Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data spasial atau data geografi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pada awalnya, data spasial disimpan dengan menggunakan peta, namun seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan data yang cepat, data spasial diambil, disimpan, dan diolah dengan teknologi komputer yang dinamakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Dengan semakin meningkatnya volume data geografi , maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menyimpan sekaligus mengelola dengan efisien untuk kebutuhan suatu badan swasta atau pemerintah. Database Management System (DBMS) adalah pilihan yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. DBMS relasional yang biasa digunakan dalam dunia bisnis tidak sesuai untuk diaplikasikan pada tipe data spasial, sehingga diperlukan perluasan teknologi DBMS untuk informasi spasial. Untuk mengimplementasikan dalam program komputer, PostgreSQL merupakan open source basis data yang dapat menyimpan tipe data kompleks seperti data spasial beserta bahasa query spasial untuk tahap manipulasi data. Pada tugas akhir ini dideskripsikan representasi data spasial dalam basis data dan bahasa query spasial yang digunakan dalam pengambilan informasi spasial dari basis data dan melakukan implementasi dengan sistem basis data object-relational PostgreSQL."

"Pengelolaan citra sebagai basis data spacial penting dalam penggambilan keputusan strategis. Segmentasi dengan teknik wilayah tumbuh membentuk wilayah-wilayah yang seragam. Sehingga citra bukan lagi kumpulan dari piksel melainkan kumpulan dari wilayah-wilayah. Pendekatan dengan struktur hirarki memungkinkan ekstraksi citra diberbagai tingkat resolusi dari penelusuran atas bawah.Pencarian dapat dilakukan dengan sekuensial, penelusuran atas bawah, dan perangkaian wilayah yang seragam. Pendekatan pertama membutuhkan waktu komputasi O(N), sedang yang kedua melibatkan pencarian kedelapan tetangga dari suatu wilayah atau piksel. Untuk pencarian bujursangkar terbesar yang memiliki kedekatan tertinggi dengan nilai yang diinginkan dan pencarian tetangga-tetangganya dibutuhkan waktu komputasi O(9log4N) .Pendekatan ketiga berhasil memunculkan semua wilayah yang memiliki nilai yangdikehendaki dengan waktu komputasi 0(1).Tergantung dari data non-spacial atau atribut dari citra, maka proses query. dapat meliputi kesesuaian lahan, harga suatu wilayah, atau posisi dari suatu wilayah. Hal-hal tersebut dapat dihitung berdasarkan posisi titik, serta posisi dan luas suatu wilayah."

"Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diekspresikan dalam bentuk persamaan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Spasial dependen pada suatu kumpulan data sampel berarti observasi pada suatu lokasi berkorelasi dengan observasi pada lokasi lain. Sehingga asumsi error antar observasi yang saling bebas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang memperhitungkan adanya korelasi spasial yaitu model spasial dependen. Model spasial dependen terbagi dua yaitu spasial lag dan spasial error. Model spasial lag merupakan model regresi linier dimana pada variabel dependennya terdapat korelasi spasial sedangkan model spasial error merupakan model regresi linier dimana pada errornya terdapat korelasi spasial. Penaksiran parameter menggunakan metode maksimum likelihood. "

"Kegiatan standardisasi di Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan penerapan standar melalui Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI, dengan Pusat Standardisasi berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) sesuai penunjukan.Dalam tesis ini, ada dua hal yang dilakukan, yaitu pertama pengembangan program perumusan RSM melalui pemeringkatan komoditas unggulan menggunakan data ekspor dan impor selama lima tahun terakhir, dengan kriteria pemeringkatan berdasarkan tujuan dari standardisasi.Kedua, melakukan analisis SWOT untuk penerapan standar, yang menghasilkan pengurangan fungsi Pusat Standardisasi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan perubahan fungsi Pusat Standardisasi menjadi regulator teknik di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

---

Standardization activities in the Center for Standardization Ministry of Industry and Trade between others is to formulate the Indonesian National Standard Draft and implement standards through Product Certification using SNI Marking, with the Center for Standardization having a function of Product Certification Body based on a decree.

In this thesis, two things have been done, that is first: development of a program to formulate Indonesian National Standard Draft through commodity priority scoring using last five years export and import data, with the scoring criteria based on standardization goals.

Second is to analyze SWOT for standard implementation, resulting in a reduced of function of the Center for Standardization as Product Certification Body, and changing of its function to a technical regulator in standardization and quality assurance area."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACTThe problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."

"ABSTRAKPermasalahan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) adalah data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada database sistem informasi e-sertifikasi belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan valid dalam mendukung pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Dengan ketidaklengkapan tersebut memberi risiko terjadinya penerimaan yang tidak sah dan tidak valid atas perolehan biaya sertifikasi. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pelaporan ataupun rekonsiliasi data. Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) yang menangani proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pejabat di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang mengelola database dan sistem informasi e-sertifikasi, serta staf programmer e-sertifikasi. Pengukuran tingkat kematangan manajemen kualitas data dilakukan dengan menggunakan framework Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 dimana hasilnya berada pada level 1, sedangkan level yang diharapkan adalah level 2. Untuk itu strategi peningkatan kualitas data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi disusun berdasarkan analisis penyebab permasalahan data, kesenjangan dari kondisi manajemen kualitas data saat ini dan harapan, pedoman sekretaris jenderal kementerian kominfo nomor 1 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dikelompokkan dalam delapan poin disiplin data yang perlu dilaksanakan Direktorat Standardisasi PPI apabila ingin mencapai tingkat kematangan manajemen kualitas data yang diinginkan. Delapan poin disiplin data tersebut diantaranya adalah manajemen persyaratan data, manajemen infrastruktur teknologi, manajemen konfigurasi, manajemen data historis, manajemen keamanan data, kontrol dan pemantauan kualitas data, manajemen siklus hidup data, serta definisi standar, kebijakan dan prosedur.

---

ABSTRACT

The problem based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on licensing performance checks at the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO) is that the certification data of telecommunication tools and equipment in the e-certification information system database is incomplete, accurate and valid in supporting equipment and equipment certification services telecommunication. With incompleteness submitted, the approval of acceptance is invalid and invalid on the approval of the certification fee. Data that cannot be utilized optimally for the purpose of reconciliation reporting. Based on these conditions, the level of maturity of data quality management is measured. The speakers in this study were officials at the Directorate of Standardization (PPI) who requested the process of certification of telecommunications equipment and equipment, officials in the Directorate of Resources and Equipment of Post and Informatics Control who manage e-certification database and information systems, and e-certification programmer staff. The measurement of the level of maturity of data quality management is carried out using the Modelo Alarcos de Mejora de Datos (MAMD) 2.0 framework where the results depend on level 1, while the expected level is level 2. For this reason, strategies to improve the quality of certification data for the tools and devices used for needs analysis The problem of data, discusses current data management problems and expectations, guidelines for the secretary general of the Ministry of Communication and Information Number 1 of 2018 as well as Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 / PER / MEN.KOMINFO / 11/2007 concerning General Guidelines for Technology Governance National Information and Communication. The recommendations produced are grouped in several data discipline points that need to be implemented by the Directorate of Standardization PPI agreeing to reach the desired level of data quality management maturity. These eight data discipline points are approved are data requirements management, technology infrastructure management, configuration management, historical data management, data security management, data quality control and control, data lifecycle management, as well as standard resolutions, policies and procedures."

"Pada model regresi data panel spasial dinamis terdapat lag dari variabel dependen dan spatial lag dari variabel dependen yang berperan sebagai variabel eksplanatori. Hal ini menyebabkan variabel eksplanatori berkorelasi dengan error, variabel jenis ini disebut variabel endogen eksplanatori. Dengan adanya variabel ini, estimasi secara ordinary least squares menjadi bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu sebelum menaksir parameter pada model regresi data panel spasial dinamis harus dilakukan first-difference untuk menghilangkan efek individu dan selanjutnya dilakukan instrumental variabel pada variabel endogen eksplanatori. Kemudian untuk mendapatkan unbiased and consistent estimator, model ini ditaksir dengan metode Arrelano dan Bond yang menggunakan prinsip generalized method of moments optimal."