Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPerdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga dikenal sebagai transnational organized crime. Mayoritas korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak dibawah usia delapan belas tahun yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. Asia Selatan dalam hal ini menduduki posisi kedua sebagai kawasan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak terbanyak yang dilakukan secara global. Meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak dari tahun ke tahun di India kemudian menarik perhatian dari South Asian Association of Regional Cooperation SAARC untuk mentuntaskan kejahatan perdagangan manusia tersebut melalui pembentukan Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi yang dibentuk pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha melihat advokasi SAARC terhadap Pemerintah India dalam pembentukan klausul dan kebijakan dari Konvensi Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di India dengan menggunakan teori Policy Cycle dalam melihat tahap-tahap pembuatan kebijakan, serta konsep Transnational Advocacy Network dalam melihat strategi-strategi yang dilakukan SAARC dalam melakukan advokasi terhadap Pemerintah India. Dalam upayanya, SAARC melakukan empat bentuk strategi advokasi yakni information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics.

---

ABSTRACTHuman trafficking is a cross border crime considered as a transnational organized crime. The majority victims of human trafficking are women and underaged children for sexual exploitation. In this case, South Asia has the second highest rate practice of women and children trafficking. The increasing number of women and children trafficking cases through years in India subsequently raises the awareness of the South Assian Association of Regional Cooperation SAARC to resolve the case by establishing the Convention of Preventing and Combatting Women and Children for Prostitution established in 2002. The number of women and children trafficking cases decreased for 9 since the establishment. This research aims to analyse SAARC rsquo s advocacy towards the Government of India to formulate the clause and the policy of Convention on Preventing and Combatting Trafficking in Children for Prostitution in India using the Policy Cycle Theory in viewing of policy making, and the concept of Transnational Advocacy Network in viewing strategic plans by SAARC in advocating the Government of India. In order to do the purpose, SAARC undertakes four forms of advocacy strategy that are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. "

"ABSTRAKWalaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas di Asia Selatan melaluimekanisme South Asian Preferential Trade (SAPTA) pada tahun 1995 dan SouthAsian Free Trade Agreement (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanyapersentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai ekspornya ke duniamasih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57-65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010.Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, seperti tingkat komplementaritas (salingmelengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barangyang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidakmau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar AsiaSelatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa, belum lagi permasalahan politik dankeamanan domestik ataupun bilateral, seperti konflik India dan Pakistan. Melaluipenelitian ini, penulis ingin menjelaskan penyebab rendahnya komplementaritasbarang di Asia Selatan berdasarkan analisis daya saing industri domestik tujuhnegara anggota SAARC melalui Lima Determinan menurut Teori KeuntunganKompetitif Porter.

---

AbstractIn spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential TradeAgremeent (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially exportvolume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTAwas 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of theirproducts export both in economy and political perspective. It means that theyyield the similiar products, in particularly textile products, so that they have torelocate and sell their export products to outside regional countries, such asUnited States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members.Therefore this research attempts to explain the causes of low complementarity ofSouth Asia products based on domestic industry and government polict analysisof seven SAARC member countries by using Porters? Competitive Advantage ofNations Theory."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk menjelaskan prespektif pelaku perdagangan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik studi kasus dan teori kriminologi feminis. Secara lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada pelaku perdagangan anak yang memiliki tujuan khusus untuk mengeksploitasi anak perempuan sebagai korban. Temuan dalam studi ini antara lain i pelaku menganggap bahwa hubungan yang terjalin antara pelaku dan korban adalah hubungan yang saling menguntungkan, dan ii pelaku terdorong untuk terlibat dalam organized crime sebagai dampak dari pengalaman opresi yang mereka alami dalam ruang publik dan privat. Kebaruan penelitian ini adalah mekanisme untuk merumuskan rekomendasi terhadap pencegahan kejahatan sejenis.

---

ABSTRACTThis research aimed to explain women sex trafficker perspective with qualitative approach through case study technique and feminist criminology theory. Furthermore, this research focused on women trafficker with certain purpose which exploiting the young women as victims. This study found i the traffickers felt a mutual relation between offender and victim, and ii the traffickers motive to involved in organized crime as their coping of previous experience of oppression in private and public sphere. The novelty of this research is the mechanism that able to construct some recommendations to prevent similar cases. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi yang dialami oleh kedua subjek, yaitu Endang dan Maryati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus feminis. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, proses dan cara yang dialami korban, pengalaman kekerasan yang dialami korban, serta reaksi korban. Penelitian ini dilandasi oleh kerangka pemikiran kriminologi kritis dan teori Feminis Sosialis yang berusaha melihat bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about trafficking of women for prostitution as a form of violence against women that experienced by two subjects, Endang and Maryati. The method used is a qualitative approach using feminist case study. This study discusses the various factors that lead to some women becoming victims of trafficking women for prostitution, process and means endured by the victims, violence experiences suffered by the victims and reaction of the victims. This study is based on the Feminist Criminology framework and theory of Socialist Feminist that tried to view trafficking women for prostitution as a form of violence against women."

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."

"Studi dalam penelitian ini mengenai model pencegahan prostitusi yang berbentuk perdagangan perempuan (studi kasus pada dua spa di Jakarta). Keberadaan para perempuan yang direkrut, bagaimanapun caranya untuk kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial ini sungguh memprihatinkan karena para perempuan tersebut menjadi korban dari sebuah sistem tak terlihat atau barang dagangan semata. Untuk memenuhi kebutuhan akan pekerja seks dalam bisnis prostitusi, para mucikari akan memainkan peran penting sebagai faktor utama.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perdagangan perempuan melalui prostitusi untuk tujuan komersial dan seksual merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial, dan budaya) yang telah dimanfaatkan untuk tujuan mengekploitasi, dan perdagangan perempuan ini mencakup wilayah dan isu yang luas dan rumit yang menyangkut jaringan antar negara, antar pulau dan jaringan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada prostitusi sebagai bentuk Organized Crime. Pada penelitian ini untuk mencari alternatif penanganan atas kejatahan terorganisir pada bisnis prostitusi dan sekaligus mencegah warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia sebagai pekerja seks. Peneliti melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur dengan para informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini.Analisis faktor penyebab prostitusi sebagai bentuk perdagangan perempuan yakni bahwa penyebab utama bagi seseorang menjadi korban adalah kemiskinan yang tidak hanya dari aspek ekonomi saja melainkan juga mencakup aspek sosial- budaya, hukum dan politik. Salah satu faktor lain penyebab kegiatan perdagangan perempuan yang semakin menjamur dan berkembang dengan cepat adalah nafsu konsumerisme atau kepemilikan materi, uang, dan kebutuhan seks yang mengatasi kewarasan akal manusia, di mana perempuan-perempuan yang diperdagangkan dipaksa atau ditipu untuk menjadi pekerja seks. Di samping itu, faktor-faktor lain turut yang mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan adalah pendidikan yang rendah, keterampilan yang dimiliki sangat rendah, ketidaktahuan atau minimya informasi serta daya tarik standar hidup di tempat atau negara lain yang lebih menjanjikan, struktur sosial dan ekonomi yang lemah, kesempatan bekerja di negeri sendiri kurang, serta penegakan hukum yang lemah.Faktor lain yang cenderung membuat orang tergantung dan rentan terhadap perdagangan orang adalah etnis atau diskriminasi sosial. Selain itu, banyak orang tidak mengetahui hak-hak mereka, atau tidak percaya bahwa mereka akan diperlakukan secara bebas.

---

The study in this research is explaining about the model of the prevention of prostitution in the form of women trafficking (the case of two place spa in Jakarta). The existence of the women which have been chosen to be commercial sex workers, is a kind of poorness because all the women are the victims of a shadow system or just selling. To fulfill the needs of the commercial sex workers in this trafficking, the pimps are the main actor in this role.

The problem in this research is about the women trafficking in the prostitution thay aiming for commercial and sexual life which are the complex problem because of the many factors (economy, social and culture) that have been used for exploitating and this women complex issues about the state networking in international system.

The research are explained with the qualitative model which focused on the prostitution as an organized crime. The purpose of this research are to find the alternative prevention of this prostitution as an organized crime and also to prevent the foreigners become the commercial sex workers in Indonesia. The researcher did the interview with the informants that have been choosen which are fit in this research.

The factors of the prostitution as the women trafficking in this study showed that the main factor that the women becomes the commercial sex workers because of the proverty problem and include the social problem, culture, law and politics. Another factor that make this prostitution developed so fast because the form of consumericm behavior, need of money, and the need of sex life where the women in this trafficking are beed forced and treated a commercial sex workers.

The other factor that put the people depending on the trafficking is about the etgnicity or the social discrimination. The commercial sex workers didn't believe that they will be treated independently."