Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai negara populasi Muslim terbesar di dunia, masuknya pertimbangan Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia merupakan atribut yang tidak dapat dinegasikan. Skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana Indonesia memainkan kartu Islam dalam aktivitas diplomasi, khususnya dalam kasus menjembatani ketegangan krisis nuklir Iran periode 2004-2014. Dengan menggunakan kerangka konsep diplomasi niche mdash;penekanan pada praktik diplomasi negara yang dimotivasi oleh pencarian kesempatan untuk secara konstruktif mengambil peran global dengan mengevaluasi celah yang ditawarkan di tingkat sistemik dan elemen yang dipersepsikan menjadi kekuatan diplomasi negara di dalam hal ini kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mdash;ditemukan bahwa elemen Islam secara aktif dimasukan oleh Indonesia sebagai atribut diplomasi niche untuk meningkatkan reputasi simbolisnya sebagai middle-power maupun fungsi instrumentalnya di tingkat internasional. Khususnya dalam kasus Iran, skripsi ini menganalisis bahwa Indonesia menerjemahkan posisinya sebagai bridge-builder dengan mengambil pendekatan yang imbang; merefleksikan dilema yang dihadapi Indonesia dalam dinamika tarik menarik kepentingan oleh berbagai negara yang terlibat dalam negosiasi di lapangan dan pertautan yang tidak terpisahkan antara realita internasional dengan domestik.

---

ABSTRACTAs the largest Muslim population in the world, the incorporation of Islamic attribute in the conduct of Indonesian foreign policy calculation can hardly be negated. This paper aims to see how Indonesia implemented the Islamic card in its diplomacy, particularly within the case of bridging the heightened global tension on Iranian nuclear crisis. Using the conceptual framework of niche diplomacy mdash that is a diplomacy practice motivated by a countries evaluation on its perceived diplomacy strength in this case motivated by the fact that it is the largest Muslim populated country and the availability of niche rsquo opportunities offered in the systemic level in order to take a constructive role in the evolving complexity of global affairs mdash this paper finds that Islamic factors were actively projected in Indonesia rsquo s niche diplomacys strategic elements to increase its symbolic reputation as a middle power country and to secure its instrumental momentum in leveraging further international roles. In the case of Iran, Indonesia translated its position as a bridge builder by taking a balanced approach reflecting the dilemmatic dynamics of interests in the international negotiation table and inseparable linkage between international domestic realities. "

"Penelitian ini membahas diplomasi publik kebudayaan yang berkaitan dengan Agama. Republik Islam Iran adalah salah satu negara berdaulat yang melaksanakan diplomasi publik kepercayaan. Di Indonesia, mereka membuka Islamic Cultural Center sebagai suatu bentuk diplomasi publik yang ditujukan bagi diplomasi Indonesia. Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian-penelitian tentang diplomasi publik atau kegiatan keagamaan di ICC. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kebaruan dengan membahas diplomasi publik dan kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan diplomasi kepercayaan. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik, diplomasi kepercayaan, dan teori diplomasi kebudayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data akan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan kajian literatur. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan konsep dan teori yang digunakan. Dari penelitian ini, Islamic Cultural Center menjadi sarana diplomasi Publik Iran di Indonesia dengan kebudayaan yang dikenalkan dan ditekankan adalah Islam Syiah Imammiyah Itsna-Asyariah.

---

The research discusses a cultural public diplomacy and religion. The Islamic Republic of Iran is one of sovereign states that exercise faith public diplomacy. In Indonesia, they have opened the Islamic Cultural Center as their form of public diplomacy aimed to Indonesian public. The cultural diplomacy theory, with faith diplomacy and new public diplomacy concept are applicable in examining this type of diplomacy. As the result of a careful observation and analysis, some findings of this research are the organisational structure of ICC is directly under the Office of Supreme Leader of Iran or commonly known as the office of Vilayat e Faqih Twelver Shiism is related with ICC through its structure, Shiite educational activities, and religious festivities in spite of its structural position, ICC function as the facilitator between Iran ndash with its Shiisim ndash and Indonesian diverse society, and particularly Indonesian Shia Community. This research uses Qualitative Approach with observation, interview, and literature study methods."

"Dalam Hubungan Internasional, salah satu yang menjadi isu penting dan tidak bisa dipisahkan dari kekuatan (power) adalah konflik, konflik menjadi hal yang permanen. Terjadinya konflik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah minyak. Program nuklir Iran yang sudah dimulai sejak tahun I960-an terus menjadi konflik Internasional tepatnya setelah revolusi Iran tahun 1979 sampai dengan 2004. Iran yang merupakan negara kelima terbesar perighasil minyak dunia mengembangkan program nuklirnya untuk kepentingan ekonomi, yaitu sebagai bahan energi pengganti minyak. Dalam perkembangan selanjutnya, nuklir Iran tidak pemah bisa dilepaskan dari isu politik Internasional. Hal ini terkait dengan efek nuklir yang bisa melampaui kedaulatan teretorial suatu Negara. Perebutan Hegemoni antara suatu Negara dengan Negara lain pun tak urung juga (bisa) menggunakan nuklir. Akibatnya, nuklir menjadi salah satu piranti efektif untuk memaksa menaklukkan lawan.Dengan menggunakan paradigma positivisme dan metode case study Robert. K. Yin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Iran tetap mengembangkan program nuklirnya dan bagaimana masa depan nuklir di Iran di tengah konflik Internasional.Puncaknya pada awaI November 2004, parlemen Iran tetap berpegang dengan keputusannya, yaitu melanjutkan program nuklirnya dengan dalih untuk kemakmuran rakyat sebagai counter atas tudingan miring bahwa program nuklirnya digunakan untuk mendominasi Negara lain dan dapat memicu destruktivitas dalam skala masal. Dengan keputusannya pula Iran harus berjuang untuk meyakinkan dunia Intemasional dan IAEA bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai.Dari sinilah penelitian ini menjadi penting, polemik panjang yang melibatkan kelompok kepentingan Internasional bermuara pada satu isu, yaitu program nuklir Iran. Dengan analisis nuclear detterence Theory dalam bingkai teori konflik, penelitian ini mengelaborasi program nuklir Iran dengan tetap berupaya menjernihkan persoalan secara proporsional.

---

In the International Relationship, the most important and permanent issue that can't be separated from "power" is conflict. Oil is one of "a power" that causes conflict. Iran's nuclear program began in 1960. This program has become an international conflict since Iran's revolution in 1979. Iran, the fifth oil country, was enlarging its nuclear program for economic need that was for oil material substitute. In the next, Iran's nuclear program, always, is a part of the International political issue. It was caused by the effect of nuclear that was beyond territorial sovereignty. Nuclear, also, can be used to take hegemony over between nations. Consequently, nuclear became one of the effective tools to conquer other countries.

The purpose of this thesis are to know why Iran decided to continue its nuclear grogram and how the future of Iran's nuclear program in International conflict. This thesis uses a positive paradigm with a Robert K. Yin's case study method.

In the beginning of November 2004, Iran's nuclear program was on climax. Iran's parliament stacked on their decision to continue the program. They said that the reason to continue this program was citizen's prosperity. But in fact, this was used as a counter opinion (to cover the issue) which said that Iran's nuclear program was used to dominate other country and caused massive destruction. Sticking to their decision, Iran have to make International and IAEA believe that this program for peace only.

Long polemics, many interesting groups involved, resulted one issue that is Iran's nuclear program. Using the analysis of nuclear deterrence theory, this research try to analyze this problem in the proportional way. It is the importance of this research."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri China yang menolak rencana sanksi tambahan yang diusulkan oleh negara-negara Barat di tahun 2011-2012 terkait program nuklir Iran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Kebijakan luar negeri China tersebut merupakan hasil dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berasal dari tekanan struktur internasional, yang kemudian diterjemahkan lagi oleh peningkatan power China dan kepentingan China terhadap minyak Iran. Hal ini membuat China lebih mementingkan hubungan baiknya dengan Iran dan menjaga agar isu nuklir Iran tidak menimbulkan ketidakstabilan pada dunia internasional.

---

ABSTRACTThis thesis focus about China?s foreign policy which is rejected additional sanctions that proposed by Western powers in 2011-2012 related Iran's nuclear program. This research is a qualitative with case study method. That China's foreign policy is the result of the influence of external and internal factors. External factor comes from the pressure of the international structure, which is then translated also by power increase of China and Chinese interests against Iranian oil. This makes China more interested in good relations with Iran and keep the Iranian nuclear issue not to cause instability in the international world."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi diplomasi digital Amerika Serikatyang dijalankan melalui kebijakan 21st Century Statecraft, yang dicanangkan olehMenteri Luar Negeri Hillary Clinton di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.Tujuan dari strategi diplomasi ini adalah untuk mengadaptasikan kemajuan teknologiyang telah mempengaruhi dinamika hubungan internasional ke dalam implementasikebijakan luar negeri AS dalam rangka penyelenggaraan soft power negara ini. Duastudi kasus yang dipakai di dalam penelitian ini adalah implementasi 21st CenturyStatecraft di dalam protes pemilihan presiden Iran (2009-2010) dan revolusi Mesir(2011), di mana AS mendukung penciptaan kebebasan Internet dan membantupenyediaan kapabilitas teknologi informasi bagi gerakan-gerakan masyarakat dikedua negara ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategidiplomasi digital tidak hanya dapat digantungkan pada konsep network society(Manuel Castells) yang menyebutkan bahwa dengan terbentuknya jaringan antaranegara dan masyarakat, maka pesan/naratif akan lebih mudah untuk disebarkan danditerima oleh publik internasional. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi,seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus, yaitu kontrol pemerintahan terhadapinfrastruktur teknologi informasi dan frame of thinking masyarakat. Di samping itu,penelitian ini juga menemukan bahwa diplomasi digital berkontribusi padapenyelenggaraan soft power AS dengan berperan untuk membentuk pesan dan naratifmengenai AS bagi publik internasional; penyediaan dukungan jaringan dankapabilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan penyediaan dukungan bagikebebasan Internet.

---

ABSTRACTThis research explores United States? digital diplomacy strategy through 21st

Century Statecraft policy, which was launched by Secretary of State Hillary Clinton

under Obama Administration. This research is analyzing the implication of this

strategy toward the manifestation of US soft power through comparative study cases

of Iranian presidential election (2009-2010) and Egyptian revolution (2011), where

the US supported the Internet freedom and helped to increase the information

technology capabilities of civil society movements in both countries. The research

shows that US digital diplomacy?s success (or lack thereof) cannot depend on the

notion that today?s world has turned into a ?network society? (Manuel Castells),

which, arguably, makes messages/narratives easier to spread and be acceptedf by

foreign public. Instead, there are other various factors that influence its

implementation. As shown by the cases of Iran and Egypt, the main factors are the

government?s control toward IT infrastructure and respective public?s frame of

thinking. In the later analysis, this research also finds that digital diplomacy

contributes to the implementation of US soft power through its roles: creation of

narrative/message on US for international public; provision of network and

information & communication technologies support; and the ensuring of Internet

freedom for civil society."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena lemahnya rezim non-proliferasi nuklir internasional dalam menghadapi perilaku nuklir Iran. Negara tersebut dapat tetap membangun program nuklirnya meskipun telah menandatangani Traktat Non- Proliferasi Nuklir (NPT). Teori signifikansi rezim Stephen D. Krasner menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rezim internasional. Faktor-faktor tersebut yaitu egoistic self-interest, political power, dan norms and principles digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lemahnya rezim nonproliferasi nuklir internasional dalam kasus Iran dipengaruhi oleh (1) egoistic selfinterest Iran, (2) political power Iran, dan (3) norms and principles NPT dan IAEA yang tidak sejalan dengan Iran.

---

This thesis focuses on the phenomenon of an international nuclear nonproliferation regime's weaknesses vis a vis Iran's nuclear ambitions. Iran still continues its nuclear program although it has already signed the Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT). Stephen D. Krasner's regime significance theory stated that there are factors which have influenced and continue to mold the development of the international regime's policies. Those factors such as egotistic self-interest, political power, and norms and principles are used to explain this phenomenon. It can be concluded that the weaknesses of the international nuclear non-proliferation regime related to Iran's nuclear development are being influenced by (1) Iran's egotistic self-interests, (2) Iran's regional and international political power, and (3) NPT and IAEA's norms and principles that are not in line with Iran's behavior."

"Penelitian ini membahas tentang analisis penggunaan Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) sebagai financial statecraft Amerika Serikat terhadap Iran pada periode tahun 2012-2015 untuk menekan pengembangan teknologi nuklir Iran. Kajian-kajian terdahulu perihal sanksi yang diberikan terhadap suatu negara belum banyak yang membahas mengenai penggunaan SWIFT sebagai salah satu instrumen penekan suatu negara. Penelitian ini menggunakan teori sanction busting trade dari Bryan R. Early dan financial statecraft dari Benn Steil dan Robert E. Litan sebagai kerangka analisis dan metode penelitian process tracing, untuk menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa Amerika Serikat menggunakan SWIFT sebagai instrumen untuk menekan pengembangan nuklir Iran pada tahun 2012-2015?”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi-sanksi sebelumnya yang telah diberikan oleh Amerika Serikat ternyata kurang efektif untuk menekan Iran. Hal tersebut disebabkan karena adanya variabel-variabel sanction busting trade dari negara-negara mitra dagang utama Iran seperti Tiongkok, Italia, India, Jepang dan Korea Selatan. Analisis dalam tulisan ini juga menunjukkan adanya peran penting dari penggunaan financial statecraft dalam hal ini SWIFT sebagai alat dalam menekan Iran agar bersedia melakukan negosiasi dengan AS terkait dengan pengembangan teknologi nuklir.

---

This study discusses the analysis of the use of Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) as a financial statecraft of the United States against Iran in 2012-2015 to suppress the development of Iran's nuclear technology. Previous studies regarding sanctions regarding sanction imposed on a country have not discussed the use of SWIFT as an instrument to pressure a country. This study uses the sanction busting trade theory from Bryan R. Early and financial statecraft from Benn Steil and Robert E. Litan as an analytical framework and process tracing research method, to answer the research question “why does the United State use SWIFT as an instrument to suppress Iran’s nuclear development in 2012-2015?”. The results of this study indicate that the previous sanctions that have been imposed by the United States have been less effective in suppressing Iran. This is due to the existence of sanctions busting trade variables from Iran's main trading partner countries such as China, Italy, India, Japan and South Korea. The analysis in this paper also shows the important role of the use of financial statecraft in this case, SWIFT as a tool in pressuring Iran to be willing to negotiate with the US related to the development of nuclear technology."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Indonesia, melalui studi kasus program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia). Penelitian ini menggunakan konsep soft power dari Joseph S. Nye untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terorisme.Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan diplomasi publik yaitu melalui program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia) yang dilaksanakan Amerika Serikat di Indonesia adalah untuk menghambat penyebaran terorisme di Indonesia. Dalam program pertukaran yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber soft power yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.

---

This research is exactly purposed to analyze the implementation of America's public diplomacy to Indonesia through Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia case study. In doing analysis, Joseph Nye?s soft power concept is comprehensively employed in this research to answer research question and to put the test of hipothesis.By analyzing America?s public diplomacy in soft power framework, this research proves that this program is purposed to solve the spread of terrorism in Indonesia through three main source of soft power, namely culture, politics value, and foreign policy."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dimensi kredit (penyalurankredit relatif dan non-performing loans ratio) terhadap penciptaan kas sebagaiinstrumen untuk menjaga likuiditas perekonomian yang dilakukan oleh bankumum konvensional di Indonesia pada periode 2004-2014. Pengukuranpenciptaan kas sebagai likuiditas bagi perekonomian dilakukan dengan metodeliquidity creation oleh Berger dan Bouwman (2009). Teknik estimasi yangdimodelkan pada penelitian ini adalah fixed effect model. Hasil penelitianmenunjukkan penyaluran kredit relatif berpengaruh positif dan non-performingloanss ratio berpengaruh negatif terhadap penciptaan kas yang dilakukan olehbank umum konvensional.

---

ABSTRACTThis research has main objective to analyze the impact of credit dimension(relative lending and non-performing loans ratio) on cash creation as aninstrument to maintain economy liquidity induced by Indonesia?s commercialbanks in 2004-2014. Measurement to calculate liquidity created by banks employspopular and comprehensive method by Berger and Bouwman (2009). Estimationtechnique modeled in the study is fixed effect model. In short, this researchsuggests that relative lending has positive impact and non-performing loans ratiohas negative impact on cash creation by commercial banks in Indonesia."