Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan potensi yang besar, negara ini memiliki target untuk menjadi negara maju dengan PDB yang kuat. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan klaster industri, dimana sektor industri memberikan kontribusi besar untuk perekonomian negara. Tapi, perkembangan itu akan meningkatkan penggunaan energi dan emisi karena produksi energi Indonesia masih didominasi sumber energi non-terbarukan. Salah satu tantangan terbesar untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan adalah aspek finansial. Tujuan penelitian ini adalah memahami faktor-faktor dalam pengembangan klaster industri yang ditenagai energi terbarukan menggunakan pendekatan system dinamis. Terletak unsur kebaruan dimana model yang dikembangkan menggunakan aspek finansial dan sustainability. Hasil penelitian menunjukan bahwa energi terbarukan memiliki potensi yang baik, yaitu memberikan cumulative cash flow lebih rendah 7 , emisi lebih rendah 2523 , dan jumlah tenaga kerja yang sama untuk industri non-intensif energi dan memberikan cumulative cash flow lebih rendah 7 , emisi lebih rendah 2523 , dan jumlah tenaga kerja yang sama untuk industri non-intensif energi dan memberikan cumulative cash flow lebih tinggi 15 , emisi lebih rendah 2599, dan jumlah tenaga kerja yang sama untuk industri intensif energi disbanding energi non-terbarukan

---

ABSTRACTIndonesia is a country with a great potential, it has a target of being a developed country with strong GDP. One of the initiatives that the government take is develop industrial cluster as industrial sector plays a huge role in its economy. However, that development would also increase the energy demand and emission as Indonesia rsquo s energy production still dominated by non renewable energy sources. It still hard to increase the share of renewable energy production due to financial aspect. The objective of this research is to understand the factors in developing renewable energy powered industrial cluster in Indonesia using system dynamics approach. It took the novelty as the model was generated mainly on financial perspectives and sustainability aspects. The result shows that renewable energy has a great prospect as it gives 7 less cumulative cash flow, 2523 less emission, and same human resources recruited for non energy intensive industries and 15 higher cumulative cash flow, 2599 less emission, and same human resources recruited for energy intensive industries compared to non renewable energy "

"Tesis ini membahas mengenai pemetaan industri percetakaan di Indonesia dengan menggunakan Analisis klaster. dengan metode K-Means. Pada saat ini penyebaran industri percetakan di Indonesia tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa (73.3%), belum adanya informasi mengenai industri percetakan, informasi yang ada hanya sebatas penyebaran 2585 percetakan berikut bentuk badan hukumnya sehingga kebutuhan logistik (produk cetak) yang tidak dapat terbagi secara merata di antara perusahaan percetakan yang ada.Variabel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 13 variabel, dengan menggunakan analisis faktor varibel direduksi menjadi 5 faktor. Hasil analisis klaster dengan metode K-means dibentuk sebanyak 3 klaster dimana faktor utilisasi mempunyai nilai p-value sebesar 0.620, lebih besar dari 0.05, artinya faktor utilisasi dari ketiga klaster relatif sama atau utilisasi antara klaster 1 tidak berbeda nyata dengan utilisasi di kedua klaster lainnya.Klaster 1 terdiri dari 382 perusahaan yang merepresentasikan industri percetakan di Indonesia secara umum dimana semua nilai faktornya bertanda negatif yang artinya semua nilai faktor rendah atau berada dibawah Klaster 2 terdiri dari 4 perusahaan dengan faktor pendapatan lain dan investasi (7.75701) serta faktor asset (4.74713) tinggi, tetapi faktor terkait produksi rendah (-0.07193).Pada klaster 3 hanya faktor utilisasi saja yang rendah (-0.55112), hal ini menunjukkan perusahaan tidak efisien dikarenakan produktivitasnya yang rendah.Hasil dari klaster yang terbentuk dibuat analisa SWOT sebagai salah satu dasar untuk rencana strategi pengembangan industri yang akan dilakukan. Pemerintah perlu kiranya untuk mengembangkan industri cetak secara lebih merata dan berkualitas.

---

This thesis discussed the mapping percetakaan industry in Indonesia by using cluster analysis. with K-Means method. At this time the spread of the printing industry in Indonesia is uneven, mostly concentrated in Java (73.3%), lack of information about the printing industry, there is only limited information dissemination following printing 2585 forms so that the logistics needs of its legal entity (print product) are not can be divided evenly among the existing printing company.

Variables used in the study as many as 13 variables, using a variable factor analysis is reduced to 5 factors. From the results of cluster analysis with K-means cluster method established as many as three clusters in which the utilization factor has a value p-value for 0620, greater than 0.05, meaning that utilization factor of the three clusters are relatively equal to or utilization of cluster 1 are not significantly different with the utilization in two other clusters.

Cluster 1 consists of 382 companies representing the printing industry in Indonesia is generally where all values are negative factors which means that all the factors are low or below-average population of clusters formed. Cluster 2 consists of 4 companies with other factors and investment income (7.75701) and high asset factor (4.74713), but low-production-related factors (-0.07193). In cluster 3 is only just a low utilization factor (-0.55112), but four factors others do not, it shows the company is inefficient due to low productivity.

Results from the cluster formed made a SWOT analysis as a basis for industrial development strategy plan will be done. Government is necessary to develop the print industry in a more equitable and quality."

"Penelitian kualitatif ini membahas mengenai hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2017. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah 'Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan geothermal panas bumi di Indonesia tahun 2010-2017?'. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan teori utama yakni barrier renewable energy penetration serta dibantu dua konsep Multi-Level Governance MLG dan Central-Local Relation, dimana Barrier renewable energy penetration dan MLG lebih banyak digunakan untuk melihat permasalahan institusional yang menjadi kendala bagi pengembangan energi panas bumi di tingkat pusat, sementara central-local relation akan lebih ditekankan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dalam menghambat pengembangan energi terbarukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang dominan menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi yakni institusional, posisi ekonomi energi terbarukan yang marjinal, kebutuhan jangka pendek yang mendesak dari proyek listrik nasional dan desentralisasi menjadi faktor yang menghambat energi terbarukan panas bumi dalam kurun waktu 2010-2017.

---

This qualitative research discusses challenges implementation of geothermal energy 2010 2017. The main question which is raised in this research is what are the factors which obstacled the implementation of geothermal energy in Indonesia 2010 2017. To answer this question, renewable energy penetration theory is used. Another framework which is used in this research are Multi Level Governance and Central Local relation. Barrier to renewable energy penetration and MLG are mostly focused to see the institutional problem of geothermal in the central government, while central local relation discusses how decentralization detain the implementation of renewable energy.

This research concluded that there are four main factors which detained the implementation of geothermal as renewable energy in Indonesia in 2010 2017, formal institution, marginal economy needs, electrification government program and decentralization."

"Tesis ini membahas dampak ekonomi Pembangunan PLT EBT di seluruh Indonesia terhadap ekonomi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif menggunakan Data Tabel Input-Output Indonesia tahun 2010 untuk menghitung dampak ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLT EBT ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena mampu menciptakan peningkatan output, nilai tambah bruto, dan pendapatan masyarakat.

Dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa konstruksi kurun waktu 2014-2025 sebesar Rp. 152.028,12 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 10.423,41 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 59.374,34 miliar.Sedangkan dampak ekonomi terhadap penciptaan output selama masa operasi kurun waktu 2016-2055 sebesar Rp. 1488.120,84 miliar, peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp.47.052,87 miliar, dan penciptaan nilai tambah bruto sebesar Rp. 10.423,41 miliar.

---

i>This thesis discusses the impact of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia on Economy at Indonesia. This research is quantitative descriptive design using Data Input-Output Indonesia 2010 to measuring economic impact.

The results showed that the development of Renewable Energy Power Plant Development in Indonesia have a positive impact on the Indonesia economy, because it can create an increase in output, gross value added, and public revenue.

The economic impact of the creation of the output in construction phase amounting to Rp. 152.028,12 billion, increased public revenue amounting to Rp. Rp. 19.486,20 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp. 59.374,34 billion. The economic impact of the creation of the output in operation phase amounting to Rp. 148.120,84 billion, increased public revenue amounting to Rp.10.423,41 billion, and the creation of gross value added amounted to Rp.47.052,87 billion."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"ABSTRAKMakalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energiterbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepadapraktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negaraBRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahasfactor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energiterbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah inimemberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktoryang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia padakhususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakandan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh PemerintahIndonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehinggahal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional.Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembanganenergi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policypractice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union,OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy inIndonesian context, the study reveals that despite various policies and programswhich the Government of Indonesia has made, the realization of RE deploymentis still under the stated target, which can have implication for the national energysecurity. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this papercontributes to the understanding of RE policies in general and factors encouragingsuccessful implementation of RE in particular."

"Sumber daya dan cadangan energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar, namun saat ini pengembangannya belum optimal. Kesenjangan geografis antara lokasi pasokan energi dan permintaan serta investasi teknologinya yang tinggi merupakan tantangan tersendiri untuk mengembangkan teknologi berbasis EBT. Dukungan pemerintah dengan menetapkan regulasi yang dapat memicu penerapan teknologi EBT, dalam hal ini di sektor ketenagalistrikan ialah melalui kebijakan Feed-in Tariff (FIT), FIT di Indonesia mengunakan patokan harga tertinggi ceiling prices dengan acuan BPP setempat dan BPP nasional yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis dengan skenario harga pembelian tenaga listrik kesepakatan para pihak ditentukan sebesar 85% dan 100% dari BPP pembangkitan setempat, menunjukan bahwa harga pembelian tenaga listrik merupakan harga yang sesuai dengan keuntungan yang wajar bagi pihak swasta atau Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dengan selisih atau potensi keuntungan bagi pihak PPL tertinggi berada di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk pembangkit yang bersumber dari energi air (Hydro) sebesar 1.666,65 Rp/kWh jika harga pembelian tenaga listrik dibandingkan dengan rata-rata terbobot LCOE Pembangkit EBT di dunia. Selain itu secara finansial PLN dapat melakukan penghematan jika menerapkan harga pembelian tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit EBT dibawah besaran BPP pembangkitan setempat, penghematan dapat dilakukan dengan mengganti/memberhentikan produksi dan sewa pembangkit yang menggunakan energi fosil terutama BBM yang memiliki biaya bahan bakar yang tinggi dan mengikuti kurs mata uang asing, potensi penghematan bagi PLN jika mengganti/memberhentikan produksi dan sewa pembangkit PLTD dan PLTG dengan skenario harga pembelian tenaga listrik kesepakatan para pihak di ditentukan sebesar 85% dan 100% dari BPP pembangkitan setempat selama tahun 2017 sebesar 24 triliun rupiah untuk pembelian tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit PLTA, PLTP, PLTSa dan 28,3 trilun rupiah untuk pembelian tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit PLTS, PLTB, PLTBg/Bm, PLTLaut.

---

Resources of renewable energy in Indonesia are quite large, but currently the development is not optimal. The geographical gap between the location of energy supply, demand and investment in technology is a challenge for developing renewable-based technology. Government support by establishing regulations that can trigger the application of renewable technology, in this case for electricity sector is through the Feed-in Tariff (FIT) policy, FIT in Indonesia uses ceiling prices with reference to the Cost Of Electricity (COE) in each region and national COE which is set annually.

Based on the results of the analysis with the scenario that the purchase price of electricity for the parties is determined at 85% and 100% of the local COE generation, indicating that the purchase price of electricity is a price that matches the reasonable profit for the private sector or the Power Plant Developer with a difference or the highest potential profit for the PPL in the East Nusa Tenggara region for Hydro generation of 1,666.65 IDR / kWh if the purchase price of electricity is compared to the LCOE weighted average RE in the world.

In addition, financially PLN can make savings if it applies the purchase price of electricity sourced from the RE plant under the amount of COE local generation, saving can be done by replacing / stopping the production and rental of plants that use fossil energy, especially fuel which has high fuel costs and following foreign exchange rates, potential savings for PLN if it replaces / stops the production and rental of PLTD and PLTG plants with the scenario of purchasing prices of electricity agreements between parties is determined at 85% and 100% from local COE generation during 2017 amounting 24 to 28.3 trillion rupiahs."

"Setiap tahunnya perekonomian Indonesia terus meningkat dan diiringi dengan bertambahnya konsumsi energi listrik. Dengan bertambahnya konsumsi energi listrik harus diimbangi dengan bertambahnya pembangkit listrik. Saat ini sebagian besar sumber energi listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Hampir semua jenis energi terbarukan ada di Indonesia, mulai dari air, angin, surya, biomassa, biogas, dan juga panas bumi. Akan tetapi Indonesia belum dapat memaksimalkan penggunaanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan.Dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% maka membuka kemungkinan untuk pihak swasta dalam menjalankan bisnis di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk mendorong hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan minat swasta agar berinvestasi. Peraturan tersebut mencakup kemudahan dalam mengurus izin investasi dan juga harga jual energi listrik yang didasarkan pada jenis dan lokasi pembangkit listrik.Setiap wilayah memiliki potensi energi dan harga jual listrik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jenis pembangkit yang cocok di bangun di suatu wilyah berdasarkan potensi dan juga harga jual listriknya. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang payback period tercepat dibandingkan dengan provinsi lain yaitu selama 3,3 yang berasal dari PLTP. Hal tersebut disebabkan karena harga jual listrik yang mencapai Rp 2.677/kWh. Dan PLTBm merupakan jenis pembangkit listrik yang payback period paling lama, hingga 15,6 tahun apabila menggunakan harga jual listrik sebesar Rp 1.025/kWh sesuai dengan BPP pembangkitan nasional.

---

Each year Indonesian economy continues to increase and is accompanied by increasing consumption of electrical energy. With the increase in electricital consumption, it must be balanced with the increase in electricity generation. Today most of the electrical energy sources in Indonesia comes from fossil-fueled power plants. Indonesia is a country with enormous renewable energy potentialAlmost all types of renewable energy exist in Indonesia starting from water, wind, solar, biomass, biogas, and geothermal. However, Indonesia has not been able to maximize its use for renewable energy power plants.With an electrification ratio that has not reached 100%, it opens the possibility for the private sector to conduct business in the electricity supply business. For this reason, the government represented by the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued regulations that could increase private company intrest to invest. These regulations start from the ease of obtaining investment permits and also electricity selling price which is based on the type and location of the power plant.Each region has different energy potential and selling prices. For this reason, a calculation is needed to determine the type of power plant that is suitable to be built in a region based on the potential and selling price of electricity. From the calculations, the results show that Nusa Tenggara Timur (NTT) is the province with the fastest payback period compared to other provinces,whisch is 3.3 years which comes from PLTP. This is due to the selling price of electricity which reached Rp. 2,677/kWh. And PLTBm is the type of power plant with the longest payback period, up to 15.6 years when using an electricity selling price of Rp. 1,025/kWh in accordance with the national generation BPP."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"ABSTRAKDua permasalahan utama yang di hadapi oleh seluruh penduduk dunia adalahkelangkaan bahan bakar dan perubahan iklim global yang diakibatkan akumulasiemisi karbondioksida. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian mengenaisumber energi alternatif semakin gencar di seluruh dunia. Salah satu sumber yangpaling menjanjikan dan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah bahan bakarnabati yang berasal dari algae, atau yang lebih dikenal dengan third generationbiofuel. Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km serta sinar mataharimelimpah yang sangat sesuai dengan kondisi yang diperlukan alga untuk tumbuh.Selain itu algae juga menyerap CO2 sehingga dapat mengurangi kadar CO2 diudara dan dapat dipertimbangkan dalam Carbon Trading, Penelitian inimembahas mengenai potensi energi terbarukan dari algae di Indonesia

---

ABSTRACTTwo main problems faced by the entire population in the world is fuel scarcityand global climate change caused by the accumulation of carbon dioxideemissions. To solve the problem of research on alternative energy sources hasintensified around the world. One source of the most promising and in accordancewith the conditions of Indonesia are biofuels derived from algae, or better knownas the third generation biofuels. Indonesia has a long coastline of 95,181 km andabundant sunshine that is in accordance with the conditions needed to grow algae.Besides algae absorb CO2 as well thus reducing levels of CO2 in the air and canbe considered in Carbon Trading, this research discusses the renewable energy potential of algae in Indonesia"