Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepunahan terhadap Kukang terjadi karena dampak negatif yang diciptakan oleh pemelihara Kukang di Instagram. Pemilik Kukang sering mengunggah gambar-gambar hewan peliharaannya melalui instagram. Tindakan tersebut membentuk persepsi publik bahwa Primata Kukang dapat dijadikan hewan peliharaan. Tulisan ini mencoba menganalisis gerakan sosial dari aktivisme akun Instagram Kukangku. Menurut DeLay, gerakan sosial berperan untuk mengedukasi mengenai realitas dengan nilai berbeda dari kecenderungan alamiah yang dominan. Penulis melihat kelangkaan Primata Kukang diakibatkan oleh prilaku dominan manusia. Analisis tulisan ini menggunakan aktivisme media sosial sebagai bentuk edukasi melalui tiga aspek aktivisme media sosial, meliputi; Attack Ideological Enemies, Surveil the Surveillers, Preserve Protest Artefacts. Melalui aktivisme media sosial tersebut menjadi cara yang efektif untuk mengurangi pemeliharaan Kukang di tangan masyarakat.

---

The extinction of slow loris is due to the negative impact created by slow loriskeepers in Instagram. Slow lorises owners often upload pictures of their pets through instagram. These actions shape public perception that slow loris can be a pet. This paper attempts to analyze the social movements of `Kukangku` instagram account activism. According to DeLay, social movement plays a role to education about alternate realities with different values than the dominant habitus. The author sees the scarcity of slow loris caused by the dominant human behavior. The analysis of this paper using social media as a form of education through three aspects of social media activism, includes Attack Ideological Enemies, Surveill the Surveillers, Preserve Protest Artefacts. `kukangku` as social media activism be an effective way to reduce pet owner slow loris in society."

"Perdagangan cinderamata berbahan dasar karapas penyu sisik melibatkan kegiatan wildlife crime, yaitu perburuan dan perdagangan spesies tersebut secara ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu wildlife crime dan nilai ekonomis dari penyu sisik menjadi faktor penyebab perdagangan yang mengeksploitasi bagian tubuh spesies tersebut masih terjadi. Data yang diperoleh dari WWF Indonesia menunjukkan pemanfaatan media sosial dan e-commerce sebagai tempat para pedagang menawarkan bagian tubuh penyu sisik dalam bentuk cinderamata. Penulis berpendapat bahwa perburuan penyu sisik merupakan bentuk dari illegal poaching dan perdagangannya termasuk ke dalam wildlife trade. Berdasarkan pembahasan enviromental crime, kedua kegiatan tersebut melanggar animal rights, dengan menjadikan penyu sisik sebagai objek, dan species justice, dengan melihat dominasi manusia sebagai penyebab eksploitasi spesies tersebut. Regulasi yang berbentuk larangan dinilai tidak mampu menekan kasus perburuan dan perdagangan penyu sisik secara efektif, sehingga dibutuhkan juga cara lainnya seperti gerakan sosial yang bertujuan mengedukasi masyarakat. Penulis berpendapat adanya kesadaran mengenai peran penting penyu sisik dalam sistem ekologi dapat menahan sifat konsumtif yang menjadi tanda dari dominasi manusia terhadap spesies lain.

---

The trade of souvenirs made with hawksbill turtle carapace involves a wildlife crime activity, which are hunting and illegal trading of the said species. The lack of people's awareness towards the issue of wildlife crime and economic value of hawksbill turtles become the causation factors of the prevalence of trades that exploit body parts of said species. Data from WWF Indonesia shows that the usage of social media and e-commerce as a place where traders offer the hawksbill turtle's body parts as souvenirs. This paper argues that the hunting of hawksbill turtles is a form of illegal poaching and its trade is considered a wildlife trade. Based on environmental crime, those two activities violates the animal rights because of the objectification of hawksbill turtles and species justice when human's domination are seen as the causation factor said species' exploitation. Regulations in a form of forbidding is seen as unable to effectively reduce the cases of hunting and trading of hawksbill turtles, thus another way, such as social movement which objective is to educate people, is needed. This paper argues that awareness of hawksbill turtles' role in ecology system can hold back human's consumptive nature that is a sign of human domination against another species."

"Pada akhir Oktober 2020 lalu, media sosial diramaikan dengan tagar savekomodo karena cuitan dari akun Kawan Baik Komodo yang memperlihatkan foto sebuah truk dihadang seekor komodo. Rupanya foto tersebut merupakan kondisi pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo, yang dikenal oleh umum sebagai ‘Jurassic Park’. Proyek pembangunan pariwisata tersebut kemudian mengundang banyak pro dan kontra, karena dinilai mengganggu ekosistem komodo yang berada disekitar area pembangunan. Padahal, satwa komodo telah memiliki status terancam punah yang dengan adanya pembangunan ini, dapat membahayakan ekosistem komodo lebih lanjut. Tidak hanya itu, proyek pembangunan ini juga dinilai dapat merugikan masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengetahui bagaimana risikonya terhadap lingkungan, apakah kebijakan pemerintah untuk membangun proyek ‘Jurassic Park’ merupakan langkah konservasi yang tepat. Sehingga, dalam karya tulis ini, penulis mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai risiko dan kebijakan pembangunan proyek ‘Jurassic Park’ dengan menggunakan perspektif Conservation Criminology (kriminologi konservasi). Data yang diperoleh mendukung pernyataan sebelumnya terkait dengan bagaimana proyek wisata alamm liar seperti ‘Jurassic Park’ dapat berdampak pada ekosistem komodo dan merugikan masyarakat. Dengan menggunakan analisis data sekunder, pembahasan karya tulis ini terdiri dari pengelolaan sumber daya alam dan biologi konservasi, kriminologi, serta ilmu risiko dan keputusan. Diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam melakukan proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ tidak melibatkan masyarakat. Kemudian terlihat juga bagaimana pemerintah tidak terlalu mempertimbangkan apa risikonya terhadap lingkungan namun lebih kepada keuntungan yang akan didapatkan. Kebijakan pembangunan ini juga bisa dikatakan kontradiktif dengan kebijakan pemerintah menjadikan wilayah tersebut sebagai Taman Nasional.

---

At the end of October 2020, social media was enlivened with the hashtag #savekomodo because of a tweet from the Kawan Baik Komodo account showing a photo of a truck being blocked by a Komodo dragon. Apparently the photo is the condition of the construction of a tourism project in Komodo National Park, which is known to the public as the 'Jurassic Park'. The tourism development project then invites many pros and cons, because it is considered disturbing the Komodo dragon ecosystem around the development area. In fact, the Komodo dragon already has an endangered status which with this development, can endanger the Komodo dragon ecosystem further. Not only that, this development project is also considered to be detrimental to local communities. This raises the question, knowing what the risks are to the environment, whether the government's policy to build the 'Jurassic Park' project is the right conservation measure. So, in this paper, the author tries to explore more deeply the risks and policies of the 'Jurassic Park' project development using the perspective of Conservation Criminology (conservation criminology). The data obtained support previous statements related to how tourism projects such as the 'Jurassic Park' can impact the Komodo dragon ecosystem and harm the community. Using secondary data analysis, the discussion of this paper consists of natural resource management and conservation biology, criminology, and risk and decision science. It is known that the government's policy in carrying out the 'Jurassic Park' development project does not involve the community. Then it is also seen how the government does not really consider the risks to the environment but rather the benefits that will be obtained. This development policy can also be said to be contradictory to the government's policy of making the area a National Park."

"Tugas karya akhir ini akan membahas mengenai Hate Speech dalam kolom komentar Instagram yang mengkonstruksi realitas seseorang. Hate Speech merupakan ujaran yang menyerang seseorang ataupun kelompok berdasarkan atribut seperti agama, asal ras, etnis, orientasi seksual, disabilitas, ataupun jenis kelamin. Komentar yang dituliskan dalam media sosial juga memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mengkonstruksi realitas seseorang. Penelitian ini menggunakan konsep Media dan Konstruksi Realitas Sosial untuk bisa menjelaskan realitas Hates Speech dalam kolom komentar Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana komentar yang mengandung hate speech menggambarkan realitas masyarakat Indonesia saat ini.

---

This paper will discuss about Hate Speech in the comment section of Instagram that may construct a person`s reality. Hate Speech is a speech that attacks a person or group based on attributes such as religion, race, ethnicity, sexual orientation, disability, or gender. Comments written in social media also have a much considerable possibility to construct a person`s reality. This study uses the concept of Media and Construction of Social Reality to be able to explain the reality of Hates Speech in the comment section of Instagram. The results of this study shows how hate speech comments pictures the reality of the current people of Indonesia."

"Media sosial khususnya Instagram kini dimanfaatkan oleh perusahaan atau merek tertentu untukmemasarkan produknya kepada konsumen melalui konten yang diunggah. Untuk itu, penelitianini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari konten pemasaran media sosial terhadap minat belikonsumen yang dilihat dari perspektif konsumen. Media sosial yang digunakan sebagai alatpemasaran dalam penelitian ini adalah media sosial Instagram dan pada akun Instagram TheBody Shop Indonesia. Instagram dipilih karena menjadi salah satu media sosial yangberkembang pesat di dunia maupun di Indonesia dan memiliki pengguna aktif yang terusmeningkat sejak kemunculannya di tahun 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknikconvenience sampling dan dalam pelaksanaannya dijalankan dengan metode survei kepada 100responden perempuan yang merupakan pengguna Instagram dan pernah melihat akun InstagramThe Body Shop Indonesia. Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakanstatistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian menunjukkanbahwa konten pemasaran media sosial yang ada pada akun Instagram The Body Shop Indonesiamemiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk perawatan kulit dari The BodyShop. Hasil penelitian juga menunjukkan konten yang diunggah melalui Instagram The BodyShop Indonesia memberikan pengaruh sebesar 27.2 terhadap minat beli konsumen. Penelitianini diharapkan dapat menjadi masukan kepada The Body Shop Indonesia dalam mengelolakontennya di Instagram.

---

Social media especially Instagram is now used by certain companies or brands to market theirproducts to consumers through uploaded content. Therefore, this study aims to determine theeffect of social media marketing content towards consumer purchase intention, viewed from theperspective of consumers. Social media used as a marketing tool in this research is social mediaInstagram and Instagram account on The Body Shop Indonesia. Instagram was chosen because itbecame one of the fastest growing social media in the world and in Indonesia and has an activeuser which has been increasing since its appearance in 2010.

This research uses quantitative andexplanative approach. The samples were chosen by using convenience sampling technique andthe implementation was carried out by survey method to 100 female respondents who areInstagram users and have seen Instagram account of The Body Shop Indonesia. The dataobtained in this study were analyzed using descriptive statistics and simple linear regressionanalysis.

The results of the study indicate that the content of social media marketing available onInstagram account The Body Shop Indonesia has an influence on consumer purchase intention inskin care products from The Body Shop. The results also showed content uploaded throughInstagram The Body Shop Indonesia gives 27.2 influence on consumer purchase intention.This research is expected to be input to The Body Shop Indonesia in managing its contents inInstagram."

"crime merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari perkembangan zaman. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi pada zaman modern ini telah memberikan dampak yang positif sekaligus negatif. Kejahatan dalam hal yang negatif telah memberikan akses baru bagi penjahat dalam melakukan aksi nya. Dalam karya akhir ini akan dibahas mengenai pola kejahatan online via media sosial berdasarkan data sekunder Polda Metro Jaya Unit IV Cyber Crime. Dan akan menggunakan teori pola kejahatan Brantingham. Sehingga akan diketahui bahwa pada dasarnya kejahatan tersebut mempunyai pola yang dapat dipelajari.

---

crime is a phenomenon that we cannot avoid it in modern era. The benefits of using the technology in this era have a positive and negative impacts. The crime itself has been changed into new ways by using the technology for their action. In this case, will be discuss about the patterns of online fraud by social media based on Polda Metro Jaya Data Unit IV cyber crime and will use Brantingham s Crime Pattern Theory. So it can be found that basically that kinds of crime has pattern that can we learn about."

"Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (crime triangle analysis) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (guardian, handler, manager). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadiran super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan.

---

The trade of protected wildlife in DKI Jakarta is a form of wildlife crime which will have an impact on humans themselves. Even though efforts have been made to deal with it, in reality these crimes are still often occur. Using a routine activity theory approach that has a crime triangle analysis framework can explain why crime handling has failed to be implemented by conducting a review of the performance of controlling actors (guardian, handler, manager). The results of the review explained that the failure was caused by the low commitment and ability of the crime controlling actors. Then, these failures can be handled by introducing super controllers or elements that can affect the performance of the controlling crime actor. Regarding the shape of its influence on controlling actors, super controllers are divided into ten types which are grouped into three broad categories. Therefore, this thesis ends with a discussion of the implications of the importance of reviewing the selection of the type of super controller that will be used in a crime handling"

"Penelitian ini membahas mengenai penjinakan hasrat yang terjadi di dalam ranah Instagram oleh pihak kapitalisme terhadap para pengguna Instagram. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana penulis melihat kebebasan yang terjadi di dalam menggunakan media sosial Instagram hanya sebuah kebebasan semu belaka. Para pengguna Instagram telah diarahkan dalam penyaluran hasratnya dalam menggunakan Instagram sehingga tidak adanya lagi kebebasan, karena dalam penyaluran hasratnya mereka sudah dikotak-kotakkan ke dalam kotak-kotak tertentu agar hasrat mereka dapat tersalurkan.

---

This research is focused to explain about desire taming that occurs in Instagram by capitalism to the Instagram user. Writer used phenomenology approach to examine where the the writer sees that the freedom that happened when using Instagram as social media just a sheer freedom. The user of Instagram have been directed in channeling his desire in using the Instagram so there is no more freedom, because in channeling his desire, the user have been directed to some boxes so that their desire can be channeled."

"Media sosial hari ini selalui diramaikan dengan komentar netizen, bahkan sampai dijadikan sebuah topik pemberitaan di media massa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi melalui komentar di media sosial dapat membentuk online self, serta bagaimana negosiasi online self yang terjadi secara online juga terefleksikan dalam offline self. Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme Simbolik dari Herbert Mead sebagai dasar untuk menganalisis temuan yang ada. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa komentar berupa kritik positif maupun negatif yang jumlahnya masif cenderung lebih memodifikasi online self. Selain itu, isi komentar yang tidak dapat diprediksi menyebabkan online self cenderung mengkomunikasikan diri sesuai dengan kehendak digital other. Proses modifikasi online self dan offline self terjadi secara beriringan, sehingga konsep online self yang terbentuk akan terefleksikan pada offline self dan juga mempengaruhi interaksinya dengan society. Implikasinya yaitu komentar di media sosial dapat diproyeksi terhadap self di dunia nyata.

---

Nowadays social media is always livened up by netizens comments, and even becomes a news topic in the mass media. Started out from this, the study aims to determine how interactions through comments on social media can build online self, as well as how online self negotiations conducted online are also reflected in offline self. This research uses the theory of Symbolic Interactionism from Herbert Mead as a basis for analyzing existing findings. Through interviews and observations, it was recognized that comments in the form of positive and negative criticisms whose numbers were massive tended to more modify online self. In addition, the unpredictable content of comments causes online self to tend to communicate themselves according to the digital others will. The online and offline self modification process is occur hand in hand, so the online self concept that is formed will be reflected in the offline self and affects its interaction with the society. The implication is that comments on social media can be projected to self in the real world."

"Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengeksplorasi tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Bagi sebagian orang khususnya perempuan, media sosial merupakan tempat yang berbahaya karena memuat gambar, video, dan informasi lain yang tidak boleh diposting. Internet telah melahirkan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama kekerasan siber (KSBE), yang memiliki bentuk dan implikasi yang lebih kompleks. Konten, termasuk pernyataan korban, foto, dan video, dapat lebih mudah dibagikan dan dilihat oleh lebih banyak orang di dunia digital. Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa upaya hukum terkait penerapan upaya hukum dan tanggung jawab jaringan sosial terhadap kekerasan elektronik masih menjadi permasalahan di Indonesia. Konsep baru tanggung jawab korporasi didasarkan pada pandangan realis terhadap korporasi, yang menyatakan bahwa korporasi adalah individu yang mempunyai kepentingan, bukan berdasarkan tindakan konsumennya. Mengingat pertumbuhan konsep perusahaan dan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, fokus pada pertanggungjawaban korporasi merupakan hal untuk menetapkan tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan kewenangan penyelenggara sistem elektronik berupa user-generated content yang dibagikan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat oleh orang lain hanya dapat dihapus jika informasi elektronik tersebut memuat laporan. Jika penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai distributor, mereka tidak bertanggung jawab untuk menghapus atau mengubah informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Apabila penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penerbit, ia bertanggung jawab untuk menghapus (memusnahkan) dan mengelola informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Pertama, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat mencegah, menghapus (menghancurkan) informasi elektronik yang dibatasi sesuai petunjuk, maka mereka dapat melakukan pengendalian. Kedua, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan tugasnya mengirimkan pesan-pesan elektronik yang dilarang sehingga menimbulkan kematian atau gangguan kepada masyarakat, maka penyelenggara sistem elektronik dikenakan tanggung jawab hukum dan tindak pidana, yang mana mungkin melibatkan hukuman pidana. Tanggung jawab pidana korporasi atas penyebaran konten KSBE dan penghasutan terhadap komunitas pengguna media sosial dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku komersial. Sedangkan dalam pengaturan UU TPKS dan UU ITE mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan, khususnya yang melakukan tindak kekerasan pencurian elektronik, masih bermasalah dalam penerapannya dan belum memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya.

---

In writing this thesis, the author explores the responsibility of social media platforms in overcoming electronic-based sexual violence in Indonesia. For some people, especially women, social media is a dangerous place because it contains images, videos and other information that should not be posted. The internet has given birth to a new type of crime known as cyber violence (KSBE), which has more complex forms and implications. Content, including victim statements, photos and videos, can be more easily shared and seen by more people in the digital world. Based on these facts, it is clear that legal remedies related to the implementation of legal remedies and social network responsibility for electronic violence are still a problem in Indonesia. The new concept of corporate responsibility is based on a realist view of corporations, which states that corporations are individuals who have interests, not based on the actions of their consumers. Given the unprecedented growth of the corporate concept and its power, a focus on corporate responsibility is essential for assigning responsibility for the risks associated with electronic systems providers. Problems with the authority of electronic system administrators include:user-generated content What is shared by electronic system operators is that electronic information created by other people can only be deleted if the electronic information contains a report. If electronic system operators act as distributors, they are not responsible for deleting or changing electronic information created by users. If the electronic system operator acts as a publisher, he is responsible for deleting (destroying) and managing electronic information created by the user. First, if electronic system administrators cannot prevent or delete (destroy) restricted electronic information according to instructions, then they can exercise control. Second, if the electronic system operator does not carry out its duties in sending prohibited electronic messages, thereby causing death or disturbance to the public, then the electronic system operator is subject to legal responsibility and criminal action, which may involve criminal penalties. Corporate criminal responsibility for the dissemination of KSBE content and incitement against the social media user community can be carried out by electronic system operators as commercial actors. Meanwhile, the provisions of the TPKS Law and ITE Law regarding criminal liability of companies, especially those that commit violent acts of electronic theft, are still problematic in their implementation and do not yet have a strong foundation in their implementation."