Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBencana kelaparan hebat yang terjadi di provinsi Henan pada tahun 1942 sampai tahun 1943 merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh karena pemerintah Cina kurang memperhitungkan dampak dari pelaksanaan kebijakannya dalam usaha mempertahankan kedaulatan wilayah Cina. Keadaan tersebut diperparah dengan langkah-langkah pemerintah yang kurang efisien dalam menanggulangi bencana kelaparan di Henan pada periode tahun 1942-1943. Penyediaan pangan, air bersih, pakaian, tempat tinggal yang layak dan komunikasi yang amat sangat minim disebabkan karena pemberian bantuan dari pemerintah yang tidak segera didistribusikan ke daerah krisis. Kebijakan ekonomi yang berlaku saat itu juga semakin mempersulit kehidupan masyarakat Henan. Pajak gandum yang seharusnya tidak dibebankan kepada masyarakat di daerah krisis, justru tetap diberlakukan oleh pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan militer. Masyarakat yang tidak bisa membayar pajak tersebut terpaksa harus menjual apa pun untuk memenuhi kuota pajak.

---

ABSTRACTThe great famine that occurred in Henan province in 1942 until 1943 was a disaster caused by the Chinese government that did not take into account the impact of its policy implementation in the effort to defend the sovereignty of China. The situation was exacerbated by the government 39 s inefficient actions in famine prevention in Henan in the period 1942 1943. The lack of food, clean water, clothing, decent housing and communications is caused by government assistance that is not immediately distributed to the crisis areas. The prevailing economic policies also made it more difficult for the people of Henan. Wheat taxes that should not be imposed on communities in crisis areas remain to be imposed by the government in efforts to meet military needs. People who can not pay the tax are forced to sell anything to meet the tax quota."

"Penelitian ini membahas tentang penyimpangan yang dilakukan oleh para kader PKC selama berlangsungnya Gerakan Lompatan Jauh ke Depan di Cina yang menjadi latar belakang terjadinya Bencana kelaparan besar Cina 1959-1961. Tujuan dari penelitian ini adalah memperlihatkan peran kader PKC dalam sistem komune, dan mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kader PKC selama periode tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan partai selama berjalannya Gerakan Lompatan Jauh ke Depan menyebabkan kader PKC banyak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam komune. Penyimpangan yang banyak terjadi adalah pemberian informasi palsu dan penyiksaan. Penyimpangan tersebut berakibat langsung kepada kehidupan dari para anggota komune pada saat itu dan menjadi latar belakang terjadinya Bencana Kelaparan Cina.

---

This research discusses the aberrations committed by CCP cadres during the Leap Forward Movement in China that became the cause of the Great Chinese Famine of 1959-1961. The purpose of this study is to expose the role of CCP cadres in the commune system and reveal the deviations committed by CCP cadres during this period. The method used in this research is a qualitative method with a historical science approach. The results show that the lack of party supervision during the Leap Forward Movement led many CCP cadres to commit irregularities in their responsibilities in the commune. The most common was the provision of false information and torture. These actions of CCP cadres had a direct impact on the lives of commune members at the time and became the cause of the Chinese Famine that occurred shortly after the start of the Great Leap Forward Movement."

"ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Georgy Zhukov dalam Pertempuran Stalingrad dan strategi perang yang digunakan oleh Zhukov selama pertempuran tersebut. Georgy Zhukov adalah perwira militer Uni Soviet yang banyak memimpin operasi militer Uni Soviet dan membawa Uni Soviet menuju kemenangan melawan Jerman pada Pertempuran Stalingrad. Strategi perang apa yang digunakan oleh Zhukov menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Strategi perang ini dianalisis dengan menggunakan lima dasar teori perang yang dituliskan oleh Randall Bowdish. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Zhukov menggunakan strategi penghancuran untuk melawan pasukan Jerman, hal ini dibuktikan dengan pemusnahan pasukan Jerman yang bertujuan untuk mengurangi personil Jerman di Stalingrad serta dislokasi yang dilakukan oleh pasukan Uni Soviet untuk memukul mundur pasukan Jerman. Peran Zhukov dalam Pertempuran Stalingrad sebagai pemimpin operasi-operasi militer dapat dipastikan sangat penting. Zhukov menjadi orang kepercayaan Stalin dalam mengambil keputusan perang.

---

ABSTRACTThis research is aiming to analyze Georgy Zhukov rsquo s role in the Battle of Stalingrad and the strategic war used by Zhukov during the battle. Georgy Zhukov is a military officer which leads many Soviets rsquo military operations and brought Soviet to victory against Germany in the Battle of Stalingrad. Which military strategy that Zhukov used and what Zhukov role during the Battle of Stalingrad become the main question of this research. The war strategy which Zhukov used was analyzed by five basic war strategies written by Randall Bowdish. Based on the analysis can be concluded that Zhukov used the strategy of annihilation to against the German army, this proved by the annihilation of German army that aim to diminish the number of German army in Stalingrad and dislocation that did by Soviet army to repulsed the German army. Georgy Zhukov rsquo s role in the Battle of Stalingrad as commander of many military operations can be ensured really important. Zhukov becomes Stalin rsquo s right hand in order to make decisions during war."

"Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berawal dari dataran lumpur yang kemudian berkembang menjadi suatu lingkungan yang maju. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 1992 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya penataan ini maka pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarana dan prasarana seperti jalan-jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun. Sektor formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang. Investor berdatangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalah-masalah yang harus cepat ditangani seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahiran. Kerusakan lingkungan terjadi karena kurang terkendalinya eksploitasi lahan di daerah atas sehingga banyak terjadi lahan kritis dan ancaman penurunan permukaan tanah. Pemkot Semarang telah melakukan upaya-upaya pengendalian banjir diantaranya yaitu normalisasi banjirkanal, pembangunan polder, penambahan pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mengatasi banjir dan rob secara maksimal.Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang) ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, serta masyarakat yang tempat tinggalnya sering dilanda banjir dan rob.Dengan menggunakan analisis data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder serta dokumentasi maka diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang oleh Pemkot Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir tanpa disertai peran masyarakat dan stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi gorong-gorong sebagai resapan air. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang sebenarnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak memprioritaskan permasalahan banjir di Semarang.

---

City of Semarang today have tremendous development. Back then, it was a swamp area before it became a modem town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started to be arranged. Based on Government Regulation No. 50 of 1992 on districts establishment, Semarang divided into 16 districts. The effect of this division make the regional growth became higher and relatively equal. Inftastructure, like new roads which connected city centers and isolated region started to be built. Formal and informal sectors escalate equally and complete each other. Many investors come ftom domestic and abroad.

As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid increase of population due to migration and birth came into surface that need to cope with. Environmental destruction happened because there is a lack of control on soil exploitation in the upper area therefore many critical lands are formed and there is thread on land surface become lower then sea level. Semarang City authority have conducted many effort to anticipate flood for examples cleaning the canals ftom wastes, building polder (reservoir), are among those efforts. Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood in Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Poiicies in Handling Natural Disaster in Semarang (Case Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The data of this research are based on in-depth interview with The City of Semarang General Affairs Agency, The City of Semarang National Guard and Public Safety Board, The City of Semarang Garden and Cemetery Agency and also local people who live in in the nearby neighbourhood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is concluded that the implementation of flood control poiicies in Semarang by the authority is inappropriate. The city authority is only focus on creating inftastructure and not taking into account the participation of public and stakeholder, and also have not make the gutter to be in fully function. It also has not put a strict law on people who build semi-detached house upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city authority is not put the programme to handle flood as it main priority."

"Penelitian mengenai perencanaan bahasa ini bertujuan untuk menunjukkarn kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang berkaitan dengan masalah kebahasaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang berkaitan dengan masalah kebahasaan terhadap perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan Iainnya adalah menunjukkan hasil perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi pada masa Jepang dalam penggunaannya saat ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. yaitu mendeskripsikan perencanaan bahasa pada masa penjajahan Jepang. Penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap klasifikasi data, tahap analisis data yang terdiri dari pengembangan sandi bahasa, pembinaan pemakaian bahasa, pemakaian hasil pengembangan sandi bahasa, dan perencanaan bahasa pada masa penjajahan Jepang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut berupa pembakuan dan penambahan perbendaharaan kosakata yang masih digunakan pada saat ini. Selain itu, penelitian ini juga rnenemukan pola kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kolonial Jepang dalam menjalankan perencanaan bahasa pada kurun waktu tahun 1942-1943"

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Kebijakan Impor Film Asing Cina yang diatur dalam Film Industry Promotion Law sebagai upaya pemerintah Cina dalam mempertahankan ideologi sosialis dari invasi budaya dan ideologi Barat yang masuk melalui film Hollywood. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori Cultural Policy dan konsep Core Value System of Socialist, penelitian ini mencoba mengghubungkan penerapan Film Industry Promotion Law dengan upaya pemerintah Cina dalam mempertahankan ideologi sosialis. Berangkat dari asumsi bahwa terdapat keterkaitan antara Film Industry Promotion Law dengan upaya mempertahankan ideologi sosialis, penelitian ini juga menunjukan bahwa keberhasilan penerapan Film Industry Promotion Law berimplikasi dengan hilangnya budaya dan ideologi Barat yang terkandung dalam film Hollywood dan dominasi nilai-nilai sosialis dalam film-film yang beredar di Cina. Dengan begitu melalui kebijakan ini masyarakat Cina tidak terpapar dengan budaya dan ideologi Barat yang berpotensi menggeser budaya dan ideologi Cina.

---

This thesis discusses the implementation of the Chinese Foreign Film Import Policy that regulated in the Film Industry Promotion Law as an effort to defend the socialist ideology from the Western cultural and ideology invasion that entered through Hollywood movies. This study used qualitative research methods. Using the Cultural Policy theory and The Core Value system of Socialist concept, this research attempts to link the implementation of the Film Industry Promotion Law to the efforts of the Chinese government in maintaining socialist ideology. Based on the assumption that there is a connection between Film Industry Promotion Law and the effort to maintain socialist ideology, this study also shows that the successful implementation of Film Industry Promotion Law has implications for eliminate Western culture and ideology contained in Hollywood movies and the dominance of socialist values in movies circulating in China. In this way, through this policy, Chinese society not exposed to Western culture and ideology which has the potential to shift Chinese culture and ideology."

"Tesis ini membahas penerapan kebijakan efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus pada tahun penganggaran 2019 – 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskirptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dimana implementasi kebijakan yang mencantumkan pengelolaan anggaran dan program kerja pada tahun 2019 – 2021 memiliki variasi yang berbeda serta faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan anggaran RSUD Dr. M. Yunus. Terkait pembiayaan, pada tahun penganggaran 2019 terdapat pembiayaan yang dikeluarkan selain dengan program kerja adalah terkait hutang RSUD dr. M. Yunus yang berakibat adanya beban anggaran yang perlu ditanggulangi dan dibebankan secaraberkala dan terjadi pula di tahun penganggaran 2020 dan 2021. Perbedaan yang mendasar terjadi pada tahun penganggaran 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 terjadi sehingga yang mempengaruhi struktur anggaran serta besaran anggaran yang telah dialokasikan terkhusus pada tahun penganggaran 2020 – 2021. Efisiensi anggaran perlu dilakukan mengingat pengaruh dari perubahan prioritas program kerja yang semula adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berganti menjadi fokus penanggulangan pasien COVID-19. Hal ini juga berpengaruh kepada beberapa pelayanan yang dialih fungsikan serta berdampak pada refokusing anggaran yang ada. Selain itu, adanya faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran dinilaimemiliki peran yang penting dengan melihat aspek politis yang terjadi maupun secara struktural serta adanya batasan dan nilai publik yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran RSUD Dr. M. Yunus

---

This thesis discusses the application of budget efficiency policies at RSUD dr. M. Yunus in the 2019 – 2021 budget year. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that the budget efficiency of RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu where the implementation of policies that include budget management and work programs in 2019- 2021 have different variations as well as supporting factors that influence the budget management of RSUD Dr. M. Yunus. Regarding financing, in the 2019 budget year there was financing issued other than the work program, which was related to the debt of RSUD Dr. M. Yunus which results in a budget burden that needs to be addressed and charged periodically and also occurs in the 2020 and 2021 budget years. The fundamental difference occurred in the 2020 and 2021 budget years where the COVID-19 pandemic occurred so that affected the budget structure and the amount of the budget that was has been allocated specifically for the 2020 – 2021 budget year. Budget efficiency needs to be done considering the effect of changing the priority of the work program which was originally to improve overall health services to change to focus on treating COVID-19 patients. This also affected several services that were transferred and had an impact on the refocusing of the existing budget. In addition, the existence of supporting factors in budget management is considered to have an important role by looking at the political aspects that occur as well as structurally as well as the existence of limits and public values that can affect the efficiency of the budget of RSUD Dr. M. Yunus"

"Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan seluruh masyarkat di seluruh dunia juga mempengaruhi Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengatur seluruh masyarakatnya agar bisa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran infeksi Covid-19 yang sangat cepat. Dalam hal ini, informasi protokol kesehatan menjadi sangat penting agar bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat paham dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Penelitian ini mengambil kasus Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan menganalisa 3 variabel, Kepuasan, Transparansi dan Interaktivitas. Metode kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah interaktivitas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Covid-19 pandemic which has affected the lives of all people around the world has also affected Indonesia's capital city, DKI Jakarta. The DKI Jakarta Provincial Government must be able to regulate all of its people so that they can live according to health protocols and reduce the very fast spread of Covid-19 infections. In this case, information concerning health protocol becomes very important so that it can be applied by all communities. The spread of information carried out in social media belonging to the DKI Jakarta Provincial Government must be done well so that the public can understand and implement the regulations or policies that has been made. This research takes the case of public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta in tackling Covid-19 by analyzing 3 variables, Satisfaction, Transparency and Interactivity. Qualitative methods are carried out by distributing questionnaires to answer research questions. An important finding in this study is that interactivity is the dominant variable affecting public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta."

"Tesis dengan judul "Kebijakan Cina Menangani lsu SARS dalam Perspektif Human Security" mencoba menjelaskan bagaimana wabah SARS menjadi salah satu ancaman terhadap human security, digambarkan dari dampak penyebaran wabah SARS terhadap beberapa negara berbagai aspek dan gambaran mengenai Cina merespon munculnya isu tersebut dalam perspektif human security.Wabah SARS yang menyerang di tahun 2002-2003 menunjukkan kekurangan transparansi dan ketidakefektifan kebijakan kesehatan publik di Cina yang akhirnya bukan hanya mempengaruhi warga Cina tetapi juga warga di beberapa negara. Penyembunyian dan under-reporting kasus infeksi oleh medical personnel dan pejabat pemerintah dengan serius telah mempengaruhi kepercayaan publik di dalam dan luar Cina. Bentuk ancaman baru seperti wabah SARS ini mempengaruhi persepsi pemimpin Cina dalam menilai kepentingan dan kebutuhan keamanan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang didapatkan Cina dari WHO dan masyarakat Internasional karena keterlambatan penanganan kasus ini dengan melarang warga untuk melakukan kunjungan perjalanan ke Cina yang tentunya secara langsung berdampak pada bidang perekonomian.Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa SARS telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik satu negara, dalam hal ini khususnya Cina.Dengan demikian, kebijakan yang diyakini pemerintah Cina dapat dilakukan dalam menanggulangi isu ini pada kenyataannya belum cukup memadai, sehingga dampak dari wabah SARS meningkat hingga mencapai angka kematian/ mortality yang cukup tinggi dan meluas ke beberapa negara."