Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah gerakan sosial sebagai politik perlawanan. Gerakan sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peoples Alliance for Democracy PAD atau yang biasa disebut dengan Kaus Kuning. Fokus penelitian ini adalah upaya dari PAD yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Dalam upayanya untuk menjatuhkan perdana menteri, PAD menggunakan konflik Kuil Preah Vihear sebagai isu politik. Hal ini tidak terlepas dari strategi PAD yang menggunakan isu sebagai alat politiknya. Melalui teori gerakan sosialyang diajukan oleh Sidney Tarrow 1998, penulis mencoba menganalisis upaya yang dilakukan PAD yang menggunakan konflik Kuil Preah Vihear untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Selain itu, melalui teori gerakan sosial yang diajukan oleh Tarrow, peneliti juga akan menganalisis Mahkamah Konstitusi sebagai jaringan elite yang membantu PAD dalam menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej.

---

This bachelor thesis discusses about one of social movements as a contentious politics. This social movement is called People rsquo s Alliance for Democracy PAD or commonly addressed as yellow shirt. This research focuses on the effort of PAD that attempts to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In an effort to overthrow the prime minister, PAD uses Preah Vihear Temple conflict as a political issue to mobilize Thai society. This cannot be separated from the PAD strategy that uses the issue as a political tool. Through the social movement theory proposed by Sidney Tarrow 1998 , the author tries to analyze the effort of PAD using the Preah Vihear Temple conflict to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In addition, through the social movements theory proposed by Tarrow, researchers will also analyze the Contitutional Court as an elite network that assist PAD to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej."

"Since it began in 2008, the dispute over the temple of Preah Vihear and its adjacent area has envenomed Thai-Cambodian relations. Puangthong R. Pawakapan argues that initially Thai-Cambodian cooperation on the temple had begun within the framework of Thailand’s strategy to become a regional economic centre and leader. It was the first time in Southeast Asia that two formerly antagonistic states were employing cultural methods to settle a territorial dispute and turned it into a symbol of friendship and cooperation between the two countries."

"Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor politik Kamboja dan Thailand hingga memunculkan konflik perbatasan kuil Preah Vihear 2008-2011. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki fokus kepada perbedaan kepentingan dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bersama Cambodian 39;s People Party CPP dengan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva bersama Democracy Party PD yang kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra bersama Partai Pheu Thai dalam mempengaruhi konflik. Mengacu pada teori konflik Pruit dan Rubin, penelitian ini membuktikan dengan adanya perbedaan kepentingan dari perdana menteri dan partai politik mampu menimbulkan konflik perbatasan diantara Kamboja dan Thailand. Konflik perbatasan ini didasari kepentingan aktor politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di negara masing-masing.

---

This bachelor thesis discussed about the interests of both Cambodia 39 s and Thailand 39 s political actors which became the cause of border conflicts around it from 2008 to 2011. This research, used qualitative method and focused difference of interests between Hun Sen, Prime Minister of Cambodia from Cambodian 39 s People Party CPP , and Prime Minister of Thailand, Abhisit Vejjajiva from Democracy Party PD , which in turn was succeeded by Yingluck Shinawatra from Pheu Thai Party. Their interests undoubtedly determines the course of conflict. By using Pruit and Rubin 39 s theory of conflict, this research proved that the existence of difference of interests between Cambodia 39 s and Thailand 39 s Prime Ministers caused border conflicts between Cambodia and Thailand. This conflicts were based on the interests of political actors who had the same goal to gain power in each of their countries."

"ABSTRAKPenelitian ini menyoroti sengketa perbatasan di candi Preah Vihear antaraThailand dan Kamboja. Hubungan antara dua negara mengalami ketegangan sejakadanya konflik bersenjata antara pasukan Thailand-Kamboja pada tahun 2008,yang terkait dengan tumpang-tindih sengketa teritorial atas wilayah di sekitaricandi Preah Vihear. Konflik ini sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2011.Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mempertanyakan efektivitasASEAN sebagai rezim untuk menangani dan menyelesaikan konflik ini.Tesis ini menganalisis bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengankeefektivitas Rezim ASEAN dalam penyelesaian konflik bersenjata antaraKamboja dan Thailand mengenai wilayah sekitar candi Preah Vihear. Analisismenunjukkan, bahwa ketidakefektifan rezim ASEAN dipengaruhi oleh adanyaketerbatasan dari tiga faktor yang mendukung pemecahan masalah kapasitas, yaitupengaturan kelembagaan, distribusi kekuasaan di antara aktor, dan keahlian sertakekuatan yang dimiliki rezim untuk solusi kooperatif.Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kualitatif melaluistudi pustaka dan studi dokumen. Dalam rangka untuk menjelaskan secara rincikonsep efektivitas rezim internasional digunakan. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa keterbatasan dari tiga faktor tersebut menghalangi elemenkapasitas pemecahan masalah/konflik rezim ASEAN.

---

ABSTRACTThis study higlights the border dispute over the Preah Vihear templebetween Thailand and Cambodia. The relationship between two states has beenstrain since the armed conflict in 2008 associated with the overlapping teritorialdispute over area that surrounds Preah Vihear temple. The conflict itself began toescalate in year 2011. Within this context, this research is to questioningASEAN’s effectivity as a Southeast Asia regime to approach and resolve thisconflict.This thesis analyzed there are some problems related to effectivenessASEAN Regime in the settlement of the armed conflict between Cambodia andThailand concerning area that surrounds temple of Preah Vihear. Theexamination shows, that ASEAN’s regime ineffectiveness affected by the limitationof three factors that bolster problem solving capacity, namely institutional setting,distribution of power among actors involed, and skill and energy available forcoopeative solutions.The data used qualitative research through library and document study. Inorder to describe in detail the concept of international regime effectiveness isused. The result of this study shows that limitation of theese three factors hinderASEAN’s problem solving capacity intervention intervened elements of problemsolving capacity."

"ABSTRAKTesis ini fokus pada penyebab konflik bersenjata antara Thailand dan Kambojaterkait kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011. Tesis ini menganalisa mengenaifaktor internal negara sebagai penyebab konflik bersenjata dengan berdasarkan TeoriDemocratic Peace. Terdapat tiga argumentasi dalam Teori Democratic Peace yangmenjadi acuan, pertama argumentasi institusional, kedua argumentasi normatif, danketiga, argumentasi interdependensi ekonomi. Dalam argumentasi institusional makapembuatan kebijakan luar negeri di Thailand dan Kamboja didominasi oleh elit.Kedua, dalam argumentasi normatif, elit Thailand dan Kamboja sulit diajakbekerjasama karena elit memiliki cara pandang konfliktual satu sama lain. Ketiga,dalam argumentasi interdependensi, hubungan ekonomi kedua negara ternyata tidakdapat menghindarkan kedua negara untuk tetap menggunakan cara kekerasan danterlibat dalam konflik bersenjata.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the armed conflict between Thailand and Cambodia 2008-2011. The purpose of this research is to understand internal factors as the causes ofthe armed conflict between Cambodia and Thailand concerning Preah VihearTemple. The data was collected through the library and document study. Based onthe theory of Democratic Peace, there are three arguments, the first, institutionalarguments, second, normative argument, and the third, the argument of economicinterdependence. The results of this research shows in the institutional argument, thatdecision making process in Thailand and Cambodia is dominated by elites. Second,the normative argument, the Thai and Cambodian elites have the perspectiveconflictual one another. Third, the argument is about the interdependence ofeconomic relations between the two countries were not significant to avoid the twocountries to use violence each other."

"Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan konflik selatan Thailand yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya (2001-2006). Konflik ini termasuk dalam jenis konflik relijius-linguistik di mana pengakuan identitas kaum Melayu-Islam menjadi penyebab terjadinya konflik. Pemberontakan menjadi cara yang ditempuh oleh kaum Melayu-Islam untuk memperoleh kebebasannya. Konflik selatan Thailand telah terjadi sejak tahun 1960-an dan cenderung mereda pada masa pemerintahan Prem Tinsulanonda di tahun 1980-1988. Konflik kembali memanas ketika Thaksin keliru dalam membuat keputusan terkait penanggulangan konflik di selatan. Akibatnya, pemberontak memperoleh kekuatan baru untuk kembali memperjuangkan kebebasan mereka, yaitu memisahkan diri dari Thailand (separatisme).

---

This thesis explains the attempts by Thaksin Shinawatra to resolve the southern conflict during his premiership (2001-2006). This conflict is a type of religious-linguistic conflict, caused by acknowledgement (or lack thereof) of the identity of the Melayu-Islam identity, which is Islam religion and Malay culture. Separatism became the method used by the Melayu-Islam people to acquire their freedom. The southern conflict has occurred since the 1960s, and tended to de-escalate during Prem Tinsulanonda?s premiership from 1980-1988. The conflict escalated again when Thaksin made a poor decision regarding for the southern conflict. Consequently, the rebels acquired new force in struggling again for their feedom, namely by attempting to separate themselves from Thailand."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Milk Tea Alliance sebagai aktivisme digital transnasional di Twitter dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand pada Protes Anti-Pemerintah Thailand 2020. Pada tahun 2020, Thailand mengalami protes besar-besaran menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha yang dipicu oleh pembubaran Future Forward Party. Protes yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini, mengalami eskalasi di bulan Oktober dengan semakin ketatnya pembatasan aktivitas protes dan maraknya penggunaan kekerasan oleh negara untuk merepresi protes. Oleh karena itu, gerakan prodemokrasi di Thailand berupaya meningkatkan visibilitas isu dan atensi akan protes yang terjadi, khususnya dari sekutu mereka, Taiwan dan Hong Kong, dengan menggunakan tagar #MilkTeaAlliance di Twitter. Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dan aktivisme digital, penggunaan tagar #MilkTeaAlliance merupakan bentuk aktivisme digital dengan adanya kontak transnasional yang membentuk jaringan advokasi transnasional antara Taiwan, Thailand, dan Hong Kong dalam wujud Milk Tea Alliance. Melalui penelitian dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan dokumen virtual, penelitian ini menemukan bahwa Milk Tea Alliance berperan dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand dengan empat taktik, yaitu politik informasi melalui penyebaran informasi dan pembingkaian nilai-nilai universal, kekerasan terhadap tubuh, dan aksi solidaritas di media sosial; politik simbolis melalui penyeruan simbol salam tiga jari; politik pengaruh melalui keberhasilan memanggil negara lain dan organisasi internasional; dan politik akuntabilitas dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prayuth atas komitmen terhadap perjanjian internasional. Namun, peranan Milk Tea Alliance pada Protes Anti-Pemerintah hanya sampai pada tahap pembentukan isu atau atensi dan posisi diskursif saja. Tertutupnya struktur peluang politik domestik di Thailand menjadi hambatan politik bagi pengaruh Milk Tea Alliance sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Thailand.

---

This research aims to analyze the role of the Milk Tea Alliance as transnational digital activism on Twitter in advocating democracy for Thailand in the 2020 Thai Anti-Government Protests. In 2020, Thailand experienced massive protests against the Prayuth Chan-o-cha government triggered by the dissolution of the Future Forward Party. The protests, which lasted for most of the year, escalated in October with tighter restrictions on protest activities and the rampant use of violence by the state to repress the protests. Therefore, the pro-democracy movement in Thailand sought to increase the visibility of the issue and attention to the protests, especially from their allies, Taiwan and Hong Kong, by using the hashtag #MilkTeaAlliance on Twitter. Using the concepts of transnational advocacy networks and digital activism, the use of the #MilkTeaAlliance hashtag is a form of digital activism with transnational contacts that form a transnational advocacy network between Taiwan, Thailand, and Hong Kong in the form of the Milk Tea Alliance. Through a qualitative research method through literature study and virtual documents, this study found that the Milk Tea Alliance plays a role in advocating democracy for Thailand with four tactics: information politics through the dissemination of information and framing of universal values, violence against the body, and solidarity of actions on social media; symbolic politics through the invocation of the three-finger salute symbol; leverage politics through the success of calling other countries and international organizations; and accountability politics by holding the Prayuth government accountable for commitments to international agreements. However, the Milk Tea Alliance's role in the Anti-Government Protest only reached the stage of issue or attention formation and discursive positioning. The closed domestic political opportunity structure in Thailand is a political obstacle to the Milk Tea Alliance's influence as a transnational advocacy network in influencing policy change in Thailand."

"Peristiwa - peristiwa yang melandasi naik turun hubungan Indonesia Australia telah "diberitakan" oleh media massa Indonesia dengan inteprestasi yang berbeda sesuai dengan agenda masing - masing media tersebut. Dengan menggunakan metode analisis isi, penditian ini menganalisis berita berita Australia di dua suratkabar nasional Indonesia setelah satu tahWI terpilihnya Kevin: Rudd sebagai Perdana Menteri ( November 2007 - November 2008). Di era kecanggihan dunia informasi membuat pilihan - pilihan sumber berita menjadi beragam. Tidak adanya agenda setting membuat berita berita teutang Australia hanya didasarkan pada keadaan dan isu yang ada saja. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pihak luar yang berkepentingan untuk dapat men-set berita sesuai kehendak dan kepentingan politik tertentu.

---

The events on which the fluctuations of the Indonesia-Australia ties are based have been "reported" by the Indonesian mass media with different interpretations according to the agenda of each media source. Using the content analysis method, this research analysed the Australian news in two Indonesian national newspapers a year after the electora1 win of Kevin Rudd as Prime Minister ( November 2007 - November 2008). In this modem era and with available facilities from newspapers, options fur news sources have changed and have been more diverse. The absence of an agenda setting means the news reported is only based on the existing situations and issues, and this situation provides opportunities fur concerned external parties to set and direct news towards certain political wills and interests."

"Penelitian ini meneliti tentang strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand dalam menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Teori yang digunakan yaitu teori gerakan sosial social movement dari Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Mereka menegaskan tiga strategi penting dalam menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial yaitu framing, resource mobilization, dan political process. Kelompok yellow shirt menyusun strategi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang dianggap melakukan berbagai tindakan kontroversi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand melalui strategi framing, resource mobilization, dan political process, telah terbukti berhasil menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

---

This research examines about social movement strategy of yellow shirt group to overthrow Yingluck Shinawatra government in Thailand. Qualitative method used in this research through study literature. Social movement theory used in this research from Doug McAdam, Sydney Tarrow, and Charles Tilly. They describe three strategies to determine the success of social movement such as framing, resource mobilization, and political process. The yellow shirt group arranged the social movement strategy to overthrow Yingluck Shinawatra government which reputed to carry out controversial acts. The result of this research show that the social movement of yellow shirt group in Thailand through framing, resource mobilization, and political process strategy was succeed to overthrow Yingluck Shinawatra government."

"Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia, dan menjalankan hak pertahanan kolektif dapat mewujudkannya. Namun, konstitusi menghalanginya untuk menjalankan hak tersebut. Di sisi lain, konflik Kepulauan Senkaku yang sedang Jepang hadapi dengan Cina dan Taiwan sedang berada di titik tertingginya. Ketiga pihak yang terlibat dalam konflik terus melakukan tindakan untuk menegaskan klaimnya. Shinzō Abe sedang berusaha untuk merevisi Konstitusi 1947 dengan memanfaatkan ketegangan konflik Kepulauan Senkaku sebagai justifikasi tindakannya. Ketegangan konflik tersebut merupakan bukti dari situasi regional yang buruk bagi Jepang, sehingga dapat dijadikan alasan untuk merevisi konstitusi, dan akhirnya menjalankan hak pertahanan kolektif.

---

Shinzō Abe is Japanese 57th Prime Minister who was appointed in December 2012. As Prime Minister, he is planning to revise the 1947 Constitution. His revision plan is an attempt to do something even greater, which is to exercise the right of collective defense. Shinzō Abe wants Japan to be more proactive in keeping peace in the world, and exercising the right of collective defense can realize his vision. However, the constitution stands in the way of it. On the other hand, the Senkaku Islands territorial dispute between Japan, China, and Taiwan is on its highest point. Those three countries are consistently asserting their claims about the island’s ownership. Shinzō Abe is using the tension on the dispute to justify his plan to revise the 1947 Constitution. The tension on the dispute is proof that regional situation is not good for Japan, so it can be used to justify the constitution revision, and eventually exercise the right of collective defense."