Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian dilakukan guna menjelaskan peran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidasysyariah. Maqashidasysyariah adalah pandangan yang dikembangkan oleh al Ghazali guna menjelaskan dan mengakomodasi tujuan-tujuan syariat. Al Ghazali menyebutkan bahwa masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan atas dien (peribadatannya/agamanya), an nafs (kebutuhan dasar dirinya), 'aql (kebutuhan intelektualnya), nasl (keturunannya), dan maal (hartanya). Dalam berbagai kajian literatur, penulis mendapati bahwa hanya Negara Islam yang dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut dan tidak dalam bentuk negara yang lain. Kesejahteraan tersebut terderivasi ke dalam peran kelembagaan sebagai berikut kesejahteraan non materiil yaitu mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas peribadatnnya dan kesejahteraan fisik masyarakat sebagai kebutuhan dasar fisiknya terakomodasi dalam aktifitas politik dan ekonomi. "

"Sebuah bangsa pada hakikatnya didirikan untuk menjadikan rumah bersama secara adil bagi segenap anggota/warganya. Menurut beberapa filosof seperti Plato, Homas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau, negara adalah hasil dari perjuangan berbagai elemen yang ada pada sebuah komunitas dan berujung pada sebuah kontrak sosial untuk hidup bersama dalam suatu sistem yang disepakati bersama..."

"Nowadays, Indonesia has not been considered as a Maritime State yet this country has a huge potential of maritime resources as an Archipelago State. Bearing the predicate of Maritime State could only be achieved if the government is able to explore the maritime resources using its own capability and not depends on other country. In fact, Indonesia has not fully maximized its effort to develop the potential of maritime resources. In this modern era, Indonesia has no longer maritime culture and maritime character as Majapahit and Sriwijaya Kingdom is truly identical with both of it. On traditional shipping (Pelayaran Rakyat), practically, Pelayaran Rakyat has not been developed well. Even, it almost dies since there is no support from the government by creating regulation that will possibly encourage the role of Pelayaran Rakyat as one of maritime strength. Facing this challenges, UU Pelayaran is supposed tobe put forward in order to strengthen national shipping. Taking a look at the definition of Pelayaran Rakyat, it is said that Pelayaran Rakyat is a small business made by people traditionally. Based on that definition, ?traditional? term refers to ship that should be made by wood and use wind power. Consequently, it becomes a boundary to develop small business that is related to Pelayaran Rakyat. At the end, Pelayaran Rakyat cannot compete with other shipping and is left by the customers because they need speed, safety and reliable transportation for their business."

"ABSTRAKThis writing discusses how Indonesia achieving its interests to become a world maritime axis. Where in this context the Indian Ocean Rim Association (IORA) is used as an instrument to actualize these interests. Indonesia is one of the members as well as havingserved as chairman of the IORA in the period 2015 until 2017. The main focus in the IORA is about the economy, where regional stability in particular maritime security play crucial roles in achieving it. Considering that there are many crimes occur in the IORAterritorial waters especially piracy cases, the security of the IORA waters is an important issue. Seeing this condition can be an opportunity for Indonesia to show its position in the international world as an active country in handling security maritime matters.The results of this writing will also be expected to become recommendations for the Indonesian government regarding strategies that can be taken so that Indonesias goals as a world maritime axis can be achieved."

"Penelitian dan pengembangan (Litbang) pertahanan merupakan salah satu komponen strategis dalam mewujudkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan suatu negara. Kebutuhan alutsista pertahanan berteknologi tinggi tidak dapat terus-menerus dipenuhi melalui pengadaan luar negeri. Oleh karena itu, Litbang pertahanan harus mampu melakukan perannya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, setidaknya tiga hal harus diupayakan: deregulasi sistem alutsista pertahanan, pemberdayaan litbang pertahanan, dan penguasaan teknologi alutsista modern."