Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe current development paradigm is still dominated by the neoclassical economic perspective which sees economic development as a mechanical and simplistic process, without the need to look at aspects of respect, protection, and fulfillment of human rights, although, human rights is the first state responsibility of government. As a result, human rights are not the focus of development policy-making. Human rights and development have a mutually reinforcing relationship that will direct the efforts towards a higher quality of development.On this basis, this study shines a spotlight and examines the management of regional development planning with a human rights basis. To get an idea of ​​the reality, researchers use three areas as a sample, namely: Batang (Central Java), Trenggalek (East Java), and Tanjungpinang (Riau Islands). Existing practices are examined with a human rights-based approach, namely: the formulation process, main content, implementation mechanisms, and protection and restoration. Furthermore, a descriptive qualitative approach is selected to describe the process, understand the nonconformities as well as identify the planning process and the implementation of the development plan. For that, primary data collection is done through interview techniques, focused discussions, and field observation. While for secondary data collection through a literature study. The study shows that the fulfillment of the right to healthcare, education, and food has become priorities in regional development planning. A more transparent and accountable planning approach also opens opportunities to make human right-based development planning as the mainstream. The prerequisites driving factors lie in the dynamics of regional regulation and the commitment of the regional heads with the vision and mission outlined in the RPJMD, including a commitment to maintain a transparent, accountable and clean bureaucracy. In conclusion, the transparent planning approach in the RPJMD needs to be balanced by using human rights standards to improve the quality of human development in the region."

"Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan adalah digaungkannya program pemberdayaan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi masyarakat desa Nagrog dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan adalah keterbatasan modal. Potensi yang dimiliki adalah mata pencaharian utama bertani dan halaman pekarangan yang luas. Teknik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah: (1) Pemetaan kondisi sosial dan menginventarisasi kondisi objektif masyarakat desa Nagrog dalam kaitannya dengan kondisi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (2) Melakukan program pembinaan masyarakat desa Nagrog melalui optimalisasi lahan pekarangan dengan penanaman bibit pisang Cavendish; dan (3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan permasalahan dalam upaya pendampingan masyarakat dalam pengelolaan bibit dan buah pisang Cavendish. Kondisi pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat ekonomi termasuk dalam kategori rendah.Peningkatan pengetahuan untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan dilakukan melalui penyuluhan, penanaman bibit pisang Cavendish, dan pendampingan. Materi penyuluhan meliputi: budidaya dan peluang usaha pisang Cavendish, cara pemanfaatan bibit dan buah pisang Cavendish, membuat rancangan kebutuhan dan kemungkinan dibentuk KUBE. Faktor pendukung dan permasalahan yang dihadapi dalam penanam dan pasca panen pisang Cavendish adalah: (1) Kondisi pertumbuhan bibit; (2) Penyakit; (3) Penanganan pasca panen."

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai pembangunan sosial oleh masyarakat yang dilakukan oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari di Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan melalui sektor ekonomi kreatif yaitu usaha jamu gendong sebagai subsektor kuliner berbasis budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukan bahwa Paguyuban Jamu Gendong Lestari sebagai komunitas yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif yaitu jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah berhasil melakukan proses pembangunan sosial berdasarkan tujuh karakteristik pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial yang dijalankan adalah strategi pembangunan sosial oleh masyarakat dimana melalui wadah Paguyuban Jamu Gendong Lestari masyarakat yang menjadi anggota saling bekerjasama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka dan berupaya menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup melalui pengelolaan usaha jamu gendong.

 

Kata kunci: Pembangunan Sosial; Kesejahteraan Sosial; Ekonomi Kreatif; Jamu

---

This article discusses social development by the community carried out by the Paguyuban Jamu Gendong Lestari in Kuningan Barat Village, Mampang Prapatan Subdistrict, South Jakarta through the creative economy sector, namely jamu gendong business as a culinary sub-sector based on culture and local wisdom. This study uses a qualitative approach with descriptive types. The results show that the Jamu Gendong Lestari Association as a community that runs a business in the creative economy, namely jamu as an Indonesian cultural heritage has succeeded in carrying out the social development process based on seven characteristics of social development. The social development strategy that is carried out is a social development strategy by the community through which the members of the Paguyuban Jamu Gendong Lestari are members who work together harmoniously to meet their needs, solve their problems and try to create opportunities to improve life through the management of jamu businesses.

Keywords : social development; social welfare; creative economy; jamu

"

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel pada 21 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dengan data yang bersumber dari laporan tahunan keuangan pada masing – masing bank. Hasil analisis data memperlihatkan pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit namun tidak berpegaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh fenomena pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit maupun gambaran risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.

---

Credit risk and liquidity risk are important indicators to determine the health of banks. This research aims to investigate the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia. The study utilizes a panel data regression method on 21 Regional Development Banks in Indonesia during the period from 2011 to 2021, using data sourced from the annual financial reports of each bank. The results of the data analysis show that credit growth has a significant effect on credit risk but does not have a significant effect on liquidity risk. This research provides information on the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia, which serves as the basis for information and policy considerations in optimizing the level of credit as well as the overview of credit risk and liquidity risk in Regional Development Banks."

"National development which culminates in the welfare of society must be supported by activities that can accelerate the socio-economic development. Socio-economic development and education and literacy development are, in fact"

"Mandailing Natal merupakan kabupaten muda, dari pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan yang berpusat di Panyabungan sebagai pusat administratifnya, kini melakukan kendali administratif sendiri sesuai dengan potensi daerahnya secara struktural, kultural, sosial dan psikologis mengalami perubahan dari sebelumnya. Perubahan ini terlihat begitu jelas, terutama pembangunan pisik, mendahului pembangunan bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial bahkan religiositas (sifat keberagamaan). Khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan akan berawal dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang baik.Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah; (1). Mengapa IPM Kabupaten Mandailing Natal masih rendah. (2). Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan IPM didaerah ini.Tujuan penelitian ini adalah; (1). Mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai IPM di Kabupaten Mandailing Natal. (2). Menganalisis upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan IPM.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah; wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, audio dan visual serta studi pustaka. Dengan analisis deskriptif dimana data?data mentah yang masih berupa kata-kata, kalimat, statement, perilaku, kejadian, uraian, paparan akan diolah agar mudah dipahami dalam bentuk informasi.Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah; Indeks Pembangunan Manusia, Cara mengukur IPM, Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja, Kebijakan, Pengambilan, Keputusan, Pembangunan manusia dalam meningkatkan kualitas masyarakat, Hubungan antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi, Ketahan Daerah.Sektor IPM. IPM di Mandailing Natal pada saat ini berada pada urutan 29 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. IPM yang berada dibawahnya adalah Nias urutan ke 30, Nias Utara urutan 31, Nias Selatan urutan 32, Nias Barat urutan 33, sedang Indek Pembangunan Manusia tertinggi di Sumatera Utara adalah Pematang siantar berada pada urutan ke 1. Posisi ini terlihat jauh tertinggal dalam 25 tahun terakhir, karena sebelumnya Daerah Mandailing Natal dikenal menjadi basis Sumber Daya Manusia untuk Sumatera Utara. Pemerintah mengupayakan peningkatan IPM di Mandailing Natal termasuk peningkatan kualitas guru/pendidik, Hal ini disadari harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan dinamis.Dengan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya guru merupakan faktor langsung bagi peningkatan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia. SDM merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembangunan, untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas dan baik. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas tidak bisa lepas dari pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan baik, kualitas pendidikannya juga harus baik, termasuk ketersediaan perangkat pisik, sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung, guru yang berkualitas, kurikulum dan alat-alat pendidikan juga suasana belajar yang kondusif guna mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Peningkatan Kualitas SDM, bisa melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa, maka apabila perhatian Pemerintah Daerah berkurang terhadap dunia pendidikan maka pendidikan itu sendiri akan mengalami kemerosotan, sehingga pembangunan di daerah tersebut juga akan mengalami kemerosotan. Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas SDM, apabila tingkat pendidikan rendah maka kualitas SDM juga akan rendah, kualitas SDM yang rendah akan menyebabkan kualitas hidup rendah yang akan meningkatkan kemiskinan sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Maka seyogianya Pemerintah mengambil peran besar dalam memajukan dunia pendidikan di daerah Mandailing Natal. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar atas kemajuan pendidikan untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan baik di Kabupaten Mandailing Natal, meskipun hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat.Sektor kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal saat ini sudah baik, dengan adanya dukungan anggaran DAK dari pusat yang diambil dari APBN. Dukungan APBN dapat membantu pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, karena prioritas pembangunan kesehatan baik pisik, non pisik maupun peralatan sesuai dengan petunjuk teknis. Anggaran dari APBN dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas, rehab Puskesmas, pembangunan Poskedes untuk tempat tinggal bidan desa. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Poskedes, sedangkan kesiapan lahan dari masyarakat. Kesehatan tidak hanya merupakan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, akan tetapi peran serta dari masyarakat juga sangat diharapkan untuk mendukung tercapaianya tingkat kesehatan yang baik di Kabupaten Mandailing Natal. Sejak adanya pemekaran Kabupaten pada tahun 1998 kondisi sarana pisik, peralatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal kondisinya membaik.Sektor Pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2012 sudah mencapai angka 6,4 %, tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,7 % berarti kategori cukup bagus khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol adalah sektor pertanian, karena tingkat pertumbuhan ekonomi paling maju adalah yang ditopang oleh sektor pertanian. Kemudian perkebunan dan sektor lainnya tiap tahun berubah, seperti perdagangan, jasa, meskipun sebagai sektor yang paling lemah terutama jasa perhotelan. Peningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada sektor pertanian karena yang menopang perekonomian sebagian besar adalah pertanian, dalam hal ini yang paling berperan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian setiap tahun sudah memprogramkan pelatihan petani, dalam bentuk sekolah lapangan yang dipandu oleh penyuluh-penyuluh dan setiap tahunnya diupayakan untuk menambah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Mandailiang Natal, agar bisa memberikan pengarahan, bimbingan, tuntunan kepada para petani yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.Hasil menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan dan pendapatan sangat berperan dalam meningkatkan Indek Pembangunan Manusia. Dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Pendidikan mempunyai peranan dalam pertahanan keamanan karena aspek pedidikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat terhadap jiwa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, dan rasa lebih mencintai daerahnya sendiri. Dari aspek kesehatan, masyarakat yang sehat lebih berkualitas dari pada masyarakat yang tidak sehat hal ini akan berpengaruh terhadap ketahanan daerah, keluarga dan ketahanan diri, sehingga ketahanan daerahnya dapat lebih terjamin. Dari aspek pendapatan masyarakat yang lebih baik pendapatannya akan berpengaruh terhadap ketahanan daerah, ketahanan keluarga dan ketahanan pribadi, dengan demikian ketahanan daerah tersebut akan lebih baik. Dari penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah yang baik tidak terlepas dari peran serta dari pada pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

---

Mandailing Natal is a young district, from district division based in South Tapanuli Panyabungan as its administrative center, is now doing its own administrative control of the region in accordance with the potential structural, cultural, social and psychological changes from the previous. This change is made apparent, especially physical development, precedes the development of other fields such as education, health, economic, social and even religiosity (religious nature). Particularly in education, health, income will be started from the quality of Human Resources (HR) its good.

The problems that exist in this research are: (1). How HDI District Mandailing Natal remains low. (2). What will be done by the District Government Mandailing Natal to improve the HDI in this area.

The goal of this research are: (1). Describe and analyze in depth the District IPM in Mandailing Natal. (2). Analyzing the efforts that have been implemented and will be implemented Mandailing Natal regency administration to improve the HDI.

The methodology used in this study are; interview, observation/observation, documentation, audio and visuals as well as the study of the literature. With descriptive analysis where the data raw is still in the form of words, sentences, statements, behavior, events, descriptions, exposure will be processed in order to be easily understood in the form of information.

The theory is used to support this research are: the Human Development Index, HDI measure Way, Education, Health, Income, Economic Growth, Labor, Policy, Decision, Decisions, Human development in improving the quality of society, relationship between HDI and economic growth, Resilience areas HDI sector. IPM in Mandailing Natal at this time are on the order of 29 of the 33 districts/municipalities in the province of North Sumatra. IPM that are below it is number 30 Nias, North Nias order of 31, South Nias sequence 32, 33 West Nias sequence, being the highest Human Development Index in North Sumatra is Siantar was ranked 1. This position looks far behind in the last 25 years, since before the Regional Mandailing Natal is known to be bases of Human Resources for North Sumatra.

The government effort to improve IPM in Mandailing Natal including improving the quality of teachers / educators, This is realized must be done in accordance with the continuous development of science and technology that is fast and dynamic. Knowing full well that the teacher resource is a direct factor for improving the Human Development Index. HR is a major factor in achieving development goals, it is necessary and good quality human resources. To obtain the qualified human resources can not be separated from education because education is one of the major factors in improving the quality of human resources, to ensure the recruitment of qualified and good, quality education should also be good, including the availability of the physical, educational facilities, such as buildings, teachers quality, curriculum and educational tools are also conducive learning environment to support teaching and learning activities. Improved quality of human resources, either through formal and non-formal education. Because education is one of the major factors in the successful development of a nation, the Local Government reduced if attention to the world of education, the education itself will decline, so that development in the area will also decline.

Education is a big influence on the quality of human resources, low levels of education if the quality of human resources will also be low, the low quality of human resources will lead to lower quality of life will increase poverty so that people will find it hard to get a good education. So the government should take a larger role in promoting education in the area Mandailing Natal. Mandailing Natal District Education Office has the duty and responsibility in carrying out the duties of Local Government in the field of education. Therefore, the Department of Education have a duty and a great responsibility for the advancement of education to obtain a good quality human resources and in the District of Mandailing Natal, although it is the responsibility of all components, both government and society.

Health sector . The condition of health infrastructure in the district Mandailing Natal is good now, with the support from the central budget DAK taken from the state budget. Budget support can help procurement of health infrastructure , health priorities well as physical, non- physical and technical equipment according to the instructions . Budget of the budget is used for the construction of facilities and infrastructure health center , health center rehabilitation, development Poskedes to stay midwife. The government prepared a budget for the construction Poskedes, while the readiness of the public lands. Health is not just the responsibility of the Regional Government in this case the Department of Health , but the participation of the community are also expected to support tercapaianya level of good health in the District Mandailing Natal. Since the division of the district in 1998 physical condition of facilities, equipment, health services in the District of Mandailing Natal condition improved.

Income sector. The rate of economic growth in the District Mandailing Natal for 2012 has reached 6.4%, in 2013 is expected to reach 6.7% means the category is quite good, especially in the District Mandailing Natal. The most prominent economic growth is the agricultural sector, as the most advanced level of economic growth is sustained by the agricultural sector. Then the estate and other sectors changed each year, such as trade, services, although as the weakest sector, especially hospitality services. Increasing the rate of economic growth is projected to sustain the agricultural sector as the economy is mostly agricultural, in this case the greatest role is the Department of Agriculture and Food Security. Department of Agriculture each year already programmed training of farmers, in the form of a field school hosted by the extension-extension and every year sought to increase the number of extension workers in the district Mandailiang Natal, in order to provide direction, guidance, guidance to farmers in the district Mandailing Natal.

The results showed that education, health and income play an important role in improving the Human Development Index. Viewed from the aspect of education, health and income. Education has a role in security and defense aspects of the education because it can provide a better understanding to the people of spirit nationalism, love for the homeland, and a sense of its own country more love. From the aspect of health, a healthy society is more qualified than the people who are not healthy it will affect the local resistance, and resilience in the family, so that the region can be assured durability. From the aspect of people's income better earnings will affect regional resilience, family resilience and personal resilience, thus the resilience of the area would be better. From the above explanation suggests that the Human Development Index has a very important role in enhancing regional resilience. Resilience is not a good area in spite of the participation of the education, health and income."