Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRE DKI Jakarta. Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Hasil dari kajian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi."

"Desentralisasi membolehkan pemerintah daerah menawarkan barang dan jasa public yang lebih khusus terhadap pilihan masyarakat daerah tersebut. Jadi, desentralisasi memungkinkan adanya efisiensi daripada hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk daerah....."

"Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem penyaluran pelayanan publik yang lebih efektif oleh pemerintah daerah melalui pengembangan fiskla, penganggaran , dan kerangka kerja pengelolaan keuangan"

"Keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dicerminkan dengan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui Kapasitas Fiskal Daerah. Kementrian Keuangan tiap tahunnya mengeluarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang didalamnya terdapat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk melihat perbandingan kapasitas fiskal suatu provinsi dengan rata-rata kapasitas fiskal provinsi se-Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki IKFD tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah yang formulanya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan dan teori fiscal capacity. Penelitian ini bertujuan untuk mengananalisis perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2019, beserta faktor-faktor dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019 positif. Nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor organisasi, proses, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melakukan strategi untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan pajak, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kedepannya dalam rangka optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta.

---

The success of regional autonomy and fiscal decentralization can reflect the level of regional financial capacity. Regional financial capacity is reflected in the Regional Fiscal Capacity. The Ministry of Finance annually issues a Regional Fiscal Capacity in which there is an Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) to see the comparison of the fiscal capacity of a province with the average fiscal capacity of provinces throughout Indonesia. DKI Jakarta Province is a province that has the highest IKFD (Regional Fiscal Capacity Index). This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. To see the development of the financial capacity of DKI Jakarta Province, the value of Regional Fiscal Capacity is needed, the formula for which is contained in the Minister of Finance Regulation and the theory of fiscal capacity. This study aims to analyze the development of the value of DKI Jakarta Regional Fiscal Capacity in 2014-2019, along with the factors and strategies implemented by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in order to optimize the value of Regional Fiscal Capacity. The development of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province in 2014-2019 was positive. The value of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province is known by organizational factors, processes, environment, and technological developments. The DKI Jakarta Regional Revenue Agency has implemented a strategy to increase the Regional Fiscal Capacity of the DKI Jakarta Province by increasing Human Resources (HR), monitoring taxes, and utilizing technology. Furthermore, the research is expected to provide input to the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in the future in order to optimize the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"The present research is intended to study and analyze influence of protabolity (ROE) to corporate givernance (CG) discoure, This study 5 controlling variables; size, listing status, auditor status industry group and dispersed ownership level. The research was conducted at Indonesia Stock Exchange using 30 emitens include Jakarta Islamic Index (JII). The hypothesis was analyzed using multiple regrission with -test and T-test. The result of F-test shows all variables (ROE,size, listing status, auditor status industry group and dispersed ownership level ) influence to CG. The based of the result T-test show listing status and size were significant influence to corporate governance (CG) discourre. And the other hand, protability (ROE) ,auditor status, industry group and dispersed ownership level were not significant influence to corporate governance (CG) discoure."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."

"ABSTRAKThis study aimed to find the tendency of the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximalizing their own revenue (Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in a larger amount. The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is provided by central government to the local government."