Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPublikasi akademis penelitian sosial oleh akademisi Indonesia dapat dibilang kurang memuaskan yangdapat dikaitkan dengan pengelolaan fiskal yang buruk dan insularitas akademik yang membahayakan budayatinjauan sejawat. Karangan ini berdiskusi mengenai urun dana dan bagaimana fenomena ini dapat membahasisu yang disebut. Dengan mempelajari studi kasus dari dua kasus urun dana yang sukses, ditemukan bahwacrowdfunding yang sukses memerlukan strategi komunikasi yang efektif, sistem ganjaran, subyek yang menarik,dan pesan yang dapat membuat kontributor untuk merasa bahwa mereka telah menjadi bagian dalam sebuahprojek yang signifikan. Karangan ini mengusulkan bahwa sebuah projek penilitian dapat disesuaikan dengancara yang sama. Akan tetapi, para akademis yang ingin mengurun dana projek mereka akan perlu dapatberkomunikasi efektif dalam Bahasa akademis dan juga Bahasa kasual.

---

ABSTRACTThere is a significant lack of academic publications of social research by Indonesian academics whichcan be associated to poor fiscal management and academic inbreeding that compromises the peer review culture.This paper discusses on how crowdfunding can address this issue, using a case study on a successfulconventional and scientific crowdfunding project. This paper finds that crowdfunding requires effectivecommunication strategies, reward systems, a subject that is interesting for the public, and allows for backers tothink that they have contributed to a significant movement and that research projects can be tailored in the sameway. This, however, requires project founders to be able to communicate their project in the scientific and casuallanguage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi Return on Investment (ROI) pada UKM di Indonesia yang menggunakan equity crowdfunding sebagai metode pendanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan mendeskripsikan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu hubungan antara equity crowdfunding dan kinerja keuangan UKM di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua UKM di Indonesia yang telah melakukan equity crowdfunding hingga tahun 2023. Sampel sebanyak 31 UKM dipilih untuk penelitian ini. Teknik analisis data melibatkan pengujian model penelitian untuk memastikan penerimaan dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat diandalkan. Proses pengujian ini meliputi beberapa langkah penting, yaitu uji asumsi klasik, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi kampanye dalam equity crowdfunding memiliki hubungan yang signifikan dengan Return on Investment (ROI) yang diperoleh oleh UKM. Variabel 'Skor Durasi Kampanye' menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, mendukung hipotesis bahwa semakin lama durasi kampanye, semakin tinggi ROI yang dapat dicapai. Ini menunjukkan bahwa kampanye yang lebih lama memberikan waktu lebih banyak bagi investor untuk melakukan penelitian dan membuat keputusan investasi yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan dan potensi ROI. Jumlah dana yang terkumpul selama kampanye equity crowdfunding tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ROI yang diperoleh oleh UKM. Variabel 'Log Dana Terhimpun' tidak menunjukkan signifikansi statistik, menantang asumsi bahwa jumlah dana yang terkumpul merupakan faktor kunci dalam menentukan ROI. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti penggunaan dana yang efisien, strategi bisnis pasca-pendanaan, dan kondisi pasar mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kesuksesan keuangan UKM setelah crowdfunding. Sektor industri di mana UKM beroperasi memiliki dampak signifikan terhadap ROI. Variabel 'Skor Industri' menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap ROI, terutama untuk UKM di sektor Restoran/Makanan & Minuman dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini menekankan pentingnya konteks industri dalam menentukan kinerja keuangan setelah memperoleh pendanaan melalui equity crowdfunding. Sektor Restoran/Makanan & Minuman mungkin menghadapi tantangan tambahan seperti persaingan yang ketat, margin keuntungan yang lebih rendah, dan fluktuasi permintaan konsumen, yang dapat mengurangi potensi ROI.

---

This research aims to investigate the factors influencing Return on Investment (ROI) in SMEs in Indonesia utilizing equity crowdfunding as a funding method. This research employs a quantitative approach with the aim of describing the relationship between the variables under examination, namely the relationship between equity crowdfunding and the financial performance of SMEs in Indonesia. The population in this study includes all SMEs in Indonesia that have engaged in equity crowdfunding up to the year 2023. A sample of 31 SMEs was selected for the study. Data analysis techniques involved testing the research model to ensure its acceptance and produce valid and reliable findings. This testing process included several essential steps, namely classic assumption tests, F-tests, and t-tests. The results of the study indicate that the campaign duration in equity crowdfunding has a significant relationship with the Return on Investment (ROI) obtained by SMEs. The variable 'Campaign Duration Score' shows a statistically significant relationship, supporting the hypothesis that the longer the campaign duration, the higher the ROI that can be achieved. This suggests that longer campaigns provide investors with more time to research and make better investment decisions, ultimately increasing trust levels and potential ROI. The amount of funds raised during the equity crowdfunding campaign does not have a significant relationship with the ROI obtained by SMEs. The variable 'Log Raised Funds' does not show statistical significance, challenging the assumption that the amount of funds raised is a key factor in determining ROI. This indicates that other factors such as efficient fund usage, post-funding business strategies, and market conditions may have a greater influence on SMEs' financial success post-crowdfunding. The industry sector in which SMEs operate has a significant impact on ROI. The variable 'Industry Score' shows a significant negative impact on ROI, especially for SMEs in the Restaurant/Food & Beverage sector compared to other sectors. This emphasizes the importance of industry context in determining financial performance after obtaining funding through equity crowdfunding. The Restaurant/Food & Beverage sector may face additional challenges such as intense competition, lower profit margins, and consumer demand fluctuations, which can reduce ROI potential."

"Crowdfunding di dunia internasional sudah sangat dikenal dan telah menjadi salah satu alternatif pendanaan yang diminati masyarakat luas. Sementara di Indonesia baru berkembang sejak tahun 2012. Dalam crowdfunding setiap masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya baik sebagai pemilik proyek atau sebagai donatur (pendukung). Crowdfunding ini dilakukan secara online dari sebuah situs dan disebarkan ke media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, desain deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran bagaimana crowdfunding diterapkan di Indonesia oleh Patungan.net dan faktorfaktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Patungan.net melakukan inovasi dengan melakukan secara offline dan memberikan syarat tertentu bagi proyek yang diajukan. Selama ini, crowdfunding yang diterapkan Patungan.net bermanfaat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

---

Crowdfunding in the international community is well known and has become one of the alternative funding public interest. While in Indonesia has began since 2012. In crowdfunding, community can participate in them either as project owner or as a donor (supporting). Crowdfunding is done by online from website and sharing to social media. The research method used was a qualitative, descriptive design. The results give an idea of how crowdfunding implemented in Indonesia by Patungan.net, factors supporting and obstacle the implementation. Patungan.net to innovate by doing offline and gives specific requirements for the proposed project. During this time, Crowdfunding is applied by Patungan.net to help solve social problems that exist in the community."

"Layanan Urun Dana telah menjadi sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan di Indonesia. Layanan Urun Dana merupakan model bisnis yang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menawarkan Efek kepada investor melalui platform online. Perkembangan Layanan Urun Dana di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk melindungi pemodal, memastikan transparansi, dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, seiring dengan pertumbuhan Layanan Urun Dana, muncul pula potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa dalam industri Layanan Urun Dana dapat melibatkan pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau pihak-pihak terkait lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ini, OJK telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam industri Layanan Urun Dana. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan dalam sektor ini. Dalam menghadapi sengketa, kerjasama antara pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan OJK dalam mencari solusi yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak sangat diperlukan. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

---

The Urun Dana service has become a rapidly growing sector in the financial industry in Indonesia. The Urun Dana service is a technology-based business model that enables individuals or companies to collect funds from the public by offering securities to investors through an online platform. The development of the Urun Dana service in Indonesia is regulated by the Financial Services Authority (OJK) with the aim of protecting investors, ensuring transparency, and promoting the growth of this sector. However, along with the growth of the Urun Dana service, there is also the potential for disputes between the parties involved. Disputes in the Urun Dana service industry can involve investors, Urun Dana service providers, or other relevant parties. To resolve these disputes, the OJK has established dispute resolution mechanisms that apply to the Urun Dana service industry. Dispute resolution in the Urun Dana service industry in Indonesia can be done through several methods. Resolving disputes in the Urun Dana service industry in Indonesia is an important aspect to ensure the sustainability and trust in this sector. In facing disputes, cooperation between investors, Urun Dana service providers, and the OJK in seeking fair solutions that respect the rights of all parties is essential. With effective dispute resolution mechanisms, the Urun Dana service industry in Indonesia can continue to develop sustainably. "

"Menggunakan perluasan teori planned behaviour (TPB) penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang memengaruhi perilaku seseorang berdonasi untuk kampanye urun dana crowdfunding lingkungan. Kepekaan terhadap lingkungan alam ditambahkan ke dalam model perluasan TPB untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku berdonasi. Survei dilakukan terhadap 385 responden yang mengetahui urun dana. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdonasi untuk kampanye lingkungan melalui urun dana ditentukan oleh environmental sensitivity, sikap, norma subyektif, motivation to comply, kredibilitas dan intensi untuk berdonasi. Environmental sensitivity dan sikap berdampak ke perilaku berdonasi tanpa harus melalui intensi. Norma subyektif, motivation to comply dan kredibilitas mempunyai pengaruh langsung terhadap intensi dan berdampak ke perilaku berdonasi secara tidak langsung. Norma subyektif dan kredibilitas menjadi faktor dominan yang memengaruhi intensi berdonasi. Hasil analisis juga menunjukan antara niat dan perilaku sebenarnya tidak begitu besar skor pengaruhnya, demikian juga dengan faktor lainnya yang relatif lemah. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak faktor lain yang dapat memengaruhi intensi dan perilaku dalam berdonasi di urun dana lingkungan.

---

Using the extended theory of planned behavior (TPB), this study aims to explain what influences a persons behavior in donating to an environmental crowdfunding campaign. Environmental sensitivity was added to the extended TPB model to see its effect on donation behavior. The survey was conducted on 385 respondents who knew about crowdfunding. The analysis in this study uses path analysis. The results of this study indicate that donating to environmental campaigns through crowdfunding is determined by environmental sensitivity, attitude, subjective norms, motivation to comply, credibility, and intention to donate. Environmental sensitivity and attitude affect the behavior of donating without having to go through the intention. Subjective norms, motivation to comply and credibility have a direct influence on intentions and have an indirect impact on donating behavior. Subjective norms and credibility are the dominant factors that influence the intention to donate. The results of the analysis also show that the actual intention and behavior score is not that big, as well as other factors that are relatively weak. This shows that there are many other factors that can influence the intention and behavior of donating in environmental crowdfunding."

"Terorisme melalui ruang virtual (cyberspace) saat ini menjadi ancaman yangberdampak besar ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok danjaringan terorisme memanfaatkan penggunaan akses internet untuk mendukungkegiatan mereka, salah satunya ialah aktivitas pendanaan terorisme melaluicrowdfunding. Penelitian ini mencoba melihat secara utuh mengenai perkembanganancaman pendanaan terorisme melalui crowdfunding, serta bagaimana pendekatanintelijen strategis yang tepat untuk melakukan disrupsi terhadap perkembanganancaman tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatankualitatif. Kerangka analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialahdengan menggunakan basis teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory),analisis PESTLE (Politic, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment),serta analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity, and Threat). Berdasarkan hasilpenelitian didapatkan tiga pengembangan strategi yang perlu dilakukan PemerintahRI untuk mendisrupsi pendanaan terorisme melalui crowdfunding, yakni: a.Pengembangan pemanfaatan pemetaan analisis berbasis resiko, dan strategicforesight terhadap perkembangan terorisme dan pendanaan terorisme, yang bertujuanuntuk mengklasifikasikan prioritas penanganan pencegahan dan pemberantasanpendanaan terorisme baik di level strategis hingga di level teknis; b. Pemanfaatanwatchlist yang menyeluruh dan terintegrasi; c. Optimalisasi upaya pemblokiran asetsecara serta merta sebagai wujud tindakan pencegahan melalui pencantuman individudan entitas terduga teroris dan organisasi teroris, Tindakan ini perlu berfokus padapenanganan aktivitas kelompok dan jaringan terorisme, serta pendanaan terorismeyang tidak terkait langsung dengan insiden terorisme.

---

Terrorism through virtual space (cyberspace) is a threat that has a major impact on the

life of the nation and state. Terrorism groups and networks take advantage from the

internet to support their activities, especially crowdfunding for terrorist financing

purposes. This thesis tries to see the big picture of the development of the threat of

terrorism financing through crowdfunding, and how the strategic intelligence

approach could disrupt the development of these threats. This research used

qualitative approach for its methodology. The analytical frameworks used in this

study are the hypodermic needle theory, PESTLE (Politic, Economic, Social,

Technology, Legal, and Environment) analysis, and SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity, and Threat) analysis. The results of this study suggest that the

Government of the Republic of Indonesia need to develop three strategies to disrupt

the threat of terrorism crowdfunding, which are: a. Developing risk-based mapping

analysis and strategic foresight which aims to classify handling priorities both at the

strategic and technical levels; b. Utilization of comprehensive and integrated terrorist

network watchlist; c. Optimization the implementation of the freezing assets as a

precautionary measures through the listing of individuals and entities suspected of

terrorists and terrorist organizations. This action needs to focus on handling terrorism

and terrorism financing activities that are not directly related to terrorism incidents."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan donation-based crowdfunding di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Kegiatan donation-based crowdfunding dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kasus kesalahpahaman dan pelanggaran berupa penyalahgunaan dana donasi dan pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari yang berwenang. Peraturan yang ada dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada sehingga terjadi banyak kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding tidak memiliki mekanisme yang mumpuni dalam melindungi hak-hak donatur dan dalam hal apabila donasi oleh donatur disalahgunakan oleh penyelenggara kegiatan donation-based crowdfunding, penulis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti demikian hanya dapat bergantung kepada ketentuan dasar hukum perdata untuk melakukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan hukum pidana, apabila melalui gugatan perdata tidak mendapatkan hasil, dengan dasar penipuan dan/atau penggelapan uang hasil donasi.

---

This thesis analyzes about the problems that occur in the implementation of donation-based crowdfunding activities in Indonesia, both in terms of regulations and application. Donation-based crowdfunding activities in Indonesia are basically regulated in Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several cases of misunderstanding and violations in the form of misuse of donations and carrying out activities without permission from the authorities. The existing regulations are deemed incompatible with the existing conditions so that there is a lot of confusion in their application. This research is a normative-juridical-shaped research by means of literature study conducted on secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through the research are to know that the laws and regulations in Indonesia that govern donation-based crowdfunding activities do not have a powerful mechanism in protecting the rights of donors and in the event that donations by donors are misused by donation-based activity organizers. crowdfunding, the author is of the opinion that in such circumstances it can only depend on the basic provisions of civil law to file a lawsuit on the basis of illegal actions and criminal law, if a civil lawsuit does not get results, on the basis of fraud and/or embezzlement of donated money."

"Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

---

The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB)."

"ABSTRAKKebebasan selalu menjadi isu penting bagi pers di Indonesia, bahkan setelah pasca reformasi di mana demokratisasi berlangsung di segala lini kehidupan. Ancaman sensor oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi momok bagi jurnalisme, kini diganti oleh konglomerasi dan konvergensi yang dikhawatirkan mengancam kebebasan pers. Artikel ini merupakan review terhadap dua penelitian yang berfokus pada hal tersebut. Penelitian pertama oleh Anett Keller pada 2004 melihat bagaimana kepemilikan sangat berpengaruh terhadap otonomi redaksi. Sepuluh tahun setelah itu Ross Tapsell juga menyorot kebebasan pers di era konvergensi yang sarat dengan konglomerasi, dan bagaimana teknologi merupakan masalah sekaligus jawaban dari kekhawatiran tentang kebebasan pers. Meskipun berangkat dengan fokus yang berbeda, kedua penelitian berhasil memetakan ancaman dan potensi bagi kebebasan pers Indonesia yang terus bergejolak.

---

ABSTRACTFreedom of the press has always been a critical issue in the industry, moreover in the post-reform era where democratization is happening on every aspect. The government?s censor that previously being the main problem for journalism, now shift towards conglomeration and convergence that raise concern to freedom of the press. This article is a review to two researches that focus on that issue. The first is Anett Keller?s 2004 research that examine how ownership is significantly affecting newsroom autonomy. After ten years Ross Tapsell also aims to further examine freedom of the press in the convergence era, and how technology works as both threat and solution to freedom of the press. Although focuses differently, both research successfully map the threats and possibilities to Indonesia?s freedom of the press that is an ongoing process."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved."