Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"ABSTRAK Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan. Melalui hak-hak itu, DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebij aksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan kewajiban yang hares dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi yang hams dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu. Keberhasilan DPR dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat. Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran pribadinya. Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Penyedia informasi tersebut adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, yang berfungsi sebagai "penghubung" keluhan masyarakat. Secara sosiologis, antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPR muncul dari individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya, memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPR dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang menerjemahkan aspirasi tersebut. "

"Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu organisasi adalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Tujuan organisasi akan dapat cepat diwujudkan apabila semua komponen dan sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien.Kinerja sebagai salah satu output dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi merupakan hal terpenting yang selalu harus diupayakan untuk ditingkatkan guna mencapai kinerja organisasi. Banyak faktor dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Di antaranya adalah kepemimpinan dan motivasi.Pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam memimpin, mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan optimal sesuai harapan pimpinan khususnya dan organisasi umumnya. Motivasi yang merupakan kekuatan yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan baik, karena di balik dorongan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pegawai.Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja pegawai di lingkungan Setjen DPR RI khususnya pada Biro Persidangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Untuk mengukur kepemimpinan, Motivasi dan kinerja digunakan pendapat dari Bernad Bass, dkk , Frederick Herzberg dan Thomas S. Bateman. Kinerja pegawai dinilai melalui persepsi atasan langsung terhadap hasil kerja mereka dengan kriteria-kriteria yang dianggap relevan dengan kondisi dan lingkungan kerja. Kepemimpinan seorang atasan dinilai melalui persepsi bawahan mereka. Sedangkan motivasi pegawai dinilai melalui persepsi mereka terhadap pemenuhan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungan pekerjaannya.Populasi penelitian ini adalah pegawai Setjen DPR RI yang ditempatkan di lingkungan biro persidangan sebanyak 149 orang, dengan pengambilan data dilakukan atas dasar sampel 50 orang dengan teknik berstrata, proporsional dan random.Data diambil dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dengan didukung wawancara langsung dengan responden. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data dengan korelasi split half method dan rumusSpearman Brown kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisis korelasi product moment Pearson, korelasi berganda dan tabel Anova dari analisa regresi linear dengan last square method.Dari kuestioner yang disebarkan kepada 65 responden, diambil 50 responden sesuai dengan jumlah pengambilan sampel yang ditetapkan yang mewakili populasi sejumlah 149 orang.Dari data penelitian yang telah valid dan reliabel dilakukan analisis dengan hasil, bahwa :1. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar : 0.9502. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r ) sebesar : 0.8593. Ada hubungan positif dan signifikasi antara variabel kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi ( R2 ) sebesar : 0.948Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang diteliti adalah sangat erat.Adapun saran-saran yang disampaikan berhubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, antara lain :(1) menekankan pentingnya faktor kepemimpinan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah, seperti Sekretariat Jenderal DPR RI. (2) dalam usaha peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Jenderal DPR RI, maka perlu pula dipertimbangkan dan diperhatikan faktor-faktor yang akan membangkitkan motivasi kerja pegawai, seperti : (a) diadakannya sistim reward and punishment (b) kesempatan bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun pengetahuannya (c) sistim pengembangan karir yang berpedoman pada sistim penilaian kinerja yang efektif pada intern organisasi (d) penciptaan linkungan kerja yang kondusif dan sehat dengan membina rasa saling percaya dan transparansi (e) dilakukannya pengawasan langsung yang bersifat membina dan mengarahkan bukan menghakimi.xvii + 126 halaman + 16 tabel + 3 gambar + 33 lampiranDaftar pustaka : 34 + 1 artikel+ 6 Peraturan Perundang-undangan (Tahun 1979-2OO2).

---

the Bureau of Meeting) It is clear that an organization exists to achieve a goal. The objectives of an organization could be accomplished quickly on the condition that all components and the possessed resources are utilized effectively and efficiently.

Performance as an output of the resources possessed by an organization constitutes a significant aspect that should be upgrade aiming at achieving the performance of organization. Amount of factors may affect the works performed by the employees in carrying out their jobs. They are, among others, leadership and motivation.

A leader in executing his function of leadership plays a very important role necessarily to take the lead, to give directions, to guide and to pioneer the staffs in going through with their works, so that they can optimally their performance in conformity with the wishes of the leader, particularly, and ones of the organization, generally. Motivation constitutes a strength which motivates the staffs to have good performance, because there, behind the motivation, it exists many things believed to be able to realize the wishes and to fulfill the needs of the staffs.

The research intends to achieve a goal aiming at comprehending the correlation between leadership and motivation with performance achieved by the staffs of the House of Representatives particularly ones who are at the Bureau of meeting. The research method utilized by the research is quantitative descriptive research.

In measuring leadership, motivation and performance, the research applied the theories and opinions of DR Bernard Bass and his colleagues, Frederick Hersberg and Thomas S. Bateman and his colleagues. The performance achieved by a staff is appraised by the means of perception expressed by his direct supervisor to his achievement in accordance with the criteria?s relevant to the situation and the working environment. Leadership of a supervisor is appraised by the means of perception expressed by his staffs. While motivation of the employees was appraised by the means of their perceptions to the fulfillment of what they need in the working site.

Population of the research was 149 House's staffs employed at the Bureau of session, and compiling the data was done by taking sample of 50 respondents and by applying the methods of random, proportional and layered technique.

The data was handled with care by using a research instrument of questionnaire Which was supported by direct interviews to the respondents. After having examined the validity and reliability of the data by application the split half method correlation and the formula of Spearman Brown, an analyze to the data was accomplished by using the correlation analysis technique of product moment Pearson, multiple correlation and Anova table derived from analyze of linear regression and last square method.

Based on the questionnaires disseminated to 65 respondents, 50 were taken in accordance with the due sampling representing the population of 149 staffs.

From the reliable and valid data, an analyze was carried out, and the results were as follows:

1. There was a significant and positive correlation between leadership with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.950

2. There was a significant and positive correlation between motivation with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.859

3. There was a significant and positive correlation between leadership and motivation with performance, with correlation coefficient value (R2) : 0.948

It is assumed that there are tight correlations between the variables analyzed in the research.

Some suggestions are proposed relating to the results reflected in the research, among others:

(1) to emphasize on the leadership as a significant factor in enhancing the capacity of the human resources possessed by governmental institutions, such as Secretariat General of the House. (2) in order to enhance the works performed by the House's employees, consideration and attention should be paid to several factors which can generate the motivation of staffs, such as below: (a) reward and punishment system should be implemented (b) any possible chance to improve their capacity, skills and knowledge should be provided (c) career development should be based on the appraisal to the effectiveness of performance at the intern of organization (d) a healthy and conducive working environment should be created by the means of transparency and confidence building (e) direct supervision should be applied aiming at to give guidance and direction, not to judge.

xvii + 126 pages + 16 tables + 3 pictures + 33 annexes

Bibliography: 34 + 1 article + 6 laws and regulations of 1979 - 2002"

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."

"ABSTRAKRuang lingkup dan cara: Perubahan gaya hidup dan pola makan pada golongan ekonomi menengah tinggi, dapat menimbulkan penyakit kelebihan gizi antara lain meningkatnya penyakit kronik degeneratif seperti PKV. Penyakit jantung koroner, salah satu dari PKV merupakan manifestasi aterosklerosis di pembuluh darah koroner dan salah satu faktor risikonya adalah dislipidemia. Menurut SKRT 1995, kematian akibat PJK di kota-kota besar lebih tinggi dibandingkan di desa dan di Jawa dan Bali menduduki urutan pertama. Faktor-faktor yang diperkirakan ikut mempengaruhi kadar lipid serum antara lain: umur, jenis kelamin, penyakit seperti diabetes, nefrotik sindrom, penyakit hati obstruktif dan lain-lain, obat penyekat beta dan tiazid, indeks massa tubuh, rasio lingkar perut/lingkar panggul, aktivitas, asupan energi, protein karbohidrat, lemak, serat, kolesterol, pengetahuan gizi, pola makan, perilaku gizi, pendidikan, penghasilan, stres dan genetik. Penelitian ini bertujuan mengetahui profil lipid serum dan faktor-faktor yang berhubungan. Telah dilakukan studi "cross--sectional" pada 90 orang anggota DPR RI pria yang dilantik tahun 1997. Subyek yang dipilih dengancara "simple random sampling" dengancara diundi. Data yang dakumpulkan meliputi karakteristik sosiodemografi, gaya hidup, asupan makanan, antropometri, kadar lipid serum dan gula darah.Hasil dankesimpulan: Hasil penelitian menunjukkankadar kolesterol total serum yang berbahaya ( ≥ 240 mg%) sebesar 55,6%, kadar kolesterol LDL serum yang berbahaya (≥ 160 mg%) sebesar38,9%, kadar trigliserida serum yang berbahaya (≥ 200 mg%) sebesar 27.7%, dan kadar kolesterol HDL serum yang berbahaya sebesar 1.1%. Analisis bivariat tidak ditemukan hubungan antara profil lipid serum dengan faktor-faktor yang diperkirakan berhubungan. Setelah dilakukan analisis regresi logistik didapatkan hubungan bermakna antara asupan serat dengan kolesterol total, antara lemak total dengan kolesterol LDL dan antara pengetahuan gizi dengan trigliserida. Dengan analisis regresi multipel didapatkan hubungan antara kolesterol total dengan protein hewani, asupan serat dan lemak jenuh, antara HDL dengan protein hewani dan antara trig:liserida dengan aktivitas fisik, pengetahuan gizi, lemak total dan lemak jenuh.

---

ABSTRACT

Scopes and Methods : Changes in life-style and meal pattern in upper-middle economic class result in diseases caused by over nutrition, such as chronic degenerative diseases, e.g. cardiovascular diseases (CVDs). Coronary heart disease (CHID), one of CVDs. These disease are caused by dyslipidemia which is the risk factor of the atherosclerotic coronary vessels. According to 1995 Household Health Survey, death rate for CM were greater in big cities than in the villages, and Java and Bali were ranked first. Factors that thought may influence serum lipid level are: age; sex; medical conditions like diabetes, nephrotic syndrome, obstructive heart disease, etc.; beta blockers and thiazide; body mass index; waist/hip circumference ratio; level of activity; high intake of energy, protein, carbohydrates, fats, low fibers intake, and cholesterol; knowledge on nutrition; meal pattern; nutritional behavior; education; income; stress; and genetic. Across sectional study has been conducted to see the lipid profile and their related factors on the members of Indonesian House of Representative appointed in 1997. The subjects were selected by random sampling and a lotere. The data collected included sociodemography charactersitics, life style, food intake, anthropometry, and serum lipid and glood glucose levels.

Results and Conclusions: Result of this study showed that hazardous serum total cholesterol level (? 240% mg%) was 55.6%, hazardous serum LDL-cholesterol level (?160 mg%) was 38.9%, hazardous serum triglyseride level (a 200 mg%) was 27.7%, and hazardous serum HDL-cholesterol level was 1.1%. Bivariate analysis found no relationship between serum lipid profile and the suspected related factors. A significant relationship was found with logistic regression analysis between fibers intake and total cholesterol level, total fats and LDL-cholesterol level, and knowledge on nutrition and triglyseride level. Multiple regression analysis showed a relationship between total cholesterol level and animal protein, fiber intake and saturated fats, HDL-cholesterol level and animal protein, and between triglyseride level and physical activity, knowledge on nutrition, total fats, and saturated fats."