Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerdagangan senjata ilegal bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, namun yang menjadi perhatian saat ini adalah aktivitas tersebut yang terfasilitasi karena adanya ruang cyber. Keberadaan ruang cyber telah membantu berjalannya aktivitas perdagangan senjata ilegal dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Tugas Karya Akhir ini membahas perpindahan aktivitas perdagangan senjata ilegal dari ruang fisik menuju ruang cyber. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab perpindahan yang dilakukan oleh para pelaku dengan melihatnya dari konsep agent pada model for relationships in crime, teori crime triangle, dan dilengkapi dengan space transition theory. Pada tulisan ini, ditemukan bahwa perpindahan ini dipicu karena ruang cyber memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri dari tindakan yang dilakukan melalui anonimitas yang ditawarkan oleh ruang cyber, lemahnya pengawasan baik melalui regulasi maupun aparat penegak hukum, dan sifat spasio temporal ruang cyber yang dinamis menjadikan aktivitas yang dilakukan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun sehingga membantu pelaku memperluas dan mengembangkan aktivitas perdagangan senjata ilegal yang dilakukan.

---

ABSTRACTIllegal weapons trading is not a new issue, but the concern now is that the activity is facilitated by the existence of cyberspace. The existence of cyberspace has helped to drive illegal weapons trade activities and provide benefits for the offenders. This final project task discusses the shifting activity of illegal arms trade from physical space to cyberspace. The purpose of this final project is to find out the causes of displacement by the offender by looking at the concept of agent on models for relationships in crime, crime triangle theory, and equipped with space transition theory. In this paper, it is found that this movement is triggered because the cyberspace provides an opportunity for the offender to escape from the their criminal act through the anonymity offered by the cyberspace, the weakness of oversight both through regulation and law enforcement officers, and the dynamic spatio temporal nature of cyberspace activities can be accessed by anyone and anytime so as to help the offenders expand and develop illegal weapons trading activities undertaken. "

"Globalisasi telah mendorong perhatian terhadap transfer senjata internasional sebagai salah satu isu krusial dalam hubungan internasional, mencakup aspek keamanan global, politik, dan ekonomi. Transfer senjata memainkan peran signifikan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga membawa risiko besar terhadap stabilitas internasional, hak asasi manusia, dan keamanan manusia. Kode etik internasional, seperti Arms Trade Treaty (ATT) dan Kode Etik Uni Eropa, menjadi landasan penting dalam mengatur perdagangan senjata. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kode etik dalam mengatur transfer senjata internasional, dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan dokumen resmi, studi ini mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan politik-ekonomi negara besar, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Studi kasus pada ekspor senjata dari Inggris dan Kanada ke Arab Saudi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik sering kali terganggu oleh kepentingan nasional. Selain itu, perdagangan senjata ilegal dan pasar gelap menjadi tantangan besar dalam upaya pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi mendalam diperlukan untuk meningkatkan tata kelola transfer senjata internasional. Penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan transparansi, dan kolaborasi internasional yang lebih kuat menjadi rekomendasi utama agar kode etik dapat diterapkan secara efektif. Studi ini tidak hanya memperluas wawasan dalam literatur hubungan internasional, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan kebijakan global yang lebih bertanggung jawab dan adil dalam transfer senjata.

---

Globalization has drawn attention to international arms transfer as one of the critical issues in international relations, encompassing aspects of global security, politics, and economics. Arms transfer plays a significant role in safeguarding state sovereignty but also poses substantial risks to international stability, human rights, and human security. International codes of conduct, such as the Arms Trade Treaty (ATT) and the European Union Code of Conduct, serve as essential frameworks for regulating arms trade. However, their effectiveness remains a subject of debate. This study aims to evaluate the effectiveness of codes of conduct in regulating international arms transfers, focusing on their regulations, implementation, and the challenges involved. Using a qualitative approach through literature analysis and official documents, this study identifies key obstacles, such as a lack of transparency, the dominance of major powers’ political-economic interests, and weak enforcement mechanisms. Case studies on arms exports from the UK and Canada to Saudi Arabia reveal that adherence to codes of conduct is often undermined by national interests. Furthermore, illegal arms trade and black markets pose significant challenges to global monitoring and control efforts. The study’s findings highlight the need for profound reforms to improve governance in international arms transfers. Strengthening reporting mechanisms, enhancing transparency, and fostering stronger international collaboration are the primary recommendations to ensure that codes of conduct are effectively implemented. This study not only expands insights into international relations literature but also provides concrete contributions to the development of a more accountable and equitable global arms transfer policy."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pengaruh transfer senjata di negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia. Mekanisme apa yang dilakukan untuk bisa memasuki rantai perdagangan senjata oleh negara-negara ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa yang melatar belakangi Indonesia dalam melakukan transfer senjata untuk membangkitkan industri pertahanannya menuju kemandirian dalam memproduksi persenjataan sendiri (autarky). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latarbelakang Indonesia melakukan memproduksi senjata sendiri, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan transfer senjata.

---

This thesis describes the effect of arms transfers in the countries of Asia Pasific of Indonesia. What the mechanism for entry into the trade chain weapons by these countries. The scope of discussion in this study what factors include the background of Indonesia in transferring weapons to raise its defense industry toward self-sufficiency in producing the weapons themselves (autarky). The aim of this research is to know and understand the background of Indonesia to produce their own weapons, and to know and understand what the benefits obtained by Indonesia in the transfer of weapons."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena mahasiswa sebagai korban pinjol ilegal dan mengidentifikasi aspek kehidupan akademis yang mendorong mahasiswa menjadi pengguna pinjol ilegal. Pegumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada tujuh mahasiswa korban pinjol ilegal. General strain theory digunakan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan akademis menghasilkan tekanan yang mendorong mahasiswa menjadi pengguna pinjol ilegal. Analisis strain digunakan untuk mengkaji eksploitasi finansial, teror, dan intimidasi yang dialami mahasiswa selama dan setelah menjadi korban pinjol ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa mengalami strain dalam menjalani kehidupan akademis, berupa konflik peran dan kegagalan memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa dan tanggung jawab sebagai anak di dalam keluarga. Biaya pendidikan yang terus meningkat mahasiswa tidak memiliki akses penghasilan yang stabil karena keterbatasan pengalaman dan waktu menciptakan tekanan finansial. . Sementara beasiswa dan keringanan biaya akademis pada umumnya memiliki syarat yang terlalu rumit untuk diakses, sehingga tidak dapat membantu semua mahasiswa. Strain yang dialami membuat mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan paranoia. Dalam kondisi strain mahasiswa terdorong untuk mencari solusi cepat dengan cara apapun, termasuk pinjol ilegal, sehingga mengabaikan risiko dan bahaya dari solusi tersebut.

---

This research means to explain the growing phenomena of students as victims of illegal online lending and to identify aspects of academic living that push students to take on illegal debt. This research utilizes structured interviews to obtain data from seven student victims of illegal online lending. General strain theory is used to explain how academic environments create pressures on students that causes disturbances among students that lead to illegal online loan use. Strain analysis is used to gauge how students experience victimization from the financial exploitation, terror, and intimidation they undergo while or after using illegal online loans. This research's findings identify two main sources of strain among students. First is the social pressure for students to perform academically, causing students who fail to uphold social expectations to experience strain. Second is the rising price of academic participation, with rising tuition costs and high costs associated with maintaining academic presence. Students are also found to have very minimal ways to obtain a stable income because of their lack of experience and time. Scholarships and fee waivers are found to have too many complicated requirements to be able to reach all students who are suffering from financial problems. All those issues found cause students to experience strain that disturbs students and causes mental distress in the form of stress, anxiety, and paranoia. Under strain, students are pushed to utilize any solution available to them, including illegal online lending, causing them to ignore any risks and dangers associated with aforementioned solutions."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan yang difasilitasi teknologi yang terjadi di ruang siber. Studi ini melakukan melakukan analisis terhadap data dari akun @PinjolLaknat, yang memperlihatkan adanya viktimisasi terhadap konsumen aplikasi pinjaman online ilegal. Menggunakan teori aktivitas rutin, diidentifikasi adanya pelaku yang termotivasi melakukan kejahatan yaitu pemilik aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan kejahatan pencurian identitas. Sasaran atau suitable target dari pelaki adalah anggota masyarakat atau konsumen yang memiliki data sebagai jaminan. Identifikasi selanjutnya adalah adanya ketidakmampuan untuk melakukan penjagaan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan keamanan data masyarakat serta akses untuk pemberian pinjaman. Dari tiga identifikasi teori aktifitas rutin, bisa menjelaskan bagaimana proses viktimisasi yang terjadi pada korban. Dari tulisan ini menghasilkan bahwa korban selain mengalami kondisi viktimisasi, juga mereka mengalami digital divide atau ketimpangan dalam kemampuan untuk mengakses internet. Tidak adanya tanggung jawab formal dari lembaga negara, memunculkan adanya kontrol sosial informal dengan bentuk digital activism yaitu @PinjolLaknat.

---

This final work assignment discusses financial technology peer-to-peer lending or illegal online lending as a form of technology-facilitated crime that occurs in cyberspace. This study conducts an analysis of data from the @PinjolLaknat account, which shows the victimization of consumers of illegal online loan applications. Using routine activity theory, it is identified that there are actors who are motivated to commit crimes, namely owners of illegal online loan applications who commit identity theft crimes. The target or suitable target for men is members of the public or consumers who have data as collateral. The next identification is the inability to carry out security by the government. The government has an important role to play in ensuring public data security and access to lending. From the three identification theories of routine activities, it can explain how the victimization process occurs in victims. From this paper it results that victims besides experiencing victimization conditions, they also experience digital divide or inequality in the ability to access the internet. The absence of formal responsibility from state institutions has led to informal social control in the form of digital activism, namely @PinjolLaknat."