Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintahan Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Dimana menaikkan dana desa dari Rp.20,7 trililun pada tahun 2015 menjadi Rp.46,9 triliun pada tahun 2016, dan perencanaan pada tahun 2017 menjadi Rp.81,1 triliun, oleh sebab itu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat di perdesaan dibutuhkan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur sebagai evaluasi untuk pembangunan yang akan dilakukan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pengambilan data menggunakan teknik convience sampling dengan wawancara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Fokus penelitian adalah mengetahui perbedaan dampak yang yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur berdasarkan 2 kategori, kategori pertama adalah berdasarkan 3 zona geografis yaitu area perbantasan jalan Pantura, bukit dan pesisir. Kategori kedua berdasarkan lama warga bertempat tinggal di desa, yaitu lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, kategori zona geografis, terdapat perbedaan dampak pada aspek sosial, sedangkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tidak terdapat perbedaan dampak dan kategori lama warga menempati desa, tidak ada perbedaan dampak yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

---

ABSTRACTIndonesian goverment in the leadership of Joko Widodo positioned the village as the main focus of development. Which increase village fund from Rp.20.7 trillion in 2015 to Rp.46.9 trillion at 2016, and planning in 2017 to Rp.81.1 trillion, therefore in line with the increasing infrastructure development in rural areas, a review of the impact of infrastructure development as an evaluation for the development which will be held, thus it will give big contribution for people. This study aims to analyze the impact of infrastructure development in rural Batang regency, Central Java on social, economic, educational, health and environmental aspects. Data collection using conventional sampling technique with structured interview. The research method used is quantitative. The focus of this research is to know the difference of the impact of infrastructure development based on 2 categories, the first category is based on 3 geographical zone that is the area of Pantura, hill and coast. The second category is based on how long the resident occupy the village, which more than 10 years and less than 10 years. Based on the research results, geographic zone category, there are different impacts on social aspect, whereas economic, education, health and education aspect there is no difference of impact and based on how long people occupy the village category, there is no difference of impact of infrastructure development from social aspect, economic, health, education and the environment. "

"ABSTRACTDalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu opsi pembiayaan yang bisa digunakan adalah pembiayaan berbasis syariah Rarasati 2014. Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai secara syariah karena di dalamnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang di dalam prinsip syariah Rarasati, Trigunarsyah, dan Too 2014. Dengan dipelajarinya metode alternatif dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bagi infrastruktur perdesaan di Batang, diharapkan dapat mengurangi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Antara News 2015a untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap penduduk di kecamatan Subah. Dari hasil wawancara terstruktur tersebut, data dapat diproyeksikan untuk tingkat Kabupaten Batang untuk jenis infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, potensi dana donasi dan pemberian modal untuk pembangunan infrastruktur, hingga siapa yang paling dipercaya masyarakat sekitar untuk mengelola pembiayaannya. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh penduduk kecamatan subah adalah infrastruktur pengolahan sampah, dibiayai dengan skema donasi maupun musyarakah yang dikelola oleh organisasi masyarakat setempat.

---

ABSTRACTIn building infrastructure, the government has not been able to allocate the exact needed fund for infrastructure development due to the limited state budget. The government is only able to provide 41.3 of the development cost needs for the period 2015 2019 throughout Indonesia Bappenas 2016b . Therefore, in financing infrastructure development, other financing schemes are required outside the state budget APBN and the regional budget APBD in order to meet those needs. One of the financing options that can be used is syariah based financing Rarasati 2014. Infrastructure financing is able to be fund by sharia since it contains nothing that is prohibited in sharia principles Rarasati, Trigunarsyah, and Too 2014. With the study of alternative methods of infrastructure financing, especially for rural infrastructure in Batang, it is expected to reduce one of the obstacles in infrastructure development Antara News 2015a to catch up with the development itself. This study was held by conducting structured interviews to the community in Kecamatan Subah. From these structured interviews, the data can be projected at the Batang District level as the type of infrastructure which most needed by the community, the potential of donation fund, and the provision of capital for infrastructure development, to whom the community trusts most to manage its financing. From this research, it is found that most infrastructure needed by sub districts is waste processing infrastructure, can be funded by donation scheme or musharaka and managed by local community organization. "

"ABSTRACTInfrastruktur pedesaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dengan pengambilan data melalui survey, studi kasus, dan analisa arsip. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan berupa harta benda, dimana faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah faktor usia dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian, adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik nya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

ABSTRACTRural infrastructure is very influential on agricultural growth, economic development, and village poverty alleviation. Development of sustainable rural infrastructure can be achieved optimally by involving the village community. This study aims to identify community involvement in sustainable rural infrastructure development. The research method used is descriptive statistical analysis with data collection through survey, case study, and archival analysis. Furthermore, the results of the research show the form of community involvement in rural infrastructure development in the form of property, where factors that influence the community to participate in rural infrastructure development are the factors of age and type of work. From the results of the study, the involvement of the community can support the development of sustainable rural infrastructure, as indicated by better economic, environmental, and social aspects. "

"ABSTRACTKebutuhan akan listrik diprediksi akan terus meningkat setiap tahun. Akses listrik ini akan memberikan dampak positif, contohnya meningkatkan taraf hidup penduduk. Namun, banyak desa di Indonesia yang masih mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah melaksanakan program pengadaan pembangkit 35.000 Mega Watt untuk mengatasi problema kemiskinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis energi listrik yang disediakan terhadap kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dengan cara bottom up, yakni menentukan beban puncak, konsumsi listrik, keandalan sistem distribusi listrik, karakteristik masyarakat, memprediksi kebutuhan listrik, hingga menentukan pembangkit energi terbarukan yang cocok dikembangkan di sana. Lokasi pengambilan sampel ialah di salah satu daerah pedesaan di Indonesia, yakni Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah pengolahan data survei menggunakan teori Skrotzki dan Keswani, metode SAIDI dan SAIFI, statistik inferensial dan deskriptif, penggunaan perangkat lunak minitab 18, dan LUEC. Hasil penelitian mengestimasi besarnya beban puncak di Kabupaten Batang sebesar 206,4 MW dengan total konsumsi per hari 1752 MWH. Beban dan total konsumsi ini akan terus meningkat hingga 233,21 MW dan 1982 MWH pada tahun 2028. Keandalan distribusi masih tergolong rendah, terutama pada daerah pesisir dengan SAIDI 114-1152 jam dan SAIFI >48 gangguan per tahunnya. Problema besar lain disana ialah masih rendahnya pendapatan per kapita dan banyaknya sampah, maka infrastruktur listrik yang cocok dikembangkan ialah PLTSa untuk mengatasi problema tersebut.

---

ABSTRACTThe need for electricity is predicted to increase every year. Access to electricity itself will have a positive impact, such as supporting activities, increasing competitiveness, and improving the economy. However, many villages in Indonesia are still experiencing poverty. Therefore, the Government implemented a procurement program of 35,000 Mega Watt generator to overcome that poverty problem. This study aims to analyze the energy reserved to the needs of the villagers themselves with bottom up methods, by determining peak loads, electricity consumption, reliability of power distribution systems, community characteristics, predicting electricity needs, and determine the appropriate renewable energy generation. The sampling location is in one of the rural areas of Indonesia, namely Batang District, Central Java. The method used in this research is the processing of survey data using Skrotzki and Keswani theory, SAIDI and SAIFI method, inferential and descriptive statistics, and the use of minitab 18 software. The result of this study estimate the peak load in Batang Regency is 206.4 MW with total consumption per day 1752 MWH. This load and total consumption will continue to increase until 233.21 MW and 1982 MWH by 2028. Distribution realibility is still relatively low, especially in coastal areas with SAIDI 114 1152 hours and SAIFI 48 annoyances per year. Another big problems are still low income per capita and the amount of waste, then the appropriate electricity infrastructure developed is PLTSa to overcome the problems. "

"Tesis ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan melakukan perbandingan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik yang difasilitasi oleh PNPM di 2 (dua) desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yaitu Desa Cibunar dan Desa Jagabaya di Kecamatan Parungpanjang. Kedua desa tersebut memiliki perbedaan karakteristik dimana Desa Cibunar bersifat periferi dan masyarakatnya heterogen sementara Desa Jagabaya masih bernuansa pedesaan dengan latar belakang masyarakat yang lebih homogen. Dalam penelitian ini terungkap bahwa modal sosial telah terbentuk di dua desa tersebut. Modal sosial yang telah terbentuk tersebut kemudian juga memberikan sumbangsih terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Begitu juga variasi dan besarnya modal sosial yang berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun. Dari hasil penelitian ini terungkap juga bahwa sarana dan prasarana fisik yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomis khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan angka kemiskinan di kedua desa tersebut.

---

This thesis discusses the benefit of community development and social capital in poverty reduction programs based on community empowerment such as the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural. The method used is Qualitative Research Methods by doing a comparison of the development of physical infrastructure that is facilitated by PNPM in 2 ( two ) villages which have moderately high poverty which are Cibunar village and Jagabaya village in sub-District Parungpanjang. Both villages have different characteristics which are Cibunar village periphery and heterogeneous society while Jagabaya is still in a rural setting with a background that is more homogeneous society. In the research revealed that social capital has been formed in the two villages. Social capital that has been formed is also to contribute to the implementation of the development of physical infrastructure. So are the variety and amount of social capital that play a role in the development of physical infrastructure such an impact on the level of the quality and quantity of physical infrastructure that has been built. From the results of this reserach also revealed that the physical infrastructure provide economic benefits, especially in order to improve the welfare or reduce poverty in the two villages."

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"ABSTRAKStudi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACTThis study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap mobilitas pendidikan antargenerasi. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk memperoleh informasi pendidikan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal anak saat usia sekolah. Data infrastruktur pendidikan berasal dari survei PODES 1983- 2003 (Potensi Desa). Hasil empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi. Pembangunan infrastruktur SMA memiliki peran yang lebih krusial dalam meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur SMP. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mobilitas pendidikan antargenerasi antara anak laki- laki dan perempuan.

---

This study aims to determine the role of educational infrastructure development on intergenerational education mobility. This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to obtain information on education, income, and the location of a child's residence at school age. Meanwhile, education infrastructure data comes from the PODES 1983- 2003 (Village Potential Survey). Empirical results show that the infrastructure development of junior high schools and senior high schools increases intergenerational education mobility. The development of high school infrastructure has a more crucial role in increasing intergenerational education mobility than the construction of junior high school infrastructure. In addition, this study also found differences in intergenerational education mobility between sons and daughters."

"Penggunaan air berkaitan erat dengan tahapan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk sektor agraria, industri dan komersial, penggunaan air akan meningkat di beberapa wilayah. Oleh karenanya, infrastruktur penyediaan air sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) serta penelitian Gatto dan Lanzafame (2005) yang menyatakan bahwa water capital merupakan salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi selain kapital dan labor. Penelitian ini mengambil objek studi di 40 negara di Asia dan Afrika dalam rentang waktu selama 10 tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Dari hasil estimasi diketahui bahwa penggunaan air menunjukkan hubungan positif, hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) dan Duarte (2012.

---

Water withdrawal is closely related with economic growth stages. As the need of water for agrarian, industry and commercial sectors rise, the water withdrawal will also raise in certain area. In order with that situation, the infrastructure of water supply system will play an important role in economic growth. In research conducted by Barbier (2004) and Gatto and Lanzafame (2005) found that water capital is one of important determinant on economic growth beside capital and labor. In this research, we take 40 countries in Asia and Africa for 10 years time span beginning from 2000 until 2011 as a research objects. Estimation results that water withdrawal show positive relationship with economic growth, in line with former researches conducted by Barbier (2004)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."