Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"Hingga aat ini, mayarakat masih memiliki persepi tentang lambatnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Di lain sisi, Pemerintah menganggap telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kasus pembuatan akta, yang ecara fisik hanyalah suatu penulisan pada blangko dengan tidak Iebih dari lima puluh kata, penyelesaian dalam waktu tujuh hari kerja akan terasa lambat, namun bagi pihak Kantor Catatan Sipil (KCS) penyelesaian akta dalam waktu tujuh hari kerja merupakan hal yang benar karena dalam penyelesaian akta, KCS telah menggunakan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa penyelesaian akta paling lambat tujuh han kerja (Keputusan Gubernur No.3 18 Tahun 1983). Dan kasus tersebut, ke dua pihak berada dalam posisi yang tidak dapat disaiahkan, karena masyarakat akan memandang penyelesaian akta teraebut menggunakan tolok ukur hasil fisik yang diperoleh, sedangkan KCS. melihat dari sisi telah melaksanakan peraturan yang berlaku.Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan era perdagangan bebas?, dimana pada masa tersebut tingkat persaingan akan semakin tinggi dan kunci keberhasilan dalam persaingan adalah kecepatan. Padahal pihak Pemenntah juga akan memiliki peran dalam menghadapi persaingan yang ada, apakah Pemerintah tetap akan menggunakan acuan peraturan yang ada? Tidakkah sebaiknya dilakukan suatu kebijakssmaan baru yang dapat memenuhi tuntutan keadaan?.Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu catatan tentang keberadaan seseorang secara hukum sejak lahir (akta kelahiran) hingga orang tersebut meninggal (akta kematian). Dimana akta wajib dimiliki oleh penduduk, karena sifatnya yang mendasar itulah maka kajian atas sistem informasi pembuatan akta pada KCS dilakukan.Hingga saat ini, KCS masih menerapkan sistem pembuatan akta manual, karena acuan yang digunakan adalah peraturan yang menyatakan jangka waktu penyelesaìan akta paling lambat tujuh hari kerja, yang menyebabkan KCS menyelesaikan akta dalam waktu tujuh hari kerja Padahal produk yang dihasilkan oleh KCS hanyalah satu halaman kertas berukuran A4, dalam format yang sudah standar, yang berisi tidak lebih dari lima puluh kata masukan. Dan tinjauan tersebut maka diperlukan suatu pengembangan terhadap sistem yang telah ada ke dalam bentuk sistem informasi pembuatan akta yang akan mempercepat proses penyelesaian akta."

"ABSTRAKDalam penanganan isu strategis dan menghadapi tantangan di sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan perlu menyusun perencanaan strategis sistem informasi. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) yang diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada tahun 2017-2019 yang menunjukkan banyaknya permasalahan SI/TI di bidang Perdagangan Dalam Negeri. Permasalahan tersebut antara lain pemanfaatan aplikasi yang belum optimal dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, duplikasi aplikasi, kurangnya sumber daya manusia, pertumbuhan aplikasi yang tidak efektif dan efisien, serta penggunaan domain tidak resmi pada aplikasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan SI/TI yang tidak mengacu pada rencana strategis sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri periode tahun 2020-2024 dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dan beberapa alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, dan McFarlans Strategic Grid. Penelitian ini menghasilkan rumusan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, serta Roadmap SI/TI. Pada strategi SI didapatkan total 47 aplikasi yang terdiri dari 7 aplikasi strategic, 4 aplikasi high potential, 14 aplikasi key operational, dan 22 aplikasi support. Pada strategi manajemen SI/TI terdapat rekomendasi usulan Tata Kelola TI yang mengacu pada SPBE, penetapan CIO dan CISO, pembentukan tim-tim SI/TI, usulan kebijakan SI/TI, implementasi Government Service Bus, pengembangan kompetensi, serta rekomendasi penghapusan aset tak berwujud. Kemudian pada strategi TI terdapat rekomendasi pemindahan server ke pusat data PDSI, pengelolaan pusat data mengacu pada TIA-942, penambahan bandwitdh jaringan, implementasi private cloud computing, konfigurasi web application firewall, dan implementasi keamanannya. Hasil akhir dari ketiga strategi tersebut adalah peta jalan SI/TI periode 2020-2024.

---

In handling strategic issues and facing challenges in the trade sector, the Ministry of Trade needs to prepare an strategic information system planning. This is supported by the results of the evaluation of information systems and information technology (IS/IT) held by the Center for Data and Information Systems (CDIS) in 2017-2019, which shows the many problems of IS/IT in the field of Domestic Trade. These problems include the use of applications that are not yet optimal in policy formulation and decision making, application duplication, lack of human resources, ineffective and inefficient application growth, and the use of unofficial domains in applications. This condition is the impact of the implementation of IS/IT that does not refer to the strategic information system planning. This study aims to formulate a strategic information system planning for Domestic Trade for the 2020-2024 period using the Ward & Peppard methodology and several analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, and McFarlans Strategic Grid. This research resulted in the formulation of a strategic plan for the Domestic Trade information system consisting of the IS strategy, the IT strategy, and the IS/IT management strategy, as well as the IS/IT Roadmap. In the IS strategy, a total of 47 applications were identified, consisting of 7 strategic applications, 4 high potential applications, 14 key operational applications, and 22 support applications. In the IS/IT management strategy, there are recommendations for IT Governance proposals that refer to SPBE, the establishment of CIOs and CISOs, the formation of IS/IT teams, proposed IS/IT policies, the implementation of the Government Service Bus, competency development, and recommendations for the elimination of intangible assets. Then in the IT strategy, there are recommendations for moving all server to the CDIS data center, managing the data center according to TIA-942, adding network bandwidth, implementing private cloud computing, configuring a web application firewall, and implementing its security. The final outcome of the three strategies is the IS/IT Roadmap for the 2020-2024 period."

"Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem pendukung administrasi manajemen suatu organisasi. Tujuan penerapan Sistem Informasi ini, baik secara manual maupun berbasis komputer, adalah untuk mempercepat pemrosesan data menjadi informasi, untuk menjamin ketelitian dan obyektifitas informasi yang dihasilkan, dan untuk mengamankan informasi dan tindakan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, Sistem Informasi Manajemen harus dirancang sedemikian rupa agar supaya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat dihindarkan. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan, misalnya dengan memisahkan petugas pemrosesan data dan petugas pengumpulan data, membatasi petugas anggota team perancang sistem informasi dan kegiatan pemrosesan data, menunjuk orang-orang tertentu yang diperbolehkan melakukan akses terhadap data dan file laporan dengan cara memberikan nomer kode atau password yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Lebih lanjut, efektifitas Sistem Informasi Manajemen tergantung pada kemauan dan dukungan manajemen puncak (top management), kedisiplinan dan kemampuan para petugas yang terkait dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dan kesiapan fasilitas yang digunakan dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen. Kemauan dan dukungan manajemen puncak mutlak diperlukan karena tanpa dukung- annya, sistem informasi itu tidak akan bermanfaat. Sementara itu, kedisiplinan dan kemampuan petugas menjalankan sistem informasi mempengaruhi kelancaran sistem tersebut. Kemudian, kesiapan fasilitas yang digunakan pun harus baik karena kece patan dan ketelitian proses sangat tergantung pada kondisi fasilitas, sehingga mainte nance atas fasilitas itu harus balk dan dilakukan secara regular. Akhirnya, jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi itu pun harus ditetapkan. Kecepatan proses informasi yang relevan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat merupakan competitive advantage bagi organisasi yang bersangkutan terutama di dalam menghadapi persaingan yang ketat dewasa ini. Disamping Ifa, unsur pimpinan pengguna informasi perlu dilatih tentang cara interpretasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Hal mi dimaksudkan agar supaya unsur pimpinan itu lebih mampu membuat keputusan yang strategik."

"Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem pendukung administrasi manajemen suatu organisasi. Tujuan penerapan Sistem Informasi ini, baik secara manual maupun berbasis komputer, adalah untuk mempercepat pemrosesan data menjadi informasi, untuk menjamin ketelitian dan obyektifitas informasi yang dihasilkan, dan untuk mengamankan informasi dan tindakan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, Sistem Inforniasi Manajemen harus dirancang sedemikian rupa agar supaya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat dihindarkan. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan, misalnya dengan memisahkan petugas pemrosesan data dan petugas pengumpulan data, membatasi petugas anggota team perancang sistem informasi dan kegiatan pemrosesan data, menunjuk orang-orang tertentu yang diperbolehkan melakukan akses terhadap data dan file laporan dengan cara membenikan nomer kode atau password yang banya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Lebib lanjut, efektifitas Sistem Informasi Manajemen tergantung pada kemauan dan dukungan manajemen puncak (top management), kedisiplinan dan kemampuan para petugas yang terkait dalam menjalankan fungsinya masing-masing, dan kesiapan fasiitas yang digunakan dalam implementasi Sistem Infonmasi Manajemen. Kemauan dan dukungan manajemen puncak mutlak diperlukan karena tanpa dukungannya, sistem informasi itu tidak akan bermanfaat. Sementara itu, kedisiplinan dan kemampuan petugas menjalankan sistem informasi mempengaruhi kelancaran sistem tersebut. Kemudian, kesiapan fasiitas yang digunakan pun harus baik karena kece patan dan ketelitian proses sangat tergantung pada kondisi fasilitas, sehingga mainte nance atas fasilitas itu harus baik dan dilakukan secara regular. Akhirnya, jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi ini pun harus ditetapkan. Kecepatan proses informasi yang relevan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat merupakan competitive advantage bagi organisasi yang bersangkutan terutama di dalam menghadapì persaingan yang ketat dewasa ini. Disamping itu, unsur pimpinan pengguna inforrnasi perlu dilatih tentang cara interpretasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Hal ini diniaksudkan agar supaya unsur pimpinan itu Iebih mampu membuat keputusan yang strategik."

"ABSTRAKUpaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar global telah dilaksanakan awal periode 1980-an, sebagai bagian tak terpisahkan dariimplementasì strategi promosi ekspor. Realisasi dan promosi ekspor ini diwujudkandengan melakukan deregulasi disegala bidang, khususnya di bidang ekspor dan impordengan menyederhanakan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan bagi peningkatanekspor khususnya ekspor non-migas. Paket Deregulasi 6 Mei 1986 (PAKEM) dan Paket Deregulasi 24 Desember 1987(PAKDES) telah memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor,pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan serta penghapusan tata niaga bagi bahanbaku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untuk melaksanakan kedua paket deregulasi tersebut telah ditunjuk BadanPelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan)untuk mengelola pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian pungutan negara bagibahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untukmendukung pengelolaan ini telah dibuat Sistem Transformasi Manajemen PelayananKemudahan Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepatdan tepat waktu bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Disisi lain sistem informasi inijuga harus dapat menyelamatkan penerimaan negara dan bea masuk dari pajak barangimpor, karena fasilitas ini hanya dibenikan kcpada pengusaha yang benar-benar melakukanekspor. Dewasa ini dirasakan pelayanan yang diberikan masih kurang memberikandukungan yang memuaskan terutama dalam hal kecepatan pemberian fasilitas. Untukmengatasi hal ini perlu adanya penyempurnaan dari sistem yang berjalan dengan carapenyederhanaan prosedur pelaporan ekspor, percepatan konfirmasi keabsahaan dokumendengan menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI) dimana waktu yangdibutuhkan untuk konfirmasi yang biasanya antara 26 sampai 33 hari dapat dipersingkatmenjadi kurang dari 1 (satu) hari dan pembinaan sumber daya manusia yang mengelolafasilitas ini sehingga dapat mencegah kolusi antar petugas dan pengusaha. Dengan penyempurnaan tersebut di atas maka diharapkan adanya peningkalanpelayanan dari segi percepatan pelayanan bagi pengusaha yang berdampak menurunkanbiaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan pada akhimya dapat meningkatkan daya saing ekspor produk non-migas Indonesia di pasar global."

"ABSTRAKPT PPJT adalah perusahaan pemhuat panel listrik yangberproduksi berdasarkan Pesanan. Dalam menerapkan harga jualpesanan PT PPJT mempunyai perumusan yang ditetapkan Direksisetiap tahun. Menurut perumusan tersebut harga jual adalah hargabeli bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatupesanan ditambah lima puluh lima persen dari harga beli tersebutyang diperlukan untuk menutup biaya overhead pabrik dan overheadkantor serta dua puluh persen diperuntukan sebagai margin laba. Penetapan harga jual berdasarkan biaya produksi penjualseperti yang dianut PT PPJT sudah tepat, karena metode tersebutadalah satu-satunya metode penetapan harga jual yang sesuaiuntuk perusahaan yang bekerja berdasarkan pesanan, mengingatproduk yang dihasilkan sangat beraneka ragam dan sukar dilakukanperbandingan dengan produk pesaing. Tetapi perhitungan hargapokok yang dilakukan oleh PT PPJT sebagai dasar penetapan hargajual sangat kasar. Hal tersebut dapat terjadi karena managementreport yang dihasilkan oleh Divisi Akuntansi PT PPJT lebihbersifat finansial dengan dimensi waktu masa lampau, sehìnggatidak dapat memberikan dukungan untuk pengambilan keputusandalam penetapan harga jual. Kurangnya cost information yang diterima oleh DivisiPenjualan PT PPJT tidak memungkinkan Divisi tersebut menetapkanharga jual berdasarkan perhitungan harga pokok yang akurat yangberakibat pada rendahnya tingkat realisasi dan permintaanpenetapan harga jual yang diterima dari pelanggan. Banyaknyapesanan yang terlepas tentu saja menyebabkan tingkatprofitabilitas perusahaan menurun. Karena itu diperlukan suatutim yang dapat melakukan perhitungan harga pokok pesanansecara akurat dan dalam waktu yang cepat. Perhitungan harga pokok yang sekarang dilakukan oleh PTPPJT mengasumsikan adanya hubungan yang proposional antara biayabahan baku suatu pesanan dengan biaya overhead pabrik dari kantoryang diperlukan untuk menyelesaìkan pesanan tersebut. Metodealokasi bìaya overhead yang mengasumsikan hubungan yangproposional tersebut dikenal sebagai volume related allocationbases. Kebaikan metode ini adalah cara perhitungan yangsederhana tetapi mempunyai kelemahan dalam hal tingkatkeakurasiannya, karena dua buah pesanan yang mempergunakan bahanbaku yang sama nilainya tidak berarti akan menyerap biayaoverhead yang sama mengingat aktivitas yang diperlukan untukmenyelesaikan kedua pesanan tersebut dapat saja berbeda. Untuk memperoleh perhitungan harga pokok yang akurat PTPPJT harus mengubah metode alokasi biaya overhead dan volumerelated allocation bases kepada activity based costing. Denganmetode aktivity based costing ditentukan terlebih dahulu jenisdan ukuran aktivitas masing masing Divisi PT PPJT, untukkemudiandiperoleb tarif per ukuran aktivitas untuk setiap jenisaktivitas. Tarif tersebut diperoleh dari total cost suatu jenisaktivitas dibagi dengan total ukuran aktivitas dari jenisaktivitas tersebut. Dengan diperolehnya tarif per ukuranaktivitas tersebut akan memudahkan menghitung besarnya overheadyang harus dibebankan kepada suatu pesanan secara akurat. Denganmenambahkan biaya bahan baku pada alokasi biaya overheadtersebut, maka harga pokok suatu pesanan dapat diketahui.Agar dapat diperoleh perhitungan tarif per satuan aktivitasdengan cepat, maka diperlukan suatu Sistim Informasi AkuntansiManajemen yang mempergunakan Jasa pemrosesan komputer, sehinggapenetapan harga jual dapat dilakukan dalam waktu yang tidakterlalu lama. Untuk itu perlu dilakukan suatu pemeliharaan database yang memuat data mengenai profil pelanggan, jenis bahan danharga belinya, jenis dan tarif tenaga kerja, jenis dan nilaimesin serta peralatan lainnya dari jenis serta ukuran aktivitasdan keempat divisi yang ada pada PT PPJT. Berdasarkan data basetersebut, komputer akan melakukan proses perhitungan, baikperhitungan tarif per satuan aktivitas maupun perhitungan hargapokok pesanan serta dapat langsung menghasilkan Surat PenawaranPesanan kepada pelanggan setelah menambahkan margin laba yangdiperlukan untuk mencover biaya bunga dan laba perusahaan. Database tersebut diatas sedikitnya terdiri atas file-filepelanggan, bahan baku, bahan tak langsung, payroll, harta tetap,jenis aktivitas dan pesanan. Sistim Informasi AkuntansiManaiemen yang mempergunakan jasa pemrosesan komputer tersebutdiatas diharapka dapat memberikan dukungan pada pengambilankeputusan untuk menetapkan harga jual. pesanan secara cepat danakurat, sehingga tingkat realisasi permintaan penawaran hargapesanan menjadi lebih baik."