Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"ABSTRAK Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan. Melalui hak-hak itu, DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebij aksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan kewajiban yang hares dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi yang hams dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu. Keberhasilan DPR dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat. Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran pribadinya. Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Penyedia informasi tersebut adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, yang berfungsi sebagai "penghubung" keluhan masyarakat. Secara sosiologis, antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPR muncul dari individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya, memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPR dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang menerjemahkan aspirasi tersebut. "

"Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu organisasi adalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Tujuan organisasi akan dapat cepat diwujudkan apabila semua komponen dan sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien.Kinerja sebagai salah satu output dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi merupakan hal terpenting yang selalu harus diupayakan untuk ditingkatkan guna mencapai kinerja organisasi. Banyak faktor dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Di antaranya adalah kepemimpinan dan motivasi.Pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam memimpin, mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan optimal sesuai harapan pimpinan khususnya dan organisasi umumnya. Motivasi yang merupakan kekuatan yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan baik, karena di balik dorongan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pegawai.Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja pegawai di lingkungan Setjen DPR RI khususnya pada Biro Persidangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Untuk mengukur kepemimpinan, Motivasi dan kinerja digunakan pendapat dari Bernad Bass, dkk , Frederick Herzberg dan Thomas S. Bateman. Kinerja pegawai dinilai melalui persepsi atasan langsung terhadap hasil kerja mereka dengan kriteria-kriteria yang dianggap relevan dengan kondisi dan lingkungan kerja. Kepemimpinan seorang atasan dinilai melalui persepsi bawahan mereka. Sedangkan motivasi pegawai dinilai melalui persepsi mereka terhadap pemenuhan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungan pekerjaannya.Populasi penelitian ini adalah pegawai Setjen DPR RI yang ditempatkan di lingkungan biro persidangan sebanyak 149 orang, dengan pengambilan data dilakukan atas dasar sampel 50 orang dengan teknik berstrata, proporsional dan random.Data diambil dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dengan didukung wawancara langsung dengan responden. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data dengan korelasi split half method dan rumusSpearman Brown kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisis korelasi product moment Pearson, korelasi berganda dan tabel Anova dari analisa regresi linear dengan last square method.Dari kuestioner yang disebarkan kepada 65 responden, diambil 50 responden sesuai dengan jumlah pengambilan sampel yang ditetapkan yang mewakili populasi sejumlah 149 orang.Dari data penelitian yang telah valid dan reliabel dilakukan analisis dengan hasil, bahwa :1. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar : 0.9502. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r ) sebesar : 0.8593. Ada hubungan positif dan signifikasi antara variabel kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi ( R2 ) sebesar : 0.948Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang diteliti adalah sangat erat.Adapun saran-saran yang disampaikan berhubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, antara lain :(1) menekankan pentingnya faktor kepemimpinan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah, seperti Sekretariat Jenderal DPR RI. (2) dalam usaha peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Jenderal DPR RI, maka perlu pula dipertimbangkan dan diperhatikan faktor-faktor yang akan membangkitkan motivasi kerja pegawai, seperti : (a) diadakannya sistim reward and punishment (b) kesempatan bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun pengetahuannya (c) sistim pengembangan karir yang berpedoman pada sistim penilaian kinerja yang efektif pada intern organisasi (d) penciptaan linkungan kerja yang kondusif dan sehat dengan membina rasa saling percaya dan transparansi (e) dilakukannya pengawasan langsung yang bersifat membina dan mengarahkan bukan menghakimi.xvii + 126 halaman + 16 tabel + 3 gambar + 33 lampiranDaftar pustaka : 34 + 1 artikel+ 6 Peraturan Perundang-undangan (Tahun 1979-2OO2).

---

the Bureau of Meeting) It is clear that an organization exists to achieve a goal. The objectives of an organization could be accomplished quickly on the condition that all components and the possessed resources are utilized effectively and efficiently.

Performance as an output of the resources possessed by an organization constitutes a significant aspect that should be upgrade aiming at achieving the performance of organization. Amount of factors may affect the works performed by the employees in carrying out their jobs. They are, among others, leadership and motivation.

A leader in executing his function of leadership plays a very important role necessarily to take the lead, to give directions, to guide and to pioneer the staffs in going through with their works, so that they can optimally their performance in conformity with the wishes of the leader, particularly, and ones of the organization, generally. Motivation constitutes a strength which motivates the staffs to have good performance, because there, behind the motivation, it exists many things believed to be able to realize the wishes and to fulfill the needs of the staffs.

The research intends to achieve a goal aiming at comprehending the correlation between leadership and motivation with performance achieved by the staffs of the House of Representatives particularly ones who are at the Bureau of meeting. The research method utilized by the research is quantitative descriptive research.

In measuring leadership, motivation and performance, the research applied the theories and opinions of DR Bernard Bass and his colleagues, Frederick Hersberg and Thomas S. Bateman and his colleagues. The performance achieved by a staff is appraised by the means of perception expressed by his direct supervisor to his achievement in accordance with the criteria?s relevant to the situation and the working environment. Leadership of a supervisor is appraised by the means of perception expressed by his staffs. While motivation of the employees was appraised by the means of their perceptions to the fulfillment of what they need in the working site.

Population of the research was 149 House's staffs employed at the Bureau of session, and compiling the data was done by taking sample of 50 respondents and by applying the methods of random, proportional and layered technique.

The data was handled with care by using a research instrument of questionnaire Which was supported by direct interviews to the respondents. After having examined the validity and reliability of the data by application the split half method correlation and the formula of Spearman Brown, an analyze to the data was accomplished by using the correlation analysis technique of product moment Pearson, multiple correlation and Anova table derived from analyze of linear regression and last square method.

Based on the questionnaires disseminated to 65 respondents, 50 were taken in accordance with the due sampling representing the population of 149 staffs.

From the reliable and valid data, an analyze was carried out, and the results were as follows:

1. There was a significant and positive correlation between leadership with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.950

2. There was a significant and positive correlation between motivation with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.859

3. There was a significant and positive correlation between leadership and motivation with performance, with correlation coefficient value (R2) : 0.948

It is assumed that there are tight correlations between the variables analyzed in the research.

Some suggestions are proposed relating to the results reflected in the research, among others:

(1) to emphasize on the leadership as a significant factor in enhancing the capacity of the human resources possessed by governmental institutions, such as Secretariat General of the House. (2) in order to enhance the works performed by the House's employees, consideration and attention should be paid to several factors which can generate the motivation of staffs, such as below: (a) reward and punishment system should be implemented (b) any possible chance to improve their capacity, skills and knowledge should be provided (c) career development should be based on the appraisal to the effectiveness of performance at the intern of organization (d) a healthy and conducive working environment should be created by the means of transparency and confidence building (e) direct supervision should be applied aiming at to give guidance and direction, not to judge.

xvii + 126 pages + 16 tables + 3 pictures + 33 annexes

Bibliography: 34 + 1 article + 6 laws and regulations of 1979 - 2002"

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."

"Upaya yang dilakukan dalam pengembangan PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah melalui kegiatan diklat yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Evaluasi terhadap para peserta yang telah mengikuti diklat sangatlah penting karena training merupakan suatu investasi, harus diketahui hasilnya dan training bisa dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi peserta diklat, diberikan oleh instruktur yang tepat, menggunakan metode yang didesain khusus guna meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan diklat menurut peserta yang telah mengikuti pelatihan terhadap pelaksanaan tugas pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI ditinjau dari aspek metode, instruktur, materi pelatihan, dan fasilitas diklat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survey serta metode kajian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai golongan II dan III pada Sekretariat Jenderal DPR RI dengan jumlah sampel 89 orang yang diambil secara Proportionated Stratified Random Sampling yaitu pegawai yang masuk dalam pengelompokkan tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Pengertian mengenai teori pelatihan sangat beragam dari berbagai pakar. Salah satunya diberikan oleh Ivancevich (2001;383) bahwa pelatihan lebih ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sekarang. Atmodiwirio (2005:35) juga menjelaskan ketiga istilah pendidikan, pelatihan dan pengembangan saling berkaitan satu dengan lainnya bahkan kadang-kadang saling mengisi satu sama lainnya. Ada yang lebih tajam membedakan antara istilah pendidikan dengan pelatihan. Bahwa pendidikan mempunyai makna dan kesan yang selalu berkaitan dengan pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran yang membekali seseorang dengan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kebutuhannya dikemudian hari dan mempertahankan hidupnya. Sedangkan pelatihan terkesan hanya untuk meningkatkan keterampilan seseorang pegawai negeri agar kinerjanya meningkat. Kinerja disini diartikan sebagai meningkatnya produksi/prestasi kerja yang lebih efisien dan efektif bagi dirinya sendiri maupun organisasi. Notoatmodjo (2003:101), juga menjelaskan tujuan pelatihan ini utamanya adalah meningkatkan produktivitas atau hasil kerja pegawai, atau dengan kata lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja tiap pegawai.Menurut Mathis dan Jackson (2002:31), bahwa evaluasi pelatihan adalah membandingkan hasil-hasil setelah pelatihan dengan tujuan yang diharapkan para manajer, pelatih serta peserta pelatihan. Terlalu sering, pelatihan dilaksanakan tanpa pemikiran untuk mengukur dan mengevaluasinya di kemudian hari untuk melihat seberapa baik pelatihan tersebut telah dilaksanakan. Menurut Siagian (2007:202), pelaksanaan suatu program pelatihan dan pengembangan dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri para peserta pelatihan dan pengembangan tersebut terjadi suatu proses transformasi.Penelitian ini memberikan beberapa hal penting yaitu bahwa asas persamaan gender dan perimbangan merupakan faktor yang penting dalam suatu perencanaan diklat. Hal lain yang juga dianggap penting bahwa faktor keragaman latar belakang pendidikan, golongan, serta status jabatan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam menentukan peserta suatu diklat. Ekspetasi dan persepsi dari individu yang memiliki tingkat pendidikan tertentu merupakan hal yang harus dijadikan dasar dalan rencana suatu diklat.Hasil penelitian ini adalah sekitar 71,7 % responden menyatakan bahwa diklat yang diikuti telah cukup baik dilihat secara umum serta 13,1 % responden yang menyatakan sikap negatif. Rata-rata peserta yang pernah mengikuti pelatihan berdasarkan mean score yaitu 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum diklat sudah direncanakan secara baik. Penilaian responden jika berdasarkan aspek yang diteliti memberikan hasil sebesar 75,6 % menilai instruktur memiliki kinerja yang cukup baik, 72,5 % responden menyatakan bahwa metode diklat yang direncanakan telah memenuhi kondisi yang baik, fasilitas diklat memberikan respon yang positif juga yaitu sebesar 71,7 % responden menilai baik. Aspek yang rendah pada materi diklat yaitu sebanyak 67,0 % responden yang menilai positif, terendah dibandingkan aspek yang lain. Hal ini memberikan informasi bahwa perencanaan diklat kurang memperhatikan pada materi yang akan diberikan kepada peserta. Kesimpulan yang didapat adalah aspek yang diukur sebagai instrumen penelitian memberikan gambaran bahwa pelaksanaan diklat telah disiapkan dan direncanakan secara matang, yaitu metode, instruktur, materi dan fasilitas diklat. Persepsi responden terhadap aspek materi cenderung menilai kurang direncanakan dengan baik.Saran yang peneliti ajukan bahwa diklat yang baik perlu didasarkan pada penentuan kompetensi bagi pegawai yang akan dijadikan calon sebagai peserta diklat. Untuk aspek materi pelatihan perlu dilakukan peningkatan kinerja, yaitu harus mengandung unsur di bidang kepribadian, hubungan dengan orang lain dan di bidang kerja. Materi pelatihan perlu disusun berdasarkan kebutuhan dari peserta pelatihan dan disesuaikan dengan kekurangan kinerja dari peserta pelatihan saat ini guna meningkatkan kinerja dari peserta itu sendiri.

---

The efforts to develop civil servants capacity at the Secretariat General of DPR RI is conducted through training and education program based on the need of the organization and the employees to improve their capacity and their expertise. Evaluation on participants who took part at the program is very important since education and training program is an investment that needs to be measures and the success of a training is based on its ability to improve the knowledge, skills, and attitude of the trainees, given by proper trainer, using a specially design method for performance improvement of the employees. The aim of this study is to identify the nature of education and training implementation according to the trainees who have engaged in such training related to their employment at the Secretariat General of the DPR RI based on several aspects of method, trainer, training material, and facilities of the training.This study uses quantitative approach and survey with descriptive analysis, supported by questionnaire as a means to collect data. The population of this study is civil servants of the Secretariat General of the DPR RI with 89 samples based on proportionated stratified random sampling from second and third level employees within a selected group with equal opportunities to be considered as a sample. The definition of education and training theories are very diverse. Ivancevich (2001: 383) came with one theory that the aim of training is to intensely assist employees to improve their ability in performing their duties. Atmodiwirio (2005:35) described three key terminologies of education, training and development that are interrelated and sometimes completing one and another. There is also a clearer differentiation of training and education. On the one hand, education has a definition and notion that always related to long live learning process. A process that gives a person some basis of knowledge for his/her own significance and needs for the future and to survive. And on the other hand, training tends to only improving the ability of a civil servant on their performance. Performance here is defined as an improvement of the product/achievement of any work with a more efficient and effective result for a person as well as for the organization. Notoatmodjo (2003:101) also gave some explanation on the main objective of a training that is to improve the productivity or work result of an employee, or in other word to improve work effectiveness and efficiency of each employee.According to Mathis dan Jackson (2002:31), training evaluation is an attempt to compare result of training with the expectation of the manager, trainer, and trainees. It is often that training is being conducted without any consideration on the measurement and evaluation in the future to learn about the administration of the training. As indicated by Siagian (2007:202), the success of training and development program can be seen from any transformation within the participants? themselves.This study found several important facts namely gender equality and balance as some factors necessary in planning education and training program. Other factors also considered as important and need to be considered on recruiting trainees are diversity of educational background, work level, and work status. Expectation and perception of each individual with certain level of education must also be considered as some principals in planning education and training program.The result of the study shows that 71.7 % of the respondent stated that the training that they have been participated was fairly good since only 13.1% respondent in general gave a negative remark. The average of participant who has participated in any training program has a mean score of 3.68. It shows that in general the training was well planned. Based on respondent review on several aspect studied there is 75.6% on fairly good performance of the trainer, 72.5% respondent stated that the planned training method has been perform in good order, training facilities was given a positive response since 71.7% respondents considered it good. The low aspect is on training material with 67.0% of the respondents gave positive remark, lower than other aspects of the study. It informs us that the education and training program is lack on material support given to the trainees. The conclusion of this study is that aspects measured as research instruments has given a clear view on through implementation of education and training, including its methods, trainers, training material and training facilities. Respondents? perception on material aspect tends to be ill planned.Recommendation proposed by the researcher is that a good education and training is based on competence of the training participant applicants. The training material aspect is conducted for the improvement of performance which contains of the personality element aspect, interaction, and in the field of work. Training material is necessary composed base on the need of the training participants and in accordance with the lack performance of the training participants to increase their performance."