Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis formulasi kebijakan Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, paradigma post-positivis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pembebasan PBB dilatarbelakangi oleh usulan Walikota Semarang untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam rangka mewujudkan asas keadilan. Proses formulasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan yang bersifat paradoks berupa Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 yang disertai dengan kebijakan kenaikan NJOP sebesar 70 dari nilai pasar. Disatu sisi, pemerintah memberikan insentif pajak, namun disisi lain, pemerintah menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menerima fasilitas pembebasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan kebijakan yaitu menurunkan kenaikan NJOP menjadi 30 dari nilai pasar.

---

This research was conducted to analyze policy formulation of exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00 in Semarang. This study used quantitative approach with post positivist paradigm and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the policy formulation process of Property Tax Exemption is motivated by Local Government of Semarang 39 s proposal to create a policy that can ease the burden of lower middle society in order to realize the equity principle. This policy formulation process produced paradoxical policy of the exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00, and it is accompanied by Land Building Tax Imposition Base adjustment of 70 of market value. Despite of provides tax incentives, The Government increases the tax burden on Taxpayers who do not receive the exemption facilities In its implementation, this policy raises the pros and cons for the community. This prompted the Local Government of Semarang to make policy changes by reducing the increase of NJOP to 30 of the market value."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini mengurangi potensi penerimaan DKI Jakarta dan disaat yang bersamaan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target pada dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pembebasan PBB-P2 serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini diciptakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil peneilitian ini diketahui bahwa formulasi Pergub sudah melewati tahap-tahap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012. Kebijakan yang akan dikeluarkan telah melalui proses penelitian oleh Dinas Pelayaanan Pajak yang disesuaikan dengan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Gubernur.

---

Rural and suburban property tax exemption policy reduces the revenue potential of Jakarta and at the same time realized Rural and suburban property tax does not reach the target in the last two years. This study was conducted to describe how the policy formulation process exemption of the Rural and suburban property tax and the things behind this policy was created.

This research was conducted using qualitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and interviews.

This research outputs in mind that the formulation Pergub already passed stages according Governor Regulation Number 112 of 2012. Policies to be issued has been through a process of research by Tax State Agencies adapted to the concept of taxation up to stage approved by the Governor."

"Fenomena mengenai masyarakat yang menilai tidak dilibatkan dalam perancangan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 yang diatur dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024 mendasari tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 dan menganalisis dampak terhadap fiskus dan juga wajib PBB-P2 atas perubahan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 melalui tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dengan baik. Adapun permasalahan publik yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sehingga menimbulkan ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga menilai kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2023 tidak tepat sasaran. Selanjutnya, dalam proses perumusan kebijakan masyarakat tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dalam proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 sebaiknya pemerintah dapat lebih transparan dan mengundang masyarakat dalam proses perumusannya. Selanjutnya, untuk dampak perubahan kebijakan dari sisi fiskus, yaitu peningkatan penerimaan PBB-P2, monitoring kebijakan, sosialisasi kebijakan, melakukan pelatihan kepada aparat kebijakan, dan potensi implementasi yang tidak optimal sehingga fiskus harus melakukan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi terkait implementasi kebijakan. Selanjutnya, dampak bagi wajib PBB-P2 adalah pengurangan beban wajib PBB-P2 dan kenaikan beban wajib PBB-P2 yang pada tahun ini tidak masuk dalam kriteria sehingga wajib PBB-P2 perlu melakukan pemutakhiran data dan rajin untuk mencari sosialisasi terkait dengan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 di DKI Jakarta.

---

The phenomenon of the community not being involved in the design of the PBB-P2 principal exemption incentive policy stipulated in Gubernatorial Regulation No. 16 of 2024 underlies the objectives of this study, namely to analyze the process of formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 and to analyze the impact on the tax authorities as well as the PBB-P2 taxpayers of the changes in the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection through in-depth interviews and literature studies. The study results explain that formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 involves problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies to solve problems, and policy determination. The public problem behind this policy change is the existence of economic growth that is not inclusive, causing inequality between low-income people and high-income people, thus assessing that the 2023 PBB-P2 principal exemption incentive policy is not on target. Furthermore, in the policy formulation process, the community does not involve community participation, so in formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy, the government should be more transparent and invite the community into the formulation process; furthermore, for the impact of policy changes from the side of the tax authorities, namely increasing PBB-P2 revenue, monitoring policies, socializing policies, conducting training for local tax officers, and the potential for non-optimal implementation so that the tax authorities must carry out monitoring, evaluation, and socialization related to policy implementation. Furthermore, the impact for PBB-P2 obligors is a reduction in the burden of PBB-P2 obligors and an increase in the burden of PBB-P2 obligors who this year are not included in the criteria so that PBB-P2 obligors need to update their data and be diligent in seeking socialization related to the incentive policy for exempting the principal of PBB-P2 in 2024 in DKI Jakarta. "

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi peraturan daerah PBB Kota Surakarta seiring dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi peraturan daerah PBB di Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 10 Tahun 2004. Formulasi peraturan daerah PBB dilakukan dengan mengadopsi UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 1985, serta menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis focused on the formulation of local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta municipality. The study was conducted to gain insight about the formulation process of local regulations regarding rural and urban property tax as mentioned in the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that the formulation process of the local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta was formulated according with the provisions and the mandate according to the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 10 of 2004. The formulation of local regulations adopted the Law of The Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 12 of 1985, also adjusted some articles to local conditions and communities in the area."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan pembebasan PBB-P2 di Indonesia, lebih khusus yaitu PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000. Oleh karena itu merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diamati tentang bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000 Di Kota Cilegon serta dampaknya bagi keuangan Kota Cilegon dan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sudah baik. Selain itu dampak bagi keuangan Kota Cilegon yaitu tidak terlalu signifikan dan masyrakatnya merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan ini.

---

Analysis of Urban and Rural Sectors Property Tax Release Policy for Value Assessment Up To Rp 100.000 Implementation in Cilegon City Cilegon City is the first region in Indonesia that applies PBB P2 release policy, specifically in PBB P2 for tax value assessment up to Rp 100.000. Therefore, it is an interesting phenomenon to observe how they implement the policy. This research focuses on analyzing the PBB P2 release policy for tax value assessment up to Rp 100.000 in Cilegon and its impacts on Cilegon 39 s finance and their residents. This research uses quantitative approach with qualitative data analysis technique. The results of this research is the implementation of the policy that is implemented by the Cilegon government is already good. Also, the impacts of the policy on Cilegon 39 s finance is not too significant and the residents feel convenient with this policy."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Perubahan definisi objek pajak tersebut terjadi dari PER-11/PJ/2012 menjadi PER-45/PJ/2013 dimana perubahan objek yang awalnya adalah seluruh wilayah kerja, saat ini hanya menjadi kawasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan migas serta alternatif kebijakan penilaian pajak bumi dan bangunannya. Dengan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This study focuses on changes in policy formulation regarding object's definition of property tax for oil and gas exploration level. The change of property tax?s object occurs from PER-11/PJ/2012 to PER-45/PJ/2013 where the object changes from all working areal into working areal which is used only for exploration. This research intends to analyze the formulation process of the changes of property tax's object for oil and gas exploration and alternative policy for the tax base appraisal. With post-positivist approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions proposed."