Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTulisan ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan luar negeri Arktik Kanada ? ? yang juga dikenal dengan sebutan ? ?Strategi Utara ? ? ? pada tahun 2009-2010. Melihat dari sumber-sumber domestik dari pembentukan kebijakan luar negeri, akan dianalisis bagaimana kebijakan yang dihasilkan dan apa yang kemudian menjadi perhatian dan tujuan utama pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan Arktik nya. Ancaman terhadap kedaulatan Kanada di wilayah Arktik menjadi perhatian utama dan juga kesejahteraan rakyat Kanada khususnya masyaakat Inuit di wilayah Arktik dan melestarikan lingkungan Arktik.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the factors that influenced the Canadian Government on the making of the Canadian Arctic Foreign Policy also known as Northern Strategy in the years 2009 2010. Seeing from the perspective of domestic context in foreign policy making, the central analysis will look on the Canadian Arctic policy itself. It is found that the perceived threat to Canadian sovereignty in its Arctic territory as the main concern in the making of the Canadian Arctic Policy, in addition of the welfare of Canadian citizens especially Inuit people in the Arctic and preserving the Arctic environment."

"Kanada adalah negara yang secara historis memegang peranan kunci dalam berbagai isu dan organisasi internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian, kebijakan perubahan iklim global, hingga pembentukan PBB dan G20. Akan tetapi, kajian mengenai kebijakan luar negeri Kanada masih sangat minim di luar Kanada, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan perkembangan akademik dari literatur-literatur akademik yang membahas kebijakan luar negeri Kanada sejak tahun 1939. Tulisan ini menggunakan 66 literatur akademik yang meliputi artikel jurnal, monograf, dan bab dalam buku edited volume. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode taksonomi. Analisis tulisan-tulisan tersebut dilakukan dalam tiga tema besar, yaitu (1) dasar-dasar kebijakan luar negeri Kanada, (2) dimensi kawasan dalam kebijakan luar negeri Kanada, dan (3) isu-isu dalam kebijakan luar negeri Kanada. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasari oleh dua ide, yaitu internationalism dan peace, order, and good government berdasarkan konstitusinya. Ide realisme juga digunakan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga merupakan negara yang sangat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya akibat fluktuasi komitmen dalam berbagai isu dan kawasan yang dialaminya hingga saat ini.

---

Canada is a country that historically holds a key role in various issues and international organizations, such as peacekeeping operations, climate change policy, and also the creation of the United Nations and the G20. That being said, research on Canadian foreign policy (CFP) outside of Canada—especially Indonesia—is minimal. Therefore, this paper is written with the aim to map out the development of academic literature on Canadian foreign policy since 1939. This paper analyses 66 academic literatures which consists of journal articles, monographs, and chapters in edited volumes. The methodology used in this paper is taxonomy. The analysis of these literatures are done through three main themes (1) foundations of Canadian foreign policy, (2) regional dimensions in Canadian foreign policy, and (3) issues in Canadian foreign policy. The findings of this paper is that Canadian foreign policy is influenced by two ideas, which are (1) internationalism through Canada’s miltilateral relations and (2) peace, order, and good government which are based on Canada’s constitution. Realism is also used in Canada’s relation with the USA. Other than that, Canada also has a highly inconsistent foreign policy due to the fluctuation of commitments seen in various issues and regions until now."

"Pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, isu perbatasan sering dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan keamanan. Namun hal ini mulai berubah sejak dibentuknya instansi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010 sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun kawasan perbatasan tidak hanya secara geopolitik dan keamanan namun juga kesejahteraan ekonomi, hingga perwujudan program Nawacita membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara bertahap hingga tahun 2024 kelak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia dengan rentang waktu 2010-2021.  Melalui kerangka analisis kebijakan luar negeri, dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan hubungan sebab akibat dari faktor eksternal (internasional) dan faktor internal (domestik) yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan perbatasan darat yang berorientasi pada  pembangunan ekonomi. Tesis ini menemukan bahwa lingkungan strategis (faktor eksternal/internasional) berupa dorongan lingkungan strategis terkait intensifikasi pembentukan BCA dan BTA dengan dukungan PLBN dan optimalisasi kerjasama investasi tiga negara sekitar dalam mengelola perbatasan darat memengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Indonesia. Begitu juga secara simultan, faktor internal/domestik yaitu kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui dorongan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengoptimalkan pengolahan serta distribusi komoditas pangan untuk masyarakat sekitar perbatasan, turut mempengaruhi penggunaan strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan perbatasan darat Indonesia.

---

The management of Indonesia's land border areas has undergone many developments. In the early period of Indonesian independence, border issues were often associated with geopolitical and security considerations. However, this has begun to change since the establishment of the National Border Management Agency (BNPP) in 2010 as an institution responsible for developing border areas not only geopolitically and security but also economic welfare, until the realization of the Nawacita program to build a number of State Cross-Border Posts (PLBN), gradually until 2024 later. This study analyzes the factors that influence the economic development strategy in Indonesia's policy on land border areas during 2010-2021. Through the framework of foreign policy analysis, and case study methods, this study finds a causal relationship between external (international) and internal (domestic) factors that influence policy. This thesis finds that the strategic environment (external/international factors) in the form of strategic environmental incentives related to the intensification of the formation of BCA and BTA with the support of the PLBN and the optimization of investment cooperation between the three neighboring countries in managing land borders affect the economic development strategy in the policy of managing land border areas in Indonesia. Simultaneously, internal/domestic factors like economic interests that are realized through the encouragement of the development of new economic growth centers, and optimizing the processing and distribution of food commodities for communities around the border, also influence the use of economic development strategies in Indonesia’s policy on land border managements."

"ABSTRAKKnowledge sharing merupakan interaksi sosial yang melibatkan pertukaranpengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pegawai dalam suatu organisasi.Knowledge sharing capability adalah kemampuan individu untuk berbagipengalaman, keahlian dan pengetahuan dengan karyawan lain dalam organisasi.Kegiatan knowledge sharing di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri(Puskom Kemlu) masih belum optimal, sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktorapa saja yang mempengaruhi kemampuan berbagi pengetahuan (knowledgesharing capability) pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasifaktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan berbagi pengetahuan(knowledge sharing capability) pegawai dalam hal ini Pejabat Komunikasi (PK)di Puskom Kemlu. Metode pengumpulan data adalah pendekatan kuantitatifmenggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 180 PK diPusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan RI di luarnegeri. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisiskorelasi, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.Model penelitian ini mengajukan 13 (tigabelas) faktor yang terbagi kedalam 4dimensi yaitu individu, budaya organisasi, struktur organisasi (dimensi nonteknis)dan teknologi (dimensi teknis). Hasil dari penelitian ini didapatkan 5(lima) faktor yang secara nyata dapat mempengaruhi kemampuan berbagipengetahuan (knowledge sharing capability) PK di Puskom Kemlu. Kelima faktortersebut adalah job satisfaction (dimensi individu), social network (dimensibudaya organisasi), work process (dimensi struktur organisasi), ICT infrastructuredan end user focus (dimensi teknologi). Dari hasil analisis regresi linier bergandadidapatkan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0.463 yangmenyatakan bahwa proporsi variasi keseluruhan variabel dependen (knowledgesharing capability) yang dapat dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalahsebesar 46.3%, sedangkan sisanya 53.7% dipengaruhi oleh variabel lain yangtidak dijelaskan dalam model ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam modelregresi ini, kelima faktor yang dihasilkan cukup baik digunakan untukmenjelaskan variabel dependennya.

---

ABSTRACTKnowledge sharing is a social interaction that involves the exchange ofknowledge, experience, and skills of employees in an organization. Knowledgesharing capability is the ability of individuals to share experiences, expertise andknowledge with other employees in the organization. Knowledge sharingactivities in the Communication Center Ministry of Foreign Affairs is still notoptimal, so it is necessary to identify the factors that influence the ability to shareknowledge (knowledge sharing capability) employees. This study aims to identifythe factors that may affect the ability to share knowledge (knowledge sharingcapability) employees in this regard Communications Officials (PK) at the Centrefor Communication Ministry of Foreign Affairs. Data collection method is aquantitative approach using survey method by distributing questionnaires to 180Communications Officer at the Communication Center Ministry of ForeignAffairs and Indonesian Representative abroad. The data analysis technique used isdescriptive statistics, correlation analysis, simple linear regression analysis andmultiple linear regression analysis. The research model proposes 13 (thirteen)factors were divided into four dimensions: individual, organizational culture,organizational structure (non-technical dimensions) and technology (technicaldimensions). The results of this study found five (5) factors which cansignificantly affect the knowledge sharing capability of CommunicationsOfficials at the Communication Centre Ministry of Foreign Affairs. The fifthfactor is job satisfaction (individual dimension), social networks (dimensions oforganizational culture), work process (dimensions of organizational structure),ICT infrastructure and end user focus (technological dimension). From the resultsobtained multiple linear regression analysis adjusted coefficient of determinationvalue of 0.463 which states that the proportion of the overall variation in thedependent variable (knowledge sharing capability) that can be affected by fivefactors amounted to 46.3%, while the remaining 53.7% is influenced by othervariables that are not explained in this model. It shows that in this regressionmodel, five factors produced quite well used to explain the dependent variable."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan strategi Invisible Children sebagai civil society dalam memengaruhi Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act di Amerika Serikat tahun 2009 - 2010. Studi ini menemukan bahwa perpaduan antara pilihan strategi di luar saluran politik formal (outside track) melalui berbagai pendidikan, kampanye, dan advokasi serta strategi di dalam saluran politik formal (inside track) dalam bentuk lobi-lobi politik berimplikasi positif memengaruhi legislasi undang-undang ini. Perpaduan strategi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dan nilai organisasi maupun hasil riset dan fakta di lapangan. Pada akhirnya, pilihan strategi ini berpengaruh pada pensuasanaan publik terhadap isu (sensitizing) serta dukungan anggota Kongres terhadap legislasi undang-undang tersebut (structural).

---

This thesis is a result of a qualitative research which identified the strategies of the Invisible Children in influencing the Lord’s Resistance Army and Northern Uganda Recovery Act of 2010. This study found that the combination between outside track strategies, such as education, campaign and advocacy, and inside tracks, such as political lobbying, had a positive impact in influencing that policy. The combination of these strategies is influenced by a wide range of the organization's interests and values, as well as results of research and facts of the real condition. In the end, the combination of these strategies resulted in public sensitizing and the Congress' structural support on this legislation."

"Konteks penelitian ini ialah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN sebagai Ketua Panita Tetap ASEAN ke-36, pada waktu berlangsungnya KTT ASEAN ke- 9, yang berlangsung di Bali, Indonesia pada bulan Oktober 2003. KTT ini menghasilkan kesepakatan Bali Concord II (2003), dimana salah isi pilarnya adalah semua kepala negara anggota ASEAN berkomitmen dalam upaya membentuk ASEAN Security Community (ASC). Pilar ASC adalah pilar yang khusus membahas masalah politikkeamanan ASEAN. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti dengan disetujuinya dokumen ASC Plan of Action (2004), yang pada pokoknya merumuskan lima komponen utama sebagai langkah-langkah kebijakan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi komitmen tersebut. Pada akhirnya ASC Plan of Action kemudian diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di dalam kesepakatan Vientiane Action Program (2004), yang sejak itu telah mulai dijalankan. Kesepakatan bersama untuk membentuk ASC pada tahun 2015, sesungguhnya menandakan suatu perubahan dalam kerjasama regional ASEAN dalam bidang politik keamanan.Dalam inisiatif ini, Indonesia berperan besar karena menggagas pembentukan ASC, sebagai bagian dalam Bali Concord II. Indonesia pula yang dipercaya untuk merumuskan ASC Plan of Action. Meski demikian, belum terdapat literature yang cukup yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap terwujudnya ASC dan komponen-komponen pembangunnya. Oleh karena i t u , berdasarkan paparan di atas, penelitian ini membahas kebijakan luar negeri dalam menggagas pembentukan ASC, tepatnya menjelaskan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam bidang politik dan keamanan sehingga akhirnya menggagas pembentukan ASC. Penelitian ini dilandaskan asumsi bahwa berbagai dinamika internal maupun eksternal yang terjadi sejak berakhirnya perang dingin mendorong Indonesia menaruh perhatian terhadap peningkatan dan penguatan kerjasama keamanan ASEAN untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Hipotesa yang diajukan dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah bahwa setidaknya terdapat tujuh tujuan Indonesia sehingga mendorong pembentukan gagasan ASC, yakni: Indonesia berkepentingan untuk menjadikan ASEAN lebih terkonsolidasi dan berpadu (kohesif); Kebutuhan politik Indonesia untuk mencitrakan demokratisasi dan HAM di ASEAN dan di dalam negeri.Kebutuhan Indonesia untuk mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama di politik keamanan ASEAN; Kebutuhan keamanan Indonesia untuk memperkuat platform kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ASEAN; kepentingan keamana Indonesia untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara dari intervensi negaranegara besar; Kepentingan keamanan Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional termasuk kejahatan transnasional berupa terorisme, dan kebutuhan politik Indonesia untuk meningkatkan kembali (reassert) p e r a n kepemimpinannya (leadership) di ASEAN pasca krisis tahun 1997/1998, selagi menduduki posisi chairman ASEAN.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa gagasan Indonesia untuk mendorong pembentukan ASC disebabkan kepentingan politik dan keamanan Indonesia. Indonesia menyadari suatu stagnasi di dalam kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Padahal kerjasama politik dan keamanan ASEAN mutlak diperlukan sebab keamanan dan stabilitas satu negara di Asia Tenggara terkait dengan keamanan semua negara di kawasan. Untuk itu Indonesia memandang bahwa ASEAN perlu memiliki prakarsa yang pada pokoknya dapat akan memperkuat kerjasama politik keamanan ASEAN, agar ASEAN mampu merespons dinamika keamanan dan politik yang baru, yakni tantangantantangan aktual baik berupa isu-isu keamanan yang bersifat tradisional maupun nontradisional, serta perkembangan politik lainnya seperti kegamangan ASEAN, dan persoalan kapasitas institusional.Mengingat terutama karena isu-isu keamanan tersebut dapat menggerus ketahanan nasional sehingga pada akhirnya mengancam ketahanan regional. Untuk itu Indonesia juga memandang bahwa kerjasama politik keamanan ASEAN perlu berkembang dan menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi yang lebih kompak, kohesif, modern, efisien dan berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan di tingkat regional. Dengan kata lain, dengan kehadiran sebuah ASEAN Security Community, Indonesia berharap dapat membuka jalan mencapai tujuan tersebut.

---

The context of this research is Indonesia`s foreign policy towards ASEAN, as the chairman of the 36th ASEAN Standing Commitee during the Ninth (9th) ASEAN Summit, Held at Bali, Indonesia in October 2003. The ninth summit resulted with the agreements of Bali Concord II (2003), where one of the integral pillars were that all of the ASEAN head of nations agreed themselves to commit towards the creation of the ASEAN Security Community. The ASC pillar is a pillar that exclusively discusess political-security problems amongst members. T his self-instruction was followed through by the agreeing of the documents of the ASC Plan of Action (2004), that basically draws out five main components as the policy paths towards fulfilling the commitment. The ASC PoA was then adopted at the Tenth (10th) ASEAN Summit through the Vientiane Action Program (2004) which has since been carried out. The consensus decision to complete the creation of the ASC by 2015, has signaled a significant shifting of how ASEAN`s regional cooperation on behalf of regional security would be conducted.In this initiative, Indonesia played a great role because it was actually the one who came up with the idea of ASC and proposed for it to be included in the Bali Concord II, as a part of the Bali Concord II. Indonesia was also entrusted to design the objectives of realizing it through the ASC Plan of Action. Even so, there has been no sufficient literature as to why Indonesia has great interest in the existence of a fully fledged ASEAN Security Community and its subsequent instruments. Therefore, based on the above explanation, this study will explain Indonesia`s foreign policy in proposing the idea of the creation the ASC, to be exact, it will explain Indonesia`s national interest in terms of political and security that eventually lead to its bidding to the creation of the ASC. This research is based on the assumption that the various internal and also external dynamics that has happened since the end of the cold war, has pushed Indonesia to place attention towards the efforts to increase and strengthen ASEAN`s security cooperation, in order to fulfill its national interests. The hypothesizes offered here and has been proved as well in this research area is that there are at least seven of Indonesia`s purposes that has pushed the creation of the ASC idea, that is Indonesia has interest to make ASEAN more consolidated and more cohesive; Indonesia`s political need to promote democratization and human rights at the ASEAN agenda and domestically;Indonesia`s need to support the economic cooperation of ASEAN with a political-security cooperation dimension; Indonesia`s security need to strengthen the platform of ASEAN`s political security cooperation; Indonesia`s security interest to secure the Southeast Asian region from most likely intervention of big powers outside ASEAN; Indonesia`s security interest to non-traditional security issues; and Indonesia`s political need to reassert and enhance its leadership role in ASEAN after the 1997/1998 crisis, while in the position of ASEAN`S chairman.As the conclusion will show, Indonesia`s initiative to push for the creation of the ASC was primarily for it`s political and security interests. Indonesia has realized a stagnation in ASEAN`s political security cooperation, post the cold war. When in fact, an ASEAN political security cooperation component is definitely needed considering that the security and stability of one state in Southeast Asia is connected to the security of all states in this region. Therefore Indonesia prefers to see ASEAN to have a initiative that essentially would strengthen ASEAN`s political security cooperation in the future, in order for ASEAN to be able to response the new political and security dynamics, that are actual challenges, either traditional or non-traditional security issues, and also other political developments, such as the uncertainty of ASEAN and the problem of institutional capacity.Considering that primarily those security issues may may undermine national resilience , therefore threatening the regional resilience. For that it has also has been Indonesia`s concern that ASEAN`s political security cooperation should develop further to make it an organization that is more compact, cohesive, modern, efficient and has the capacity at solving problems at the regional level. In other words, with the presence of an ASEAN Security Community, Indonesia hopes to pave the way to such a goal."

"Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism.

---

This thesis discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate`s environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism."

"[ABSTRAKPerkembangan merek pakaian di Indonesia khususnya Jakarta cukup pesat, banyak ritel pakaian yang bermunculan, khususnya pakaian merek luar negri yang masuk ke pasar retail Indonesia. Indonesia menarik bagi peritel luar negeri tersebut karena banyak data statistik Indonesia yang menigkat, salah satunya menunjukan tumbuhnya kelas menengah Jakarta yang menandakan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Sehingga, memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki potensi dalam menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu strategi dari pakaian merek luar negeri yang terdapat di Jakarta sehingga dapat diimplementasikan pada local brand.Penelitian ini membahas purchase intention yang ditinjau dari normative influence, consumer ethnocentrism, consumer confidence, brand consciousness, perceived quality dan emotional value. Model teoritis penelitian ini disampaikan melalui 10 hipotesis dan pengolahan data menggunakan Structural Model Equation. Sample berjumlah 200 responden, dikumpulkan dengan kuesioner online dan offline untuk mencari informasi konsumen yang pernah membeli pakaian merek luar negeri dan bertempat tinggal di Jakarta .Hasil penelitian menunjukan bahwa normative influence dan consumer confidence memiliki pengaruh positif terhadap brand consciousness. Kemudian penelitian menemukan brand consciousness berpengaruh positif terhadap perceived quality dan emotional value, serta emotional value memberikan pengaruh pada purchase intention. Namun, consumer ethnocentrism dan perceived quality tidak memberikan pengaruh pada purchase intention.;

---

ABSTRACTThe development of apparel brands in Indonesia, especially Jakarta is quite rapid, many emerging retail apparel, especially foreign apparel brand that enters Indonesian retail market. Indonesia attractive to foreign retailers such as statistical data that shows Indonesia's growth, one of which shows the growth of the middle class in Jakarta which signifies improved public welfare. Thus, shows that Indonesia has the potential to compete in ASEAN economic community. Therefore, this study aims to find out the strategy of foreign apparel brand located in Jakarta so that it can be implemented on local brand.This study discusses the purchase intention in terms of normative influence, consumer ethnocentrism, consumer confidence, brand consciousness, perceived quality and emotional value. The theoretical model is delivered through 10 research hypotheses and data processing using the Structural Equation Model. Sample were 200 respondents, were collected by a questionnaire online and offline to search for consumers information regarding who ever bought foreign apparel brand and lived in Jakarta.The results showed that the normative influence and consumer confidence have a positive influence on brand consciousness. Later studies found brand consciousness positive effect on perceived quality and emotional value, as well as the emotional value's influence on purchase intention. However, consumer ethnocentrism and perceived quality have no effect on purchase intention., The development of apparel brands in Indonesia, especially Jakarta is quite rapid, many emerging retail apparel, especially foreign apparel brand that enters Indonesian retail market. Indonesia attractive to foreign retailers such as statistical data that shows Indonesia's growth, one of which shows the growth of the middle class in Jakarta which signifies improved public welfare. Thus, shows that Indonesia has the potential to compete in ASEAN economic community. Therefore, this study aims to find out the strategy of foreign apparel brand located in Jakarta so that it can be implemented on local brand.This study discusses the purchase intention in terms of normative influence, consumer ethnocentrism, consumer confidence, brand consciousness, perceived quality and emotional value. The theoretical model is delivered through 10 research hypotheses and data processing using the Structural Equation Model. Sample were 200 respondents, were collected by a questionnaire online and offline to search for consumers information regarding who ever bought foreign apparel brand and lived in Jakarta.The results showed that the normative influence and consumer confidence have a positive influence on brand consciousness. Later studies found brand consciousness positive effect on perceived quality and emotional value, as well as the emotional value's influence on purchase intention. However, consumer ethnocentrism and perceived quality have no effect on purchase intention.]"