Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verificator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verificator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan pengawasan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen atau laporan mengenai penerapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta evaluasi atas pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang telah memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Namun masih dalam proses beradaptasi dikarenakan adanya perubahan pengolahan data dari manual menjadi digital dalam capaian kinerjanya. Pada hasil evaluasi kegiatan dan program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang, dan telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan capaian kinerja beserta hambatannya

---

This study aims to evaluate the implementation and monitoring of performance accountability by Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the performance accountability system of government agencies. This research is qualitative research using a case study approach. The study uses analysis of primary data in the form of interviews with several respondents and observations as well as secondary data in the form of documents or reports regarding the implementation of planning, budgeting, and reporting as well as evaluating the implementation and reporting of performance accountability of the Directorate General of Immigration. The results of the research show that planning, budgeting, implementing, and evaluating the implementation and reporting of performance accountability have complied with Presidential Regulation Number 29 of 2014. However, they are still in the process of adapting due to changes in data processing from manual to digital in terms of performance. The results of the evaluation of activities and programs have been followed up to improve program planning in the future, and have monitored the progress of performance achievements and their obstacles"

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas mekanisme langsung (LS) pada Pusdiklat Keuangan Umum khususnya terkait diklat lokakarya e-performance. Pertanggungjawaban akan dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur yang ada. Meskipun ditemukan beberapa perbedaan namun secara keseluruhan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas lokakarya e-performance dengan mekanisme langsung (LS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report explains about the accountability of official travel cost with direct mechanism (LS) in General Finance Training Center, specifically relate to e-performance workshop training. The accountability will be compared with applicable rules and regulations as well as the existing standard operating procedures (SOP). Although some differences were found, the accountability of official travel cost for e-performance workshop training with direct mechanism is adequately appropriate in accordance to the rules, regulations and the applicable standard operating procedures."

"ABSTRAKPengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian yang ada di SAKIP Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena Kemenko Perekonomian belum dapat menjawab terkait dengan pertanyaan kenapa ada Kemenko Perekonomian di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran yang terkait dengan capaian kinerja Kemenko Perekonomian menurut perspektif manajemen kinerja. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kinerja Kemenko Perekonomian yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu: 1 belum dialokasikannya input yang berorientasi kinerja, 2 menggunakan realisasi anggaran sebagai capaian kinerja, 3 penyusunan indikator yang tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 4 belum dibedakannya antara output dan outcome.

---

ABSTRACT

Public Finance management based on Undang Undang No. 17 Tahun 2003 has been using budgeting based on performance and no longer based on absorption. Nevertheless, on the implementation, there are still many Ministries Institution that still uses budget absorption as parameter on measuring the achievement of performance. Based on Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016, it has shown good score on the achievement of performance but the assessment made by Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform has shown the opposite result. There was a gap between the achievement of performance in Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016 and the assessment on SAKIP Year 2016, it has happened because The Coordinating Ministry for Economic Affairs has not yet been able to explain their attendance in government. Therefore, in this research aims to analyze budget absorption associated with the achievement of performance of Coordinating Ministry for Economic Affairs according to performance management perspective. The methods that has been used in this research is post positivist, the data has been collected with depth interview and the documents as secondary data and also analyzing qualitatively. The result of this research shows that the aspect of effectiveness and efficiency still unfulfilled in performance management rsquo s Coordinator Ministry for Economic Affairs that has been caused by few things, namely 1 the input has not been allocated based on performance, 2 using budget realization as the achievement of performance, 3 the making of irrelevant indicators with the result to be achieved, and 4 has not distinguished between output and outcome."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."

"Praktek Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT , memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT di bidang farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT, serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan khusunya Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT. Praktek kerja profesi dilakukan selama dua minggu di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT. Pada pelaksanaan praktek kerja terdapat tugas khusus berupa Kodefikasi Produk Alat Kesehatan di Provinsi Yogyakarta

---

Apoteker Internship at the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry Republic of Indonesia aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, especially the Directorate of Medical Devices and Household Health Supplies PKRT The main duties and functions of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, especially the Directorate of Medical Devices and PKRT in the field of pharmacy, have insight, knowledge, skills and practical experience of performing work in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, especially the Directorate of Medical Device Monitoring and PKRT, Real on pharmaceutical issues in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices especially the Directorate of Medical Device Monitoring and PKRT. The professional work practice is conducted for two weeks at the Directorate of Medical Device Monitoring and PKRT. In the implementation of work practices there is a special task in the form of Health Product Product Code in Yogyakarta Province "

"ABSTRAKNama : Elizabeth Greffiana ChandraNPM : 1206260330Program Studi : Profesi ApotekerJudul : Praktik Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan Mei Tahun 2017 Praktik Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan agar calon apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; memiliki pengetahuan tentang tupoksi instansi-instansi pemerintahan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di pemerintahan; serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan. Adapun Tugas Khusus yang diberikan berjudul lsquo;Pengkajian Program Kerja Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi Terkait Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan rsquo; yang bertujuan agar calon apoteker mampu mengetahui dan memahami tujuan pembuatan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan serta menganalisis kesesuaian antara program kerja Pembuatan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan ini dengan tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi. Kata Kunci : Apoteker, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, Analisis Farmakoekonomi, Praktik KerjaTugas Umum : x 39 halaman 8 lampiran Tugas Khusus : iv 13 halaman 1 gambar, 1 tabel Daftar Acuan Tugas Umum : 2 2015 ndash; 2017 Daftar Acuan Tugas Khusus : 4 2015 ndash; 2017

---

ABSTRACTName Elizabeth Greffiana ChandraNPM 1206260330Study Program Apothecary ProfessionTitle Internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices The Ministry of Health Republic of Indonesia Month Period May 2017 Profession Internship at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices The Ministry of Health Republic of Indonesia aims for pharmacy student to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in government institution, especially Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices have knowledge about government task and function in pharmacy field have the insight, knowledge, skills, and practical experience of working in government institutions and has a real picture of pharmaceutical problems in the government institutions. The Special Task entitled lsquo Pengkajian Program Kerja Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi Terkait Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan rsquo aims for pharmacy student to know and understand the purpose of making Technical Guidance of Pharmacoeconomics Analysis in Health Facility as well as to analyze suitability between this work program of making Technical Guideline of Pharmacoeconomics Analysis at Health Facility with the main task and function of Sub Directorate of Pharmacoeconomics Analysis. Keywords Pharmacist, Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, The Ministry of Health Republic of Indonesia, Pharmacoeconomic Analysis, InternshipGeneral Assignment x 39 pages 8 appendices Specific Assignment iv 13 pages 1 pictures, 1 tables Bibliography of General Assignment 2 2015 ndash 2017 Bibliography of Specific Assignment 4 2015 ndash 2017 "

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terutama di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di lingkup pemerintahan. Praktik Kerja Profesi PKP di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dilakukan pada tanggal 22 Mei hingga 2 Juni 2017. Kegiatan yang dilakukan selama PKP yaitu pengenalan seluruh Subdirektorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta melihat kegiatan di Instalasi Farmasi Pusat.

---

Apothecary Profession Internship in Directorate General of Pharmaceuticals and Medical Devices Ministry of Health Republic of Indonesia aims to gain experience, knowledge, representation, and comprehension of duties and functions of Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices especially in The Directorate of Public Medicines and Medical Supplies Management and also to understand the role, tasks and responsibilities of pharmacists in the government agency. Profession Internship in The Directorate of Public Medicines and Medical Supplies Management held on May 22nd to June 2nd, 2017. Activities conducted during profession internship among other general introduction about sub directorates of The Directorate of Public Medicines and Medical Supplies Management and see activities in Central Pharmacy Installation. "

"Peningkatan pelayanan kesehatan selalu diupayakan oleh Pemerintah mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dapat melalui pelayanan kefarmasian yang professional. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran program kesehatan, terutama dibidang kefarmasian. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat lebih memahami peran dan tugas Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Mei ndash; 2 Juni 2017. Berdasarkan PKPA yang telah dilakukan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan tempat bagi seorang apoteker untuk dapat menjalankan profesi apoteker yang berkaitan dengan kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan. Apoteker di lingkup pemerintahan, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat memberikan perannya di bidang regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan yang berkaitan dengan produk dan distribusi produk farmasi, kosmetika dan makanan.

---

Improving health services is always strived by the government given the growing development of science and technology in the world of health. Efforts to improve health services can be through professional pharmaceutical services. Pharmacists have a role and responsibility in supporting the achievement of health program targets, especially in the field of pharmaceuticals. Through this internship activity, the pharmacist candidate can better understand the role and duty of pharmacist in performing pharmaceutical work in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Device Ministry of Health of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution. This internship is carried out from May 22nd to June 2nd, 2017. Based on internship that has been done, the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution is a place for a pharmacist to be able to run the pharmacist profession related to the interests of humanity, especially in the field of health. Pharmacists in the scope of government, especially the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution can provide its role in the field of regulation, compilation of norms, standards, procedures and criteria, as well as providing guidance related to the product and distribution of pharmaceutical products, cosmetics and foods."