Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu opsi pembiayaan yang bisa digunakan adalah pembiayaan berbasis syariah Rarasati 2014. Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai secara syariah karena di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam prinsip syariah Rarasati, Trigunarsyah, dan Too 2014. Dengan dipelajarinya metode alternatif dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bagi infrastruktur perdesaan di Batang, diharapkan dapat mengurangi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Antara News 2015a untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap penduduk di kecamatan Subah. Dari hasil wawancara terstruktur tersebut, data dapat diproyeksikan untuk tingkat Kabupaten Batang untuk jenis infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, potensi dana donasi dan pemberian modal untuk pembangunan infrastruktur, hingga siapa yang paling dipercaya masyarakat sekitar untuk mengelola pembiayaannya. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh penduduk kecamatan subah adalah infrastruktur pengolahan sampah, dibiayai dengan skema donasi maupun musyarakah yang dikelola oleh organisasi masyarakat setempat.

---

ABSTRACTIn building infrastructure, the government has not been able to allocate the exact needed fund for infrastructure development due to the limited state budget. The government is only able to provide 41.3 of the development cost needs for the period 2015 2019 throughout Indonesia Bappenas 2016b . Therefore, in financing infrastructure development, other financing schemes are required outside the state budget APBN and the regional budget APBD in order to meet those needs. One of the financing options that can be used is syariah based financing Rarasati 2014. Infrastructure financing is able to be fund by sharia since it contains nothing that is prohibited in sharia principles Rarasati, Trigunarsyah, and Too 2014. With the study of alternative methods of infrastructure financing, especially for rural infrastructure in Batang, it is expected to reduce one of the obstacles in infrastructure development Antara News 2015a to catch up with the development itself. This study was held by conducting structured interviews to the community in Kecamatan Subah. From these structured interviews, the data can be projected at the Batang District level as the type of infrastructure which most needed by the community, the potential of donation fund, and the provision of capital for infrastructure development, to whom the community trusts most to manage its financing. From this research, it is found that most infrastructure needed by sub districts is waste processing infrastructure, can be funded by donation scheme or musharaka and managed by local community organization. "

"ABSTRAKPemerintahan Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Dimana menaikkan dana desa dari Rp.20,7 trililun pada tahun 2015 menjadi Rp.46,9 triliun pada tahun 2016, dan perencanaan pada tahun 2017 menjadi Rp.81,1 triliun, oleh sebab itu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat di perdesaan dibutuhkan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur sebagai evaluasi untuk pembangunan yang akan dilakukan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pengambilan data menggunakan teknik convience sampling dengan wawancara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Fokus penelitian adalah mengetahui perbedaan dampak yang yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur berdasarkan 2 kategori, kategori pertama adalah berdasarkan 3 zona geografis yaitu area perbantasan jalan Pantura, bukit dan pesisir. Kategori kedua berdasarkan lama warga bertempat tinggal di desa, yaitu lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, kategori zona geografis, terdapat perbedaan dampak pada aspek sosial, sedangkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tidak terdapat perbedaan dampak dan kategori lama warga menempati desa, tidak ada perbedaan dampak yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

---

ABSTRACTIndonesian goverment in the leadership of Joko Widodo positioned the village as the main focus of development. Which increase village fund from Rp.20.7 trillion in 2015 to Rp.46.9 trillion at 2016, and planning in 2017 to Rp.81.1 trillion, therefore in line with the increasing infrastructure development in rural areas, a review of the impact of infrastructure development as an evaluation for the development which will be held, thus it will give big contribution for people. This study aims to analyze the impact of infrastructure development in rural Batang regency, Central Java on social, economic, educational, health and environmental aspects. Data collection using conventional sampling technique with structured interview. The research method used is quantitative. The focus of this research is to know the difference of the impact of infrastructure development based on 2 categories, the first category is based on 3 geographical zone that is the area of Pantura, hill and coast. The second category is based on how long the resident occupy the village, which more than 10 years and less than 10 years. Based on the research results, geographic zone category, there are different impacts on social aspect, whereas economic, education, health and education aspect there is no difference of impact and based on how long people occupy the village category, there is no difference of impact of infrastructure development from social aspect, economic, health, education and the environment. "

"ABSTRACTInfrastruktur pedesaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dengan pengambilan data melalui survey, studi kasus, dan analisa arsip. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan berupa harta benda, dimana faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah faktor usia dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian, adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik nya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

ABSTRACTRural infrastructure is very influential on agricultural growth, economic development, and village poverty alleviation. Development of sustainable rural infrastructure can be achieved optimally by involving the village community. This study aims to identify community involvement in sustainable rural infrastructure development. The research method used is descriptive statistical analysis with data collection through survey, case study, and archival analysis. Furthermore, the results of the research show the form of community involvement in rural infrastructure development in the form of property, where factors that influence the community to participate in rural infrastructure development are the factors of age and type of work. From the results of the study, the involvement of the community can support the development of sustainable rural infrastructure, as indicated by better economic, environmental, and social aspects. "

"ABSTRACTKebutuhan akan listrik diprediksi akan terus meningkat setiap tahun. Akses listrik ini akan memberikan dampak positif, contohnya meningkatkan taraf hidup penduduk. Namun, banyak desa di Indonesia yang masih mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah melaksanakan program pengadaan pembangkit 35.000 Mega Watt untuk mengatasi problema kemiskinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis energi listrik yang disediakan terhadap kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dengan cara bottom up, yakni menentukan beban puncak, konsumsi listrik, keandalan sistem distribusi listrik, karakteristik masyarakat, memprediksi kebutuhan listrik, hingga menentukan pembangkit energi terbarukan yang cocok dikembangkan di sana. Lokasi pengambilan sampel ialah di salah satu daerah pedesaan di Indonesia, yakni Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah pengolahan data survei menggunakan teori Skrotzki dan Keswani, metode SAIDI dan SAIFI, statistik inferensial dan deskriptif, penggunaan perangkat lunak minitab 18, dan LUEC. Hasil penelitian mengestimasi besarnya beban puncak di Kabupaten Batang sebesar 206,4 MW dengan total konsumsi per hari 1752 MWH. Beban dan total konsumsi ini akan terus meningkat hingga 233,21 MW dan 1982 MWH pada tahun 2028. Keandalan distribusi masih tergolong rendah, terutama pada daerah pesisir dengan SAIDI 114-1152 jam dan SAIFI >48 gangguan per tahunnya. Problema besar lain disana ialah masih rendahnya pendapatan per kapita dan banyaknya sampah, maka infrastruktur listrik yang cocok dikembangkan ialah PLTSa untuk mengatasi problema tersebut.

---

ABSTRACTThe need for electricity is predicted to increase every year. Access to electricity itself will have a positive impact, such as supporting activities, increasing competitiveness, and improving the economy. However, many villages in Indonesia are still experiencing poverty. Therefore, the Government implemented a procurement program of 35,000 Mega Watt generator to overcome that poverty problem. This study aims to analyze the energy reserved to the needs of the villagers themselves with bottom up methods, by determining peak loads, electricity consumption, reliability of power distribution systems, community characteristics, predicting electricity needs, and determine the appropriate renewable energy generation. The sampling location is in one of the rural areas of Indonesia, namely Batang District, Central Java. The method used in this research is the processing of survey data using Skrotzki and Keswani theory, SAIDI and SAIFI method, inferential and descriptive statistics, and the use of minitab 18 software. The result of this study estimate the peak load in Batang Regency is 206.4 MW with total consumption per day 1752 MWH. This load and total consumption will continue to increase until 233.21 MW and 1982 MWH by 2028. Distribution realibility is still relatively low, especially in coastal areas with SAIDI 114 1152 hours and SAIFI 48 annoyances per year. Another big problems are still low income per capita and the amount of waste, then the appropriate electricity infrastructure developed is PLTSa to overcome the problems. "

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

---

In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company.

This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond."

"Tesis ini membahas tentang strategi pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan pangan lokal ubi kayu dan mencari alternatif strategi pengembangan pangan lokal ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Treaths). Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan potensi pengembangan ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Sementara Analisis SWOT dilakukan untuk mencari alternatif strategi pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ubi kayu di Kabupaten Batang selama tahun 2008-2012 mengalami tingkat penurunan luas panen sebesar -9,21% dan produksi sebesar -18,31%, tetapi potensi pengembangan ubi kayu masih mampu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor kekuatan bernilai 2,20 dan faktor peluang bernilai 1,95, sehingga Grand Strategy berada di Kuadran I. Kuadran I berarti strategi SO (Strategi Agresif), yaitu strategi menggunakan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Selanjutnya urutan prioritas strategi terpilih adalah: (1) pengembangan kapasitas produksi ubi kayu, (2) pengembangan mutu dan keragaman pangan ubi kayu, (3) peningkatan citra pangan tradisional ubi kayu, (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat.

---

This thesis discusses the development strategic for local food based on cassava to support of food security in Batang District. This studies aim to determine for development potential and seek development strategies alternative of local food based on cassava in support of food security in Batang. The method was used quantitative descriptive, approached by SWOT (Strengths Weakness Opportunities Treaths) analysis. Descriptive analysis describe development potential of cassava to support of food security in Batang District. While the SWOT analysis was used to find alternative strategies local food based on cassava to support of food security in Batang District.

The results showed that the development of cassava in Batang District during 2008-2012 has decreased harvested area was -9.21% and production was - 18.31%, but potential for cassava development is still able to be developed better. Based on the SWOT analysis shows that the Strengths factor was 2.20 and Opportunities factor was 1.95, so the Grand Strategy was in Quadrant I. Quadrant I means SO strategy (Aggressive Strategy), its strategy uses all the Strenghts and take Opportunities as large possible. Furthermore, the order of priority for selected strategies are: (1) development of cassava production capacity, (2) development of food quality and diversity of cassava, (3) image enhancing of cassava traditional food, (4) increasing the empowerment and participation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACTThis study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels."

"ABSTRAKSalah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACTOne factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

"

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."