Dentist Practice, and Admin. Information systems can facilitate the implementation of electronic medical records, recording and reporting of health services, as well as dissemination of data and information. Through this information system private practice of doctors and dentists can digitally document health services and can help the government carry out guidance and supervision activities."

"ABSTRAK<>br>Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepegawaian daerah. BKD memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM aparatur Pemprov. DKI Jakarta yang berjati diri, professional dan berdaya saing global. Namun pada kenyataanya proses pengelolaan kepegawaian daerah masih menemui banyak permasalahan. Permasalahan yang dimaksud antara lain sistem investasi yang ada belum mendukung tujuan bisnis organisasi, duplikasi dan dualisme data, serta sistem informasi yang tidak terintegrasi silo . Permasalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan strategis SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis BKD Provinsi DKI Jakarta. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai pedoman pada penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode olah data seperti analisis SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategy Grid, dan PEST. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah rumusan perencanaan strategis SI/TI yang terdiri dari Strategi Bisnis SI, Strategi TI, dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACT<>br>The Regional Personnel Board BKD of DKI Jakarta Province is the supporting element of the Regional Government in managing the regional personnel. BKD plays an important role embodying human resources HR of apparatus Provincial Government of DKI Jakarta that had self identity, professional, and global competitiveness. But in fact, the process of managing the local staff still encounter many problems. The problems in question include the existing investment system has not supported the organization 39 s business goals, duplication, and dualism of data, as well as information systems that are not integrated silo . The problem occurs due to unavailability of strategic planning of information system. This study discusses how the strategic planning of information system that accordance with BKD DKI Jakarta Province 39 s business needs. The Ward and Peppard methodology is used as a guide to the preparation of strategic planning of information system with data processing methods such as SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategic Grid, and PEST analysis. Data collection was obtained through interviews, observation, and secondary data. The results of this study are the formulation of strategic planning of information system consisting of Business IS Strategy, IT Strategy, and IS IT Management Strategy."

"Pelayanan administrasi akademik merupakan salah satu proses bisnis yang dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan terkait dengan interaksinya kepada customer. Mekanisme pemberian layanan yang efektif, efisien serta tidak menyulitkan mahasiswa telah menjadi suatu competitive advantage bagi suatu perguruan tinggi saat ini. Layanan manual yang diotomasi ke dalam suatu sistem belum tentu menjawab kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, analisa terhadap customer needs perlu diselami lebih dalam dan seluruh requirement terhadap sistem perlu dikelola dengan baik. Sistem Informasi Akademik Online merupakan sebuah aplikasi online yang diperlukan oleh Cyber Campus Jakarta dalam memberikan layanan akademik kepada siswa yang selama ini dijalankan melalui sistem offline. Beberapa kelemahan yang ada pada sistem offline dan adanya perubahan kebijakan yang berlaku dari pihak akademik mengenai rencana penambahan cabang dan kerjasama dengan tempat pelatihan yang lain turut memicu keberadaan Sistem Informasi Akademik Online ini, selain karena adanya keinginan dari siswa untuk memperoleh layanan yang memudahkan mereka. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik sangat dibutuhkan untuk menunjang berhasilnya pengembangan aplikasi ini. Dengan memanfaatkan metodologi Rational Unified Process (RUP) diharapkan spesifikasi yang dihasilkan dapat membantu dan mempermudah Departemen Pengembangan dalam pengembangan aplikasi ini. Adaptasi RUP khususnya disiplin business modeling dan requirement dalam proyek ini akan disesuaikan dengan karakter aplikasi yang akan dikembangkan.

---

Academic administration service is one of business process that maintain by an institutional education in interaction with their customers. The service gift mechanism which effective, efficient and do not make any complicated for student have come to be competitive advantage for that institution. Manual services which automation a system not yet of course reply the customer satisfaction. On that account, analysis to customer needs require to be seen through deeper and entire all requirement to system require to be managed better. Online Academic Information System is one of the online application which needed by Cyber Campus Jakarta to serve an good academic service to the student which it is used to done by manual/offline and usually not integrated. Some weakness which occur on existing offline system and existence of policy change about adding branch in the future trigger the existence of this Online Academic Information System, besides caused by its desire from students to get the service which facilitating them with no difficulties. To make this project success, a complete and well documented software requirements becomes the main requisite. Software requirement specification yielded by adapting Rational Unified Process (RUP) methodology is expected to help this software developer. In this project, RUP adaptation particularly business modeling and requirement discipline will be conformed to characters of application being developed."

"Salah satu komponen pendukung keberhasilan program kesehatan yaitu adanya suatu sistem informasi yang memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi untuk keperluan monitoring dan evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem informasi berupa prototype aplikasi komputer yang dapat mendukung manajemen program kesehatan lanjut usia di instansi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Penelitian pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Informasi yang diperoleh menjadi dasar membuat rancangan sistem yang merujuk pada metodelogi pengembangan sistem yang berdasarkan tahapan utama pada System Development Life Cycle ( SDLC ) yang meliputi tahap analisis, perancangan, dan implementasi berupa simulasi prototye aplikasi. Penelitian ini menghasilkan prototype sistem informasi program kesehatan lanjut usia berupa aplikasi berbasis web. Sistem ini mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data secara cepat dan akurat karena prosesnya secara otomasi dengan teknologi komputer. Penyimpanan data menggunakan teknologi basis data sehingga memudahkan penelusuran data. Keluaran sistem berupa penyajian informasi yang lebih berkualitas untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan lanjut usia. Aplikasi ini dapat dijadikan model bagi pengembangan sistem informasi program kesehatan lansia maupun program lain di wilayah lain dengan kondisi yang serupa dengan Sudinkes Jakarta Utara. Aplikasi Sistem informasi ini dapat diimplementasikan dengan menginterasikan pada website institusi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Namun, diperlukan dukungan berupa komitmen manjemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem serta perlunya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petugas calon pengguna aplikasi sebelum implementasi di lapangan.

---

One component of health programs is to support the success of an information system that provides support for data availability and information for the purposes of monitoring and evaluation program. This study aims to develop a prototype information system in the form of computer applications that can support the management of elderly health program in the institution of Health Office of North Jakarta.

The study of development of this system uses a qualitative approach which aims to obtain an information system that is currently running. The data was collected through in-depth interviews, document study and observation. Information obtained form the basis to design a system that refers to a system development methodology based on the main stage at the Systems Development Life Cycle (SDLC) which includes the stages of analysis, design, and implementation of simulation prototye application.

The study produces a prototype system of the elderly health program information in the form of web-based applications. The system facilitates the process of collecting and processing data quickly and accurately because the process is automated with computer technology. The data storage uses database technology to facilitate data retrieval. The system output in the form of a higher quality presentation of information to support the implementation of monitoring and evaluation of elderly health program. This application can be used as a model for the development of information systems and the elderly health program in other regions with similar conditions with Sudinkes North Jakarta.

This information system applications can be implemented by institutions and reffered on the website of Tribes of North Jakarta Health Office. However, it takes a commitment of support through the iterative implementation of the policies that govern the system and the need for socialization and training of prospective officers before the implementation of user applications in the field. "