Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya merupakan sarana mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) bagi pustakawan, yang berisi penjelasan rinci tentang kegiatan pustakawan, pembinaan karier pustakawan, angka kredit pustakawan, dan tim penilai pustakawan. Permasalahan dihadapi Pustakawan Kementerian Pertanian dalam pengajukan DUPAK belum adanya kesamaan persepsi, kesulitan memahami prosedur, tidak adanya motivasi, dan belum memahami benar setiap unsur kegiatan. Tujuan dari pengkajian untuk menyamakan persepsi di tingkat Pus taka wan Kementerian melalui sikap, motivasi, dan harapan pribadi serta mengidentifikasi butir-butir kegiatan yang perlu ditambah terhadap Perka Perpusnas No. 11 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya lingkup Kementerian Pertanian. Pengkajian dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2017 dengan metode survei bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah Pustakawan Kementerian Pertanian berjumlah 137 orang, penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kelonggaran 10% dengan jumlah sampel sebanyak 58 pustakawan. Hasil kajian menunjukkan sikap pustakawan pada unsur pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangansistem kepustakawan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang kepustakawanan kategori baik dan sesuai dengan pekerjaan di Perpustakaan, namun unsur pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi danpenunjang kepustakawanan cukup keberpihakan akan pada perpustakaan Kementerian Pertanian. Motivasi pustakawan dalam mengajukan DUPAK pada unsur kegiatan pengembangan profesi kategori sangat tinggi, tetapi unsur kegiatan penunjang kepustakawan motivasinya berkategori sedang. Harapan pustakawan terkait dengan angka kreditnya sesuai yang diharapkan namun perlu ditambah pada unsur-unsur kegiatannya dan jumlah angka kreditnya serta dapat disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Perpustakaan Kementerian Pertanian."

"Skripsi ini membahas tentang persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Sub Bagian Ketarunaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Permasalahan dan keunggulan dari pelayanan Sub Bagian Ketarunaan kepada Taruna menjadi proses berjalannya organisasi ini untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengukur persepsi kualitas pelayanan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sesuai Teori Parasuraman yang membagi sepuluh dimensi yang disederhanakan setelah penelitian kembali menjadi lima dimensi kualitas pelayanan, yakni dimensi Reliability, responsiveness, emphaty, tangibles and assurance. Tujuan penelitian ini adalah mengukur kualitas pelayanan dari Pegawai Sub Bagian Ketarunaan yang diperoleh dari persepsi Taruna, yang diukur atau dilihat dari lima dimensi pada teori Parasuraman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase Taruna yang menyatakan setuju dan dikategorikan tinggi yakni 80,3 % lebih banyak dibandingkan yang menyatakkan tidak setuju dan dikategorikan rendah yakni 19,7 %. Hal ini menunjukan bahwa persepsi Taruna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah sesuai dengan kriteria kelima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Pegawai Sub Bagian Ketarunaan sudah dikatakan baik.

---

This thesis discusses about the perception of Taruna on the quality of service provided by Sub Division of Polytechnic Functional Correctional Faculty of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problems and advantages of Sub Division of Fellowship to Taruna become the process of running this organization to achieve the goal. This study uses a quantitative approach that measures the perception of service quality of Sub Division of Functional Stake according to Parasuraman Theory which divides the ten dimensions simplified after re-research into five dimensions of service quality, namely dimensions Reliability, responsiveness, empathy, tangibles and assurance. The purpose of this study is to measure the quality of service from Sub-Division Officer Stake that obtained from the perception Taruna, which is measured or seen from the five dimensions of service quality theory according to Parasuraman. The results showed that the percentage of Taruna that states agree and categorized high that is 80.3% more than those states disagree and categorized as low ie 19.7%, this shows that the perception of Taruna on the quality of services provided by Sub-Division Officer Stake already in accordance with the criteria of five dimensions of service quality according to Parasuraman and it can be concluded that the services provided by Sub-Division Officer Ketarunaan already said good."

"Pelayanan pemakai atau pelayanan informasi berupa kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan informasi pemakai...."

"Dalam rangka pengembangan bidang dan tugas ,perlu dilakukan pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional . Jabatan struktural bersifat manajerial yang memerlukan keahlian tersendiri. Sedangkan jabatan fungsional memerlukan ilmu pengetahuan/kwoledge,keahlian /skill kemitraan/corporateness,kemandirian dan tanggungjawab/responsibility. Jabantan funsional pustakawan bergerak di bidang informasi yg hasil kerjanya sangat diperlukan oleh pejabat-pejabat fungsional lain.Sebab pustakawan melaksanakan tugas dalam bidang ilmu pengetahuan, pendididkan dan iformasi.Ketiga elemen ini diperlukan oleh para pengambil keputusan .policy maker ,pendidik tenaga medis ,penegak hukum ,pranata komputer maupun pekerja sosial di sektor formal maupun di sektor nonformal. Perkembangan jabatan fungsuonal pustakawan di Indpnesia masih mengalami berbagai kendala antra lain kurang dipahaminya makna profesi dan fungsional pustakawan , rendahnya image masyarakat ,masalah administrasi,kurang pembinaan dan kurang perhatian lembaga yang bersangkutan.Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan pembinaan terus-menerus,berkesinambungan dan terarah untuk meningkatkan eksistensi pustakawan."

"Kamus merupakan salah satu koleksi yang tergolong referensi yang tidak dipinjamkan untuk di bawa pulang....."

"Seorang pustakawan merupakan pejabat fungsional di bidang perpusdokinfo yang telah memperoleh pengakuan dari pihak pemerintah dengan SK Menpan 132/2002 dan telah memiliki suatu norma berupa kode etik yang syarat dengan muatan berbagai kewajiban dan haknya terhadap profesi....."

"Kini semakin banyak anak muda Indonesia memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Gambaran perpustakaan di Indonesia mulai berubah. Dulu perpustakaan adalah tempat yang membosankan, namun saat ini perpustakaan menjadi sumber informasi yang sangat dibutuhkan. Majunya perpustakaan masa kini, mendorong profesi pustakawan menjadi sangat dibutuhkan. Agar pustakawan menjadi profesi yang membanggakan dan diinati, maka di samping harus ditingkatkan kompetensinya supaya profesional, juga perlu diperhatikan pengembangan kariernya."