Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"

"ABSTRAK"

"Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan bisnis yang terjadi, kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap resiko kerugian semakin meningkat. Namun asuransi dalam kenyataannya seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat karena praktik asuransi dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Hal ini diakibatkan karena minimnya perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian asuransi. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan aspek kebebasan berkontrak, kecermatan berkontrak serta urgensi pembuatan kontrak berbentuk akta otentik dalam pembuatan polis asuransi. Dalam Undang-Undang, perjanjian asuransi sedikit banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan peraturan Undang-Undang dan peraturan pendukung lainnya hanya mengatur aspek asuransi dari segi tata usahanya saja. Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan serta wawancara kepada pihak-pihak terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat evaluatif analitis. Dasar pembuatan polis asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 255. Otentifikasi Polis asuransi ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang akan muncul dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak. Otentifikasi polis asuransi diharapkan dapat memberikan kepastian lebih terhadap asas kebebasan berkontrak dan unsur kecermatan berkontrak yang merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perjanjian.

---

Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the improving economic development in Indonesia . With the rapid development of economy and business that happens, public needs protection against the risk of loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial. This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance agreement.

This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements, the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their business in terms of grammar only. This study, using literature as well as interviews to the relevant parties. The type of data used are secondary data and primary data.

The analytical method used is a qualitative method to obtain analytical data that is evaluative. Manufacture of basic insurance policy contained in the Book of the Commercial Law Article 255. Authentication insurance policy intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for the parties. Authentication insurance policy is expected to provide more certainty to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is one important aspect in making agreements."

"AbstrakLegal basis of the formation of the Financial Services Authority (OJK) is based on the Article 34 of the Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia. The legislation process was then approved and endorsed the Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). Article 6 of the law gives the OJK authority to supervise both for bank and non-bank financial institution, including insurance agencies. Article 5 of the Insurance Law, OJK is given a mandate to make a regulation to expand the scope of the insurance business activities in accordance with the needs of the society. One of the businesses is investment-based insurance. Regulations made by OJK must not be contrary to the Insurance Law itself. One issue is found on the draft of the OJK regulation regarding the permissibility of general insurance conducting investment-based insurance business."

"Gempa bumi dapat menimbulkan kerugian material yang cukup signifikan. Besar kecilnya kerugian material yang terjadi ditentukan oleh intensìtas gempa itu sendiri, kualitas struktur bangunan, kondisi geoteknik dimana bangunan berada dan nilai ekonomis dari bangunan-bangunan di daerah yang terkena gempa. Pada tahun 2000 di sebuah seminar Professor MT Zen pakar gempa bumi dan Institut Teknologi Bandung memperlihatkan kemungkinan bagaimana suatu gempa dangkal di Selat Sunda dapat menimbulkan kerugian material yang besar di propinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta: Salah satu cara untuk meminimalkan kerugian jika gempa terjadi adalah dengan mengalihkan risiko kemungkinan kerugian ke perusahaan asuransi berupa penutupan asuransi kerugian atas risiko gempa bumi. Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada tahun 1996 telah mengeluarkan Polis Standar Gempa Bumi Indonesia dimana penutupan nsiko gempa bumi dilakukan secara tersendiri dan tidak berhubungan dengan risiko kebakaran pada umumnya. Selain itu DM juga telah mengeluarkan daftar tarip premi untuk risíko kerusakan akibat gempa bumi. Salah satu kegunaan dengan adanya daftar tarip premi ini, bahwa daftar tarip premi dimaksud dapat dijadikan acuan perusahaan asurunsi dalam penentuan tarip. DAI juga mengharapkan adanya daftar tersebut dapat menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi serta standardisasi syarat-syarat pertanggungan. Sebelum tahun 1996 banyak perusahaan asuransi memberikan cuma - cuina penutupan risiko gempa sebagai perluasan dan penutupan risiko kebakaran sebegai dampak dari persarngan bisnis asuransi kerugian dalam memperebutkan market share yang lebih besar. Dengan menggunakan dasar-dasar (teori probabilitas bersyarat), fungsi eksponential Possion sebagai penyederhanaan periode ulang suatu gempa merusak dan tabel-tabel yang disiapkan oleh Prof. Whitman dkk dari MIT (Massachusets Institute of Technology) sebagai penyederhanaan tingkat rata-rata kerusakan yang timbul di suatu bangunan akibat adanya sebuah gempa merusak, dan dengan data gempa merusak yang diperoleh dari Pusat Gempa Nasional Sub Bidang Analisa Geofisika Badan Meeorologi dan Geofisika, dapat ditentukan faktor frekuensi rata rata terjadinya gempa merusak dan faktor severity kerusakan rata-rata. Kajian juga hanya dilakukan untuk wilayah 3 dan 4 menurut Peraturan Perancanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung 1983 mengingat di wilayuh 3 dan 4 tersebut terletak kota-kota yang memiIiki gedung-gedung dengan nilai ekonomis tinngi yang berarti memiliki tingkat potensi kerugian yang tinggi pula. Expected toss yang terjadi dapat ditentukan setelah faktor frekuensi rata-rata gempa besar terjadi dan faktor kerusakan rata-rata (severIty) di suatu bangunan akibat adanya sebuah gempa diketahui, Expected Loss merupakari hasil perkaIian antara faktor frekuensi dan faktor severly. Berdasafkan hash perhitungan penulis diperoleh tarip premi untuk wilayah 3 dan 4 yang tidak terlalu berbeda dngan tarip yang dikeluarkan DAI tanpa menggunakan loading factor."

"Analisa biaya adalah suatu analisa yang dilakukan terhadap biaya-biaya yang telah dìkeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Analisa biaya diperlukan oleh setiap perusahaan, selain untuk mengetahui perilaku biaya selama perusahaan beroperasi, juga untuk dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian usaha, dan penetapan harga jual produk. Analisa biaya dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengiin kebutuhan perusahaan. antara lain metode analisa biaya-volume-laba, metode analisa biaya diferensial. metode komparatif, metode alokasi biaya, dan lain-lain. Dalam perusahaan asuransi jiwa, analisa biaya dapat juga dilakukan untuk menentukan asumsi biaya yang digunakan dalam penentuan tarif premi suatu produk huni serta untuk memvalidasi asumsi biaya yang digunakan dalam tarif premi produk yang sedang dipasarkan. Penentuan asumsi biaya untuk produk baru yang sesual dengan karakteristik perusahaan sangat penting dilakukan, untuk menjamin agar premi yang dikenakan memadai untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan untuk menutup biaya yang dikeluarkan produk tersebut. Validasi asumsi biaya juga diperlukan untuk menilai apakah asumsi tersebut masih layak atau tidak jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, mengingat asumsi blaya, seperti halnya asumsi lainnya, digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Untuk tujuan tersebut, analisa biaya dapat dilakukan dengan menggunakan metode alokasi biaya, dimana transaksi-transaksi biaya yang secara normal dicatat berdasarkan akun dan pusat biaya. dialokasikan ke dalam bidang usaha dan/atau fungsi kerja. Dalam proses pengalokasian terdapat 4 metode alokasi yang dapat digunakan, yaitu:1. alokas Iangsung (direct allocation)2. alokasi berdasarkan kegiatan (activity-based allocation)3. alokasi berdasarkan indeks (index-based allocation)4. alokasi dengan penyesuaian (judgmental allocation). Pemilihan metode yang akan digunakan dalam proses pengalokasian tergantung pada struktur pencatatan biaya yang dimiliki perusahaan dan imaginasi masing-masing analis. Dalam suatu proses pengalokasian, dapat digunakan lebih dari satu metode yang berbeda untuk fungsi atau jenis bìaya yang berbeda. Dengan menggunakan metode alokasi biaya akan diperoleh hasil analisa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan asumsì biaya dalam penetapan tarif premi untuk procluk baru dan untuk memvalidasi asumsi biaya yang digunakan dalam tarif premi produk yang sedang dipasarkan. Berdasarkan struktur biaya pada tarif premi, biaya diaiokasìkan berdasarkan biaya tahun pertam.a (first year) dan tahun-tahun berikutnya (renewal). Biaya-biaya tersebut didistribusikan menurut jumlah uang pertanggungan, jumlah polis, dan persentase premi. Proses pendistribusian biaya ini disesuaikan berdasarkan pengalaman dan karakteristik perusahaan, khususnya dalam penentuan persentase distribusi. Metodologi ini dapat menghasilkan analisa biaya yang lebih akurat dan terperinci, karena biaya lebih dialokasikan berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan produk tersebut. Namun demikian. metode ini masih bergantung pada subyektivitas dan adjustment dan analis, sehingga basil yang diperoleh dapat bervariasi. Dalam studi kasus dengan rnenggunakan data dan perusahaan PT Asuransi Jiwa ABC. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asumsi yang dihasilkan berdasarkan metodologi ini mendekati asumsi yang digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa ABC dalam tarif preminya."

"ABSTRAKUsaba asuransi merupakan j asa finansial yang memiliki asset sangat besar dalamperekonomian global. Pengelolaan asuransi yang baik tidak saja dibutuhkan gunameiljaga agar segala kew~1iban kepada nasabah di masa depan dapat terpenuhi tetapi jugamengantisipasi persaingan global menghadapi era perdagangan bebas AFTA-2003 yangtinggal sebentar lagi akan diberlakukan.Masyarakat sebagai pembeli atau konsumen asuransi membutuhkan suatupedoman yang mudah dan sederhana untuk merriutuskan perusahaan mana yang akandipilih berdasarkan kinerja masa lalunya, kualitas aset yang dimiliki serta basil analisakondisi keuangan perusahaan tersebut. Melalui tulisan ini diharapkan diperoleh suatl;l alatukur yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi mengenai kondisi perusahaan asuransi jiwasehingga masyarakat awam memiliki pengetahuan bagaimana memilih perusahaanasuransi yang sehat.Analisa rasio laporan keuangan EWS (Early Warning System) dipakai dalammenentukan perusahaan mana yang masuk dalam kategori 'sehat' atau 'perlu analisalanjut'. Selanjutnya hasil perhitungan rasio laporan keuangan tersebut akan diujivaliditasnya dengan menggunakan alat uji statistik multivariat, yaitu Logistic Regressionserta untuk mendapatkan rasio-rasio terpenting untuk menentukan tingkat kesehatanperusahaan asuransi jiwa."

"Skripsi ini membahas dan mengevaluasi kinerja keuangan yang dicapai PT. Tugu Pratama Indonesia selama periode 1990-1995 secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilakukan dengan analisa rasio keuangan. Perangkat analisa yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan khusus untuk perusahaan asuransi kerugian yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28. Angka-angka untuk menghasilkan rasio tersebut diperoleh dari laporan neraca, laba rugi, dan hasil perhitungan underwriting. Rasio-rasio ini dibandingkan pergerakannya selama periode 1990-1995 untuk PT. Tugu Pratama Indonesia, kemudian dibandingkan dengan industri asuransi kerugian untuk periode 1990-1994. Secara umum analisa rasio untuk perusahaan asuransi kerugian meliputi Solvency and Profitability Ratio, Liquidity Ratio, Premium Stability Ratio, dan Technical Ratio. Solvency and Profitability Ratio menggambarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari penutupan risiko dan mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi tersebut. Liquidity Ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan apakah kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi solvent atau tidak. Premium Stability Ratio menggambarkan kemampuan perusahaan menjalankan usahanya dengan stabil dalam arti apakah perusahaan beroperasi pada suatu orientasi tertentu saja atau tidak. Technical Ratio menggambarkan tingkat kecukupan cadangan yang diperlukan dalam membuat kondisi keuangan menjadi solvent. Dan analisa yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Tugu Pratama Indonesia berada dalam kondisi yang sangat solvent dan memiliki tingkat keuntungan yang baik. Tetapi perusahaan harus memperhatikan investasinya sebab menunjukkan adanya penurunan dalam hasil investasi. Tingkat pertumbuhan premi agak kurang stabil. Selain itu retensi sendiri sangat rendah, karena kebanyakan obyek pertanggungannya berisiko tinggi dan nilai pertanggungannya besar sehingga perlu mereasuransikannya kembali. Secara keseluruhan dapat dikatakan kinerja keuangannya sudah cukup baik, dengan angka yang kebanyakan berada diatas rata-rata industri. Pangsa PT. Tugu Pratama Indonesia berdasarkan premi bruto merupakan yang terbesar selama periode 1990-1994."

"Insurance economics brings together the economic analysis of decision making under risk, risk management and demand for insurance by individuals and corporations, objectives pursued and management tools used by insurance companies, the regulation of insurance, and the division of labor between private and social insurance. Predictions derived from theoretical argument are not only stated but confronted with empirical evidence. Throughout the book, conclusions summarize results, helping readers to check their knowledge and understanding. Issues discussed include paradoxa in decision making under risk, selection of favorable risks by insurers, the possibility of a "death spiral" in insurance markets, and future challenges such as re-regulation in the wake of the 2007-09 financial crisis and the increasing availability of genetic information. "

"PT Husada Mandiri Berbakti, adalah Badan Pelaksana jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kiaten dan merupakan daerah uji coba pengembangan pemasaran JPKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dialami Bapel JPKM dengan pendekatan 'titik impas, disamping itu ingin mengetahui peran pemerintah dalam mendukung program jaminan kesehatan masyarakat. Dalam tesis ini dibahas analisa titik impas peserta anak sekolah, peserta umum dan titi impas PT Husada Mandiri Berbakti secara keseluruhan. Analisa biaya berupa analisa cash flow dan analisa rugi-laba. Secara umum Perseroan Terbatas Ilusada Mandiri Berbakti tidak mengalami hambatan dalam mencapai titik impas maupun laba, namun bila dihubungkan volume kepesertaan belum mampu mencapai target dan laba yang maksimal. Sebagaimana visa JPKM bahwa adanya subsidi silang antara yang mampu membantu yang tidak mampu, serta yang sehat membantu yang tidak sehat belum terlihat jelas_ Manfaat pemasaran sosial yang diprogramkan oleh USAID belum terasa untuk menarik peserta yang lebih banyak.Untuk menarik pangsa lebih besar perlu kebijakan di masa yang akan datang yang mendorong terselenggaranya penyelenggaraan ]PIM yang lebih baik, antara lain kebijakan pemasaran/promosi sebaiknya dikelola sendiri oleh Bapel JPKM, kebijakan harga misalnya dengan menurunkan tarif iuran JPKM, kebijakan pelayanan kepada peserta yaitu mempermudah sistim rujukan, serta perlunya pertimbangan kedudukan Sapel JPKM seeara organisasi dimasa mendatang, agar perusahaan yang mengelola JPKM dapat lebih mandiri.

---

PT. Husada Mandiri Berbakti , as the implementation board of maintenance insurance of public health (JPKM) in Kiaten regency and as the study are of the development of JPKM marketing. The objective of this study is to know problems which experienced by JPKM implementation board with the approach of break event point, beside it we want to know the extant of the government rule in supporting the program of public health insurance. In this thesis will be discussed the analysis of break event point school children, public and the PT. Husada Mandiri Berbakti worker as a whole. Budgeting analysis are cash flow analysis and benefit analysis. In general the limited enterprise Husada Mandiri Berbakti has no problem in reaching the balance or benefit, but if it will be correlated the volume of participation have not reach the target yet and maximum benefit . As the vision of JPKM the cross subsidy between the have and have not, and the healthy will help the unhealthy does not exist. The advantages of social marketing which is programmed by the USAID seems haven't attract more participant.

To influence more participant need policy in the future which will motivate the implementation of JPKM better among others to the participant and the need in considering the place of implementation board of JPKM organizationally in the future, so that the enterprise which managed the JPKM can be self reliance."