Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."

"Bali Fintech Agenda adalah seperangkat 12 elemen kebijakan dari International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara anggotanya memanfaatkan keuntungan dan peluang dari pesatnya perkembangan teknologi finansial atau tekfin. Indonesia di sini sangat berperan cukup aktif terhadap agenda ini di saat negaranya masih memiliki kendala dalam tekfin, masih tertinggal di dalam sistem dan memiliki rekam sejarah yang kurang baik dengan IMF. Dalam menganalisis fenomena ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduksi atas teori tipe kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri oleh Donald Nuechterlein didukung dengan data dari studi pustaka dan beberapa sumber primer serta sekunder. Kebijakan luar negeri Indonesia terlihat sangat mendukung tata kelola tekfin global Bali Fintech Agenda dengan menjadi tuan rumah dan mendukung adanya tata kelola tekfin internasional sebelum dan bahkan sesudah agenda ini keluar. Penulis melihat peran aktif ini didasari bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yaitu untuk mendorong pasar keuangan yang kompetitif, menjaga data konsumen, meningkatkan inklusi keuangan pada individu dan pelaku UMKM, membuka lapangan kerja baru bagi generasi milenial dan mendorong infrastruktur. Kepentingan tatanan dunia Indonesia untuk mengatasi ketimpangan tekfin dan menunjukkan peran bridge builder dengan kerja sama dalam sistem keuangan internasional. Kepentingan ideologi Indonesia adalah mendukung nilai light touch dan safe harbour serta agenda inklusi keuangan yang sebenarnya bagian dari ideologi neoliberalisme. Hanya kepentingan keamanan yang kurang terlihat dalam isu ini dan yang ada hanya ekspektasi.

---

The Bali Fintech Agenda is a set of 12 policy element considerations from the International Monetary Funds or IMF and the World Bank to help member countries utilize the advantages and opportunities of the rapid development of financial technology or fintech. Indonesia here has played an active role in this agenda at a time when the country still has problems in fintech industries, not the advanced one in the system and has an unfavorable history with the IMF. In analyzing this phenomenon, the author will use qualitative research methods with a deductive approach to the theory of the type of national interest in foreign policy by Donald Nuechterlein supported by data from literature studies and several primary and secondary sources. Indonesia's foreign policy seems to strongly support global fintech governance of Bali Fintech Agenda by hosting and supporting international fintech governance before and even after this agenda comes out. The author sees this active role because Indonesia has an economic interest such as to encourage competitive financial markets, safeguard consumer data, increase financial inclusion for individuals and MSME, open new job opportunities for the millennial generation and improving infrastructure. mendorong infrastruktur. Indonesian world order interests are to overcome fintech inequality and to demonstrate the role bridge builder in existing international financial system. Indonesian ideological interests are to support the value of light touch and safe harbour as well as the financial inclusion agenda which all of it was part of neoliberalism. Only security interest is less visible in this issue with only one expectation that is visible."

"Defining what the global commons consisis of may not be an easy task, but the future of humanity depends on its conservation and sustainable care. Humanity is inextricably linked with the global commons, and what wedo to it would have far reaching consequences on us and our pasterity. This articleseeks to promote research in to how policing could be employed and redesigned to enable us global citizens to protect, conserve and steward our global commons, starting with a discussion of how and why past and present developments in police and police reform are unable to effectively perform these tasks. It proceeds with presenting"

"Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persewan Terbatas menyebutkan bahwa perusahaan harus membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan perkembangan CSR melahirkan United Millennium Declaration yang menghasilkan Millennium Development Goals (MDGs) dengan kesepakatan bahwa hal yang menjadi prioritas adalah menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan bukan saja menjadi tangung jawab pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab perusahaan yang diwujudkan dalam kcgiatan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus dilaporkan setiap tahunya dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan.Perusahaan yang digunakan dalam pembahasan adalah. Yayasan Danamon Peduli yang merupakan yayasan yang mendukung kegiatan komunitas yang berkelanjutan dan melibatkan sukarelawan. Program yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli mencakup Pasarku Bersih, Sehat, Sejahtera; Cepat Tanggap Bencana; Bantuan Beasiswa; Program Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan termasuk di dalamnya Pengelolaan Sampah Terpadu; dan sebagainya.Program yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli dapat menanggulangi kemiskinan dan juga memiliki dampak terhadap perubahan social masyarakat dalam hal kepribadian individu seperti kemandirian, kemampuan bersaing, kepemimpinan, kepercayaan diri, dan berkurangnya gaya hidup konsumtif. Selain itu, program juga memiliki dampak terhadap instansi terkait dan cabang Danamon Simpan Pinjam (DSP).Kegiatan yang-dilakukan oleh Yayasan Danamon Peduli telah diungkapkan sesuai dengan kriteria mandatory bahkan dilengkapi dengan kriteria pengungkapan voluntary. Dari basil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa program yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli merupakan program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan beasiswa, pengelolaan sampah terpadu yang mampu menyerap tenaga kerja bahkan menciptakan laban pekerjaan baru kaitannya dengan penciptaan kompos. Efektifitas program juga dapat diandalkan karena penerima manfaat Iangsung memperoleh bantuan yang diberikan dan merasakan langsung dampak atas program yang dijalankan Yayasan Danamon Peduli.

---

Based on Government Rule No. 40 Tahun 2007 about Corporation says that a company has to make annual report about social and environment responsibility activity. Movement about CSR increase rapidly and make United Millennium Declaration to produce Millennium Development Goals with agreement priority is eliminate poverty and famine. Poverty is’nt only government duty but also a company duty that realize in CSR activity. CSR activity achievemenl by a company must be reported yearly in company social responsibility report.

Company used in this thesis is Danamon Peduli Foundation. Danarnon Peduli Foundation is a foundation that support community-driven development and projects that are sustainable and emphasize volunteerism. Program AclJ.vily of Danamon Peduli Foundation are My Clean, Healthy, and Prosperous Market; Relief, Recovery, Rebuild (3R); Scholarship; Program Development include is Danamon Go Green, etc.

Programs Activity that operate by Danamon Peduli Foundation can be poverty alliviation programs and have impact to social community changes in their personality such as independency, competitive capability, leadership fell of confidence, and decrease in consumptive lifestyle. Therefore, programs nave impact to related government institution and DSP units.

Activities that operate by Danamon Peduli Foundation have been disclosed based on mandatory criteria and have been completed by voluntary criteria. From analysis and discussion has conclusion that programs activity by Danamon Peduli Foundation are poverty alliviation program such as scholarship. Danamon Go Green that can create work force for new work field Programs effectivity are reliable because the beneficiary can feel 'directly the impact and the contribution of the programs."

"Feminisasi kemiskinan ialah suatu fenomena yang menggambarkan kemiskinan pada perempuan terkait dengan hak akses dan kesempatan ekonomi.. Konsep ini meliputi pembahasan mengenai dimensi jender dalam kemiskinan yang menciptakan kesenjangan. Studi ini memetakan faktor pendorong dilihat dari persamaan asumsi dasar masing-masing pemikiran permasalahan kemiskinan yang universal, khususnya di Negara Dunia Ketiga. Dalam melihat isu feminisasi kemiskinan, penulis mengangkat isu Buruh Migran Indonesia dan perdagangan manusia untuk melihat fenomena kemiskinan pada perempuan. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu poverty as state dan poverty as process. Studi ini juga menganalisis strategi pembangunan dalam perspektif jender, yaitu Women in Development (WID), Woman and Development (WAD) dan Gender and Development (GAD). Studi ini menjelaskan perkembangan feminisasi kemiskinan dalam hubungan internasional dan bagaimana respons kebijakan dalam strategi pembangunan yang ada. Studi ini menggunakan metode taksonomi konseptual dalam pengelompokan literatur. Pembahasan dibagi menjadi tiga yaitu; (1) perkembangan literatur konsep feminisasi kemiskinan dan intersectionality, (2) perkembangan strategi pembangunan oleh PBB terkait dengan feminisasi kemiskinan dan (3) perdebatan, konsensus, dan kesenjangan literatur. Intersectionality merupakan konsep utama yang digunakan penulis untuk menjawab isu feminisasi kemiskinan. Bentuk penindasan yang didasari oleh jender, ras, dan etnis mengalami interseksi dan membentuk sebuah matrix of domination. Penulismenyimpulkan bahwa matrix of domination adalah faktor pendorong feminisasi kemiskinan yang seharusnya menyertakan efektivitas kebijakan sebagai nilai fundamental dalam perubahan. Berdasarkan hal ini, diperlukan integrasi dalam analisis kesejahteraan perempuan melalui individu, lembaga di tingkat negara, dan dorongan sistem internasional seperti PBB.

---

Feminization of poverty is a phenomenon that illustrates poverty of women in terms of rights of access and economic opportunity. This concept includes a discussion of gender dimension in poverty that causes inequality. This study explains push factor(s) referring to basic assumptions causing global poverty of women, particularly in Third World Countries. The author raises international migrant worker and human trafficking issues to portray women poverty. Poverty is divided into two dimensions: poverty as a state and poverty as a process. The study will be analyzing development strategy in the gender perspective, which are Women in Development (WID), Women and Development (WAD) and Gender and Development (GAD). The study explains feminization poverty in international relations studies and how policy within developmental strategy respond. This study uses the conceptual taxonomic method in classifying literature. The discussion is divided into three; (1) evolution of poverty feminization, and intersectionality, (2) United Nation`s developmental strategy linking with feminization of poverty, and (3) debates, consent, and literature gaps. The author concludes that matrix of domination is an approach to understands intersectionality in terms of poverty pushing-factors as an effort for change. Based on this argument, the author supposed that poverty alleviation and gender equality should systemized under integrating approach supported by individual, government, and United Nations in international system."