Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 78377 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alen Ermanita
"ABSTRACT
For more than a decade, Indonesia has been practicing decentralization. During this period, local governments still experience difficulties in generating local revenues to fund their development. Local government bonds (LGBs) are actually one of the finest sources for financing local development. However until now there is no real practice in issuing local bonds in Indonesia though it is allowed in the existing regulation.There are still many considerations which hindered the realisation of LGB issuance ranging from the rule of mechanism to the local governments readiness themselves. To gain more insights about the issue, learning from another country (in Japan) on how they manage LGBs effectively and securely will be beneficial. Comparison model between the two countries is chosen to see the regulation and managerial aspects in LGB implementation including the main institution in central level, rules of the game, buyers and purposes. By having this comparison, it is expected that some crucial factors can be looked at, which may then provide us some information on why LGBs are yet to bloom in Indonesia. Moreover, the comparison is expected to provide some basis about the possibility to ease policy adoption for Indonesia in managing LGBs."
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017
330 JPP 1: 2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yudi Irawan
"ABSTRAK
Krisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah
Indonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk
pembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki.
Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisi
memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya
masing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih
besar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya.
Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetap
melakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yang
sangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,
dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentingan
masyarakat.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan
dana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah
(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerah
mendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkan
keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan juga
keuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu.
Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yang
bertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkut
hak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun juga
menyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian.
Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna
penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasar
modal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yang
diterbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitu
peningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai.
Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdagangan
obligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatu
penggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumen
keuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemda
serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benar
mengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannya
melakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya.
Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasi
pemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangat
menjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambungan
pembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada dana
APBD dan APBN.
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3081
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendrico Ilham
"ABSTRAK
Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis
ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam
manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong
sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara
desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara
desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam
membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam
membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program
pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas
tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang
sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak.
Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan
ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta
permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan
ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara
seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam
seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia.
Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak
beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara
yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau
bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma
yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena
adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang
beraneka-ragam yang ada di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen
pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap
segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk
instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik
bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu
alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan
mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan
keleluasaan yang besar bagi penggunaannya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris
dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk
mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya
manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga
kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah
menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi
yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen
keuangan tersebut.
Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo
seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian
ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan
operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat
mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari
tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis
memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi
penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan
masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satria Firstadi
"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok.
Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.
SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T31834
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Admilla Wahyu Soeprapto
"Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah.

Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafiz Savero
"Penelitian ini mengkaji sejauh mana proses penciptaan pengetahuan terjadi dalam proyek kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Indonesia, ditinjau dari tiga proyek kolaborasi yang menginterpretasikan tiga rumpun keilmuan di Universitas Indonesia. Peneliti menggunakan empat dimensi utama yang ada pada SECI Knowledge Creation model, yang diintegrasikan dengan empat elemen Ba ke setiap dimensi SECI yang berkaitan, untuk kemudian dapat diimplementasikan ke dalam konteks proyek kolaborasi, yaitu dimensi Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialoguing Ba, Combination and Systematizing Ba, dan Internalization and Exercising Ba. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, dengan mewawancarai berbagai pihak dari setiap tim fakultas di tiga rumpun keilmuan Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Depok yang terlibat secara langsung dalam proyek kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penciptaan pengetahuan pada dua proyek kolaborasi yang menginterpretasikan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora, dan Rumpun Sains dan Teknologi di Universitas Indonesia tidak memfasilitasi perputaran penuh dari proses spiral SECI Knowledge Creation Model. Di mana proses penciptaan pengetahuan yang terjadi hanya dominan pada tiga kuadran pertama. Menariknya, terdapat perbedaan pola proses penciptaan pengetahuan pada proyek kolaborasi di Rumpun Ilmu Kesehatan, di mana terlihat adanya kesinambungan dan keberlanjutan dalam proses penciptaan pengetahuan yang ideal.

This research examines how far that the knowledge creation process occurs in collaborative projects between the Depok City Government and the Universitas Indonesia, in terms of three collaborative projects representing three scientific groups at Universitas Indonesia. Researchers use the four main dimensions in the SECI Knowledge Creation spiral model, which are integrated with the four Ba elements into each related SECI dimension, so that they can be implemented in the context of collaborative projects, namely the dimensions Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialogueing Ba, Combination and Systematizing Ba, and Internalization and Excercising Ba. This research uses qualitative data collection techniques, by interviewing various parties from each faculty team in three scientific groups at the Universitas Indonesia and the Depok City Government who are directly involved in the collaborative project between the Universitas Indonesia and the Depok City Government. The research results show that the knowledge creation process in two collaborative projects interpreting the Social Sciences and Humanities Cluster, and the Science and Technology Cluster at the Universitas Indonesia does not provide the full spiral rotation of the SECI Knowledge Creation Model process. Where the knowledge creation process that occurs is only dominant in the first three quadrants. Interestingly, there are different patterns of knowledge creation process in collaborative projects at the Health Science Cluster, where the continuity can be seen in the ideal process of knowledge creation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Febriwan Rajab
"Penelitian ini membahas mengenai dinamika politik perkotaan terkait preman di ibu kota. Peneliti melakukan penelitian di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan bertujuan ekplanasi. Dengan menggunakan pendekatan politik perkotaan dan keruangan, kekerasan yang ada di daerah Blok bisa diurai dalam penelitian ini. Hasil temuan yang diperoleh adalah adanya kelompok Preman di kawasan Blok M yakni Preman Surabaya, Preman Ambon, Preman Flores, Preman Palembang, Preman Bugis-Makassar, Preman Medan dan Preman Padang. Kelompok preman ini memiliki wilayah kekuasaan tersendiri yang kemudian menjadi identitas mereka. Kemudian dalam relasi dengan pengusaha dan alat negara, aktor-aktor yang terlibat menjalin hubungan yang menggantungkan diri satu sama lain. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa hubungan yang terjalin adalah kekerasan itu sendiri dan ruang bagi produksi kekerasan. Oleh karena itu produk yang dihasilkan juga tak lepas dari kekerasan.

This study discusses the political dynamics of urban-related gangster in the capital. Researchers conducted the study in Blok M, South Jakarta Kebayoran Baru. The method used is qualitative and aims explaination. By using the approach of urban and spatial politics, violence in the region block can be parsed in this study. The findings obtained are a group of thugs in Blok M that Surabaya gangsters, gangsters of Ambon, gangster of Flores , gangsters of Palembang, gangsters of Bugis-Makassar, gangsters of Medan and gangsters of Padang. This gangsters have its own territory and later become their identity. Then in relation to the employer and the state apparatus, the actors involved in a relationship that interdependence. And the resume of the researche that the relationship is violence itself and the space for the production of violence. Thus the resulting product is also not free from violence."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ami Muslich
"ABSTRAK
Setelah periode kiris ekonomi yang melandadunia padatahun 1998, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup defisit APBN dengan mengutamakan melakukan pinjaman domestik dibanding melakukan pinjaman luar negeri. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya jumlah outstanding obligasi domestik Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun. Studi ini mencoba untuk memahami tentang determinan makroekonomi obligasi domestik Pemerintah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap yield obligasi domestik Pemerintah Indonesia dan juga mereka dapat menjalankan manajemen utang yang lebih baik. Dengan menggunakan data bulanan dari periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2012, hasil-hasil studi ini memperlihatkan bahwa terdapat korelasi yang postif dan signifikan antara VIX Index dan yield dari obligasi domestik Pemerintah Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian juga terhadap VIX Index bukan hanya saat mereka ingin menerbitkan obligasi mata uang asing Pemerintah Indonesia, tetapi juga saat mereka ingin menerbitkan obligasi domestik Pemerintah Indonesia.

ABSTRACT
After the economic crisis of 1998, the Indonesian government was seeing the need to cover the government's budget deficit by borrowing from domestic sources. The outstanding of Indonesian Government domestic bond was increasing from year to year. This study tried to understand the macroeconomic determinants of Indonesian Government domestic bond yield. By using monthly data from January 2005 until December 2012, the results showed that there was positive significant correlation between VIX Index and the yield of Indonesian Government domestic bond. Therefore, Government of Indonesia should give attention to VIX Index not only when they want to issue Indonesian sovereign bond, but also when they want to issue Indonesian domestic bond."
2013
T38914
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>