Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (hablun minannaas) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang (kreditur) maupun peminjam (debitur). Oleh karena itu hutang (qardh) perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk islam baik yang tertuang dalam alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat."

"The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas Pembantuan using political variables. Results show that while there are no signicant political variables in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.

---

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar."

"Bermula dari penerbitan karya Keynes dalam suasana Depresi Besar tahun 1930-an, "The General Theory of Employment, Interest and and Money, ilmu ekonomi berangsur secara formal terbagi menjadi dua, Mikroekonomi dan Makroekonomj. Mikroekonomi mempelajari tingkah laku ekonomi manusia secara perorangan, sementara cabang Makroekonomi mempelajari besaran-besaran ekonomi agregat yang berkaitan dengan perekonomian nasional sebagai satu unit analisa tersendiri, seperti pendapatan nasional, konsumsi masyarakat, investasi, jumlah uang beredar dan lain?lain. Ihnu Makroekonomi diperlukan karena tampaknya ilmu ekonomi yang sudah ada pada waktu ifu, yang notabene merupakan Ilmu Mikroekonomi tidak dapat memberikan petunjuk ke arah pemulihan ekonomi. Ilmu Ekonomi pada waktu itu meramalkan bahwa perekonomian akan menyembuhkan dirinya sendiri melalui mekanisme pasar (invisible hand) karena kepentingan-kepentingan pribadi pelaku-pelaku ekonomi melalui naluri maksimisasi kepuasan dan keuntungan akan menggerakkan perekonomian ke kondisi keseimbangan semula."

"This article discusses the indirect roles of urban economy to the national economy through its property and land market. Some national economic instruments have inevitable effects on the local variables, making the concept of regional autonomy limited. The level of interest rates is determined by the central bank, which has a strong nationwide effects, influencing the valuation of property and land, namely in the urbanized areas. One of the main concerns of many people and both local and national governments in the urbanized area is on housing. How should the national policies and local policies be harmonized so that the lower households could afford decent shelters for their families? And how should the policies on the property sectors with its interrelation to the banking system be remedied in order to avoid its negative impacts to the national economy. As is well known, the land and property sector largely depend on local policies."

"The main objective of the stuajl is to analyze the political economic and cultural factors aflecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the stuajl indicate that corruption has already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly aflecting the corruption in regional development in the autonomy era."

"Otonomi sudah berlangsung tiga tahun tetapi dampaknya belum terasa. Tulisan ini menganalisa sektor industri mana yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing daerah, guna mengetahul apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Analisa ini menggunakan output dan income multiplier yang didapat dan data IRIO 1995. Nilai multiplier yang didapat menggambarkan keunggulan sektor-sektor di setiap daerah. Dari hasil terlihat, masih banyak daerah yang belum berkembang ternyata memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan industri di daerah-daerah penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Pengembangan industri tersebut sebaiknya diarahkan ke sektor unggulan. Pengembangan industri daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi di awal pelaksanaan otonomi daerah peran pemerintah pusat sangat diperlukan,"

"AbstractImproving the quality of human resources through education is believed as one of the solutions to reduce poverty. World attention to education in global ?Education For All program? and the ?Millennium Development Goals?, suggests that basic education become central program in reducing poverty. If there was a linear relationship between education and income, improved education at basic level would not increase revenues substantially. This study aim is analyzing the role of labor education level toward poverty. Using panel data, this study found that basic education level of labor has a significant role to increase poverty, whereas higher education levels of labor significantly reduce poverty in Indonesia. AbstrakMeningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kepedulian dunia internasional terhadap pendidikan dalam gerakan global ?Pendidikan Untuk Semua? dan ?Tujuan Pembangunan Milenium?, menegaskan bahwa pendidikan dasar menjadi pusat untuk mengurangi kemiskinan. Ketika terdapat hubungan linier antara pendidikan dan pendapatan, maka meningkatkan pendidikan hanya pada tingkat pendidikan dasar tidak akan meningkatkan pendapatan secara substansial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran jenjang pendidikan tenaga kerja terhadap kemiskinan. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia."