Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu. Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTIndonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations."

"[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan data panel yang meliputi 28 provinsi selama periode 2003 sampai dengan 2013. Studi dalam tesis ini memanfaatkan tes kausalitas dan analisis pooled ordinary least square (OLS). Hasil dari tes kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari analisis OLS menunujukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dankesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil studi dalam tesis ini konsisteen dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya;The paper studies the effect of government education and health expenditure on economic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering the period 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary least square (OLS) analysis. The causality test result shows the existence of bidirectional causality between government education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent with previous empirical studies., The paper studies the effect of government education and health expenditure oneconomic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering theperiod 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary leastsquare (OLS) analysis. The causality test result shows the existence ofbidirectional causality between government education expenditure and grossregional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent withprevious empirical studies.]"

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"Belanja kesehatan di pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat setiap tahunnya. berdasarkan asas desentralisasi maka besaran anggaran kesehatan ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan di kabupaten/kota pada tahun 2019. Rata-rata belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota Indonesia pada tahun 2019 adalah Rp866.907. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang terendah yaitu sebesar Rp148.461, sedangkan Kabupaten Membrano Raya Provinsi Papua adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang tertinggi yakni sebesar Rp4.971.783. Faktor- faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan perkapita adalah PAD, penduduk usia kurang 15 tahun, IPKM dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Setiap kenaikan PAD dan penduduk usia kurang 15 tahun dapat meningkatkan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota serta setiap penurunan IPKM dan indeks kapasitas fiskal akan meningkatan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota. Kemudian faktor yang paling dominan adalah PAD. Penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dalam membantu pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota melalui bantuan dana transfer khusus dibidang kesehatan dapat menambahkan penduduk usia kurang 15 tahun dan IPKM sebagai kriteria dalam menentukan besaran dana.

---

Health spending in local governments, especially district governments is increasing every year. Based on the principle of decentralization, the amount of the health budget is determined by each district government. Therefore, it is necessary to conduct a study that aims to determine the factors related to total health expenditure in districts in 2019. The average health expenditure per capita in district of Indonesia is IDR 866,907. Wonogiri District Province of Central Jawa as district with lowest health expenditure per capita is IDR 148,461, whereas Membrano Raya Distrcit Province of Papua as district with highest health expenditure per capita is IDR 4,971,783. the determinan factors to per capita health expenditure is PAD, population under 15 years of age, IPKM, and local of fiscal capacity and Every increase in PAD and population under 15 years of age can increase district health expenditure per capita, while every reduce in IPKM and local fiscal capacity index will increase district health expenditure per capita. The PAD variable is the most dominant factor. This study suggests that the Ministry of Health in assisting the financing of health in districts/cities through special transfer funds in the health sector can add population under 15 years of age and IPKM as criteria in determining the amount of funds."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterjadian flypaper effect dan pengaruh faktor politik pada belanja hibah. Flypaper effect terjadi saat pengaruh DAU lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Faktor politik terdiri dari dua faktor, yaitu siklus politik yang diproksikan oleh tahun pemilu dan konsentrasi politik diproksikan oleh indeks konsentrasi politik. Sampel penelitian terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi data panel random effect model untuk mendapatkan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flypaper effect tidak terjadi pada belanja hibah. Tahun pemilu signifikan terhadap belanja hibah dimana belanja tersebut akan meningkat pada tahun diadakannya pemilu. Konsentrasi politik signifikan untuk belanja hibah, semakin rendah konsentrasi politik, belanja hibah semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa flypaper effect mendapatkan stimulus tambahan saat tahun pemilu, sedangkan konsentrasi pada dewan dengan konsentrasi politik rendah, belanja hibah akan semakin tinggi.

---

The aims of this research are to determine the occurrence of flypaper effect and the effect of political factors in grant expenditures. Political factors consist of two variables, first is political cycle which is proxied by electoral years and second is political concentration proxied by political concentration index. The sample in this study consisted of 33 Provincial Governments in Indonesia during 2011-2015. Hypothesis testing is perform with panel data regression with random effect model to gather the best fitting model. The research reveals that the flypaper effect doesn’t present in grant expenditures. The election years significant for grant expenditures where this expenditure will increase in the year of the election . The political concentration significant for grant expenditures, the lower the political concentration, the higher grant expenditures will be. It can be concluded that the flypaper effect get additional stimulus during the election years on grant expenditures, in the board with a low political concentration, grant expenditures will be higher."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

---

In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."

"Efisiensi merupakan salah tujuan dalam sebuah instansi, terlebih pada pemerintah provinsi di era desentralisasi seperti saat ini. Efisiensi pemerintah provinsi dalam penelitian ini diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan serangkaian indikator input dan output sebagai acuan, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk model orientasi output menunjukkan ada 20 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai efisiensi penuh dan 13 provinsi tidak mencapai efisiensi penuh. Penelitian ini juga melihat persebaran daerah yang efisien dan yang tidak efisien dilihat dari sisi besar kecil APBD, banyak sedikit jumlah penduduk, geografis provinsi-provinsi tersebut, serta dibandingkan dengan jenis opini BPK.

---

Efficiency is a focus on all institutions, especially at the provincial government that face decentralization era nowadays. Efficiency of the provincial government in this research is measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. It is used some indicators that can reflect the performance results of local expenditures and the number PNS as inputs. So that, governments, societies, and researchers get the insight whether provincial governments in Indonesia efficient or not. For output indicators in this research used indicators of health, education, and indicators that refer to musgravian, which is a combination of economic stability, economic distribution, and economic performance. As the result of this research, in 2011 there were 13 provinces in Indonesia that did not reach full efficiency, whereas the rest, 20 provinces could achieve full efficieny. This study also elaborated the distribution of efficient and inefficient provinces in terms of the size of budget managed, the population, geographic area, and also opinion result form BPK."

"Tesis ini membahas tentang analisis motivasi, kemampuan kerja dan kinerja pegawai pusat pengelolaan komplek gelora bung karno, dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pelayanan prima sebagai salah satu agenda reformasi pelayanan publik pada Komplek Gelora Bung Karno setelah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif, metode penelitiannya adalah metode regresi dan untuk mencari hubungan antara variabelvariabel yang diteliti menggunakan metode korelasi.Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi, kemampuan kerja dan kinerja pegawai PPKGBK berdasarkan penilaian atasan berada pada kategori rendah hingga tinggi, sedangkan yang berdasarkan penilaian sendiri berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi namun cenderung bias. Hubungan variabel motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja berdasarkan penilaian sendiri adalah positif dan signifikan, sedangkan hubungan variabel motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja berdasarkan penilaian atasan tidak terbukti signifikan dan positif. Perlu adanya kebijakan baru dalam proses perekrutan/penerimaan pegawai, sistem penggajian yang berbasis kinerja dan perlu dilakukan evaluasi kinerja pegawai dengan metode penelitian yang lebih representatif sebagai kontrol keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the motivation, ability and employee erformance analysis of Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, inwhich supporting good services system as one of the public services reform agenda in the areas of Gelora Bung Karno after being settlement as a Badan Layanan Umum (BLU). This research verification of the hypothesis is using descriptive analysis research with quantitative approach. The data is analize by using regresion, and to find the corelation beetween the variable is used product moment correlation.The result shows that motivation, ability and performance of Gelora Bung Karno employee based on supervisory appraisal is between low until high level, meanwhile the analysis result based on self appraisal is between high until very high level but it look bias. The correlation between motivation and ability toward employee performance based on self appraisal is positif and significant, meanwhile, the correlation between motivation and ability toward employee performance based on supervisory appraisal shown unproved significant and positive. PPKGBK management need a new policy for employee recruitment, change old salary system into new salary system based on performance and evaluate employee performance as a control of successfulness birocration reform with a representative method."

"Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tekanan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal telah mengguncang perekonomian Indonesia khususnya tingkat regional, yang dapat ditunjukkan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh daerah yang tidak dapat tumbuh secara signifikan selama tahun 2010-2014. Kondisi tersebut dapat mengancam tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil merata. Berbagai riset menunjukkan bahwa rendahnya infrastruktur dan tenaga kerja baik secara kuantitas dan kualitas berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam meningkatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan melakukan pembangunan infrastruktur.Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran tenaga kerja berpendidikan tinggi dan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan listrik terhadap PDRB Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik memiliki pengaruh terhadap PDRB yang dihasilkan secara signifikan. Namun, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur bandara tidak berpengaruh.

---

In recent years, there are various economic pressures deriving from both internal and external factors which have brought severe economic turbulences in Indonesia which practically occur at regional level. This event may be evidenced by the slowing of regional economic growth during 2010 ? 2014. This condition may threathen the main purpose of national economic development that is to achieve a high economic growth to provide prosperity and welfare equally distributed to and enjoyed by the Indonesian people. Some research shows that the low number of infrastructures along with low number of human resources both in terms of quantity and quality have serious impacts against the economy of Indonesia. Various government policies have been implemented to overcome the problems in particular in the aim to increase the number of highly-skilled labour and perform infrastructure development.This research aims to analyse the role of highly-skilled labour and the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, airports and electricity against The Provincial Gross Domestic Regional Product during the years of 2010 ? 2014. The result of the research shows that highlyskilled labour; the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, and electricity have significant impacts to the Provincial Gross Domestic Regional Product. However, the provincial government?s expenditure for airports does not have any impacts or influences for such the Provincial Gross Domestic Regional Product whatsoever."