Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penutupan asuransi dalam hal penanggungan terhadap piutang dalam perjanjian kredit modal kerja serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan sahnya perjanjian asuransi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma positif dalam norma perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dari penelitian ini dapat mengetahui bahwa proses penutupan asuransi kredit dapat dilakukan dengan dua macam yaitu automatic cover dan case by case. Selain itu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang menjelasakan atau memaparkan pertimbangan dalam faktor lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan pertimbangan lain dalam memberikan pertimbangan hukum, agar semua kalangan dapat mengerti mengenai latar belakang mengapa hasil dari putusan tersebut demikian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of insurance closure in terms of stipulations on receivables in the working capital credit agreement and the consideration and decision of Bandung District Court has been in accordance with the legitimate. In this writing, the author uses normative juridical research methods yaaitu research that makes the law as a positive norm in the norms of legislation invitation. From the results of research that the author has done, it can be concluded. From this research can be known the closing process can be done with two kinds of automatic cover and case per case. In addition to the judges 39 considerations in giving legal considerations is less explanatory or describe factors in other factors. The results of the study suggest that there should be additional considerations in providing legal understanding, so that all circles can understand the background of the outcome of the verdict. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penutupan asuransi dalam hal penanggungan terhadap piutang dalam perjanjian kredit modal kerja serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan sahnya perjanjian asuransi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma positif dalam norma perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dari penelitian ini dapat mengetahui bahwa proses penutupan asuransi kredit dapat dilakukan dengan dua macam yaitu automatic cover dan case by case. Selain itu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang menjelasakan atau memaparkan pertimbangan dalam faktor lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan pertimbangan lain dalam memberikan pertimbangan hukum, agar semua kalangan dapat mengerti mengenai latar belakang mengapa hasil dari putusan tersebut demikian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of insurance closure in terms of stipulations on receivables in the working capital credit agreement and the consideration and decision of Bandung District Court has been in accordance with the legitimate. In this writing, the author uses normative juridical research methods yaaitu research that makes the law as a positive norm in the norms of legislation - invitation. From the results of research that the author has done, it can be concluded. From this research can be known the closing process can be done with two kinds of automatic cover and case per case. In addition to the judges' considerations in giving legal considerations is less explanatory or describe factors in other factors. The results of the study suggest that there should be additional considerations in providing legal understanding, so that all circles can understand the background of the outcome of the verdict."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penyaluran kredit perbankan, pembiayaan pasar modal dan pertumbuhan sektor riil di Indonesia, kemudian akan dilakukan analisis bagaimanakah peranan dari masing- masing variabel tersebut dalam menjelaskan perubahan variabel lainnya, termasuk respon tiap variabel pada periode selanjutnya apabila terjadi shcck baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun oleh variabel lain. Alat statistik yang digunakan adalah Vector Autoregression (VAR) dan uji kausalitas Granger. Pola hubungan antar variabel dalam model VAR dianalisis dengan Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD), Sebelum dilakukan regresi dengan model VAR terlebih dahulu dilakukan uji stasionerHasil Uji stasioner dengan menggunakan unit root test menunjukan bahwa ketiga variabel stasioner pada first difference. Berdasarkan hasil uji empirik dengan mengunakan metode kausalitas Granger dan VAR, dapat disimpulkan bahwa perubahan volume penyaluran kredit dan perubahan pertumbuhan sektor riil memiliki hubungan saling mempengaruhi, perubahan pembiayaan pasar modal (total issurance saham dan obligasi) dan perubahan pertumbuhan sektor riil juga memiliki hubungan saling mempengaruhi dan perubahan pembiayaan pasar modal (total issurance saham dan obligasi) berpengaruh terhadap perubahan volume penyaluran kredit namun tidak sebaliknya. Dalam menjelaskan perubahan volume kredit secara umum peranan pembiayaan pasar modal lebih dominan/signifikan dibandingkan sektor riil, kemudian dalam menjelaskan perubahan pembiayaan pasar modal peranan sektor riil lebih dominan/signifikan dibandingkan volume kredit dan perubahan sektor riil peranannya lebih dapat dijelaskan oleh volume kredit dibandingkan pembiayaan pasar modal. Adanya shock pada volume kredit secara umum akan direspon positif oleh sektor riil, dan direspon negatif oleh pembiayaan pasar modal, adanya shock pada pembiayaan pasar modal secara umum akan direspon positif oleh sektor riil dan volume kredit walaupun tidak secara spontan, kemudian adanya shock pada perubahan sektor riil akan secara umum direspon positif oleh perubahan volume kredit dan direspon negatif oleh pembiayaan pasar modal.

---

The aim of this research is to know the relationship of banking credit funding, financial Capital market and the real sector growth in Indonesia then will be analyzed of the role of each variable in explaining changes in other variables, including the response of each variable in the next period when the shock occurred caused by themselves or by other variable. Statistical tool used was the regression of Vector Autoregression model (VAR) and Granger’s causality. Patiem uf the relationship between variables in VAR model will be analyzed with the Impulse Response Function (IRF) and variance Decomposition (VD). Prior to the regression model with VAR, first stationery test conducted.

The results of stationery test with a unit root test shows that the three variables are stationer in the first difference. Based on the results of empirical tests using the method of Granger’s causality and VAR, it can be concluded that changes in the volume of credit funding and changes in the real sector growth have relationships affect each other, changes in financial Capital market (total issuance bonds and stocks) and changes in the real sector growth also have relationships affect each other and changes in financial Capital market (total issurance bond and stock) changes affect the volume of credit, but not vice versa. To Explain the changes in the volume of credit in general, the role of Capital markets more dominant / significant compared to the real sector, and changes in the role of Financial Capital market, the real sector more dominant/significant than the volume of credit and changes in the real sector role can be explained more by credit volume compare to the financial Capital market. There is shock at the volume of credit in general responded positive by the real sector, and negative by Financial Capital market, the financial shock on the Capital markets in general will be responded positive by the real sector and the volume of credit even if not spontaneously, then there is a shock in the change of sector real general ly responded positive by volume changes and negative responds by credit and financial capital market."

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study."

"ABSTRAK Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk melakukan penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal oleh penanam modal. Salah satunya kasus Investasi Emas yang dilakukan oleh PT. XXXX yang menyalahgunakan Izin Prinsip dimana perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar sebagaimana yang tercantum dalam Izin Prinsipnya, melainkan perusahaan tersebut menawarkan produk investasi berupa emas. Kasus penyalahgunaan izin prinsip ini menimbulkan akibat hukum yang masif, baik terhadap perusahaan itu sendiri dan organ-organ didalam perusahaannya serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap izin prinsip yang sudah diterbitkan oleh BKPM kurang ketat dan pengaturan izin prinsip terlalu sering berubah-ubah. Akan tetapi, terlepas dari itu pengaturan izin prinsip sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

---

ABSTRACT Investment activities, both foreign and domestic, in developing countries is a thing that can not be avoided because it is expected that investment activities can help the implementation of the economy. However, there are concerns about the character of the investors, which is profit oriented. It is not impossible that investors will take action that violates the laws to achieve their goals. Including misuses the capital investment principal licenses case. One of them is Gold Investment, conducted by PT. XXXX that misuses the Principle License which the company does not carry out the business activities of the Perdagangan Besar as stated in the Principle License, but the company offers investment products in the form of gold. The case of misuse of this principle license has massive legal effects on both the company itself, the organs within the company and the wider community. This research uses juridical normative research method. This research uses the normative juridical method which in his research emphasizes on the use of legal norms in writing. Based on the nature of this research is exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the regulation on supervision of the principal licenses issued by BKPM is less stringent and the principal licensing regulations are too often change. Regardless of that, the principal license regulation is sufficient to provide legal certainty for investors. "

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kesesuaian pengendalian intern kredit yang ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit usaha mikro dengan pengendalian internal menurut pedoman standar sistem pengendalian intern perbankan, analisis apakah pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif, dan analisis pengaruh pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit mikro. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain deskriptif. Penelitian dilakukan dengan memperoleh data-data, mengolahnya, serta menganalisisnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bandung Kidul masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa elemen pengendalian internal yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif karena tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi, dan pengendalian internal PT. BPR Bandung Kidul mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit mikro karena dengan tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.

---

This study discusses the analysis of the suitability of internal controls established by the bank credit in the provision of micro credit to the internal control standards under the guidelines of the banking system of internal control, analysis of whether the provision of micro credit is determined by the bank have been effective, and analysis of the influence of the effectiveness of internal control micro-credit. This study is a descriptive research design. The study was conducted to obtain data, process it and analyze it.

From the research, it is known that the internal control of credit made by PT. Rural South London still not done properly because there are still some elements of internal control is still not implemented to the maximum, micro lending set by the bank have been effective for the achievement of credit from the point of BPR as indicated by the provision of credit in an amount sufficient large, the current bills, and provide benefits while the achievement of micro-enterprise lending is indicated by the success of the work done by the leading indicator of customer loans could be repaid, and internal control PT. BPR Bandung Kidul have an influence on the effectiveness of micro credit for the achievement of credit from the point indicated by the provision of loans in large numbers, the current bills, and provide benefits while the achievement of microenterprise lending business success is indicated by the customer carried by the main indicators of the loan can be repaid."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."

"Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Akan tetapi, peningkatan PDRB sub sektor restoran di Kota Bandung tidak proporsional dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang befokus terhadap implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah restoran tidak proporsional dengan peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam implementasi kebijakan pajak restoran, antara lain terkait regulasi izin usaha restoran, petugas Dinas Pelayanan Pajak yang melakukan pungutan liar, pengusaha restoran yang tidak patuh dalam menyetorkan pajak restoran, dan masih minimnya pengetahuan pengusaha restoran akan kebijakan pajak restoran.

---

The number of restaurants in Bandung has increased from the year 2009 to 2013. However, the increase in sub sector Gross Domestic Regional Product (GDRP) of restaurant in Bandung are disproportionate with revenue of restaurant tax in Bandung. This study focuses on the implementation of restaurant tax policy in Bandung to determine whether the implementation of restaurant tax policy in Bandung already well underway. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative method as well. The result is the implementation of restaurant tax policy in Bandung has not gone well. Things that cause the increase in the number of restaurant is not proportional to the increase of restaurant tax revenue in Bandung is there are some obstacles in the regulations that is relevant with restaurant permit, extortion that is done by employers in the Directorate Service on Taxes, owner of restaurant that don’t pay the restaurant tax appropriately, and lack of knowledge about restaurant tax policy from the owner of retaurants."

"Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbedaan yang ada antara Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memiliki cukup banyak perbedaan. Mengingat Undang-undang yang sebelumnya sudah berusia cukup tua yaitu, 22 tahun. (2) Pada studi kasus yang dilakukan Perusahaan Pialang Asuransi terlibat sejak awal penentuan calon debitur, hingga penyelesaian klaim. (3) Tanggung Jawab Pialang Asuransi terhadap penyelesaian klaim diatur berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya tanggung jawab diatur berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Tertanggung.

---

This thesis is discussing about how Insurance Broker liability to their Client (Insured), when they are on claim settlement process. This reseach formed in juridicial normative reseach that using secondary data such as national regulation and related literature, also using primary data such as result of interview with related informants, both academics and practicioners, which the data were processed by qualitative method. The result of this research explained that (1) There is a lot differences betwene the old Insurance law with the new one, considering that the old law was publicated onn 22 years ago (2) According to the case study, Insurance broker involved from the beginning process of credit pension debitur selection until the end, which is claim settlement if there any claim (3) insurance broker liability regulated on Undang-undang 40 tahun 2014, unless otherwise stated will be based on the deal between insured and insurance broker."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pertumbuhan kredit bank umum konvensional di Indonesia baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Bank umum kemudian dikelompokkan berdasarkan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Pertumbuhan kredit bank umum dipengaruhi oleh faktor internal perbankan, kebijakan, dan eskternal. Penggunaan dummy variable berfungsi untuk melihat perbedaan dampak pengelompokkan modal terhadap pertumbuhan kredit bank. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok bank berdasarkan modal sesuai dengan ketentuan BI. Selain itu, pengaruh kebijakan moneter dalam memengaruhi pertumbuhan kredit di Indonesia bersifat ambigu, terutama pada bank dengan modal kecil., This study aims to analyse the determinants of commercial banks credit growth in Indonesia both on demand and supply side. Commercial banks are then classified based on their capital size in accordance of the provisions of Bank Indonesia (BI). Commercial banks credit growth is largely driven by internal factor of banks, policy factor and external factor. Dummy Variable is used to see the different effects of classification of capital towards banks credit growth. The results show that there is no significant difference in BI classification. Furthermore, the influence of monetary policy on determining banks credit growth is ambigious, particularly in low-capital banks.]"