Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam penelitian ini, penulis mencoba melihat dampak efek general deterrence yang dihasilkan oleh Operasi Tangkap Tangan OTT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli sebagai sebuah lembaga hukum yang baru diresmikan pada tahun 2016. Kemudian, penulis mengaitkan dampak tersebut terhadap tingkat risiko pegawai kantor kelurahan di Kota Depok melakukan pungutan liar. Untuk melihat tingkat efek general deterrence penulis menggunakan tujuh elemen deterrence dari Stafford dan Warr Sitren, 2007 yaitu kepastian hukuman, keseriusan hukuman, pengalaman orang lain, keuntungan dan kerugian, impulsivitas, dan keagamaan. Kemudian, dalam melihat tingkat risiko pelanggaran, penulis meminjam elemen-elemen dari teori routine activities yaitu pelaku yang termotivasi motivated offender, target yang cocok suitable target dan tidak adanya penjagaan yang mumpuni absence of a capable guardian . Hasil olah data dari kuesioner yang disebarkan ke 152 responden menyatakan bahwa semakin tinggi efek general deterrence OTT Satgas Saber Pungli, maka semakin rendah risiko pelanggaran pegawai kantor kelurahan di Kota Depok.

---

ABSTRACTIn this research, the author tried to see the impact deterrence effect generated by the Operasi Tangkap Tangan OTT or apprehension by The Sapu Bersih Pungutan Liar Task Force Saber Pungli Task Force as a new legal institution officially established in 2016. Afterwards, the author linked the impact to the risk level of violation illegal levies by urban village officer in Depok City. To see the general deterrence level the author used seven elements from Stafford and War Sitren, 2007, namely certainty of punishment severity of punishment the experience of others costs and benefits impulsivity, and religiosity. Then, in the variable of violation risk, the author used elements of the routine activities theory namely motivated offender, suitable targets and absence of capable guardians. The results of this research from the questionnaires distributed to 152 respondents stated that the higher the general deterrence level of OTT by Saber Pungli Task Force, the lower the violation risk of the urban village officer in Depok City."

"ABSTRACTPenerimaan pajak di tahun 2013 berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) penerimaan pajak tidak mencapai target yang sebelumnya di APBN sebesar Rp1.193.0 Triliun menjadi Rp1,139.3 Triliun. Kuatnya geliat sektor konstruksi yang tumbuh antara 6,6-7,5%, diikuti oleh laju sektor konsumsi yang tumbuh 5-5,3% dalam empat tahun terakhir cukup signifikan berkontribusi pada pertumbuhan sehingga ekonomi RI masih bisa melaju di atas 6%. Tetapi penerimaan pajak dari sektor properti masih dirasakan kurang optimal dari penjualan properti oleh beberapa developer. Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juli 2013 secara nasional melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bergerak di Sektor Properti, seperti yang disampaikan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak penerimaan pajak berasal dari :PPh Final Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang diterima penjual atau Developer karena melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan dan PPN atas nilai transaksi barang kena pajak berupa tanah atau bangunan yang bukan kategori sangat sederhana. Oleh karenanya Kepatuhan Pajak menjadi penting untuk diukur, Kepatuhan Pajak dapat dilihat dari Faktor Pengelakan Pajak yang merupakan bagian dari pembentuk Moralitas Pajak, sedangkan dari Budaya Pajaknya yaitu Peraturan Perpajakan.Penelitian ini menguji pengaruh Faktor Pengelakan Pajak dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak sektor properti dengan mengambil responden di Bekasi (Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Ukuran sampel ini berjumlah 200 Wajib Pajak (developer) di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner (angket) dan studi kepustakaan, dengan teknik analisis data Structural Equation Modelling atau SEM.Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor Pengelakan Pajak yaitu kualitas layanan publik yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak. Pada Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan pajak yang diperoleh melalui media yang artinya ketentuan pajak harus dipublikasikan dan disosialisasikan, dimana hal ini akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melakukan Kepatuhan Pajak.

---

ABSTRACTTax revenue in 2013 based on revenue and expenditure budget (revised budget) tax revenue does not reach the target like the earlier in the budget for Rp1.193.0 trillion to Rp1, 139.3 trillion. The strong construction sector which grew between 6.6 to 7.5%, followed by consumer sector growth rate from 5 to 5.3% in the last four years significantly contributed to the economic growth that Indonesia still can go above 6%. But tax revenue from the property sector is still less than the optimal from the sale of property by a developer. Directorate General of Tax in July 2013 nationwide has conducted an examination of a taxpayer engaged in the property sector, as presented Head of External Relations Directorate General of Taxation tax revenue comes from: Final Income Tax Article 4 paragraph (2) the income received by the seller or Developer for buying or selling land or building and VAT on the transaction value of taxable goods in the form of land or building which is not a very simple category. Therefore that Tax Compliance is important to be measured, it can be seen from Deterrence Factors that are part of the Morality Tax,while the Tax Codes from Tax Culture.This study examined the effect of Deterrence Factors and Tax Code to Tax Compliance by taking the property sector respondents in Bekasi (Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi). The sample size of 200 taxpayer (developer) in Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi. Data collection techniques used through the questionnaire and the literature study, with the data analysis techniques Structural Equation Modelling or SEM.The results showed that the quality Deterrence Factors that have the most impact on Tax Compliance is public service. On the Tax Codes, tax regulation acquired through the media the most impact on tax compliance, which means the tax provisions must be published and disseminated, where it will provide taxpayers motivation to perform Tax Compliance."

"Tesis ini membahas tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memberikan perhatian khusus pada kredibilitas kebijakan extended deterrence melalui penelitian kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian. Penyerangan Korea Utara terhadap Kapal Cheonan milik Korea Selatan dan serangan artileri di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 merupakan ancaman konvensional yang dilakukan Korea Utara. Sementara ujicoba nuklir dan rudal Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009 membawa kekhawatiran lebih terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan. Pada akhirnya memunculkan pertanyaan tentang efektivitas extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa level komitmen merupakan alasan gagalnya kebijakan extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat dalam mencegah serangan Korea Utara pada kurun waktu 2005 hingga 2010. Komitmen kebijakan nuklir, relokasi dan pengurangan jumlah pasukan, serta kampanye war on terrorism Amerika Serikat merupakan alasan extended deterrence tidak mampu menahan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan.

---

The focus of this study is the United States and South Korea military alliance with special attention to the credibility of extended deterrence policy through qualitative descriptive research design. The sink of South Korea’s battleship, Cheonan and the attack on Yeonpyeong Island in 2010 were the conventional threats to South Korea. Meanwhile, North Korea nuclear ballistic missile tested in 2006 and 2009 stimulated anxiety in South Korea’s security stability side. Those conditions made a question about the effectiveness of United States extended deterrence policy toward South Korea. The commitment level is the reason why United States extended deterrence policy failure in preventing North Korea attack from 2005 to 2010. Nuclear commitment, relocation and size of military presence, and war on terrorism policy are the reason why the United States extended deterrence failed to prevent North Korea attack on South Korea. "

"In this globalization era,multinational corporations (MNCs) are playing a central role in the globalization of economic activities. MNCs must consider one of the most important things in business administration: human resource strategy....."

"Kerawanan ekologis yang disebabkan banjir atau rob yang secara rutin atau permanen datang melanda di sebuah kawasan permukiman dan lingkungan lahan pertanian akan berdampak mengganggu kualitas lingkungan dan kehidupan penduduknya

---

."