Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi Pajak atas impor produk digital serta pengawasannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi pajak atas impor produk digital. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak dalam rangka impor atas produk digital masih sulit untuk diterapkan. Dalam melakukan pengawasan, pihak kepabeanan akan menerapkan tiga cara serta bekerjasama dengan pihak lain terkait transaksi impor produk digital. Kata

---

ABSTRACTThis research discuss about imposition analysis of implementation tax import on digital goods and its supervision. The purpose of this study is to anlyze the implementation of tax on import digital goods. This research uses qualitative approach using data collection techniques of literature revew and field study. This research shows that the implementation of tax on import digital goods is difficult to implement.. In conducting supervision, Customs will apply three ways and cooperate with other parties related to import transactions of digital products."

"Dalam rangka memenuhi permintaan Migas masyarakat Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi Migas tidak terlalu berimplikasi terhadap Pemerintah khususnya pada penambahan jumlah produksi Migas di Indonesia. Selain itu, insentif pajak Pertambahan Nilai Impor ini tidak terlalu berimplikasi terhadap pelaku industri terutama dalam hal penambahan jumlah eksplorasi di Indonesia yang hanya bertambah sebesar 1,02%. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah sebaiknya lebih bisa mengkoordikasikan kinerja antara pihak-pihak terkait seperti perusahaan, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar yang alamnya dijadikan target eksplorasi Migas.

---

To meet the demand for oil and gas of the people of Indonesia, the Government issued a Value Added Tax Incentive Policy for import of goods for Exploration of Oil and Gas. The author analyzes the policy implications of using a qualitative approach and descriptive interpretation. The results are that the policy incentives VAT on imported goods for oil and gas exploration activities are not too implications for the Government especially in the addition of oil and gas production in Indonesia. In addition, Value Added Tax Incentives Imports is not too implications for industry, especially in terms of increasing the number of exploration in Indonesia, which only increased by 1.02%. The author suggestion is the government should be more have better coordination between related parties such as businesses, governments and communities around the targeted natural oil and gas exploration."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."

"Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif teori Edwards III. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dari segi implementasi atas fasilitas ini, terutama masalah dalam proses administrasi yang rumit bagi sebagian wajib pajak.

---

The programs to develop facilities of Jabodetabek?s Commuter Electric Trainset absolutely required and that programs needs to be supports by taxation policy. This research has reviewed the implementation perspective of non-collected value added tax facilities for import and/or domestic procurements of Jabodetabek?s Electric Trainset and the purpose of this research is to analyze the policy implementation based on Edwards III?s theory. This research used quantitative approach, descriptive research, and data was collected through library research and in-depth interviews. The result of research, according to the theory, the implementation of this policy having some problems, especially are the complexity of the administrative process for some taxpayers"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"Perkembangan digital dirasakan juga pada transaksi perdagangan yang telah beralih dari konvensional menjadi layanan digital namun perkembangan teknologi dan informasi yang tidak secepat perkembangan regulasi membuat transaksi layanan digital yang berasal dari luar tidak dapat dikenakan pajak karena tidak adanya Bentuk Usaha Tetap. Hal ini membuat negara-negara mengambil upaya unilateral dalam mengenakan pajak atas layanan digital seperti negara Eropa yaitu negara Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan dan menganalisis faktor atas layanan digital di negara Perancis serta menganalisis faktor pendukung serta penghambat untuk menerapkan pajak atas layanan digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam ditunjukkan pengenaan pajak atas layanan digital di negera Perancis. Faktor yang mempengaruhi negara Peancis menerapkan pajak atas layanan digital karena adanya potensi pajak yang tergerus serta adanya faktor politik sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat Indonesia dalam menerapkan pajak atas layanan digital dilihat dari prinsip keadilan pemungutan pajak, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan terkait layanan digital sehingga pada saat kebijakan dari OECD sudah dikelurkan dapat disesuaikan dan diterapkan dengan baik di Indonesia.

---

Digital developments are also felt in trade transactions that have gone from conventional to digital services but the development of technology and information that is not as fast as the development of regulations makes transactions of digital services from outside countries, not taxable due to the absence of a Permanent Establishment. This makes countries take unilateral efforts to impose taxes on digital services such as European countries namely France. This thesis aims to describe the imposition and analysis of factors on digital services in the country of France and analyze the supporting and inhibiting factors to apply taxes on these digital services in Indonesia. This research uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on the results of literature studies and in-depth interviews, there is a tax on digital services in the French countryside. Factors affecting French countries apply taxes on digital services due to the eroded tax potential and political factors while factors that support and hinder Indonesia in applying taxes on digital services are seen from the principle of fairness of tax collection, technology, and government policies. Therefore preparations are needed in the formulation of policies related to digital services so that when the policies of the OECD are issued it can be adjusted and implemented properly in Indonesia.

"

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran.

---

The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget."