Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenduduk kampung dalam kehidupan kota seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena berbagai alasan yang salah satunya ialah masalah penataan wilayah. Namun, keberadaan kampung baik sebagai komunitas maupun permukiman membentuk legitimasi dan kekuasaan yang tidak bisa dipungkiri mengakibatkan terjadinya negosiasi dengan institusi formal. Skripsi ini kemudian membahas negosiasi institusi formal mdash; pemerintah kota dan sekolah mdash;terhadap permukiman informal mdash; kampung mdash;dan vice versa. Penelitian diadakan terhadap Kampung Rawa yang berdiam di lsquo;belakang rsquo; kompleks sekolah. Metode penelitian menggunakan etnografi melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap pemerintah kota, sekolah, dan warga kampung. Berdasarkan penelitian, saya menemukan bahwa negosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keadaan morfologi Kampung Rawa seiring perkembangannya.

---

ABSTRACTSociety mostly look down upon kampong inhabitant for many reason, such as regulation problem. But, kampong as either community or settlement form legitimacy and power which inevitably resulting negotiation with formal institution. This thesis looks for the negotiation between formal institution mdash local government and school mdash toward informal settlement mdash kampong mdash and vice versa. Research is based on Kampong Rawa which settles lsquo behind rsquo school complex. Research method use ethnography through semi structured interview and observation on local government, school, and kampong inhabitant. Research shows that the negotiation between the three are both directly and indirectly affect on the morphology condition of Kampong Rawa over time. "

"Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsauntuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agrariatidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakanmasyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakantersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakanreforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatanpolitik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melaluipembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY(2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadiInstitutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacanadan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga BankDunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang perananinstitusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang ReformaAgraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuanpenelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan olehkemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamikaantar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkandinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dankepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia.

---

Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased

agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law

(BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the

1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and

land grabbing. The movement grew along with student activists who later became

pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After

the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for

agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era

(2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to

become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse

and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World

Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution

in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the

formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential

Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after

the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements

in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including

on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA

at the national level to the village level"

"ABSTRAKPermasalahan lingkungan di Kota Pekalongan berupa pencemaran di aliran-aliran sungai yang menjadi sistem drainase kota dan banjir rob menjadi pemantik kemunculan gerakan sosial Komunitas Peduli Kali Loji KPKL . Di tengah permasalahan lingkungan tersebut KPKL bergerak. Mereka berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan ulang konsepsi ruang yang ideal yakni Kota Pekalongan dengan aliran-aliran sungai tanpa limpahan limbah dan kering dari luapan banjir rob. Akan tetapi, keinginan KPKL untuk mewujudkan konsepsi ruang yang ideal berbenturan dengan persepsi warga Kota Pekalongan dalam memanfaatkan ruang kotanya karena keberadaan industri batik disana. Disatu sisi warga Kota Pekalongan sangat bergantung terhadap keberadaan industri batik. Namun, di sisi lain industri ini menjadi salah satu sumber permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pekalongan karena telah membentuk pondasi kuat bagi warga dalam melihat cara pemanfaatan aliran sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini memicu KPKL untuk melakukan serangkaian praktik politik berdasarkan skema pengetahuan mengenai ruang ideal yang diproduksi dalam tubuh gerakan. Penerapan praktik politik ini diharapkan dapat merealisasikan konsepsi ruang seperti yang dibayangkan oleh KPKL hingga pada akhirnya mendorong terjadinya reproduksi ruang di Kota Pekalongan. Menggunakan pendekatan gerakan sosial dan reproduksi ruang, tulisan ini berupaya menjelaskan runutan produksi skema pengetahuan yang dimiliki oleh KPKL, praktik politik yang dilakukan berdasarkan skema pengetahuan tersebut, dan peranan KPKL dalam proses reproduksi ruang di Kota Pekalongan.

---

ABSTRACTEnvironmental issues in Pekalongan City in the form of pollutions in the river streams that are the city lsquo s drainage system, and tidal flood, are the trigger of the emergence of the social movement that goes with the name Komunitas Peduli Kali Loji or KPKL. Amongst all these environmental issues KPKL played its role. They tried to recreate the conception of ideal space in Pekalongan City, namely, Pekalongan City with the river streams without overflowing waste and water hyacinth, dry from the tidal flood, and free from environmental issues. However, KPKL lsquo s aim to bring their conception of ideal space to reality was clashing with the perception of the people of Pekalongan City in utilizing the city space because of the existance of the batik industry there. On one side, the people of Pekalongan City very dependent on batik industry, yet, on the other side, this industry has became one of the main source of environmental issues in Pekalongan City because it formed a strong foundation for people in seeing how to utilize the river streams as a place to dispose the waste. This has triggered KPKL to do a series of a political practices based on the knowledge scheme about ideal space that is being produced in a form of social movement. The application of this political practice was expected to bring the KPKL lsquo s conception of space to reality, so that eventually it would encourage the reproduction of space in Pekalongan City. Using the social movement approach and the reproduction of space appoach, this thesis tries to explain the trace of the production of knowledge scheme owned by KPKL, the political practices that have been done based on that knowledge scheme, and the KPKL role in the proccess of reproduction of space in Pekalongan City."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT

This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

"

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."

"ABSTRACTPenyalahgunaan kekuasaan negara pada beberapa rezim pemerintahan melalui aparat-aparatnya menghasilkan beberapa bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Terlebih lagi, pengabaian penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM juga dilakukan oleh negara. Hal ini mengakibatkan munculnya reaksi sosial non-formal berupa gerakan sosial yang yang dikenal dengan ldquo;Aksi Kamisan rdquo; atau ldquo;Aksi Payung Hitam. rdquo; Gerakan ini muncul untuk menuntut dan mendorong negara menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada penyelesaian tiga kasus secara hukum, yaitu Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2. Pada dasarnya, gerakan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran, mencari keadilan dan menolak lupa atas berbagai pelanggaran berat HAM masa lalu dan kekerasan yang terjadi secara terus-menerus. Berbagai upaya yang dilakukan korban/keluarga korban untuk mencari keadilan didampingi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS dalam melakukan advokasi. Dengan menggunakan metode penelitian in-depth interview yang melibatkan beberapa stakeholder, peneliti berusaha untuk menjelaskan mengapa hingga 11 tahun umur Aksi Kamisan masih belum dapat mencapai keberhasilan. Dilihat dari beberapa indikator perubahan reformasi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberhasilan upaya advokasi oleh Aksi Kamisan menandakan ketidakefektifan reformasi hukum yang berdampak kepada ketidakefektifan gerakan sosial.

---

ABSTRACTAbuse of powers in some government regimes through its apparatus produced some form of crime against humanity. As a further matter, the state also neglected the settlement of gross human rights violation cases, resulting an informal social reaction in the form of social movement known as ldquo Aksi Kamisan rdquo or ldquo Aksi Payung Hitam. rdquo This movement insists and urges the state to solve gross human right violation cases of the past. This study focuses on the settlement of three legal cases, namely Trisakti, Semanggi 1, and Semanggi 2. In principle, Aksi Kamisan aims to reveal the truth, seek justice, and refuse to forget the gross human rights violations and perpetual violence that happened in the past. Various efforts have been made by victims families of victims accompanied by several NGOs, including KontraS, to seek justice, for example doing advocacy in several institution. Using an in depth interview method involving several stakeholders, researcher attempts to explain why Aksi Kamisan which has been running for 11 years met with no success. Based on some indicators of legal reform, this study shows that unsuccessful advocacy by Aksi Kamisan indicates the ineffectiveness of legal reforms that lead to the ineffectiveness of social movements. "