Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesawat berpenumpang 19 orang dimodifikasi agar dapat mendarat di air dengan menggubah roda pendaratan dengan float. Float yang digunakan merupakan produk impor yang sebelumnya telah digunakan oleh pesawat sejenis. Float harus dapat menopang pesawat dan dapat menerima beban impak saat mendarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah float yang merupakan produk impor tersebut dapat digunakan pada pesawat berpenumpang 19 serta meneliti pengaruh yang terjadi pada pelampung ketika melakukan pendaratan dipermukaan air. Tegangan dan displacement merupakan keluaran simulasi yang menjadi fokus penelitian. Parameter tersebut didapat dengan cara simulasi numerik pendaratan float dengan beberapa parameter seperti: kecepatan pendaratan dan massa pesawat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa float dengan konfigurasi ketebalan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh produsen, struktur utama (keel, sisterkeel, chine, gunwall) sebesar 3,5 mm serta wear strip sebesar 12 mm dapat digunakan pada pesawat berpenumpang 19 orang pada kecepatan landing 54 knots dan maximum landing weight 6.940 Kg. Selain itu diketahui juga bahwa semakin cepat kecepatan dan massa semakin berat pesawat maka stress dari float menjadi lebih besar. Serta didapat bahwa kecepatan merupakan faktor paling berpengaruh dalam keluaran hasil simulasi. Dengan bertambahnya kecepatan sebesar 40,7% maka penambahan beban menjadi 98,1%, sedangkan peningkatan massa sebesar 4,8% tidak memberikan penambahan beban yang terlalu besar yaitu sebesar 3,2%.

---

The 19-person aircraft was modified so that it could land on water by changing the landing gear with a float. The float used is an imported product that had previously been used by similar aircraft. Float must be able to support the aircraft and be able to take impact loads when landing. This study aims to determine whether the float which is an imported product can be used on passenger aircraft 19 and examine the effect that occurs on the buoy when landing on the surface of water. Stress and displacement are the output of the simulation that is the focus of research. These parameters are obtained by numerical simulation of a float landing with several parameters such as: landing speed and mass of the aircraft. From the results of the study found that the float with a thickness configuration in accordance with issued by the manufacturer, the main structure (keel, sisterkeel, chine, gunwall) of 3.5 mm and wear strip 12 mm can be used on 19 passenger aircraft at a landing speed of 54 knots and a maximum landing weight of 6,940 kg. It is also known that the faster the speed and the heavier mass of the plane, the greater the stress from the float. And it is found that speed is the most influential factor in the output of simulation results. With an increase in speed of 40.7%, the addition of the load to 98.1%, while an increase in mass of 4.8% does not provide an increase in the burden that is too large, amounting to 3.2%."

"Skripsi ini telah diuji pada tanggal 4 Agustus 2004 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Program Studi Prancis, di hadapan Panitia Ujian yang terdiri atas: Ari A. Harapan M. Hum, Dr. J. Kadjat Hartojo, dan Renny S. Azwar M. A. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai perkembangan pesawat Concorde sejak masih berupa gagasan, lalu realisasi gagasan tersebut, bagaimana pengoperasiannya secara komersial, apa saja dampak serta maknanya terhadap masyarakat, hingga penghentian operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan sejarah pesawat Concorde, yaitu sejak gagasan mengenai pesawat komersial supersonik muncul di Prancis dan di Inggris pada akhir tahun 1950-an, hingga akhir pengoperasian pesawat Concorde pada tahun 2003. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pesawat Concorde bukan hanya sebuah prestasi dalam aeronautika Prancis maupun Inggris karena teknologi masa depan yang dimilikinya dan keberhasilan kerja sama kedua negara, tetapi Concorde juga sebuah prestise bagi kedua negara itu. Namun, masyarakat dunia harus kehilangan romansa penerbangan karena setelah 27 tahun melayani para pelanggannya dan membawa bendera Prancis dan Inggris dari Eropa ke Amerika Serikat, pengoperasian Concorde harus berakhir pada tahun 2003."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan apa yang seharusnya tersedia untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilihat dari praktek yang berlaku saat ini yaitu Debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena di dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan pelarangan komponen pesawat udara sebagai objek Jaminan Fidusia. Akan tetapi, tetap dibutuhkan pengaturan hukum jelas terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara dan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Ketika melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan peraturan mengenai tata cara hukum dari negara lain, salah satunya adalah Negara Singapura. Oleh sebab itu, skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Singapura dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan terdapat persamaan ataupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun Singapura. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Singapura semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun komponen- komponennya dapat dijadikan jaminan, dan di Singapura memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di Singapura lebih mengakomodir pesawatudara untuk dijadikan jaminan, meskipun kegunaan nya di Singapura belum banyak diketahui oleh pihak perusahaan penerbangan yang ingin menjaminkan pesawat.

---

Law No. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be available for the imposition of aircraft guarantees in Indonesia. After doing the research, based on the Academic Paper of the National Legal Development Agency, the current practice shows that the debtor uses the Fiducia Security because in the Law No. 42 of 1999 are no provisions prohibiting aircraft components as objects of fiduciary guarantees. However, there is still necessary for specify arrangements regarding the law on guarantees for aircraft and according to the needs in Indonesia. When renewing aircraft guarantee law arrangements, the Indonesian government needs to pay attention to legal procedures from other countries, one of which is Singapore. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and Singapore under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in Singapore has similarities and differences. The main visible difference is that in Singapore, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and Singapore has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in Singapore are accommodative to the parties that want to charge an aircraft as collateral for the debt, even though its use in Singapore is not widely known by the airline companies who want to guarantee the aircraft."

"[Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yangsetidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapatdilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatanjaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokokpermasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalampembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbulakibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakahperlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyekpesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan.Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan datasekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalahUndang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undangHukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang BerkaitanDengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentinganinternasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hakjaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturandalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukankreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untukmenjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangantidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaanyang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaanberdasarkan UU PenerbanganPenulisan Tesis ini memiliki tujuan untukmemperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut The extension of credit by banks, requires the support of at least the legalcertainty which includes certainty about the form of security that can beexercised, the avalibility of institutions that support the implementation of theexecution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in theimposition of international interest on aircraft object arising from the securityagreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as theholders of international interest againts aircraft arising from the securityagreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approachwith secondary data as the primary data source obtained through libraryresearch. In conducting the analysis, the main source of primary law used is LawNo. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although theAviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraftobject arising from the security agreement granting the right of priority to therecipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about theposition creditors who receive the imposition of international interest arising fromsecurity agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because thelegislation does not define the form of security interest that might be used in the inthe security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has theaim to obtain answers to these problems. , The extension of credit by banks, requires the support of at least the legalcertainty which includes certainty about the form of security that can beexercised, the avalibility of institutions that support the implementation of theexecution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in theimposition of international interest on aircraft object arising from the securityagreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as theholders of international interest againts aircraft arising from the securityagreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approachwith secondary data as the primary data source obtained through libraryresearch. In conducting the analysis, the main source of primary law used is LawNo. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although theAviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraftobject arising from the security agreement granting the right of priority to therecipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about theposition creditors who receive the imposition of international interest arising fromsecurity agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because thelegislation does not define the form of security interest that might be used in the inthe security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has theaim to obtain answers to these problems. ]"

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan proteksi terhadap Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) pada masa Orde Baru. IPTN merupakan salah satu industri strategis pengembangan teknologi maju yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini merupakan kebijakan untuk melindungi produksi pesawat IPTN sebagai industri yang sedang tumbuh dari persaingan industri-industri pesawat asing yang sudah besar. Penelitian sebelumnya dalam “Upaya Anak Bangsa Menciptakan Pesawat Terbang N-250 Tahun 1976-1995” milik Raedi Fadil hanya membahas mengenai perkembangan teknologi dibidang industri dirgantara di Indonesia pada masa tersebut. Melalui penelitian ini, maka dapat khusus menjelaskan mengenai upaya pemerintah untuk mengembangkan industri dirgantara melalui kebijakan proteksi dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Ijin Pengoperasian Pesawat Terbang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber dan selanjutnya akan diproses melalui tahapan kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksi memberikan kemajuan bagi IPTN. Kemajuan terdapat pada kenaikan intensitas penjualan pesawat-pesawat tertentu dan peningkatan SDM. Namun, kemajuan hanya bertahan hingga tahun 1996, hal ini disebabkan Indonesia memasuki krisis moneter mulai tahun 1997.

---

This research explains the application of protection policies to Nurtanio Aircraft Industry (IPTN) during the New Order era. IPTN is one of the strategic industries for developing advanced technology that gets special attention from the government with the issuance of protection policies. This protection policy is a policy to protect IPTN aircraft production as a growing industry from the already big competition foreign aircraft industries. Previous research in Raedi Fadil's "The Nation's Efforts to Build N-250 Airplanes in 1976-1995" only discussed technological developments in Indonesia aerospace industry. Through this research, it is specifically explain the government's efforts to develop the aerospace industry through protection policies with the issuance of Presidential Instruction Letter No. 1 of 1980 concerning the Prohibition of Entry and Granting of Aircraft Operation Permits. This research uses the historical method by collecting sources and next steps through the process of source criticism, interpretation, and historiography. These efforts show that the protection policy is making progress for IPTN. Progress is in increasing human resources and the intensity sales of aircraft. However, this progress only lasted until 1996, its because Indonesia entered a monetary crisis starting in 1997."

"Pesawat udara nir awak atau PUNA merupakan teknologi yang sedang berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia. PUNA banyak dimanfaatkan untuk kepentingan eksplorasi, pemetaan, penyelamatan, dan pemantauan lewat udara. Untuk mengirimkan data pengamatan dari udara, dibutuhkan transmitter yang dipasang pada pesawat dan salah satu komponen penting penyusunnya adalah antena. Antena yang dipasang pada pesawat harus mempunyai ukuran kecil dan bobot yang ringan, karena pesawat tanpa awak mempunyai payload yang tidak terlalu besar. Pada skripsi ini akan dilakukan perancangan antena mikrostrip susun dengan pola radiasi omnidirectional dan bekerja pada frekuensi 5.6 GHz. Selain itu, antena juga mempunyai polarisasi melingkar. Sehingga dapat mendukung mobilitas pesawat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa return loss antena single elemen antara 5.5 – 5.7 GHz sudah berada <-10 dB, bandwidth antena 1.13 GHz (<-10 dB) dan gain yang didapatkan sebesar 7.031 dB. Begitu juga pada antena susun 4 elemen, bandwidth antena pada return loss <-10 dB adalah 980 MHz (5.22 – 6.2 GHz) dan gain sebesar 7.142 dB. Kemudian, dilakukan validasi antena dengan pengukuran di ruang anechoic chamber. Hasil pengukuran untuk single elemen menunjukkan bahwa antena bekerja pada frekuensi 5.224 – 6.176 GHz GHz dengan bandwidth sekitar 952 MHz, return loss pada frekuensi 5.6 GHz adalah - 14.25 dB dengan gain 6.88 dBi, dan polarisasi melingkar. Sedangkan untuk antena susun 4 elemen (dipasang pada badan pesawat), bekerja pada frekuensi 5 - 5.77 GHz dengan bandwidth 770 MHz (<-10 dB), return loss pada frekuensi 5.6 GHz adalah -13.94 dB dengan gain 9.271 dBi, pola radiasi mendekati bentuk omnidirectional, dan polarisasi melingkar.

---

Unmanned Aerial Vahicle or UAV is a technology which is developing in severeal countries, including Indonesia. UAV widely used for eksploring, mapping, rescuing, dan monitoring from air. To transmit the data, UAV need transmitter that mounted on the aircraft and one of the importent constituent component is antenna. Antena must be small and light weight, because UAV has few payload. In this research, a microstrip array antenna with omnidirectional radiation pattern and operating in the 5.6 GHz was design, fabricated and measured. In addition, the antenna also has circular polarization to support mobility of the aircraft.

The simulation result show that return loss of the single elemen between 5.5-5.7 GHz is under -10 dB, bandwidth 1.13 GHz, and the gain 7.031 dBi. Also the four elemen array antenna has 980 MHz bandwidth (5.11 - 6.2 GHz) at return loss <- 10 dB and gain 7.142 dBi. The antennas are validated by the measurement that is conducted in an anechoic chamber. The result show that single elemen works at frequency 5.224 – 6.176 GHz with the bandwidth 952 MHz, return loss at 5.6 GHz is -14.25 dB, the gain 6.88 dBi, and circular polarization. In addition, for four elemen array antenna (put in aircraft body) works at frequency 5 – 5.77 GHz with the bandwidth 770 MHz (<-10 dB), return loss at 5.6 GHz is -13.94 dB, gain 9.271 dBi, the radiation pattern like omnidirectional, and has circular polarization."

"ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi pesawat jet militer Sukhoi menjadi pesawat komersial. Beberapa tahun lalu, perusahaan Sukhoi memproduksi pesawat terbaru yang berjenis komersial. Sebelumnya, Sukhoi dikenal sebagai produsen pesawat khusus jet militer sekaligus produsen pesawat tempur pertama di dunia. Diversifikasi ini dianalisis melalui teori reorientasi oleh Stuart Hall. Berdasarkan analisis dapat dibuktikan perubahan pesawat jet militer menjadi pesawat komersial dilakukan setelah Rusia sukses menjalankan bisnis pesawat tempur.

---

ABSTRACTThe purpose of this article is to analyze the reorientation of Sukhoi military Jet into Commercial Aircraft. Several years ago, the company producing Aircraft Sukhoi latest commercial manifold. Previously, Sukhoi known as the aircraft manufacturer specialized military jet, at the same time the first manufacturer in the world. This diversification is analyzed through theoretical reorientation by Stuart Hall. Based on analysis of demonstrable changes in military jets into commercial aircraft made after Russian warplanes successfully run a business. "

"[ABSTRAKKegiatan Leasing pesawat terbang merupakan salah satu kepentinganinternasional. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakanleasing dalam pembiayaan pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenaileasing pesawat terbang kurang memadai. Dengan adanya Model Law on Leasing,UNIDROIT Convention on International Financial Leasing dan Cape TownConvention on International Interests in Mobile Equipment diharapkan dapatmempermudah para pihak untuk melakukan kegiatan leasing pesawat terbang.Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai perbandingan peraturan leasingpesawat terbang di Indonesia dengan Konvensi Model Law on Leasing,UNIDROIT Convention on International Financial dan Cape Town Conventionon International Interests in Mobile Equipment sehingga metode penelitian yangdigunakan ialah perbandingan dan peraturan perundang-undangan serta jenispenelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.ABSTRACTAircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method.;Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method., Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn’t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method.]"