Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Kecil dan Menengah pada saat ini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya, pembahasan mengenai UKM bukan menjadi agenda penting kerja sama kawasan. Namun, pada saat ini ASEAN menjadikan isu UKM sebagai salah satu isu penting. Salah satu bentuk keseriusan ASEAN terhadap isu UKM adalah dengan masuknya agenda pembahasan UKM pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 khususnya pada pilar equitable economic development. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masuknya agenda UKM dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 merupakan bentuk dari developmental regionalism, yaitu agenda pengembangan UKM dalam cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan ekonomi domestik negara anggota ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Meskipun UKM telah menjadi pembahasan kerja sama ASEAN, namun pada saat ini negara anggota ASEAN belum memiliki kesepakatan yang sama terkait definisi UKM. Selain itu, kebijakan dan strategi mengenai UKM masih ditentukan oleh kebijakan domestik masing-masing negara anggota ASEAN yang berlandaskan pada ASEAN Strategic Action Plan for SME Development.

---

Currently, Small and Medium Enterprises SME has become one of the sectors which is being concerned in ASEAN member countries. Formerly, the discussion about SME was not an important agenda of regional cooperation. However, at this time, ASEAN makes the issue of SME as one of the important issues. One of ASEAN rsquo s actions towards the issue of SME is the appearance of the SME discussion on ASEAN Economic Community Blueprint 2015 agenda, especially on the pillars of equitable economic development. The results of this study found that the appearance of the SME agenda on Blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 is a form of developmental regionalism, which is SME development agenda on blueprint of the ASEAN economic community is an extension of the domestic economic policies of ASEAN member countries, especially Singapore, Malaysia, Indonesia, and Thailand. Even though SME has been a discussion of ASEAN agenda, but at this time, ASEAN member countries have not yet the same agreement on the definition of SME. In addition, policy and strategy on SME is still determined by domestic policy which depends on ASEAN Strategic Action Plan for SME Development."

"Usulan Penelitian ini diawali karena adanya liberalisasi pasar ritel melalui Keppres No. 99 tahun 1998 dan SK Menteri Investasi No. 29/SK/1998 serta Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana melalui kedua Undang-Undang ini peritel asing bukan saja boleh membuka gerainya diseluruh wilayah Indonesia, bahkan secara agresif investor asing mulai menggeser peritel-peritel lokal. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika ditetapkannya perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2015. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang memiliki peran penting. Sebagaian besar jumlah penduduk Indonesia tidaklah memiliki pendidikan tinggi, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor ritel. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi UMKM sektor ritel dan langkah preventif dalam menghadapi MEA serta bagaimana peran Komisi Ppengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha disektor ritel. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk membuat peraturan setingkat Undang-Undang di sektor ritel agar pemberian sanksi bisa lebih optimal dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan peran KPPU agar dapat maksimal dalam melakukan pengawasan.

---

This research proposal begins by liberalization of the retail market through Presidential Decree No. 99 of 1998 and Minister of Investment decree No.29/SK/1998 and Investment Act No.25 of 2007 and Limited Company Act No. 40 of 2007 in which through those Act, not only allowed foreign retailers opened outlets across Indonesia but also even aggressive investors began to shift local retailers. It is increacsingly worry while the ASEAN Economic Comunity had been agreed which became effective in 2015. In the economic development of Indonesia SMEs sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector, traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made to provide legal protection to SMEs especially in retail sector. The problem formulated in this study are how abaout government policy to make protection for SME?s in retail sector in facing AEC and how the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting surveillance in retail sector. This research is a normative method by focusing on secondary data sources are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this thesis is suggest for the government to make the regulation as equal as act in retail sector so that sanction can be optimized and suggest the government to improve the role of KPPU to be more levarage in controlling competition in retail sector."

"This thesis examines whether implemented AEC 2015 measures have a significant effect on ASEAN industrialization, by comparing the trend of industrialization before and after ASEAN has AEC Blueprint which was implemented since 2008. We find that implementation of AEC blueprint during 2008-2016 did not give any effect to of manufacturing employment (mnfemp) relative to total employment and nominal manufacturing value added (mnva) relative to total GDP. Even, share of the real manufacturing value added (rmva) in the period of AEC blueprint implementation is less than the prior period in 2000-2007. The gap between on paper and actual implementations, unutilized trade agreement by private sectors due to documentation complexities, and the rising of non-tariff barriers become possible explanation why AEC 2015 measures did not give effect to ASEAN manufacturing sector.

---

Tesis ini menganalisa apakah implementasi kebijakan AEC 2015 memiliki akibat yang signifikan terhadap industrialisasi di ASEAN, dengan membandingkan perkembangan industrialisasi sebelum dan sesudah ASEAN memiliki cetak biru AEC, dimana cetak biru tersebut sudah dipraktikkan sejak tahun 2008. Kami menemukan bahwa pelaksanaan cetak biru AEC selama 2008-2016 tidak memberikan efek ke pekerjaan industri (mnfemp) relatif terhadap total pekerja dan nominal nilai tambah industry (mnva) relatif terhadap total PDB. Bahkan, nila tambah real industri pada periode implementasi cetak biru AEC lebih rendah dari periode sebelum cetak biru. Perbedaan antara rencana dan implementasi, kesepakatan dagang yang tidak dimanfaatkan sektor swasta karena keruwetan dokumen, dan naiknya hambatan non-tarif adalah penjelasan rasional mengapa kebijakan AEC 2015 tidak memberi efek terhadap sektor industri di ASEAN."

"Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menegah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk mengadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan 'Tidak baik'. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria 'Tidak baik'. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

---

This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung. Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs.

The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time.

The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good". Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung.

Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers."

"Tujuan dari penelitian untuk mengetahui strategi rekrutmen perusahaan PT Jasindo dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori strategi rekrutmen. Penelitian ini menghasilkan bahwa strategi rekrutmen PT Jasindo dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini, dimulai dari bagaimana perhitungan tenaga kerja yang dimana perhitungannya dilakukan dengan cermat berdasarkan angka kebutuhan jangka panjang perusahaan, lalu spesifikasi tenaga kerja yang mempunyai pemikiran internasional, pendidikan internasional sekaligus juga mempunyai kemampuan penjualan yang baik dan rekrutmen yang fleksibel dengan menggunakan rekrutmen umum dan khusus guna membuka kesempatan bagi tenaga kerja secara luas dan mengisi tenaga kerja dalam keadaan-keadaan khusus yang harus diisi secara mendesak bagi perusahaan.

---

The purpose of this research is to describe about recruitment strategy that PT Jasindogonna use when facing the ASEAN economic community 2015. This is using qualitative research with recruitment strategy (venithzal, 2009). The result that PT Jasindo on facing the ASEAN economic community is using the strategy that had used currently. From the human resource planning, the company have been counted for a longterm plan of the company with the specification of people that have an international knowledge and ide. The recruitment is flexible that give a chance to open recruiting for a lot of people and special recruit for certain cases that to recruit certain people needed by the company immediately."

"ABSTRAK Kerangka pembangunan daerah saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomilokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara pengembangan perekonomiandaerah dengan mengoptimalkan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tesis inibertujuan mengevaluasi konsep pengembangan UKM di Kabupaten Klaten termasukhambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM serta keterkaitannyadengan ketahanan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan penyebaran sentra UKM di Kabupaten Klatentidak merata. Implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dilaksanakanoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi/lembagaterkait. Pola pendekatan pengembangan UKM merupakan transisi pendekatan sentramenjadi pendekatan klaster. Hambatan yang mempengaruhi implementasipengembangan UKM di Kabupaten Klaten dapat berasal dari internal instansi ataupunpelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ijin usaha berperan dalam pengembanganusaha terutama untuk kemitraan usaha serta urusan terkait perbankan. Pelayananperijinan usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) masih belum berjalan maksimalpelayanannya disebabkan oleh beberapa faktor internal.Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi upaya meningkatkanketahanan ekonomi daerah. Kegiatan produksi dan distribusi barang menjadi salah satuperan UKM dalam aspek ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian daerah akanberpengaruh pada aspek-aspek lainnya pada ketahanan daerah. Pengembangan UKMdalam perspektif sosial berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatankesejahteraan masyarakat. Pada perspektif ideologi dan politik, pengembangan UKMmerupakan perwujudan dari komitmen politik yang diimplementasikan dalam kebijakandari Pemerintah Pusat. Perspektif aspek budaya, peran UKM dalam optimalisasipemanfaatan iptek dan penciptaan jejaring yang didasarkan pada hubungan sosial antarindividu untuk penguatan UKM.

---

ABSTRAK The current framework of regional development based on local economicdevelopment and community empowerment. One way to optimize regional economicdevelopment role of Small and Medium Enterprises (SMEs). This thesis aims to evaluatethe concept of the development of SMEs in Klaten district includes the constraintsaffecting the implementation of SME development and linkages with local economicresilience.The results showed the spread of SME centers in Klaten uneven. Implementation ofSME development in Klaten district conducted by the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs and agencies / institutions. The pattern approach to SMEdevelopment in the range of 2012 to now is a transition center approach into the clusterapproach. Constraints affecting the implementation of SME development in Klaten cancome from internal agency or business operators. Research shows that business licensesrole in business development, especially for business partnerships and banking relatedmatters. Licensing services by the Office of Integrated Services (KPT) is not runningoptimally ministry, thus causing people unwilling to take care of licensing.Optimizing the utilization of the potential of the region into an effort to increase theresilience of the regional economy. Production and distribution of goods to be one of therole of SMEs in the economic aspect. The role of SMEs in the economy of the area willaffect other aspects of the local resistance. SME development in the perspective of socialrole in employment, improving the welfare of local people. On the ideological andpolitical perspective, the development of SMEs is the embodiment of politicalcommitment aimed at the implementation of the 1945 Constitution which is implementedin the policies of the Central Government. Cultural aspects of the cultural perspective ofthe role of SMEs in optimizing the utilization of science and technology and the creationof networks that are based on social relationships between individuals for strengtheningSMEs."

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.

This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."