Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya program MP3EI dituntut adanya perubahan kebijakan di segala sisi, salah satunya kebijakan pajak yang mendukung semua kegiatan ekonomi di dalam MP3EI. Penelitian ini akan menfokuskan kepada kebijakan pajak yang berlaku di industri galangan kapal sebagai salah satu fokus dari 22 kegiatan ekonomi MP3EI dan melakukan analisis atas evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik (efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah banyak sekali kebijakan pajak yang berlaku pada pembuatan dan perbaikan kapal yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu kebijakan Bea Masuk dan PPN. Padahal dalam rangka MP3EI perkapalan di Indonesia dituntut memiliki kebijakan pajak yang seharusnya mampu mendorong daya saing industri galangan kapal nasional.

---

MP3EI program nowadays required package of policies which could support the 22 economic program itself, one of the important policies is tax policy. This study will focus on tax policy in shipbuilding industry as one of 22 MP3EI economic program which play important roles in national and international connectivity through the tramportation system. This research is to evaluate the policy whether the tax policy meets evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) or not. This research was conducted using a qualitative approach and qualitative methods as well.

The result is a lot of tax policies that apply to the manufacture and repair of vessels which do not meet the criteria for evaluation of public policy, especially in the policy of import duty and VAT. Yet in order MP3EI, shipbuilding in Indonesia are required to have a tax policy which should be able to support the competitiveness of the national shipbuilding industry."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, pencapaian tujuan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, dan alternatif kebijakan bagi kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral adalah untuk mendukung pelaksanaan peningkatan nilai tambah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Secara umum tujuan kebijakan bea keluar sudah tercapai, yakni pengendalian penjualan bijih ke luar negeri, peningkatan nilai tambah, dan menjaga ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri. Namun tujuan pengendalian ekspor belum optimal tercapai, beberapa komoditi justru mengalami peningkatan volume ekspor. Alternatif kebijakan yang dapat diberikan adalah penerapan earmarked tax pada penerimaan bea keluar, penerapan diferensiasi tarif baik berdasarkan klasifikasi nilai tambah produk maupun berdasarkan tingkat pengolahannya, dan tarif progresif.

---

This research raised issues regarding the reason government implemented export tax policy on mineral export goods, objective achievement of export tax policy on mineral export goods, and alternative policy for export tax policy on mineral export goods. This research uses qualitative approach with descriptive design. The result showed that the reason government implemented export tax policy on mineral export goods is to support value added enhancement practice, which is mandated of Law Number 4 Year 2012.

Generally, the objectives is achieved, that is mineral ore export control, value added enhancement, and protect availability of mineral resources in domestic. However export control objective is not optimally achived, some comodity on the contrary increased in export volume. Alternative policy given is application of earmarked tax on tax export revenue, application of rate differentiation either by value added product classification nor by its processing level, and progressive rate."

"Penelitian ini membahas disain kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost & Green Car (LCGC) di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu bentuk insentif yang dibutuhkan oleh industri LCGC dan manfaat yang akan diperoleh dengan diberikannya insentif pajak atas industri LCGC dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Insentif pajak yang dibutuhkan untuk mendorong industri LCGC berupa pembebasan PPnBM atas penyerahan LCGC di dalam negeri, serta pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor Incompletely Knocked Down komponen LCGC. Pemberian insentif pajak ini akan mengurangi konsumsi BBM dan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi, serta memajukan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri.

---

This study discusses tax incentive policy design of Low Cost & Green Car (LCGC) Industry in Indonesia. This research raises two issues, namely tax incentive which is required by LCGC industry and the benefits to be derived by the tax incentives being given to LCGC industry, using qualitative approach. Tax incentives require to stimulate LCGC industry are Luxury Sales Tax exemption on transfer LCGC in the country, as well as exemption from Import Duty and VAT on imported Incompletely Knocked Down of components of LCGC. These tax incentives will reduce fuel consumption and emission of transportation sector, as well as advancing domestic automotive component industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan. Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

---

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.

Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Sampel penelitian ini adalah 91 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif sesuai dengan penurunan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru. Sedangkan hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

AbstractThis study examines and analyzes the influence of political connections and tax reform to the effective tax rate. The sample of this study was 91 companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2008-2009. The results showed that there are negative effects of tax reform with the effective tax rate in accordance with the tariff reduction on the new Income Tax. Political relations did not influence the effective tax rate."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."