Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan teknologi informasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Begitu juga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan berangkat dari permasalahan penerapan teknologi informasi yang dilakukan di KPU. Oleh karena itu, perlu dirancang infrastruktur teknologi informasi untuk memaksimalkan penerapan teknologi informasi di KPU. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework TOGAF. Tahapan yang dilakukan dalampenelitian ini mengikuti TOGAF Architecture Development Methode ADM sampai pada fase opportunities and solution. Data yang didapat untuk dijadikan input pada analisis dan rancangan pada setiap fase adalah visi dan misi organisasi, rencana strategis organisasi, proses bisnis organisasi, portofolio sistem informasi saat ini dan kondisi infrastruktur TI saat ini. Pada fase preliminary disusun 12 prinsip arsitektur. Pada fase architecture vision dan business architecture dilakukan analisis pada proses bisnis menggunakan diagram value chain. Kemudian masingmasing proses bisnis dijabarkan lagi berdasarkan fungsi organisasi. Pada tahap information system architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap portofolio aplikasi saat ini. Kendala yang paling besar adalah belum terintegrasinya data antar aplikasi yang saling terkait. Hal tersebut menyebabkan data yang dibutuhkan dan dihasilkan aplikasi yang saling terkait menjadi tidak akurat. Dari hasil analisis kendala dan harapan pada proses bisnis dan aplikasi yang ada, disusun rancangan aplikasi baru yang berjumlah 8 aplikasi. Dari hasil analisis kesenjangan aplikasi, prioritas utama yang harus dilakukan KPU adalah meningkatkan/upgrade aplikasi kepemiluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kebutuhan untuk integrasi data. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan konsep integrasi data.Pada tahap technology architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap kondisi infrastruktur TI KPU saat ini. Dari hasil analisis terhadap keselarasan aplikasi dengan infrastruktur TI yang ada didapat beberapa isu utama, yaitu hampir semua aplikasi berkonsep client-server, belum adanya mekanisme backup pada hampir seluruh aplikasi dan model virtualisasi server yang kurang mendukung untuk skalabilitas tinggi. Fokus solusi dari rancangan infrastruktur teknologi informasi adalah pada peningkatan/perbaikan data center, peremajaan perangkat jaringan, penambahan kapasitas server/storage, penerapan konsep virtualisasi secara clustering dan penerapan hybrid cloud.

---

The implementation of information technology has been done by various government entities. So is the Komisi Pemilihan Umum RI as a government agency that organizes elections in Indonesia. Studies conducted departing from implementation issues in information technology made the KPU. Therefore, it is necessary to design information technology infrastructure to maximize application of information technology in the Commission. This study uses a framework of The Open Group Architecture Framework TOGAF.

Steps being taken in this study followed the TOGAF Architecture Development Method ADM to the opportunities and solution phase. Data obtained to be used as input to the analysis and design in each phase is the vision and mission of the organization, the organization 39 s strategic plan, the organization 39 s business processes, portfolio of current information systems and the condition of the current IT infrastructure. In the preliminary phase composed 12 architecture principles. In phase architecture and business architecture vision analysis on business processes using value chain diagram. Then each business processes elaborated again by the function of the organization. At this stage of the analysis information system architecture constraints and expectations of today 39 s applications portfolio. The biggest challenge is yet integrated data between applications that are interrelated. This causes the required data and the resulting applications are interlinked be inaccurate.

From the analysis of the constraints and expectations on business processes and applications, structured design new applications, amounting to 8 applications. From the results of the gap analysis applications, the main priority should be done KPU is improving upgrading of electoral application in accordance with the needs and requirements for data integration. Then proceed with applying the concept of data integration. At this stage of technology architecture to analyze the constraints and expectations of the condition of the current KPU IT infrastructure.

From the analysis of the alignment of applications with the existing IT infrastructure gained some major issues, ie almost all applications client server concept, there is no backup mechanism in almost all application and server virtualization models is less support for high scalability. The focus of the design solution of information technology infrastructure is on the increase improvement of data center, network devices rejuvenation, increase the capacity of the server storage, application of the concept of virtualization is clustering and application of hybrid cloud."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Reformasi birokrasi pemerintah merupakan suatu hal yang pokok dan penting dalam mendorong perubahan pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi memerlukan teknologi informasi yang adaptif yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kedepan. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah sebagai lembaga di bidang teknologi informasi mempunyai peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknologi informasi dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan digitaliasasi tata kelola pemerintahan yang merupakan sasaran strategis Diskominfo untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintahan.

Karya akhir ini merancang infrastruktur teknologi informasi untuk layanan TI yang mendukung tata kelola pemerintahan di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metodologi Architecture Development Method (ADM) dari The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa TOGAF dapat membuat sebuah usulan arsitektur teknologi informasi yang sesuai dengan proses bisnis Diskominfo dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan

---

Government bureaucratic reform is a fundamental and important for driving changes in governance. Bureaucratic reform requires adaptive information technology that can adapt to future changes. Communication and Information Aggency of Central Java Province as an institution in information technology sector has an important role in supporting bureaucratic reform in the Central Java Province Government. Good information and communication technology can help to create governance digitalization which is a strategic goal of the Information and Communication Agency to support government bureaucratic reform.

This final project designs information technology infrastructure for IT services that supports governance in Central Java Province. This study uses the Architecture Development Method (ADM) methodology from The Open Group Architecture Framework (TOGAF). In this study the results show that TOGAF can make a proposal of information technology architecture in accordance with the Diskominfo business process in reforming the government bureaucracy.

 

"

"Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri. Upaya pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi menjadi penting dilakukan, mengingat berbagai tantangan global yang mengharuskan para siswa akpol adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penulisan ini menjelaskan bahwa pertama, kondisi faktual pengasuhan taruna Akpol sebelum tahun 2022, pola pengasuhan belum berjalan secara maksimal karena berbagai faktor, diantaranya kurangnya jumlah pengasuh, adanya pengasuh yang kurang kompeten, pengasuh belum seluruhnya mendapatkan pelatihan dasar, masih adanya tradisi kekerasan serta pola hidup hedonism para Taruna Akademi Kepolisian dan tidak adanya pedoman pola pengasuhan yang dimiliki oleh para pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan kepada para Taruna Akpol. Kedua, Revitalisasi Pola Pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi dilakukan melalui berbagai tahapan. Pada revitalisasi proses pengajaran menggunakan platform aplikasi antara lain; email, e-calender, Drive, e-Classroom, Docs, SIA (sistem informasi akademik), Taruna Care, E-Learning, dan Blog Mahasiswa. Kemudian revitalisasi proses pelatihan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh jarak tempuh lari taruna Akpol. Revitalisasi proses pengasuhan dilakukan dengan aplikasi zoom meeting, seperti diskusi penugasan, konsultasi daring taruna dengan pengasuh, dan adanya ruang pusat pengawasan melalui CCTV disetiap area di sekitar Akademi Kepolisian guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran. Para Pengasuh juga selalu memonitor kegiatan Taruna pada saat pesiar/cuti melalui Whatsapp Group dan pengecekan melalui Video Call. Dari penjelasan tersebut, upaya revitalisasi dilakukan didasarkan juga pada kemampuan pengasuh untuk memanfaatkan teknologi informasi.

---

This research aims to analyze the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets at National Police education and training institutions. Efforts to provide information technology-based parenting patterns for police academy cadets are important, considering the various global challenges that require police academy students to be adaptive to developments in information technology. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results of this research explain that first, the factual condition of caring for Police Academy cadets before 2022, the pattern of care has not been running optimally due to various factors, including the lack of caregivers, the presence of caregivers who are less competent, caregivers have not all received basic training, there is still a tradition of violence and the hedonistic lifestyle of Academy Cadets. The police and the absence of guidance on parenting patterns that caregivers have in carrying out care for Police Academy Cadets. Second, the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets is carried out through various stages. In revitalizing the teaching process using application platforms, including; email, e-calendar, Drive, e- Classroom, Docs, SIA (academic information system), Taruna Care, E-Learning, and Student Blog. Then revitalize the training process, one of the applications used to measure how far the Police Academy cadets have run. The revitalization of the care process is carried out using the zoom meeting application, such as assignment discussions, online consultations between cadets and their caretakers, and the existence of central monitoring rooms via CCTV in every area around the Police Academy to avoid violations. The Caretakers also always monitor Cadet activities while on vacation/leave via Whatsapp Group and checking via Video Call. From this explanation, revitalization efforts are also based on the ability of caregivers to utilize information technology."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem

---

The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system"

"Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang PDB tertinggi, bahkan di masa pandemi Covid-19. Ironisnya, data BPS mencatat setidaknya 25,14 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan dengan 15,15 juta diantaranya merupakan penduduk di wilayah pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. TaniFund merupakan perusahaan rintisan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan operasionalnya. TaniFund membangun kemitraan dengan petani di pedesaan dan membuka akses ke permodalan lewat sistem peer-to-peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran TIK pada program kemitraan TaniFund dengan petani mitra, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi melalui studi literatur, dokumentasi, observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai bentuk pemanfaatan TIK dan perannya sebagai enabler. Pemanfaatan TIK juga memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih lancar, lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong inklusi keuangan. Terdapat dampak postif dan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini serta temuan lainnya yang terdiri dari terpenuhinya pemenuhan strategi pengentasan kemiskinan lainnya serta terdapat pemenuhan variabel-variabel inovasi sosial dalam model bisnis dan program kemitraan. TaniFund secara keseluruhan

---

The agricultural sector is one of the highest contributors to Indonesia’s GDP, even during the Covid-19 pandemic. The irony is that based on Indonesian Central Bureau of Statistics data, at least 25.14 million Indonesian were below the poverty line, with 15.15 million lives in rural areas and the majority of whom worked in the agricultural sector. TaniFund is a startup company that has a vision to improve the welfare of farmers by utilizing information and communication technology (ICT) in its operational activities. TaniFund builds partnerships with farmers in rural areas and opens access to capital through a peer-to-peer lending system. This study aims to describe the ICT in the TaniFund partnership program with farmers, using qualitative methods and a phenomenological approach through literature study, documentation, observation and in-depth interviews The results of the research identified various forms of ICT utilization and their roles as enablers. ITC utilization also allows the smoother, faster, more transparent and accountable data and information exchange, as well as encourages financial inclusion. There are positive and negative impacts found in this study as well as additional impacts including of the fulfilments of other poverty alleviation strategies and the fulfilments of social innovation variables in TaniFund overall business model and partnership programs"

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan di KPP Pratama Kedaton. Hasil dari SKPKB tersebut memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi pada tahun 2015, kemudian menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan ketetapan pajak di KPP Pratama Kedaton memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pajak yang lain. Faktor pendukung dalam pemeriksaan pajak ini adalah berfokus kepada lebih sedikit pos pemeriksaan, reminder ketika melakukan pemeriksaan, dan wajib pajak yang kooperatif dan proaktif. Faktor penghambat pemeriksaan pajak ini adalah wajib pajak yang kurang kooperatif dan terbatasnya waktu wajib pajak.

---

This study discusses the implementation of tax audits that issues a notice of tax underpayment assessment before the issuance expiration date at KPP Pratama Kedaton. The results of the SKPKB had a high level of disapproval in 2015, then decreased and increased again in 2019. This thesis uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research gives the result that the implementation of the tax audit which issues the tax underpayment assessment before the tax assessment expiration date at KPP Pratama Kedaton gives a less significant contribution compared to other tax years. Supporting factors in this tax audit are focusing on fewer checkpoints, reminders when conducting audits, also cooperative and proactive taxpayers. The inhibiting factors for this tax audit are taxpayers who are less cooperative and the limited time for taxpayers."

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."