Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja terhadap pekerja borongan PT. Konstruksi X sebagai wujud perlindungan sosial. Pekerja borongan kontrak dalam sektor konstruksi merupakan pekerja yang bersifat sementara namun memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Oleh karena itu diperlukannya suatu bentuk perlindungan sosial untuk melindungi para pekerja borongan dari resiko-resiko kehidupan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi borongan telah dilaksanakan di PT. Konstruksi X sudah cukup baik, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menyarankan bahwa PT. Konstruksi X perlu melaksanakan sosialisasi terkait dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada pekerja borongan konstruksinya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Work Accident Insurance to construction worker's PT. Konstruksi X as a form of social protection. Construction workers are temporary worker but have a high risk of occupational injury and needed a social protection to protect them from the risks of life. This research is qualitative with descriptive design. The results showed that implementation of Work Accident Insurance for construction worker has been implemented in PT. konstruksi X, in accordance with the provisions of applicable legislation. The results suggest that PT. Construction X needs to carry out socialization related to the Work Accident Insurance program to its construction worker. "

"Seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja harus dilindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, hal ini tidak dapat terwujud karena terbitnya Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja atas penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di kondisi pandemi Covid-19?; 2) Studi kasus terhadap kasus penyakit akibat kerja tenaga kerja terpapar Covid-19 pada program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yang terkena Covid-19 sebagai penyakit akibat kerja berkaca pada kondisi pandemi saat ini?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 mempersempit definisi peserta yang dapat dilindungi oleh program JKK akibat Covid-19 sebagaimana diatur oleh undang-undang, yakni hanya pekerja tertentu saja; 2) kebijakan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 tidak memenuhi tujuan dibentuknya program jperaminan sosial yaitu memberikan perlindungan ekonomis kepada seluruh pekerja dan keluarga dari pekerja; dan 3) Kedudukan hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP 44 Tahun 2015. Saran dari penelitian ini bahwa: 1) Melakukan perubahan terhadap Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 yang tidak sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional; 2) Membuat peraturan terkait penyakit akibat kerja akibat Covid-19 yang diperuntukan kepada seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja; dan 3) Pemangku kebijakan harus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tercapainya tujuan jaminan sosial nasional.

---

All workers exposed to Covid-19 at work must be protected by the Work Accident Program. However, due to published of Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020, the protection program cannot be enforced. The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of protection for workers affected by Occupational Diseases during the Covid-19 pandemic based on laws and regulations?: 2) Case studies on Occupational Diseases for workers exposed to Covid-19 case through the Working Accident Protection Program; and 3) How should the protection of Work Accident Insurance for workers affected by Covid-19 as an Occupational Disease be reflected in the current pandemic conditions?. This research method uses a normative juridical form and the data used in this research based on secondary data. This tesis conclusion are: 1) The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 narrows the definition of participants who can be protected by the JKK program regulated by law, namely only certain worker; 2) Policies as regulated in Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is not in line with the objective of establishing a social security program which is to give economic protection for all workers and their families.; and 3) The legal position of The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is contrary to higher laws and regulations. Based on the results of the research, suggestions that can be submitted are 1) Those regulations should be amandment caused by those are not in line with the national social security system; 2) Provide regulations regarding with occupational diseases due to Covid-19 which is belonging to all workers who are exposed to Covid-19 in the workplace; 3) Regulators should have coordinated with BPJS Ketenagakerjaan to achieve the goals of national social security are ensured. government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Angka kejadian kecelakaan kerja di Indonesia tergolong tinggi. Sektor jasa konstruksi merupakan sektor dengan angka kejadian kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja adalah menggunakan alat pelindung diri. Beberapa penelitian menunjukan rendahnya penggunaan alat pelindung diri pada pekerja konstruksi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi PT. X. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional pada 72 pekerja di PT. X. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan mengenai tingkat pengetahuan penggunaan alat pelindung diri dan kejadian kecelakaan kerja. Hasil uji analisis Chi Square menyatakan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi di PT.X (P= 0,937, α= 0,05). Kejadian kecelakaan kerja lebih banyak terjadi pada responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik daripada responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik. Hasil ini merekomendasikan bahwa pengetahuan penggunaan alat pelindung diri yang baik harus disertai dengan sikap dan perilaku penggunaan alat pelindung diri agar mengurangi risik terjadinya kecelakaan kerja.

---

A number of occupational accident in Indonesia is high. The construction is a sector with a highest occupational accident in Indonesia. The use of personal protective equipment is on of the solution to reduce a number of accident. Recent studies show that the use of personal equipment in construction worker is low. This study aim to identify the relationship between knowledge level on personal protective equipment and occupational accident of construction worker in PT. X. Cross sectional study used in this study with 72 workers. The structured questionnaire about knowledge on personal protective equipment used to collect the data. The result shows that there is no relationship between knowledge level on personal protective equipment and occupational accident of construction worker in PT. X. (P = 0.937, α = 0.05).Occupational accident are more common in respondents who have a good knowledge level less than respondents who have a good knowledge level. These results recommend that the knowledge level on personal protective equipment must be accompanied by the attitude and behavior of use of personal protective equipment in order to reduce a number of accident."

"Penelitian ini membahas tentang resiko kecelakaan kerja pada pekerja bukan penerima upah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko potensial yang perlu diperhatikan dan dikendalikan. Faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan kerja, dan situasi pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan yang parah pada kesehatan mental dan fisik pekerja, meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak pekerja bukan penerima upah yang memiliki resiko kerja, kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode estimasi logistik dan menemukan bahwa tingkat resiko kerja berpengaruh positif terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja.

---

This research discusses the risk of work accidents among non-wage workers in Indonesia during the COVID-19 pandemic. In this study, it was found that every occupation carries potential risks that need to be considered and controlled. Human factors are the main cause of work accidents, and the COVID-19 pandemic has put severe pressure on the mental and physical health of workers, increasing the risk of work accidents. The results show that despite many non-wage workers having work-related risks, the ownership of work accident insurance remains low. This research uses logistic estimation method and finds that the level of work risk positively influences the ownership of work accident insurance."

"Pekerja rumah sakit terutama tenaga kebersihan outsourcing sangat berisiko untuk mengalami kecelakaan kerja berupa tertular penyakit menular selama bekerja. Besarnya risiko yang dimilikinya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rumah sakit dan tenaga kebersihan outsourcing yang menangani penyakit menular. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk diterapkan oleh rumah sakit selaku pemberi kerja. Rumah sakit kemudian telah membentuk peraturan internal sebagai peraturan pelaksana dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Meski demikian, rumah sakit sepenuhnya mengacu kepada program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada seluruh pekerjanya. Sebagaimana tenaga kebersihan outsourcing dipekerjakan melalui perusahaan outsourcing, maka pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kerja yang dialami tenaga kebersihan outsourcing ada pada perusahaan outsourcing. Rumah sakit juga kemudian turut berkoordinasi dengan perusahaan outsourcing untuk membantu kelancaran proses pengklaiman manfaat jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak pekerja. Adapun, penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif dan berjenis penelitian hukum doktrinal.

---

Hospital staff, especially outsourced cleaning staff, are at a very high risk of experiencing employment injury in the form of being infected by infectious disease while doing their job. The high risk they have, has raised questions in how the employment injury security policies are for hospital staff and how the employment injury security is implemented for outsourcing cleaning staff who handle infectious diseases. The Indonesian Government has created occupational safety and health policy along with infection prevention and control policies that needs to be enforced by hospitals as an employer. Following that policy, hospitals have established an internal policy as the enforcement policy for the policies by the Government. However, hospitals completely obliges to employment injury security by BPJS Ketenagakerjaan in providing employment injury security for their staff. As outsourced cleaning staff are hired by hospitals through outsourcing companies, outsourcing companies become the ones responsible for the employment injuries experienced by the outsourced cleaning staff. Hospital is also still involved in coordinating with the outsourced cleaning staff’s outsourcing companies in the process of claiming the staff’s rights in employment injury security benefits. In addition, this research is in the form of descriptive research and doctrinal legal research."

"Penelitian ini menganalisis pelindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya program jaminan kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja menjadi faktor penting dalam pelindungan yang diberikan bagi pekerja. Penelitian ini, disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan studi komparatif yang membandingkan implementasi pelindungan serta jaminan sosial ketenagakerjaan di Taiwan dan Jepang. Meskipun kedua negara ini memiliki sistem jaminan sosial yang cukup baik, terdapat perbedaan dalam penerapan dan aksesibilitasnya bagi PMI. Adanya akibat kebijakan One China Policy membuat interaksi Indonesia dan Taiwan menjadi terbatas dan hanya dilakukan melalui Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Selain itu, di Taiwan, masih ditemukan berbagai permasalahan pelindungan, seperti overcharging, gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja, hingga kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman PMI dan keluarganya terhadap prosedur klaim serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pencairan manfaat. Adanya tantangan tersebut, dapat berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga PMI yang kehilangan sumber pendapatan utamanya. Sebaliknya, di Jepang, hubungan bilateral terjalin dengan baik melalui Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement yang memberikan implementasi pelindungan dan jaminan sosial lebih efektif dengan proses klaim yang lebih cepat. Penelitian ini, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi secara optimal, serta dapat memberikan manfaat terbaik di wilayah penempatan manapun.

---

The study analyzed the protection and employment social security provide to Indonesia migrant workers, focusing on the work accident insurance program. The implementation of this insurance become a crucial factor in ensuring workers protection. The research was conducted using a doctrinal legal research method and employed a comparative study to examine the implementation of protection and employment social security in Taiwan and Japan. Although both countries had well-established social security system, differences in application and accessibility for migrant workers were identified. Due to the One China Policy, interactions between Indonesia and Taiwan were limited and conducted exclusively through the Indonesian Economic Trade Office in Taipei. Moreover, in Taiwan, several protection issues persisted, such as overcharging, salaries not matching contractual agreement, unilateral termination of employment by employers, and work accident. The implementation of labor social security, particularly work accident insurance, also faced challenges, including a lack of understanding among migrant workers and their families about claim procedures and the lengthy time required for benefit disbursement. The challenges directly impacted the welfare of migrant workers families who had lost their primary source of income. In contrast, Japan maintained strong bilateral relations with Indonesia through the Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, enabling more effective implementation of social protection and security measures, including a faster claims process. The research emphasized the importance of synergy between the Indonesian government and destination countries to ensure migrant workers right were optimally protected and that the benefits provided could improve their well-being in any placement area."

"PT X mengalami peningkatan produksi, hal ini seiring dengan peningkatan kejadian kecelakaan kerja di PT X. Dalam upaya penanganan kecelaakaan kerja, dilakukan pelaporan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi langkah yang perlu dilakukan kedepannya. Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif ini memiliki pendekatan study case dengan melihat pelaporan kecelakaan yang lebih dari ketentuan 2x24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengetahuan, sikap, dan faktor eksternal terhadap pelaporan kecelakaan kerja. Hasil: Responden belum memiliki pengetahuan yang cukup menyelutuh mengenai kecelakan kerja, regulasi pelaporan kecelakaan kerja, alur pelaporan kecelakaan kerja, namun telah memiliki pengetahuan yang baik untuk defnisi pelaporan kecelakaan kerja dan suransi kecelakan kerja. Responden memiliki sikap cenderung untuk tidak melaporkan kecelakaan ringan meski telah menganggap pelaporan kecelakaan kerja penting. Sikap dalam pemilihan asuransi juga memiliki kecenderungan tidak memilih BPJS Ketenagakerjaan meski telah mengetahui asuransi untuk kecelakaan kerja. Faktor eksternal responden mencakup dukungan atasan dan rekan kerja cenderung positif. Responden juga mengetahui tidak adanya punishment serta PT X telah memfasilitasi keselamatan.

---

PT X has experienced an increase in production, which has coincided with a rise in workplace accidents. In an effort to address workplace accidents, reporting is conducted to identify and evaluate the necessary steps moving forward. This descriptive research, using a qualitative method, employs a case study approach by examining accident reports exceeding the 2x24 hour limit. The aim of this study is to provide an overview of knowledge, attitudes, and external factors influencing accident reporting. Results: Respondents lack comprehensive knowledge about workplace accidents, accident reporting regulations, and the accident reporting process, but they do possess good knowledge of the definition of accident reporting and accident insurance. Respondents tend to avoid reporting minor accidents, despite recognizing the importance of accident reporting. Their attitude towards choosing insurance also shows a tendency not to select BPJS Ketenagakerjaan, even though they are aware of workplace accident insurance. External factors for respondents include positive support from supervisors and colleagues. Respondents also recognize the absence of punishments and that PT X has facilitated safety measures."

"ABSTRAKTenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi kegiatan ekonomi, oleh karena itukesehatan dan keselamatan manusia saat bekerja harus di lindungi. Keselamatan dankesehatan kerja merupakan hak para pekerja dan merupakan hak asasi manusia. Penelitian inibertujuan untuk mengkaji kecelakaan kerja menggunakan analisis spasial di perusahaantambang PT X dengan bantuan analisis statistik spasial yaitu Getis-Ord (Gi*). Getis (Gi*)merupakan salah satu metode statistik spasial untuk menentukan hotspot pada suatu areaberdasarkan pengelompokkan spasial dari data insiden. Hasil penelitian menunjukkan insidenpaling sering terjadi di jalan hauling yang paling sering disebabkan oleh buruknyamaintenance dengan nilai z score 3,21 dan operator tidak mentaati peraturan yang telahditetapkan dengan nilas z score 3,022.

---

ABSTRACTLabor is a valuable asset for economic activity, therefore human health and safety work mustprotected. Occupational safety and health is the right of workers and is a basic human right.This study aims to examine occupational accidents using spatial analysis in PT. X miningcompanies with spatial statistical analysis of Getis-Ord (Gi*). Getis (Gi*) is one of the spatialstatistical methods for determining hotspot in an area based on spatial grouping of incidentdata. The results showed that incidents were most frequent on hauling roads most oftencaused by poor maintenance with z score of 3.21 and the operator did not comply with theestablished rules with z score of 3.02"

"Kelelahan merupakan salah satu faktor pembentuk kecelakaan tim kerja di konstruksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kondisi kelelahan pekerja konstruksi PT.X. Dengan desain penelitian cross sectional, menggunakan kuesioner Industrial Fatigue Research Committee, didapatkan 100 pekerja mengalami kelelahan saat sebelum dan setelah bekerja, dengan proporsi kelelahan diatas rendah meningkat setelah bekerja dari 52,5 menjadi 69,3 , artinya dibutuhkan penilaian lanjut dan perbaikan. Upaya pengendalian yang sudah dilakukan membatasi jam kerja lembur, penyediaan mess, dan olahraga rutin. Upaya lain yang dapat dilakukan memperketat kebijakan jam kerja, promosi perilaku hidup sehat, dan pengendalian faktor lingkungan kerja.

---

Fatigue is one of the main factor of worker rsquo s accident in construction. This study aimed to find out the fatigue conditions of PT. X construction workers. Using cross sectional design and Industrial Fatigue Research Committee Questionnaire, it was found that 100 of workers experience fatigue before and after work, with the prevalence of fatigue above low increased after working from 52.5 to 69.3 , meaning that further assessment and improvement were needed. Control measures that had been done were limiting the overtime hours, providing temporary shelter, and regular exercise. It was suggested to tighten the policy of working hours, promote healthy lifestyle, and control working environment factors."

"ABSTRAKPerundang-undangan mengatur mengenai Program Jaminan Pensiun guna melindungi pekerja/buruh ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya untuk mengikuti program jaminan pensiun. Dalam kenyataannya terdapat perusahaan yang masih menyelenggarakan sendiri program jaminan pensiun internal dan tidak mengalihkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan sebuah perusahaan X. Kata

---

ABSTRACTLegislation regulates the Pension Insurance Program to protect workers laborers when entering retirement age, permanent disability, or pass away. Employers are required to register their workers laborers to join the pension insurance program. In fact, there are companies that still hold their own internal pension insurance program and do not transfer it to BPJS Employment. This raised makes a difference implementation whisch is further discussed in problems that is raised in this thesis. The research in this thesis using the method of jurisdical normative reference to legal norms a series of interviews to be used as supporting data. The purpose of writing this thesis is to identify the implementation of pension insurance program in BPJS employment and in a company X. "