Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 124372 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suryo Sujoko
"ABSTRAK
Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OMSPAN untuk memonitoring transaksi di aplikasi SPAN dan mendukung penyaluran dana desa dan DAK fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Namun dalam operasionalnya, aplikasi OMSPAN beberapa kali mengalami insiden terkait keamanan informasi sehingga perlu langkah-langkah penanganan.Salah satu akar masalah dari masalah ini adalah belum adanya manajemen risiko keamanan informasi terhadap aplikasi OMSPAN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005, ISO 27001, dan ISO 27002.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko informasi aplikasi OMSPAN. Dalam rancangan tersebut ada 14 skenario risiko yang ditemukan. Sebelas insiden risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak terjadinya risiko, sedangkan tiga skenario risiko lainnya diterima. Kontrol yang diusulkan didasarkan pada ISO 27001 dengan panduan implementasi menggunakan ISO 27002.

ABSTRACT
The Directorate General of Treasury has implemented the Online Monitoring of State Treasury and State Budget OMSPAN to monitor transactions in SPAN applications and support the disbursement of village funds and the Special Allocation Fund DAK . Therefore, it is very important to maintain information security of OMSPAN application. However, in its operation, OMSPAN application experienced incident several times so it needs steps handling.One of the root causes of this problem is the absence of information security risk management on OMSPAN applications. Therefore, this study was conducted with the aim of making the information security risk management design of OMSPAN application. The standard used in this research is ISO 27001, ISO 27002 and ISO 27005.The result of this research is information security risk management design. In the proposal, there are fourteen risk scenarios found. From the scenario of the incident, eleven risk incidents are mitigated by controls to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while three risks are accepted. The proposed controls are based on ISO 27001 and guide are based on ISO 27002. "
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqa Nulhusna
"Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) merupakan salah satu layanan DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya secara elektronik. Mulai tahun 2022, akan dilakukan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi secara nasional untuk menggantikan aplikasi e-Bupot versi sebelumnya. Aplikasi ini mendukung proses bisnis pengelolaan SPT (Surat Pemberitahuan) dan merupakan salah satu sistem elektronik dengan tingkat kritikalitas tinggi berdasarkan Business Impact Analysis yang disusun DJP. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP untuk dapat menjaga keamanan informasi aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam hal ketersediaan layanannya serta kerahasiaan dan keutuhan data dan informasi perpajakan yang diolah. Adanya insiden keamanan informasi dapat berpengaruh terhadap operasional pelayananan organisasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian secara finansial dan penurunan reputasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO/IEC 27005:2018. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi atas aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdiri dari skenario risiko dan rencana penanganan risiko. Terdapat 32 skenario risiko yang diidentifikasi dengan14 skenario risiko dilakukan mitigasi dan 18 skenario risiko dapat diterima. Rekomendasi kontrol untuk penanganan risiko mengacu pada standar persyaratan keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 dan panduan penerapannya pada ISO/IEC 27002:2013.

The Electronic Withholding Tax Application (e-Bupot) is one of the DGT services used by Taxpayers to make withholding tax slip and report them electronically. Starting in 2022, the e-Bupot Unifikasi application will be implemented nationally to replace the previous version of the e-Bupot application. This application is one of the electronic systems with a high criticality level based on the Business Impact Analysis by DGT to supports the tax return processing business process. Therefore, it is very important for DGT to maintain the information security of the e-Bupot Unifikasi application in terms of the availability of its services as well as the confidentiality and integrity of the processed tax data and information. Information security incidents can have a negative impact on an organization's service operations, potentially leading to financial losses and a damage to reputation. This study was conducted to develop a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application. The framework used in this study is based on the ISO/IEC 27005:2018 standard. The result of this study is a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application, which includes risk scenarios and risk treatment plans. There are 32 risk scenarios identified with 14 risk scenarios being mitigated and 18 risk scenarios being accepted. Control recommendations for risk treatment plans refer to the information security requirements standard ISO/IEC 27001:2013 and its implementation guide ISO/IEC 27002:2013."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ruli Nurul Aman
"Rumah sakit te1ah mengalami transformasi besar, yaitu berada dalam suasana globalisasi dan kompetisi yang sangat ketal Hal ini merupakan tantangan bsgi rumah sakit terutama rumah sakit di Indonesia untuk menghadapi transformasi tersebut. Transformasi yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat teotang rnutu pelayanan rumah sakit, dimana masyarakat semakio kritis. !sue rnalpraktek yang semakio marak sampai terjadi tuntutan hukum rnerupakan salah sam darnpak dari semakin kritisnya masyarakat terbadap pelayanan nunah sakit. Untuk meminirnalisir adanya komplain ataupun tuntutan maka sebagai jawaban adalah menerapkan manajemen risiko klinis rumah sakit.
Pene1itian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemenblsi manajemen risiko di rumah sakit Siloam yang notabene telah lama rnenerapkan pmgrum ini, selain itu yang lebih penting adalah mengetahui bsgaimana dakangan dan komitmen pimpinan dan anggota organisasi dalarn menyukseskan progrum ini, serta bagairnana lllhapan proses manajemen riailro. Metode yang diganakan adalah lroalitatif, dengan rnelakukan pengumpulan data melalui wawaneam meodalam, observasi dan telaah dolromen. Taltap wawancara peneliti ingin mengetahui bagaimana komitmen pimpi:nn dan para stafuntuk turut serta dalam kegiatan program manajemn risiko klinis, bagairnana kebijakan pirnpinan yang berkeitan dengan progxam ini, dan kemudian bagaimana proses manajemen risiko klinis itu sendirl. Pada tahap observasi peneliti melihat secara langsung kegiatan-kegiatan program ini pada tingkat organisasi maupun di tingkat unit/departemen RS Siloam. Pada tahap telaah dokurnen peneliti ingin melihat dolromen­ dokumen menyangkut kebijakan yang meliputi pengorganisasian, alokasi dana, tenaga khuaus dan pelatihan.
Hasil penelitian menunjukan komitmen pimpinan dan anggota nunah sakit cukup lruat, terlihat dari adanya keterlibatan semua pibak dalam kegialan program !11liDajemen risiko klinis. Juga terlihat dari kebijakan. dimana pengorganisasian terstruktur dan formaalokesi dana yang memadai, tenaga khusus yang terlatih, adanya pelatihan­ pe1atihan program manajemen risiko klinis pada semua staf. Proses manajemen risiko itu sendiri telah dilaksanekan dengan baik, namun dirasakan ada yang kurang lengkep khususnya dalam lllhapan proses manajemen risiko, seperti prnses identifikesi yang hanya bersifat reaktif, baik secara formal melalui insident report form maupun secara nonforma{ melaiui case report, yang menurut hemat peneliti identifikasi juga dapat dilakukan dengan cara proaktif melalui occurance screening. Pada 1ahapan analisa, RS Siloam tidak melalrukan penilaian gabungan an!ala ftekuensi dan dampak secara kualitatif dan kwmtitatif. penilaian ini cukup penting untuk membantu dalam penggolongan kriterla risiko sebingga mudah untuk melalrukan penentuan prioritas risiko. Pada 1ahap evaluasi, banya menllai kriteria risiko yang dinyatakan dalam bentuk apakah risiko berkaitan dengan masalah medis atau non mednear miss atau sentinel event. Evaluasi risilro belum cukup spesifik sehingga sulit untuk membuat prioritas pengelolaan risikn :1BJ1g lebib spesifik lagi sesuai dengan kriteria dan ranking risiko.

Hospilal bas experienced a big transformation which is on globalization atmosphere and it is very high competition. This is a challenge for hospilal especially hospilal in Indonesia to face the transformation. Transformation which does not less important is public perception concerning hospital service quality, where public is more critic. Malpractice issue which is more glow up until happened a prosecution is one of the impact of public who is more critic to hospital service. For rninimalizing the existence of complain and demand so applying a elinic risk management at hospital as an answer.
This research aim to know how risk management implementation at Siloam hospilal which hnve old apply this program, besides more important to know how bead commitment and support and organizational member in this program successand also how risk management process step used qualitative method, by conducting data collecting through circumstantial interview, document study and observation. Phase interview researcher wish to know how head commitment and all staff to hnve a shnre in activity of risk management program, how policy of head related to this program, and later then how i!Self risk management process. At researcher observation phnse see directly activity of this program at organizational level aod also in unit level I departmental of Siloam bospilal. At Researcher document study phase wish to see document concerning policy coveriag organization, fond allocation, special energy and training.
Result of research show of head commitment aod hospital member enough strength. seen from existence of involvement all side in activity of risk management program. Also seen from policy, where structure organization aod is formal, adequate fond allocation, special energy training, existence of training risk management program at all of staff. Risk management process hnvc been executed better, but felt by there is less complete specially in risk management process step, like process identifY which only having the chnrecter of reactive, either through formal through incident report form and also by nonformal through case report, which according to economizing researcher identify also can be conducted by proactive through occurrence screening. At analysis step, Siloam hospital do not conduct assessment of alliance between impact and frequency qualitative and is quantitative. this important assessment enough to assist in classification risk criterion so that easy to do detennination of risk priority. At evaluation phase, only assessing expressed risk criterion in the form of do risk relate to medical problem or non is medical, miss near or event sentinel. Risk evaluation not yet specific enough so that difficult to make priority management more specific risk again as according to risk ranking and criteria.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009
T32444
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Darryl Yurmansyah
"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk melihat gambaran bahaya dan risiko apa saja yang terdapat pada tiap tahapan proses kerja dan aktivitas pekerjaan kurir, serta mengetahui bagaimana tingkat risiko K3 pada setiap bahaya dan risiko yang ada. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara untuk mengetahui gambaran sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 32 bahaya dan risiko pada pekerjaan kurir yang mencakup 10 bahaya dengan risiko ekstrem, 11 bahaya dengan risiko tinggi, 10 bahaya dengan risiko sedang, dan 1 bahaya dengan risiko rendah. Prioritas bahaya yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah pekerjaan statis, postur janggal, bahaya tertabrak kendaraan lain, perselisihan dengan konsumen, dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan kurir termasuk ke dalam salah satu pekerjaan yang berisiko tinggi. Namun, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dilakukan dengan pengukuran yang lebih detail agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi.

This research is a descriptive research conducted to see an overview of what hazards and risks exist at each stage of the work process and courier work activities, as well as find out how the level of OHS risk is at each hazard and risk. This study uses a descriptive study design with qualitative methods which are carried out by means of observation and interviews to find out the real situation in the field. The results showed that there were 32 hazards and risks in courier work which included 10 hazards of extreme risk, 11 hazards of high risk, 10 hazards of medium risk, and 1 hazard of low risk. The priority hazards that need attention include static work, awkward postures, the danger of being hit by another vehicle, dependence on consumers, and high job demands. This shows that courier work is one of the high-risk jobs. However, further research is needed with more detailed measurements in order to provide wider benefits."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggoro Gagah Nugroho
"Organisasi perlu menerapkan suatu keamanan informasi yang baik agar proses bisnis organisasi bisa berjalan tanpa ada ancaman. Aset TI merupakan hal yang harus dilindungi dikarenakan berpengaruh dengan proses bisnis organisasi. PT XYZ bergerak dibidang manage service untuk network dan juga cloud. Apabila terjadi kendala pada operasional organisasi dapat mengganggu Service Level Agreement (SLA) dengan pelanggan dan proses bisnis internal. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen risiko keamanan informasi yang tepat dan akurat. Permasalahan pada PT XYZ tidak pernah melakukan pembaharuan terhadap manajemen risiko sudah lebih dari tiga tahun, yang mana organisasi belum mengetahui jika terdapat risiko baru yang mengancam operasional. Operation risk atau risiko operasional akan diteliti dikarenakan operation risk akan berdampak kepada SLA pelanggan dan juga proses bisnis PT XYZ. Sudah ada dua kejadian serangan yang terjadi seperti DDOS Attack dan Ransomware pada aset organisasi beberapa waktu lalu. Maka dari itu dalam suatu organisasi diharuskan mempunyai manajemen keamanan informasi untuk dapat mengontrol segala risiko yang ada agar tidak menimbulkan kerugian pada organisasi. Untuk kerangka kerja dari keamanan informasi menggunakan kontrol dari ISO/IEC 27001:2013 sebagai acuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi usulan ruang untuk berkembang pada organisasi khususnya pada operation risk PT XYZ. Dengan hasil evaluasi kondisi manajemen risiko keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001:2013, didapatkan analisis kesenjangan dengan keamanan informasi pada organisasi sebesar 83,91% atau sebagian besar tercapai. Selanjutnya untuk rekomendasi ruang untuk berkembang menggunakan 10 rekomendasi kontrol dalam bentuk Statement of Applicability (SOA) dan usulan 10 pemilihan kontrol risiko pada risiko yang masih berstatus mitigasi pada operation risk.

Organizations must be able to implement a good information security so that the organization can run its business processes without any threats. IT assets are things that must be protected because they affect the organization's business processes. PT XYZ is engaged in managing services for the network and the cloud services. If there are operational problems, the organization cannot monitor links that are down, it will disrupt the Service Level Agreement (SLA) with user and internal business processes. Therefore, appropriate and accurate information security risk management is needed. The problem is that PT XYZ has never updated its risk management for more than three years, which is where the organization does not know if there are new risks that threaten operations. Operation risk or operational risk will be investigated because operation risk has an impact on pelanggan SLA and also organization’s business processes. There have been two incidents of attacks such as DDOS Attack and Ransomware on organizational assets some time ago. Therefore, an organization is required to have information security management to be able to control all existing risks so as not to cause harm to the organization. For the framework of information security using the objective control of ISO/IEC 27001:2013 as a reference. The purpose of this study is to provide recommendations for space proposals to develop in the organization, especially in the operation risk of PT XYZ. With the results of the evaluation of the condition of information security risk management using the ISO/IEC 27001:2013 standard, it was found that a gap analysis with information security in the organization was 83.91% or most of it was achieved. Then for recommendations for space to develop, use 10 objective controls in the form of a Statement of Applicability (SOA) and a proposed 10 selection of risk controls on risks that are still in the status of mitigation on operation risk."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Didy Nurchahyo
"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Adhikadana Dwitya
"ABSTRAK
Informasi merupakan aset vital bagi suatu organisasi, oleh karena itu maka diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur untuk melindungi informasi yang dimiliki suatu organisasi. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang berisiko sangat tinggi terhadap keamanan informasinya. Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan antara kultur keterbukaan informasi dengan penjaminan perlindungan aset informasinya. Universitas XYZ merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki aset informasi yang perlu dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa masalah yang menyangkut insiden keamanan informasi yang menimbulkan kerugian berupa kerugian finansial, kerugian operasional dan kerugian reputasi atau citra Universitas XYZ.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, risiko dan memberikan kontrol keamanan informasi yang sesuai dengan keadaan di Direktorat Akademik Universitas XYZ. Kontrol keamanan informasi yang digunakan berbasis ISO 27001:2013. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian semi kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai serangkaian kegiatan manajemen risiko dan menerapkan kontrol keamanan informasi yang tepat yang terdapat pada ISO 27001:2013.
Hasil penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanaan informasi bagi Direktorat Akademik Universitas XYZ. Rancangan kebijakan keamanan informasi digunakan sebagai acuan dalam meminimalisir risiko keamanan informasi.

ABSTRACT
Information is a vital assets for organization, therefor a structured mechanism is needed to protect organization information assets. Higher education is one of the highest sector that have high risk in their information security area. Higher education are faced with the challenge of balancing between the culture of information opennes and protection of information assets. XYZ University also have information assets that needs to be protected. Based on interview, there are several information security incidents causing financial, reputation and operational loss for XYZ University.
This research aims to identify assets, risk, and appropriate information security control suitable for XYZ University Academic Directorate. Information security control based on ISO 27001:2013. This is a case study research with a semi quantitative method. This research discuss about a set of risk management activity and implement appropriate information security control based on ISO 27001:2013.
Result of this research is an information security policy design suitable for Academic Directorate University of XYZ. Information security policy is used as a reference to minimize the risk of information security.
"
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sigit Samaptoaji
"Salah satu program flagship Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (DeTIKNas) berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 yaitu Nomor Identitas Nasional (NIN). NIN ini merupakan komponen inti pada blueprint TIK Indonesia tentang e-Government. Pelaksana program ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan bentuk pelaksanaan program NIN. Pada tahun 2011-2012 dilaksanakan pelayanan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen Dukcapil tidak terlepas dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk menghasilkan informasi dan memberikan pelayanan TIK yang berkualitas.
Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan informasi serta pelayanan TIK, juga meningkatkan berbagai jenis risiko. Tingginya tingkat ketergantungan organisasi terhadap layanan TIK untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi menjadi hal penting diperlukannya manajemen risiko TI untuk mengurangi dan menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kerugian bisnis organisasi dapat diminimasi.
Pada karya akhir ini, peniliti mencoba menyusun profil risiko TI, langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan risiko TI pada pelayanan penerapan e-KTP. Standar manajemen risiko TI yang digunakan framework RiskIT.
Hasil dari penelitian ini berupa profil risiko TI, langkah mitigasi beserta rekomendasi pengendalian terhadap risiko tersebut dan prosedur penanggulangan risiko TI yang sudah terjadi.

One of the flagship programs Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (DeTIKNas) by the Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 is National Identity Number (NIN). NIN is a core component of the Indonesian Information and Communication Technology (ICT) blueprint on e-Government. Implementing this program is Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Ministry of Home Affairs. Nomor Induk Kependudukan (NIK) is a form of program implementation NIN. Implemented in 2011-2012 Electronic Identity Card application services (e-KTP) in all parts of Indonesia. Ditjen Dukcapil is inseparable from the use of Information Technology (IT) to generate information and provide a quality ICT services.
The use of IT in addition to improving the speed and accuracy of information and ICT services, also increases the risk of various types . The high level of dependence on ICT services organization to run the main tasks and functions become important need for IT risk management to reduce and mitigate the risks that may occur so that the organization's business losses can be minimized.
At the end of this work, researchers try to construct profiles of IT risk, mitigation measures and mitigation of IT risks in the implementation of e-ID card service. IT risk management standards used RiskIT framework.
The results of this study in the form of IT risk profile, mitigation measures and recommendations to control the risk and IT risk management procedures that have been happening.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hasan Shahab
"Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN memiliki Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masalah utama yang dihadapi adalah adanya risiko serangan siber yang masuk ke BNN tinggi yang juga diperkuat dengan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) BNN di tahun 2021 berada pada angka indeks 2,21 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tahun 2021, salah satunya disebabkan karena indikator 21 (Pelaksanaan Manajemen Risiko) masih berada pada level 1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan manajemen risiko keamanan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui identifikasi risiko dalam penilaian risiko keamanan informasi, sehingga dapat memberikan penilaian konsekuensi dan dampak risiko keamanan informasi serta dapat memberikan rekomendasi kontrol terkait pengelolaan risiko (mitigasi risiko) kepada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim teknis TIK di Puslitdatin BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, dan National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi Puslitdatin dan karenanya memerlukan perlindungan, sedangkan ancaman adalah peristiwa apa pun yang berpotensi berdampak buruk pada operasi dan aset Puslitdatin melalui perusakan, pengungkapan, atau modifikasi informasi yang tidak sah, dan penolakan atau penghentian layanan. Dari penelitian didapatkan 78 aset yang teridentifikasi berkaitan dengan kegiatan Puslitdatin BNN dan terdapat 570 skenario peristiwa ancaman dari 16 sumber ancaman. Hasil penilaian tingkat risiko menunjukan sebanyak 37 skenario perlu dimitigasi dan 533 skenario diterima oleh Puslitdatin BNN. Pada penanganan risiko keamanan informasi dihasilkan 20 jenis rekomendasi kontrol yang diantaranya yaitu membuat kebijakan keamanan informasi, penerapan kontrol hak akses, penerapan secure authentication, pengadaan genset khusus data center, penerapan manajemen screen and desk policy, dan melakukan enkripsi data/informasi penting. Hasil penelitian ini adalah rancangan dokumen manajemen risiko keamanan informasi BNN.

The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN has a Data and Information Research Center (Puslitdatin) which is responsible for managing information and communication technology (ICT). The main problem faced is the high risk of cyber attacks entering the BNN which is also reinforced by the evaluation results of the BNN's SPBE (Electronic Based Government System) in 2021 which is at an index number of 2.21 on a scale of 5. The low SPBE index in 2021, one of them because indicator 21 (Implementation of Risk Management) is still at level 1. This study aims to produce an information security risk management design that can support the implementation of SPBE at the National Narcotics Agency. This research is useful for knowing risk identification in information security risk assessment, so that it can provide an assessment of the consequences and impacts of information security risks and can provide control recommendations related to risk management (risk mitigation) to organizations. This study used a qualitative method, which was conducted by interviewing the ICT technical team at the BNN Research and Data Center, and using thematic analysis techniques. The information security risk management framework used in this study is the International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, and National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Assets are anything that has value to Puslitdatin and therefore requires protection, while threats are any events that have the potential to adversely affect Puslitdatin operations and assets through unauthorized destruction, disclosure or modification of information, and/or denial of service. From the research, it was found that 78 assets were identified as related to Puslitdatin BNN activities and 570 threat event scenarios from 16 threat sources. The results of the risk level assessment show that as many as 37 scenarios need to be mitigated and 533 scenarios are accepted by the BNN Research and Data Center. In handling information security risks, 20 types of control recommendations were produced, including making information security policies, implementing access rights controls, implementing secure authentication, procuring special data center generators, implementing screen and desk management policies, encrypting important data/information, and others. The result of this research is the design of BNN's information security risk management document."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sugiarto
"ABSTRAK
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan informasi. Isu keamanan informasi juga menjadi ancaman pada aspek ketersediaan, kerahasiaan, dan keutuhan informasi pada Data Center Polri.
Polri sebagai institusi penjaga keamanan negara Indonesia perlu mengedepankan keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi keamanan informasi di Data Center Polri dengan mengacu kepada kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penelitian ini melakukan evaluasi melalui tahapan-tahapan pada pendekatan penetapan (plan) kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2013 dan menghasilkan sejumlah rekomendasi agar Data Center Polri memenuhi kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Data Center Polri belum sepenuhnya patuh pada persyaratan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013 sehingga direkomendasikan untuk melakukan mitigasi dengan menerapkan 110 kendali berdasarkan SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013.

ABSTRACT
The usage of information and communicatio technology in government process or also called e-government increases efficiency, effectivity, transparency, and accountability. Speed development of information technology also increasing threat in information security. The issue of information security also threatening avialability, confidentiality, and integrity of information in National Police Data Center.
As a government institution who guard the national security, Indonesian National Police need to prioritize the implementation of information security. The goal of this research is to evaluate information security implementation in Indonesian National Police Data Center based on SNI ISO/IEC 27001:2013 framework on Information Security Management System. The results of this research is a set of recommendation for National Police to make its Data Center comply to SNI ISO/IEC 27001:2013. The result of this research is Indonesian National Police Data Center has not fully complied to SNI ISO/IEC 27001:2013, therefore recommended to mitigate by implementing 110 control SNI ISO/IEC 27001:2013.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>