Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."

"Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top.

---

The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used.

The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM pada bidang e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PP 46 Tahun 2013 atas UMKM e-commerce yang dilihat dari tujuan PP 46 dalam kemudahan administrasi untuk peningkatan voluntary compliance yang diharapkan dapat menigkatkan kontribusi UMKM pada penerimaan negara serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJP dalam penerapan PP 46 terhadap UMKM e-commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemudahan administrasi, penerapan PP 46 tahun 2013 pada UMKM e-commerce sudah efektif, namun dalam hal peningkatan voluntary compliance dan peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara, penerapan PP 46 tahun 2013 ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang dimiliki DJP terkait para pelaku UMKM.

---

This study discusses the effectiveness of income tax policy for SMEs in the field of e commerce. This study aims to analyze the effectiveness of PP 46 Year 2013 policy on SMEs e commerce seen from the objective of PP 46 in the ease of administration to increase voluntary compliance which is expected to boost the contribution of SMEs to state revenues as well as to know the problems faced by the DGT in the application of PP 46 against SMEs e commerce.

The results of this study indicate that in the ease of administration, the application of PP 46 of 2013 on SMEs e commerce has been effective, but in terms of increasing voluntary compliance and increasing the contribution of SMEs to state revenue, the implementation of PP 46 of 2013 is not effective. This is due to lack of data owned by DGT related to the perpetrators of SMEs."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce dan menganalisis kendala yang terjadi saat implementasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Ditinjau dari konten dan konteks kebijakan, implementasi kebijakan PPh e-commerce belum berjalan dengan baik karena belum memberikan pemahaman pajak yang komprehensif pada pelaku e-commerce dan tujuan kebijakan yakni kesadaran dan kepatuhan pajak belum tercapai. Kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian pihak yang memotong PPh pasal 21/23/26 dengan pihak yang seharusnya memotong, serta keterbatasan data pelaku dan data transaksi e-commerce.

---

The purpose of this research is to analize the implementation of income tax policy on e-commerce transaction and the obstacles that occur during the implementation. The approach used is qualitative technique data was collected through literature and in-depth interviews. In terms of content and context of policy, the implementation of e-commerce income tax policy has not well implemented because it has not provided a comprehensive understanding of tax regulation on e-commerce actors, therefore, the objectives of the policy, which are awareness and compliance, have not yet to be achieved. Obstacles encountered are discrepancy between the party that cut income tax policy article 21/23/26 and the party that supposed to cut, as well as the limitation to performer data and e-commerce transaction data."

"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 telah menjadi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia untuk melancarkan strategi krusial guna memanfaatkan momentum tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi koordinasi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitati dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi kedua institusi pemerintah tersebut dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait pertumbuhan industri e-commerce adalah dengan cara memaksimalkan upaya pengumpulan data dan meningkatkan pembangunan infrastruktur komunikasi baik bagi pemerintah maupun untuk masyarakat sebagai antisipasi pertumbuhan industri ini dan upaya melancarkan implementasi peraturan pajak yang sudah ada.

---

In 2017, the e commerce industry in Indonesia has grown so rapidly that it has received special attention by the Indonesian government to launch a coordination strategy to capitalize on the momentum. This research was conducted to get an overview of the government coordination strategy especially the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Information Technology in optimizing Value Added Tax revenues related to the growth of the emerging e commerce industry today. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.

The results of this study indicate that the strategy of the two government institutions in optimizing the acceptance of Value Added Tax related to the growth of e commerce industry is by maximizing data collection efforts and improving the development of communication infrastructure for both the government and the community in anticipation of the growth of this industry and the effort to launch the regulation existing taxes."

"Kemunculan internet yang mendorong berkembangnya online marketplace menimbulkan banyak jenis transaksi dengan skema baru, salah satunya adalah program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Program ini mengandung unsur jual beli dengan harga di bawah harga wajar, hadiah, serta mengandung adanya unsur undian sekaligus. Perlakuan pajak atas hal ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan pajak penghasilan dalam program promosi penjualan dengan konsep penghasilan (taxable income) dan biaya pengurang dalam pajak (deductible expense) serta menganalisis pajak penghasilan yang melekat pada program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan kepada pihak ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait program promosi ini dari otoritas pajak dan pelaku dalam menentukan pajak penghasilan yang berlaku atas program promosi penjualan oleh online marketplace tersebut. Perlakuan pajak penghasilan dapat dilihat dari skema program promosi yang dilakukan oleh online marketplace yaitu sebagai jual beli dengan potongan harga pada umumnya karena belum ada regulasi yang mengatur secara pasti, hadiah atas kegiatan karena jual beli dibawah harga wajar dilakukan berkaitan dengan kegiatan promosi, diperlakukan penghargaan karena adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada program ini, serta dianggap sebagai hadiah undian pada program yang memilih peserta terpilih melalui jalur undian. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang secara jelas memberi penegasan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada program promosi penjualan oleh online marketplace, sebagaimana yang dilakukan oleh PT XYZ di Indonesia dan melakukan sosialisasi atas peraturan terkait.

---

The emergence of the internet that encourages the development of online marketplaces has led to many types of transactions with new schemes, one of which is a sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This program contains elements of buying and selling at prices below the fair price, prizes, and lottery at once. The tax treatment for this matter has not been regulated in detail in the tax regulations in Indonesia. This study aims to analyze income tax deductions in sales promotion programs with the concept of taxable income and deductible expenses and analyze the income tax attached to the sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies to experts. The results of this study indicate that there are still different views regarding this promotion program from the tax authorities and actors in determining the income tax that applies to the sales promotion program by the online marketplace. The treatment of income tax can be seen from the promotional program scheme carried out by the online marketplace, namely as a sale and purchase at discounted prices in general because there are no regulations that regulate it for certain, prizes for activities due to buying and selling below fair prices are carried out in connection with promotional activities, are treated as awards because there are terms and conditions that apply to this program, and it is considered a lottery prize in the program that selects selected participants through the lottery. The alternative solution that can be done is to make regulations that clearly provide confirmation of income tax treatment in sales promotion programs by online marketplaces, as is done by PT XYZ in Indonesia and socialize related regulations."

"Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce. Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace.

---

Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation.

The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas Pajak Penghasilan (PPh) khususnya di Indonesia atas transaksi yang terjadi di dalam mekanisme equity crowdfunding sebab adanya potensi penghasilan di dalam transaksi tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan transaksi equity crowdfunding kemudian lebih lanjut memperbandingan regulasi dari tahap peraturan umum hingga peraturan PPh yang berlaku di Malaysia dan Singapura terkait dengan transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dijabarkan dari payung hukum Pajak Penghasilan di Indonesia, bisa ditafsirkan bahwa terdapat penghasilan yang berbeda-beda tergantung pada peran yang dilakukan di dalam equity crowdfunding. Kemudian setelah diperbandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura berdasarkan sudut pandang investee, platform, dan investor diketahui bahwa baik Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki perlakuan pajak yang cukup berbeda di beberapa sisi, perbedaan ini diharap dapat menjadi masukan kepada pihak pemerintah untuk melihat potensi pajak yang belum diraih dari transaksi equity crowdfunding.

---

ABSTRACT

This study aims to discuss Income Tax (PPh) in Indonesia for transactions that occur within because of the potential income that emerges. The research method used is a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out by describing tax regulations in Indonesia relating to its transactions and then comparing regulations from the general regulatory to the applicable regulations in Malaysia and Singapore that related. The results indicate that after being elaborated from the regulations of income tax in Indonesia, can be interpreted that there is different income depend on the role played in equity crowdfunding. After being compared with Malaysia and Singapore based on the perspective of the investee, platform, and investors, it is known that Indonesia, Malaysia and Singapore have different tax treatment on several sides, this difference is hoped to be an input for the government to see the potential taxation not yet achieved from equity crowdfunding transactions."