Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This new work takes a comprehensive look at the quality control framework for statutory financial audit. Saha and Roy focus on identifying the different factors governing quality of audit and establish a comprehensive framework for quality control."

"The quality control (QC) test procedure for renography system has been developed. The QC test procedure is included in renography operation sofware. In addition of applied standard quality control procedures for acceptence and reference test instruments...."

"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengikuti laju perkembangan International Financial Reporting Standards (IFRS). PSAK 73: Sewa berdampak pada rasio keuangan dan beresiko pelanggaran debt covenants perusahaan. Atas perubahan tersebut, akan banyak perusahaan mencari cara untuk menghindari hal tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengendalian untuk memitigasi perusahaan tetap patuh pada aturan yang berlaku. PT XYZ merupakan perusahaan yang dipilih dalam penelitian sebagai perusahaan di Indonesia yang banyak menggunakan sewa operasi dalam operasional bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi sistem ICoFR dalam mendukung penerapan PSAK 73 di dalam proses bisnis perusahaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan seluruh data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara pihak terkait. Selama penelitian, ditemukan proses bisnis yang tidak menunjang pengendalian atas penerapan PSAK 73: Sewa oleh sebab itu dibutuhkan ICoFR untuk mengntrol proses bisnis PT XYZ dalam penerapan PSAK 73: Sewa.

---

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) follows the pace of development of International Financial Reporting Standards (IFRS). PSAK 73: Leases have an impact on financial ratios and are at risk of violating the company's debt covenants. Due to these changes, companies will look for ways to avoid this. Therefore, the company needed control to comply with the regulations. PT XYZ is the company in Indonesia selected in this study that uses operating leases in its business operations. This study aims to evaluate the process of implementing the ICoFR system in supporting the application of PSAK 73 in the company's business processes. This study used qualitative methods and collecting the data by observing and interviewing related parties. During the research, it was found that business processes did not support the control over the application of PSAK 73, that ICoFR was needed to control its business processes in implementing the regulation."

"Tingginya cost of equity yang ditanggung oleh perusahaan, dapat berarti pula bahwa, tinggi pula tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor. Laporan keuangan perusahaan menjadi sumber informasi utama investor dalam menilai tingkat risiko investasi perusahaan. Ketika terjadinya ketidaksamaan informasi yang dimiliki antar investor, mendorong terjadinya asimetri informasi. Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan salah satunya melakukan peningkatan pada kualitas laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari financial reporting quality terhadap cost of equity dengan adanya peran dari information asymmetry, pada perusahaan non keuangan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode data panel dan variabel kontrol berupa size, leverage, growth dan dispersion. Hasilnya adalah perusahaan yang meningkatkan keterbukaan informasi keuangannya cenderung mengurangi asimetri informasi, namun, tidak dapat mempengaruhi secara langsung hubungan antara financial reporting quality dengan cost of equity bagi perusahaan non keuangan di Indonesia.

---

The higher cost of equity which is borne by the company, may mean that, the higher the rate of return required by investors. The financial reporting of the company is main source of information in when investor assess the level of risk when investing in a company. When the inequality between the information held by investors, pushing the asymmetry of information. Companies can reduce information asymmetry with making improvements to the quality of the company's financial reporting. This study aims to see how the effects of the financial reporting quality of the cost of equity with the role of information asymmetry, non financial firms in Indonesia, using panel data and control variables such as size, leverage, growth and dispersion. The result is a company that increases its financial information disclosure tends to reduce the asymmetry of information, however, information asymmetry can not affect directly the relationship between financial reporting quality with a cost of equity for non financial companies in Indonesia. "

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan efisiensi investasi, menggunakan perusahaan publik pada pasar berkembang yaitu ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode panel regression dengan 6.772 observasi sampel perusahaan yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan yang tinggi cenderung dapat memitigasi terjadinya overinvestment dan underinvestment. Penelitian ini juga menggunakan pembiayaan eksternal sebagai variabel moderasi dan tidak ditemukan pengaruh pembiayaan eksternal terhadap hubungan kualitas laporan keuangan dengan efisiensi investasi.

---

The main objective of this research is to analyze the relationship between financial report quality with investment effeciency using public listed companies in the emerging ASEAN market. This research uses regression panel regression model with non-financial companies in ASEAN countries which consist of 6.772 firm-years from Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore, and Thailand. This study finds that high quality financial report is able to mitigate overinvestment and underinvestment. External financing as a moderating variable does not have any significant effect on the association of financial reporting quality and investment efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum, ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA 015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation process."