Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, yang dilaksanakan dengan Surat Edaran Administrasi Kepegawaian Negeri Nomor 08/SE/1983, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang beragama Islam belum begitu memasyarakat baik di kalangan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang beragama Islam, maupun oleh Hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu belum secara konsekwen dipatuhi dan dilaksanakan dalam pelcksanaan baik izin perkawinan kedua Ipoligarai) marpm dalam pelaksanaan perceraian antara Pegawai Negeri Sipil Republik In donesia yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Agar peraturan-peraturan di atas dapat benar-benar diterapkan dalam praktek, sehingga peraturan perceraian yang terdapat di dalamnya dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka perlu diadakan penataran oleh pemerintah baik kepada Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam maupun Ketua dan Hakim Pengadilan Agama."

"Setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat di tahun 1997, para pemilik modal banyak yang menanamkan modalnya dibidang agrobisnis. Bidang ini yang dipilih karena terbukti relatif lebih tahan goncangan terhadap pengaruh memburuknya ekonomi nasional. Keadaan ini disalahgunakan dengan banyaknya perusahaan agrobisnis yang menawarkan kegiatan usaha agrobisnis yang secara logika ekonomi sangat tidak masuk akal. Mereka menawarkan usaha dengan pola bagi basi dengan memperoleh keuntungan return yang sangat tinggi di tambah dengan rayuan yang meniadakan adanya resiko kerugian bagi investor. Dalam ekonomi Islam, adanya pihak yang terdzalimi dan mendzalimi adalah sesuatu yang diharamkan dan juga terdapatnya unsur riba di dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang dilarang oleh syariah Islam."

"ABSTRAK Tesis ini menggambarkan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dimiliki Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Ada 5 faktor yang berhubungan dengan tukar menukar barang milik kekayaan negara yang: (I) terkena Rencana Tata Ruang Kota, (2) belum dimanfaatkan secara optimal (idle), (3) assetnya dipersatukan karena lokasinya terpencar agar memudahkan koordinasi serta dalam rangka efisiensi, (4) memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat pengembangan organisasi dan atau (5) mengandung pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan terhadap terjadinya tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilakukan oleh Departemen/LPND dengan pihak swasta dan ditinjau dari segi manfaat dan biaya. Untuk mengctahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan tukar menukar terlebih dahulu perlu ada penelitian terhadap kelima faktor tersebut. Tentunya dari hasil penelitian tersebut apakah kelima faktor tersebut semuanya mempunyai hubungan dengan transaksi tukar menukar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK 03/1994 tanggal 13 Juli 1994 bahwa tukar menukar barang milik kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Departemen/LPND pada dasarnya dapat disetujui oleh Menteri Keuangan apabila salah satu faktor tersebut dapat dipenuhi sebagai pertimbangan untuk dilaksanakannya tukar menukar. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan data mengenai tukar menukar yang telah dilaksanakan oleh Departemen/LPND sejak tahun 1992 sampai dengan 1994 dengan pihak swasta dan data luas tanah serta bangunan yang dimiliki oleh Departemen/LPND. Selanjutnya diperlukan data mengenai jumlah pegawai negeri sipil, standar bangunan yang berlaku untuk tiap Departemen/LPND yang ketentuannya diatur oleh Bappenas dan Departemen Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan positif antara tukar menukar dengan Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset, rencana strategi Hankam sangat kuat. Sedangkan terhadap asset idle dan pengembangan organisasi terdapat hubungan terbalik dengan tukar menukar karena dari basil penelitian mempunyai hubungan yang negatif. Dari hal tersebut di atas disarankan agar faktor Rencana Tata Ruang Kota, penyatuan asset dan rencana strategi Hankam apabila dilakukan transaksi tukar menukar agar dibuat kriteria pengukuran yang lebih tajam untuk diambil sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan. Selanjutnya terhadap asset idle dan pengembangan organisasi tetap dipertahankan untuk tidak dilakukan tukar menukar."

"ABSTRAKUntuk suatu masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upayaupaya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari apa yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti ini peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur penuh kedamaian dan kesejahteraan yang dalam istilah lain dikenal sebagai masyarakat madani. Sehubungan dengan hal ini maka fungsi hukum dalam pembangunan tidak hanya sekedar alat pengendalian sosial (social control) saja, melainkan lebih dari itu, yakni melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara yang baik untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang kita cita-citakan. Khusus dalam lapangan hukum perdata telah banyak dilakukan penelitian dan hasilnya tersebar dalam berbagai publikasi yang dengan mudah dapat kita baca.Hasil - hasil tersebut tentunya banyak sumbangsihnya dalam penyusunan bidang hukum keperdataan. Namun demikian, khusus di bidang hukum perdata waris terutama yang menyangkut hukum kewarisan Islam, hasil penelitian yang ada masih terbatas untuk daerah-daerah tertentu dan hal ini tentunya belum mencerminkan secara keseluruhan. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kotamadya Banjarmasin dalam bidang pelaksanaan hukum kewarisan dapat dikatakan bahwa pada masyarakat ini hukum kewarisan yang diterapkan adalah hukum kewarisan Islam, hal ini tidak lain adalah sebagai implementasi rasa keberagamaan. Namun demikian dalam praktek kewarisannya masih terdapat adanya pengaruh dari hukum adat setempat, sehingga masih memungkinkan penyimpangan di sana-sini. Untuk tingkat kesadaran hukum, masyarakat muslim Kotamadya Banjarmasin dapat dikatakan cukup menyadari, namun hal ini masih memerlukan adanya upaya-upaya penyuluhan agar mereka dapat memahami dengan baik.Apakah tidak lebih baik dari tiap-tiap golongan ada segolongan yang berangkat untuk memperdalam paham (pengertian) dalam urusan agama dan untuk memperingatkan kaumnya manakala mereka kembali (dari menuntut ilmu), mudah-mudahan mereka (kaumnya) berhati-hati (dapat menjaga batas-batas peringatan Allah).(Al Qur'an Surah: Al-Taubah, ayat 122)Pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah Faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku seseorang yang akan meninggal dan ilmu inipun akan sirna, sehingga akan menimbulkan fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang akan mereka terima), namun keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.(Hadits Riwayat Daruquthni)"