Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas kepentingan ekonomi dan politik dibalik pemberian bantuan pembangunan Korea Selatan ke Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Lee Myung Baek dan Park Geunn Hye. Permasalahan yang diangkat adalah perbedaan kepentingan ekonomi-politik yang terdapat dibalik penyaluran bantuan pembangunan. Dimasa pemerintahan keduanya, Korea Selatan sangat aktif dalam menyalurkan bantuan pembangunan ke Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman bersyarat maupun hibah. Bahkan volume bantuan pembangunan ke Indonesia meningkat pesat dimasa kepemimpinan Lee Myung Baek dan Park Geun Hye. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan kepentingan ekonomi dan politik Korea Selatan dalam pendistribusian bantuan pembangunan ke Indonesia dimasa jabatan dua pemimpin negara tersebut. Melalui pendekatan geoekonomi, ditemukan bahwa kebutuhan ekonomi Korea Selatan dalam memberikan bantuan pembangunan ke Indonesia adalah akses untuk penetrasi pasar industri, SDA seperti komoditas pertanian dan energi, pengembangan MNC, dan serapan tenaga kerja. Sementara dari sudut geopolitik, Korea Selatan menunjukkan intensi untuk menjadi leader dalam penyaluran bantuan pembangunan ke Indonesia pada periode jabatan Presiden Lee Myung baek dan membangun mutual trust dengan Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Park Geun HYe. "

"ABSTRAKMaraknya aksi terorisme semakin membuat masyarakat familiar dengan istilah ini. Definisi dan standar penentuan kelompok teroris masing-masing negara pun berbeda-beda. Tulisan ini membahas bagaimana istilah terorisme lahir dan perkembangan dinamika konsepnya dengan menggunakan studi literatur sejarah. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang konsep terorisme dan termonologi terkait lainnya yang meskipun terlihat sama namun mempunyai arti yang berbeda dan penanganan yang berbeda. "

"ABSTRAKBanyak negara saat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang siber dan internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda penting dalam keamanan nasional. Tulisan ini membahas pembangunan kemampuan siber dan peran badan siber nasional di Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, mengingat jika kemampuan siber terganggu, ketahanan nasional pun rawan. Analisa pembangunan kemampuan siber dalam tulisan ini didasarkan oleh lingkungan strategis, studi kasus kebijakan siber negara lain, dan identifikasi ancaman berdasarkan serangan siber yang telah melanda beberapa negara. "

"ABSTRAKKlaim China atas Laut China Selatan hingga kini masih menimbulkan konflik dengan beberapa negara anggota ASEAN. Meskipun Indonesia tidak terlibat konflik, wilayah ZEE perairan Natuna yang dekat dengan klaim China harus dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meredam potensi konflik di perbatasan. Wilayah East Natuna memiliki potensi cadangan gas bumi yang cukup besar. Pengelolaan bersama (kerjasama) dengan negara lain dalam memanfaatkan potersi gas bumi di East natuna, selain berdampak pada perekonomian nasional, juga akan berpengaruh dalam penjagaan ketahanan nasional. "

"ABSTRAKHukum selama ini dipersepsikan sebatas peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Demikian pula analisa hukum yang digunakan sebagai kerangka perubahan atas perilaku maupun menilai sebab dan akibat dari suatu tindakan. Salah satu bentuk analisa budaya hukum mampu digunakan sebagai sarana untuk menciptakan suatu angkatan bersenjata yang profesional. "

"ABSTRAKPemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan pajak negara. Timbul pro-kontra atas kebijakan ini. Tulisan ini mengulas pengaruh tax amnesty dalam lingkungan strategis regional atau global, serta melihat dampaknya pada perekonomian nasional. Penulis berpendapat, kebijakan tax amnesty dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. "

"Gaeseong Industrial Complex (GIC) merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara yang disepakati pada masa Pemerintahan Kim-Daejung. Setelah naiknya Pemerintahan Lee Myung-Bak yang konservatif, pada nyatanya keberadaan GIC tetap dipertahankan. Dengan kemunculan berbagai konflik politik di Semenanjung Korea yang kian memperburuk hubungan kedua Korea, keputusan Korea Selatan tersebut menjadi sebuah hal yang dapat dipertanyakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki dua kepentingan utama dalam GIC, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, yang menunjukkan pemahaman pendekatan fungsionalisme dalam persepsi Pemerintahan Lee Myung-Bak terhadap GIC.

---

Gaeseong Industrial Complex (GIC) is a form of economic cooperation between South Korea and North Korea, agreed during Kim Dae-Jung’s administration. After Lee Myung-Bak’s administration which is conservative has inaugurated, in fact the existence of GIC was still being endured. With the political tensions risen up in Korean Peninsula which are worsening the Inter-Korean relations, these South Korea’s decision is questionable. The results of this research shows that South Korea has two major interests in GIC, which are economic interest and political interest, showing the understanding of functionalism approach on the perception of Lee Myung-Bak’s administration towards GIC."

"Skandal Choi-gate merupakan skandal politik Korea Selatan yang melibatkan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016-2017. Skandal ini berujung pada pemakzulan Park Geun-hye. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor yang membantu mempercepat dan memperparah (katalisator) dampak skandal terhadap kekuasaan Park Geun-hye, yakni faktor framing media massa dan faktor peran oposisi menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari tinjauan literatur dan teks berita. Framing media dianalisis menggunakan konsep framing dalam skandal politik dari Robert Entman (2012), sedangkan oposisi dianalisis menggunakan konsep skandal sebagai senjata politik dari Jenssen & Fladmoe (2012) dan Brendan Nyhan (2017). Hasil penelitian menunjukkan media massa menggunakan framing yang mengarah pada pelanggaran konstitusi yang dilakukan Park Geun-hye dengan rekomendasi solusi berupa penurunan Park Geun-hye dari jabatan presiden. Sedangkan oposisi di dalam dan di luar parlemen aktif memanfaatkan skandal sebagai senjata untuk menuntut pengunduran diri Park Geun-hye, menekankan aspek pelanggaran moral, membangun narasi, dan menggunakan isu skandal sebagai ancaman verbal bagi lawan politik. Keseluruhan hal ini ditujukan untuk keberhasilan pengesahan mosi pemakzulan di parlemen.

---

Choi-gate scandal is a South Korean political scandal involving president Park Geun-hye in 2016-2017. This scandal led to Park Geun-hye’s impeachment. This research explores the factors that are involved in quickening and worsening (catalyzer) the impact of scandal to Park Geun-hye’s power, which are media framing and opposition action using qualitative approach with data collected by literature review and news text. Media framing is analyzed by the concept of framing in political scandals from Robert Entman (2012), while the opposition is analyzed by the concept of scandal as a political weapon from Jenssen & Fladmoe (2012) and Brendan Nyhan (2017). The result shows that the media use a framing that emphasizes the constitutional violation and offer the resignation as a treatment recommendation. On the other hand, the opposition both in and out of parliament actively used the scandal as a weapon to demand Park Geun-hye’s resignation, emphasizing the moral violation aspect, creating the narration, and using the scandal issue as a verbal threat to political opponents. These struggles aimed to pass the impeachment motion in parliament."

"Partisipasi wanita dalam politik di Korea Selatan pada dasarnya mengalami kesulitan dikarenakan nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakatnya. Hal tersebut membuat kemunculan politikus Park Geun-Hye dan Sim Sang-Jung dalam pemilihan presiden Korea Selatan ke-18 dan ke-19 pada 2012 dan 2017 menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan bagaimana media surat kabar mengkonstruksi identitas kedua tokoh. Dengan topik ini, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana media surat kabar Korea Selatan mengkonstruksi identitas tokoh politik wanita Park Geun-Hye dan Sim Sang-Jung. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori identitas. Adapun sumber data untuk analisis adalah artikel berita daring yang diterbitkan pada masa pemilihan Presiden Korea Selatan ke-18 dan ke-19 yaitu pada 2012 dan 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari setiap media dalam mengkonstruksi identitas kedua tokoh. Pemberitaan terkait Park Geun-Hye menggunakan pendekatan primodialisme yang dibuktikan dengan konten pemberitaan Park Geun-Hye yang umumnya mengaitkan sosoknya dengan ayahnya, Park Chung-Hee. Sementara identitas Sim Sang-Jung banyak dikonstruksi dengan pendekatan konstruktivisme yang mengaitkan sosoknya dengan masa lalunya sebagai aktivis buruh.

---

The political participation of women in South Korea basically faces difficulties because of the patriarchy that is rooted in Korean society. This made the emergence of politicians Park Geun-Hye and Sim Sang-Jung in the 18th and 19th presidential elections of the 2012 and 2017 became interesting, especially in relation to how mass media constructed Identity of both figures.

This study aims to analyse how South Korean mass media constructed the identities of women`s political figures Park Geun-Hye and Sim Sang-Jung. Research is conducted using descriptive analysis method with identity theory. The data sources are online news articles published during the 18th and 19th President of the Korean presidential election, 2012 and 2017.

Results show that there is a difference between each media in constructing the identity of both figures. The news related to Park Geun-Hye used a primodialism approach evidenced by the news content of Park Geun-Hye which generally attributed her figure to her father, Park Chung-Hee. While the identity of Sim Sang-Jung is much constructed with a constructivism approach that associates her figure with her past as a Labour activist."