Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan permukiman kumuh merupakan tantangan urbanisasi dewasa ini. Permukiman kumuh ditandai dengan keterbatasan infrastruktur dasar permukiman, salah satunya adalah tidak tersedianya infrastruktur pengelolaan persampahan yang memadai. Kota Bandung sebagai bagian dari kota metropolitan tidak luput dari tantangan ini, sehingga dipilih tiga daerah sebagai perwakilan kawasan kumuh sebagai objek penelitian. Ketiga daerah tersebut adalah Kelurahan Tamansari (kumuh berat% Kelurahan Babakan Ciamis (kumuh sedangj, dan Kelurahan Cihaurgeulis (kumuh ringan). Analisis kondisi pengelolaan persampahan eksisting dilakukan dengan perhitungan Indeks Kualitas Tanah (IKT) permukiman. Penelusuran kemungkinan perbaikan kondisi infrastruktur pengelolaan persampahan dilakukan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang membantu pengambilan keputusan dengan perbandingan prioritas dari para pakar di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hasil perhitungan IKT menunjukkan bahwa kualitas tanah Kelurahan Tamansari adalah yang terburuk dengan nilai IKT 18,5, Kelurahan Babakan Ciamis bernilai IKT 47,5, dan Kelurahan Cihaurgeulis yang terbaik dengan nilai IKT 73,5. Analisis AHP menghasilkan alternatif solusi infrastruktur pengelolaan persampahan terbaik untuk ketiga kelurahan adalah dengan komposting untuk mengelola sampah organik dan bank sampah untuk mengelola sampah anorganik. Masing-masing jumlah unit yang dibutuhkan adalah 20 unit untuk Kelurahan Tamansari, 8 unit untuk Kelurahan Babakan Ciamis, dan 11 unit untuk Kelurahan Cihaurgeulis."

"ABSTRAKGrowth today of slums is a challenge of urbanization. The slums characterized by limited basic housinginfrastructure, including the lack of adequate waste management infrastructure. Bandung also faces thechallenge, so that three areas are selected as representatives of slum areas as research objects. There are theareas with three typologies of slums: Tamansari (heavy), Babakan Ciamis (medium), and Cihaurgeulis(light). Analysis of the existing condition of waste management is done by calculating the Soil Quality Indexor Indeks Kualitas Tanah (IKT). The possibility of waste management infrastructure improvement is done byusing Analytic Hierarchy Process (AHP), which helps decision making by priorities comparison from expertsin the field of environmental management. IKT calculation results show that the worst soil quality isTamansari with IKT value of 18.5, the IKT of Babakan Ciamis value 47.5, and Cihaurgeulis best at IKT valueof 73.5. The analysis with AHP shows that the best waste management infrastructure for all three areas is byproviding composting unit to manage organic waste and waste bank to manage the inorganic. A respectivenumber of units required is 20 units for Tamansari, 8 units for Babakan Ciamis, and 11 units for Cihaurgeulis."

"Permasalahan sampah yang dialami oleh Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah semakin meningkatnya timbunan volume Sampah Kota (Municipal Solid Waste/MSW) ) yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 5.733 ton/hari. Salah satu teknologi pengolahan sampah yang efektif untuk mengurangi volume sampah tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan proses termal (insinerator). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan rancangan PLTSa Insinerator yang optimal secara teknologi dan finansial di Jakarta. Dalam penelitian ini, PLTSa Insinerator berkapasitas 120 MW mampu membakar sampah sebanyak 5.733 ton/hari yang memiliki nilai kalor 7,76 MJ/kg. Kelayakan finansial dilakukan melalui tinjauan Net Present Value (NPV) dan Break Even Point (BEP). Dari hasil yang diperoleh, varian kapasitas 9 x 15 MW PLTSa Insinerator menjadi yang paling menguntungkan dengan nilai NPV Rp 13,72 triliun dan BEP 7 tahun. Tingkat NPV dan BEP ini sangat menarik karena harga jual listrik yang tinggi yaitu 14,5 USD/kWh (Rp 2.181/kWh), karena listrik yang dihasilkan tergolong energi yang berasal dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan.

---

The waste problem experienced by the Bantargebang Integrated Waste Disposal Center managed by the Environmental Agency of Jakarta is the disposal of Municipal Solid Waste (MSW) volume that was reported in 2021 of 5,733 tons/day. One of the effective MSW processing technologies that can reduce its volume is the Waste to Energy (WTE) with a thermal process (incinerator). Therefore, this study’s aim is to determine the technologically and financially optimal design of a WTE Incinerator in Jakarta. In this study, a WTE Incinerator with a capacity of 120 MW can burn 5,733 tons/day of waste, which has a heating value of 7.76 MJ/kg. The financial feasibility was conducted through Net Present Value (NPV) and Break-Even Point (BEP) review. From the results obtained that the 9 x 15 MW capacity variant of WTE Incinerator is the most profitable with an NPV value of 13.72 trillion IDR and a BEP of 7 years. This level of NPV and BEP is very attractive due to the high electricity selling price of 14.5 USD/kWh (2,181 IDR/kWh), because the generated electricity is classified as energy from a new and renewable energy plants"

"AbstrakSalah satu permasalahan yang cukup berat di Kota Bandung adalah sampah plastik seperti di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo. Sampah tersebut sebagian besar belum dikelola dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satu yang sulit diatasi adalah sampah plastik nonrecycleable seperti label kemasan botol air mineral, pembungkus makanan ringan, styrofoam dan lain-lain. Sampah-sampah ini kurang ekonomis untuk didaur ulang sehingga dibuang begitu saja ke Tempat Pembuangan Akhir atau dibakar di pekarangan. Di sisi lain, ada jenis sampah plastik yang mudah didaur ulang tapi nilainya kecil jika dijual tanpa dicacah terlebih dahulu, seperti yang dilakukan di bank sampah Astana Eyang. Permasalahan ini bisa diatasi dengan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik nonrecycleable menjadi minyak sintetis, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar mesin pencacah plastik recycleable. Tujuan program ini adalah membantu masyarakat mengelola sampah menjadi produk yang bernilai tinggi dan menghasilkan manfaat yang besar bagi mereka. Metode pelaksanaan diawali dengan survei ke lokasi bersamaan dengan pembuatan alat di bengkel. Setelah itu dilakukan kegiatan sosialisasi dan diakhiri dengan serah terima dan pelatihan terhadap operatordan warga masyarakat sekitar. Adanya program ini diharapkan mampu mengatasi masalah sampah dan meningkatkan pendapatan warga, serta bisa mendorong penerapan teknologi yang sama di lokasi lain di Indonesia."

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"Disertasi ini membahas relasi-relasi kekuasaan di antara pelaku-pelaku di dalam kancah sosial pengelolaan sampah. Kancah sosial pengelolaan sampah dalam penelitian ini dijadikan jendala untuk melihat kekuasaan bekerja dan memberi dampak pada kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kebersihan. Pertanyaannya adalah: bagaimana pelaku-pelaku di kancah sosial pengelolaan sampah melaksanakan dan mengalami kekuasaan sehingga hal itu berdampak pada jalannya penanganan sampah? Disertasi ini dibangun dari penelitian di Kota Depok, mulai dari sumbersumber penghasil sampah di hulu hingga ke tempat-tempat pembuangan sampah di hilir. Keragaman dan variasi jalur pembuangan sampah, serta pelaku pelaku yang menggerakkan system yang beragam itu, menjadi pusat perhatian utama penelitian ini karena hal itulah yang mencerminkan bekerjanya kekuasaan dalam relasi-relasi antar pelaku, di bidang persampahan. Kekuasaan dalam kajian ini difahami sebagai sesuatu yang beredar, cair dan dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku dalam relasi-relasinya dengan pelaku yang lain. Oleh sebab itu sangat sulit membayangkan adanya hubungan kekuasaan yang langgeng dan terpola mantap di antara pelaku-pelaku mengingat semua pelaku pada dasarnya tidak pernah diam. Berbagai sumber dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap pelaku untuk merubah konstruksi hubungan-hubungan yang dirasa kurang seimbang. Namun demikian, perlu digarisbawahi, bahwa kemampuan masing-masing pelaku dengan konteks sosialnya masing-masing, adalah tidak sama sehingga ditemukanlah ada pelakupelaku yang tersingkir, kalah, walaupun mungkin kekalahannya itu hanya sementara. Bukti-bukti dari kancah social pengelolaan sampah menunjukkan bahwa berkuasanya pelaku atas pelaku yang lain tidaklah mencakup keseluruhan hal, melainkan hanya parsial dan temporal. Sifat sementara dari relasi-relasi kekuasan ini tampak semakin nyata karena diperkuat oleh proses globalisasi yang membawa bersamanya diskursus-disrkursus tentang demokrasi, Hak Azasi Manusia, multikulturalisme, otonomi dan lain-lain. Relasi-relasi kekuasaan yang tumbuh dalam lingkungan yang kian terbuka itu, pada akhirnya membawa dampak pada penanganan/pembuangan sampah yang sebagian dapat mengotori wajah perkotaan. Berbagai kepentingan yang diusung oleh para pelaku, menyebabkan penanganan sampah disubordinasikan di bawah kepentingannya yang utama, misalnya ekonomi, harga diri, dan politik. Tetapi boleh jadi juga, kontestasi dan persaingan, yang menyelimuti banyak sekali hubungan di antara pelaku-pelaku, membuat penanganan sampah terwujud dalam performa terbaiknya. Namun harus digarisbawahi, performa ini pun tidak langgeng; bisa bertambah baik tetapi bisa juga bertambah buruk. Relasi-relasi kekuasaan yang cair inilah yang menyebabkan kesementaraan itu terjadi.

---

This disertation discusses power relations among agencies in the social field/arena of waste management. In this case, the waste management is held as a window to see the power works and affects the cleanliness of daily social life. So, the question is: how those agencies do and exercise power that affects process of handling the waste? This writing is constructed from the research which was done in Depok City, from places that produce rubbish to ones in which the waste finally embark. Various ways of throwing away the waste and different agencies who manage its system are the main focus of the research, because their relations, I think, reflect the work of power. Power here is understood as something that is pervasive, fluid and is able to be used by all agencies in relation to each other. Therefore, it is hardly to imagine that power relations among them are forever and stably patterned due to in principle agencies are always moving.Many sources can be gained and differently used by each agencies that construction of their relations are always changing. In addition, it should be underscored that because of different abilities of these agencies and their social contexts that it is understandable if some are found to have been discarded or defeated, but their lost may only be for a while. From investigation of waste management in Depok it has been found the facts that power relations among agencies do not include all aspects of social lives but only occur in certain aspect and time. These partial and temporal relations of power become more and more actual due to and is encouraged by globalisation brought with it discourses of democracy, Human Rights, multiculturalism, otonomy, and so on. Power relations that occur and develop within more open society have lead ultimately to affect treatment of rubbish that cause dirty in certain parts of the city. Various interests held by each agencies make the rubbish treatment subordinated to their self-interests such as economic benefits, self-respect, and politic agenda.It could be stated that contestation and competition among agencies may make the rubbish treatment work properly and at the best. Nevertheless, it should be underscored that this performance is not permanent: it will be getting better or worse. The fluidity of these power relations that causes temporality of this situation to occur."

"Peningkatan timbulan sampah di Kota Depok yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru yaitu TPA Cipayung yang sudah mengalami kondisi overload sehingga tidak dapat menerima sampah lagi. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah ke TPA Cipayung yaitu dengan dibangun UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Kota Depok. UPS di Kota Depok sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan berbagai penambahan jumlah UPS setiap tahunnya. UPS berfokus kepada pengolahan sampah organik. Saat ini, jumlah UPS yang terbangun sebanyak 45 UPS. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi dan kinerja UPS di Kota Depok eksisting saat ini. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas dan pengelolaan sampah pada UPS-UPS di Kota Depok saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei, wawancara, dan observasi untuk mengambil data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah UPS yang terbangun sampai saat ini adalah 45 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbangun paling banyak dan Kecamatan Cinere dan Cilodong memiliki UPS terbangun paling sedikit. Dari 45 UPS terbangun, sebanyak 31 UPS beroperasi dan 14 tidak beroperasi. Pada UPS yang beroperasi, jumlah sampah yang diolah oleh 30 UPS (1 UPS tidak terhitung) pada kurun waktu 2016-2019 sebanyak 11.831,02 ton. Persentase kapasitas UPS di Kota Depok yang terpakai rata-rata sebesar 27,58% dari kapasitas desain per tahun. Pada proses penanganan sampah di UPS Kota Depok meliputi unloading, pemilahan, pencacahan, pengomposan, pengayakan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penanganan residu dengan kemampuan rata-rata UPS dalam mengurangi sampah pada tahun 2016-2019 yaitu 96,15% per tahun. Lalu, untuk kesesuaian pelaksaan UPS digunakan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 dimana sebagian besar UPS di Kota Depok sudah memenuhi rencana/kriteria pada semua aspek, kecuali aspek bangunan. Dengan mengetahui kapasitas dan proses pengelolaan pada UPS-UPS di Kota Depok, maka tingkat operasi pada UPS di Kota Depok dapat ditingkatkan.

---

The increasing of waste generation in Depok City that caused by the increase in the population raises a new problem when TPA Cipayung has undergone an overload condition so that it cannot receive wastes anymore. One way to reduce the amount of wastes that goes into TPA Cipayung is with the built of UPS in Depok. UPS in Depok has been operating since 2007 until now with additional amount of it for every year. UPS operating is focused on organic waste processing. Currently, the number of UPS that has built is 45. However, it is not yet known how the UPS conditions and performances for now. Therefore, this research is being done with the aim to know how the capacity and waste management at UPS in Depok. The methods used in the study were surveys, interviews, and observations to retrieve primary and secondary data. From the results of the research, it is known that the number of UPS that are reached until now is 45 UPS which spread in 11 sub districts of Depok, Cipayung have the most number of built UPS and sub districts of Cinere and Cilodong have the least number of built UPS. From 45 UPS that has built, as many as 31 UPS are operating and 14 UPS are not operating. At the operating UPS, the amount of waste processed by 30 MRFs (1 MRFs is not included) in the period 2016-2019 is as much as 11,831.02 tons. The average percentage of used UPS capacity in Depok City is 27.58% of the design capacity per year. The process of organic wastes handling in UPS Kota Depok are including unloading, screening, shredding, composting, sieving, packaging and storage, and also handling residue with the ability of the average UPS in reducing wastes for 2016-2019 is 96.15% per year. For the suitability of the implementation of UPS, the PERMEN PU No. 3/2013 is being used for the standard which most UPS in Depok already fulfill the plans/criteria on all aspects, except the building aspects. By knowing the capacity and management process on UPS in Depok City, the level of operation on UPS in Depok City can be increased."